Gelombang Baru Aktivisme Digital Gen Z

Demonstrasi yang dipicu oleh generasi baru aktivis gen Z telah mengguncang jalanan di berbagai benua dalam beberapa bulan terakhir. Dari Asia (Indonesia, Nepal, Filipina, dan Timor Leste) hingga Afrika (Kenya, Madagaskar, dan Maroko) dan Amerika Selatan (Ekuador dan Peru), para aktivis muda ini bersatu melalui media sosial, menyuarakan kemarahan terhadap kesenjangan kekayaan yang melebar, korupsi yang mengakar, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elite.

Gelombang protes yang dipimpin gen Z ini mencerminkan babak terbaru dari gelombang aktivisme yang didorong oleh konektivitas digital selama lima belas tahun terakhir. Mulai dari Arab Spring (2010-2011), gerakan Occupy Wall Street (2011), hingga demonstrasi pro-demokrasi di Thailand (2020), Bangladesh (2024), dan Nepal (2025) yang berhasil menggulingkan perdana menteri.

Inti pendorongnya sama di mana-mana: kaum muda datang ke dunia yang ditandai oleh ketidakstabilan politik, korupsi yang merajalela, nepotisme yang terang-terangan, polarisasi yang meningkat, ketidaksetaraan kekayaan yang melebar, dan pengangguran yang mengkhawatirkan.

Konteks kontemporer

Di Indonesia, protes yang meletus pada akhir Agustus 2025 dipimpin oleh anak muda, terutama pekerja gig dan pelajar, menyikapi kenaikan tunjangan anggota DPR. Kemarahan publik bak api yang menyambar ranting kering ketika gaya hidup pejabat sangat kontras dengan mayoritas rakyat yang terjepit dalam kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pengangguran.

Sementara itu, di Nepal, frustrasi terhadap elite yang mengakar mendorong demonstran gen Z turun ke jalan pada September 2025. Menggunakan tagar #nepobabies, mereka mengecam nepotisme dan politik patronase yang membatasi mobilitas sosial. Kemarahan ini mengkristal dari unggahan Instagram anak menteri yang memamerkan kemewahan di negara termiskin kedua di Asia Selatan itu. Protes ini memuncak dengan pengunduran diri Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, menunjukkan kekuatan mobilisasi singkat namun terpusat secara digital.

Di Afrika Utara, Maroko juga diguncang oleh protes yang dipimpin oleh kolektif tanpa pemimpin bernama Gen Z 212. Kelompok ini, yang beranggotakan sekitar 180 ribu orang dan berkoordinasi melalui Discord, menuntut reformasi di sektor kesehatan dan pendidikan. Kemarahan dipicu oleh kontras mencolok antara pengangguran kaum muda yang mencapai 36 persen dan pengeluaran pemerintah miliaran dolar untuk persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030, yang dianggap mengabaikan layanan publik vital.

Contoh serupa muncul di Kenya (2024), di mana puluhan ribu pemuda memprotes kenaikan pajak yang kontroversial, dan Madagaskar (September 2025) yang menuntut pengunduran diri presiden di tengah krisis listrik dan air akut. Bahkan di Peru, generasi muda telah memobilisasi secara daring untuk menyuarakan protes anti-korupsi.

Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa gen Z berhasil menerjemahkan ketidakpuasan digital menjadi gerakan nyata yang tidak dapat diabaikan oleh pihak berwenang.

Tiga karakteristik aktivisme era digital

Terlepas dari perbedaan geografis, gerakan gen Z ini memiliki tiga karakteristik umum yang dibentuk oleh media sosial.

Pertama, membangun emosi dan solidaritas kolektif. Media sosial adalah ruang bagi anak muda untuk berbagi pengalaman pribadi tentang ketidakadilan dan menghubungkannya dengan isu sistemik—seperti penyalahgunaan kekuasaan atau ketiadaan masa depan yang aman. Pertukaran ini menghasilkan kemarahan kolektif yang diperkuat oleh harapan untuk perubahan. Konektivitas platform memungkinkan orang asing bersatu demi tujuan bersama, seperti yang terlihat pada kemarahan terhadap nepo babies di Nepal. Simbol-simbol budaya, seperti penggunaan bendera bajak laut anime One Piece dalam protes di Indonesia, Nepal, dan Filipina, juga menjadi alat untuk membangun identitas kelompok melintasi batas negara.

Manuel Castells (2012) dalam karyanya tentang Networks of Outrage and Hope berpendapat bahwa teknologi digital telah memungkinkan munculnya “politik jaringan” (networked politics). Di era ini, gerakan sosial tidak lagi didominasi oleh organisasi hierarkis, melainkan oleh jaringan horizontal yang terdesentralisasi. Internet dan media sosial menjadi ruang otonom (space of autonomy) yang memungkinkan para pengunjuk rasa berbagi emosi, membangun identitas kolektif, dan mengabaikan kontrol media massa yang dikuasai negara.

