Tahun 2026 baru memasuki hari ke-3, ketika orang masih sibuk membuat berbagai prediksi, dunia sudah dikejutkan oleh aksi Amerika Serikat (AS) yang melakukan serangan militer ke sebuah negara berdaulat dan menculik pemimpinnya.
Sabtu, 3 Januari 2026, lepas tengah malam, AS membombardir sejumlah fasilitas militer di Ibu Kota Venezuela, Caracas, seperti pangkalan udara La Carlota dan basis militer terbesar di Fuerte Tiuna. Di pagi buta itu, diiringi oleh serangan udara, pasukan khusus AS merangsek masuk dan menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya.
Menjelang subuh, Presiden Donald Trump membuat pengumuman di akun Truth Social. ”Amerika Serikat telah berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro telah ditangkap bersama istrinya serta diterbangkan keluar dari negara itu,” katanya.
Tidak berselang lama, Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez mengonfirmasi bahwa militer AS telah menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Ia juga menyerukan kepada warga Venezuela, baik sipil maupun militer, agar bersatu untuk mempertahankan negerinya.
“Tak seorang pun akan merusak warisan historis Bapak Pembebas kita, Simón Bolívar. Rakyat Venezuela, dalam persatuan nasional yang sempurna, harus bergerak untuk membela sumber daya alam mereka dan apa yang paling sakral: hak atas kemerdekaan dan masa depan,” ujarnya, seperti dikutip TeleSUR.
Meski Maduro ditangkap dan sedang ditahan di AS, pemerintahan Venezuela di Caracas tetap berjalan. Delcy Rodriguez, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden, ditunjuk sebagai presiden interim (sementara).
Menjelang siang, sekitar pukul 10 pagi, Trump baru membuat pernyataan pers. Menurutnya, pemerintah AS akan ”mengurus” Venezuela hingga transisi berjalan pasca penangkapan Presiden Maduro.
“Kami akan menjalankan negara itu sampai tiba waktunya kami bisa melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” ujar Trump dalam konferensi pers di resor mewahnya, Mar-a-Lago.
Terkait alasan serangan ilegal itu, Trump berdalih bahwa Nicolas Maduro terkait dengan narkoterorisme, impor kokain, dan kepemilikan senjata berat. Selain itu, ia menuding Venezuela menjadi pemasok narkoba terbesar ke AS. Tentu saja, ini tuduhan yang mengada-ada dan tanpa bukti.
Lucunya, kalau alasannya memerangi narkoba, pada Juni 2024, pemerintahan Trump justru memberi pengampunan kepada mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernández, yang dihukum 45 tahun penjara karena membekingi pengiriman narkoba dalam skala besar ke AS. Parahnya, Juan Orlando mengerahkan polisi dan tentara untuk melindungi bisnis narkoba dan jalur pengirimannya ke AS.
Lalu, kalau bukan masalah narkoba, apa motif sesungguhnya serangan Trump ke Venezuela?
Nafsu menguasai minyak
Venezuela menerima berkah sebagai pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Negeri ini memiliki sekitar 303 miliar barel cadangan minyak terbukti. Angka itu mewakili 17 persen dari total cadangan minyak dunia. Namun, berkah itu menjadi incaran perusahaan asing.
Lebih dari seabad yang lalu, tepatnya pada 1914, Venezuela memulai eksplorasi minyak. Perusahaan asing pertama yang mengeksplorasi minyak Venezuela adalah Caribbean Petroleum Company, anak perusahaan Royal Dutch Shell. Pada 1920-an, perusahaan-perusahan asing, seperti Shell, Gulf Oil, dan Standard Oil, mulai mendominasi eksplorasi.
Dan sejak itu, Venezuela memang tampil sebagai pengekspor minyak terbesar di dunia. Namun, tanpa disadari, Venezuela juga mulai dijangkiti penyakit “kutukan sumber daya” (resource curse). Negeri itu tidak hanya bergantung pada minyak―sehingga terjangkiti penyakit Belanda (Dutch Disease)―tetapi juga bergelut dengan korupsi dan kemiskinan.
Menjelang 1970-an, perusahaan AS dan mitra Eropanya menguasai 90-an persen minyak Venezuela. Situasi itu agak terkoreksi pada 1976, ketika Presiden Rafael Caldera menasionalisasi perusahaan minyak dan mendirikan perusahan minyak negara (PDVSA). Namun, pada 1990-an, menjelang Chavez memenangkan pemilu 1998, perusahaan asing menguasai 70 persen produksi minyak Venezuela.
Ironisnya, kaya minyak tak berarti memakmurkan rakyat Venezuela. Pada 1989, ketika harga minyak jatuh, pemerintahan Carlos Andrés Pérez tercekik oleh defisit anggaran. Ia kemudian menjalankan kebijakan penghematan yang didikte oleh IMF: menghapus subsidi BBM. Harga BBM meroket, yang berdampak pada kenaikan tarif transportasi dan kebutuhan pokok. Protes pun meledak. Namun, polisi dan tentara dikirim untuk menindas aksi protes, yang menyebabkan 2.000-5.000 orang meninggal.
