Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan militer ke Iran, Sabtu (28/2/2026). Serangan itu tak hanya menarget kantor pemerintah dan basis militer Iran, tapi juga menghantam sekolah anak perempuan dan menewaskan 108 orang anak-anak.
Presiden AS, Donald Trump, mengklaim serangan itu untuk mengeliminasi ancaman Iran terhadap AS. Kedua negara, AS dan Israel menuding Iran terus melanjutkan aktivitas pengayaan uranium Iran dan kemampuan misilnya. Trump mengatakan Iran “tidak boleh memiliki senjata nuklir”.
Selain itu, baik AS dan Israel sama-sama mendengungkan retorika pembebasan rakyat Iran dari kediktatoran Ali Khamenei.
Namun, apa sebetulnya yang terjadi? Pantaskah kita percaya pada negara pelaku genosida di Palestina dan negara yang sudah ratusan kali melancarkan agresi militer terhadap negara lain? Tentu saja tidak.
Pertama, Trump mengatakan dia berusaha mencegah Iran untuk memiliki senjata nuklir. Tapi justru AS dan Israel yang memiliki senjata nuklir terbanyak dan menjadi ancaman terbesar.
Dari 12.331 senjata berhulu nuklir di dunia saat ini, AS punya 5.277 senjata berhulu nuklir dan Israel punya 90 buah. Iran justru belum memiliki satu biji pun senjata yang punya hulu nuklir.
AS, bukan Iran, yang menjadi contoh terburuk dalam sejarah yang mempergunakan nuklir dan membunuh ratusan ribu orang.
AS memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel—satu-satunya negara di Timur Tengah yang benar-benar memiliki senjata nuklir. Dan, pemerintahan Trump kini mendukung peluncuran program nuklir di Arab Saudi.
Kedua, AS dan Israel hendak membebaskan rakyat Iran dari rezim diktator.
AS dan Israel selalu mengklaim bahwa pemerintah Iran telah menindas protes oposisi, yang menewaskan lebih dari 7.000 orang. Meskipun Iran terus-menerus membantah klaim ini.
Pada kenyataannya, baik rezim Trump di AS maupun Netanyahu di Israel punya masalah internal: kedua rezim ini dianggap represif, membungkam kemerdekaan berpendapat, dan menekan kemerdekaan pers.
Di AS, Trump sedang menggencarkan kebijakan imigrasi rasialis yang menarget para imigran. Kebijakan rasialis ini ditentang oleh mayoritas warga AS. Protes meledak di mana-mana. Dan pahitnya, hingga Februari 2026, sudah delapan warga AS tewas di tangan agen ICE: enam meninggal di tahanan dan dua ditembak di jalan raya.
Pada 2025, ada 32 orang yang meninggal di dalam tahanan ICE. Kemudian, sejak 1 Januari 2017, lebih dari 68 orang tercatat tewas dalam pengawasan ICE.
Sementara Israel, jangan ditanya. Ini negara yang melakukan genosida terhadap warga Palestina. Sejak Oktober 2023 hingga Februari 2026, militer Israel sudah membunuh 73.188 orang di Gaza, termasuk perempuan, anak-anak, tenaga medis, relawan kemanusiaan, dan wartawan. Di dalam negeri Israel sendiri tak ada kemerdekaan berpendapat. Oposisi Israel, terutama kelompok kiri, terus ditekan ketika bersuara.
Ketiga, AS tidak serius dalam bernegosiasi dengan Iran.
Iran bergabung dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bersama AS, Eropa, Rusia, dan Tiongkok, serta mematuhinya, tapi Trump secara sepihak menarik diri pada masa jabatan pertamanya. Penggantinya, mantan Presiden Joe Biden, tidak serius melanjutkan negosiasi sepanjang masa jabatannya.
Jadi, bagaimana Iran—atau negara mana pun—bisa menganggap AS serius di meja negosiasi sekarang? Apa gunanya membuat kesepakatan jika presiden AS berikutnya akan meninggalkannya dan kembali ke sikap permusuhan?
Sejak Trump menjabat untuk masa jabatan kedua tahun lalu, pemerintahannya bimbang antara posisi lama AS bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir atau gagasan bahwa Iran tidak boleh memiliki program nuklir sama sekali, termasuk program tenaga nuklir sipil yang secara eksplisit diizinkan bagi semua negara non-senjata nuklir oleh Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
Dalam negosiasi saat ini, AS terus mengubah targetnya, dari tuntutan agar Iran tidak mengembangkan senjata nuklir menjadi larangan Iran tidak boleh memiliki program nuklir sama sekali, perubahan perlakuan terhadap pembangkang (oposisi), hubungannya dengan sekutu regional, dan senjata rudal balistiknya akan dibahas di meja negosiasi.
Seperti dikatakan Trump dalam wawancara dengan FOX News, kesepakatan yang dia inginkan harus “tanpa senjata nuklir, tanpa rudal, tanpa ini, tanpa itu, semua hal berbeda yang Anda inginkan.”
Pada kenyataannya, Iran selalu bersedia untuk duduk di meja perundingan terkait pengayaan uraniumnya. Namun, Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir AS-Iran (Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA) selama masa jabatan pertamanya.
Lucunya, ketika negosiasi sedang berlangsung, AS terus menggerakkan kapal induk dan kekuatan militernya ke Iran. Jadi, ini bukan perundingan, melainkan todongan.
Keempat, AS terus mengancam dan mengepung Iran.
Pada 3 Februari, pesawat tempur AS dari kapal induk USS Abraham Lincoln menembak jatuh drone Iran yang, menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, telah “bertindak agresif.”
Padahal, pengerahan kapal induk Abraham Lincoln itu sendiri lebih dari 5.000 personel dan 80 pesawat dan helikopter perang itu jelas-jelas sebuah ancaman. Trump telah mengerahkan kapal induk kedua, Gerald R. Ford—dengan ribuan pasukannya, puluhan pesawat tempur, kapal pendamping, dan lainnya—ke perairan lepas pantai Iran untuk bergabung dengan USS Abraham Lincoln yang sudah dikerahkan di sana.
Sebaliknya, Iran tidak pernah ”mendahului” dalam setiap serangan ke wilayah Israel. Serangan Iran selalu bersifat ”serangan balasan” karena diserang oleh Israel lebih dahulu.
Belum lagi, pangkalan militer AS, yang berdiri di negara-negara satelitnya, seperti Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, terus mengancam kedaulatan Iran.
Jadi, siapa sebetulnya ancaman terhadap Iran dan dunia?
Kelima, kebijakan Trump atas Iran ditentang warga AS.
Mayoritas warga AS—61 persen—tidak setuju dengan kebijakan luar negeri agresif Trump secara umum. Hampir setengah dari semua warga Amerika—48 persen—tidak setuju dengan AS menyerang Iran, sementara hanya 28 persen yang setuju. Menyerang Iran tidak populer, dan Trump jelas tidak memiliki mandat untuk melakukannya.
Trump sendiri sedang menghadapi perlawanan internal yang sangat kuat akibat kebijakan imigrasinya yang keras dan rasialis. Tingkat penerimaan warga AS terhadap pemerintahan Trump hanya berkisar antara 36 persen hingga 43 persen menurut berbagai lembaga survei. Sementara angka ketidakpuasan (disapproval) mencapai 55 persen hingga 62 persen.
Jadi, karena perlawanan internal yang sangat kuat, Trump mencoba menciptakan teater di luar negeri untuk menghibur pendukung MAGA-nya dan sebagian warga AS yang pasif.