Kedua, pertukaran taktik dan pembelajaran jaringan. Media sosial menyediakan ruang bagi aktivis muda untuk bertukar pengetahuan taktis, baik di dalam negeri maupun lintas batas, menciptakan jaringan pembelajaran yang luas. Contoh klasiknya adalah #MilkTeaAlliance—jaringan pro-demokrasi yang menjadi platform daring-luring bagi aktivis di Asia untuk berbagi strategi.

Di Thailand, para demonstran mengadopsi “taktik jadilah air” (be water) dari pengunjuk rasa Hong Kong. Taktik adaptif ini melibatkan pengumuman lokasi unjuk rasa palsu, lalu mengubahnya pada menit terakhir melalui saluran terenkripsi seperti Telegram, memungkinkan warga menghindari pengawasan dan penangkapan polisi.

Ketiga, represi yang berpotensi jadi bumerang. Ketika perbedaan pendapat daring meningkat, rezim otokratis sering merespons dengan sensor, pemadaman internet, atau represi bersenjata. Namun, tindakan keras ini sering menjadi bumerang, memicu mobilisasi yang lebih besar, terutama ketika demonstran menyiarkan langsung kekerasan negara, memperkuat kemarahan publik. Hal ini terbukti di Bangladesh pada 2024, di mana pembunuhan aktivis mahasiswa oleh polisi mengubahnya menjadi martir dan meyakinkan banyak pendukung rezim kelas menengah untuk bergabung dalam protes.

Pedang bermata dua

Mobilisasi media sosial memang memperkuat gerakan, tetapi juga menciptakan kerentanan struktural dan taktis.

Pertama, ketiadaan kepemimpinan yang stabil. Protes gen Z seringkali bersifat tanpa pemimpin (leaderless), karena media sosial mendesentralisasi komando. Walaupun ini mendorong fleksibilitas dan egaliterisme, kurangnya struktur organisasi yang berkelanjutan membuat gerakan sulit menetapkan aturan dasar (seperti menghindari vandalisme atau mencegah penyusupan). Akibatnya, protes yang didorong oleh algoritma untuk memperkuat kemarahan dapat merosot menjadi kekerasan, seperti yang terjadi di Nepal dan Bangladesh.

Kedua, perpecahan agenda dan penguatan selebritas. Budaya daring cenderung meninggikan selebritas individu di atas suara kolektif, memicu perebutan kekuasaan internal dan perpecahan. Di Thailand, agenda gerakan pemuda tahun 2020 bergeser dengan cepat karena postingan yang viral, dari tuntutan reformasi konstitusi menjadi agenda yang lebih radikal seperti republikanisme atau komunisme. Perubahan konten yang cepat ini merusak koherensi gerakan dan melemahkan kemampuannya untuk membangun koalisi yang stabil dengan kelompok pro-demokrasi yang lebih tua.

Ketiga, jebakan represi digital jangka panjang. Ketergantungan yang berlebihan pada media sosial juga meningkatkan risiko tindakan keras digital. Pemerintah telah belajar dari pengalaman Arab Spring dan kini mengerahkan sumber daya yang jauh lebih besar untuk pengawasan berbasis AI, strategi sensor canggih, dan undang-undang yang mengkriminalisasi aktivisme daring. Infrastruktur represi digital ini mengakar, menghambat komunikasi dan pembelajaran taktis, serta memaksakan beban psikologis yang membuat banyak aktivis akhirnya menarik diri.

Keempat, jebakan slacktivism (aktivisme malas), di mana partisipasi terbatas pada like atau share tanpa tindak lanjut aksi fisik yang signifikan. Seolah-olah, seseorang sudah merasa menjadi bagian dari gerakan hanya dengan like dan share, tetapi tidak terlibat dalam pengorganisasian perlawanan lebih konkret.

Memadukan aksi jalanan dengan partai alternatif

Terlepas dari tantangan tersebut, media sosial tetap merupakan kendaraan penting untuk menyuarakan keluhan terhadap ketidaksetaraan. Namun, pengalaman dekade terakhir mengajarkan satu pelajaran utama: mobilisasi di media sosial saja tidak cukup.

Transformasi yang berkelanjutan menuntut strategi hibrida yang menggabungkan pendekatan kelembagaan, seperti pembangunan partai politik alternatif yang menghimpun berbagai sektor sosial yang resah dan ikut bertarung dalam ruang politik formal tanpa harus menanggalkan karakter ekstra-parlementernya.

Kuncinya adalah aliansi berbasis luas yang memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil, partai politik, dan gerakan daring. Keberhasilan di Sri Lanka (koalisi progresif memenangkan pemilu 2024) dan Korea Selatan (mobilisasi populer berhasil memukul mundur upaya kudeta) menunjukkan bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan pengorganisasian politik jangka panjang lewat blok politik atau partai alternatif, yang dikelola secara demokratis dan modern, dan selalu kreatif dan militan dalam menerjemahkan keresahan serta aspirasi massa dalam program politik konkret dan membumi.