Pada 1990-an, ketika Chavez mulai mengaggas gerakan politik bernama Gerakan Republik Kelima atau Movimiento V República (MVR), angka kemiskinan di Venezuela mencapai 60 persen. Ironis, negeri kaya minyak, tetapi lebih dari separuh penduduknya meringkuk dalam kemiskinan dan kelaparan.
Ketika Chavez berkampanye untuk pemilu, ia berjanji akan mengembalikan kekayaan minyak kepada rakyat Venezuela. Dan memang, tidak lama setelah dilantik sebagai presiden, tepatnya pada 2001, Chavez membuat undang-undang hidrokarbon yang menaikkan royalti untuk perusahaan migas dari 1 persen menjadi 30-35 persen.
Kebijakan itu membuat marah perusahaan asing dan elite lokal yang menjadi kompradornya. Mereka kemudian menggerakkan para pekerja minyak PDVSA untuk mogok kerja, yang dikenal sebagai Paro Petrolero atau Oil Strike. Aksi itu memukul telak pemerintah: produksi minyak anjlok dari kurang lebih 3 juta per barrel per hari menjadi kurang dari 1 juta barrel.
Untuk menegakkan kedaulatannya terhadap SDA, terutama minyak, Chavez menasionalisasi Sabuk Orinoco, wilayah dengan cadangan minyak mentah ekstra berat terbesar di dunia. Dalam kebijakan itu, Chavez mensyaratkan kepemilikan saham mayoritas minimal pada semua perusahaan asing. Empat perusahaan, BP, Chevron, Total, dan Statoil, menyetujui persyaratan itu. Sementara dua perusahaan minyak lainnya, Exxon Mobil dan ConocoPhilips, menolak persyaratan itu.
Sejak itulah AS merasa teramputasi kepentingan bisnisnya di Venezuela. Sejak 2001, AS tak henti-hentinya mengganggu Venezuela, bahkan berkali-kali mendorong perubahan kekuasaan. Mulai dari aksi pemogokan pekerja minyak pada 2001 hingga puncaknya kudeta 2002. Pada 2002, sayap kanan yang didukung sejumlah petinggi militer mengambilalih kekuasaan, menangkap Chavez dan menahannya, lalu melantik seorang pengusaha bernama Pedro Carmona sebagai presiden. Namun, tak sampai 48 jam, kudeta itu digagalkan oleh rakyat yang turun ke jalan dan militer yang pro-konstitusi.
Ambisi geopolitik dan Doktrin Monroe
Masalahnya tak berhenti di situ. Venezuela di bawah Chavez aktif menggalang persatuan dan solidaritas kawasan, mulai dari Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika (ALBA), Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan (UNASUR), Petro-Caribe (diplomasi minyak), Bank Selatan (Banco del Sur), Komunitas Negara-Negara Amerika Latin, dan Karibia (CELAC), yang menggusur pengaruh geopolitik Washington di kawasan itu.
Kemenangan Chavez dan revolusi Bolivariannya juga menginspirasi perubahan politik kawasan yang berayun ke kiri atau sering disebut pink tide. Bahkan dua sekutu terbesar AS di Amerika Latin, yakni Kolombia dan Meksiko, sudah bergeser ke kiri.
Di sisi lain, berbekal Doktrin Monroe (1823), yang menganggap belahan bumi Barat (Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Kepulauan Karibia) sebagai halaman belakangnya (America’s backyard), AS tak mau kehilangan pengaruh begitu saja di Amerika Latin.
Karena itu, Trump, seorang nasionalis-chauvinis, terobsesi menghidupkan doktrin purbakala itu. Di AS sekarang ada plesetan: Doktrin Donroe (Donald Trump Monroe). Dan tentu saja, agresi militer Trump ke Venezuela bukan saja untuk menjatuhkan Maduro, bukan hanya untuk mengakhiri revolusi Bolivarian, tetapi memberi terapi kejut kepada pemimpin Amerika Latin agar tidak berani menentang kepentingan AS.
Ada ambisi besar Trump untuk mengembalikan Amerika Latin dan Karibia menjadi halaman belakang AS. Dan itu terbaca saat ia menyampaikan konferensi pers di Mar-a-Lago, sesaat setelah Maduro dan istrinya berhasil ditangkap, terselip kalimat: ”Mereka paham bahwa ini adalah belahan bumi kami.” Sebuah pernyataan yang mau menunjukkan bahwa sesuai dengan Doktrin Monroe, Eropa tidak akan berisik dan segera tahu bahwa Amlat dan Karibia adalah milik AS.
Serangan ilegal
Di AS sendiri, keputusan sepihak Trump menginvasi Venezuela dan menangkap presidennya memicu kontroversi. Penyebabnya, serangan itu tidak mendapat otorisasi kongres. Bahkan Komite Angkatan Bersenjata Senat dan DPR tidak diajak berbicara sebelum invasi militer itu.
“Invasi AS ke Venezuela untuk menggulingkan presidennya dan menangkapnya adalah tindakan ilegal,” kata Tim Kaine, senator Demokrat dari Virginia yang juga anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat, kepada NPR pada Sabtu pagi.
Selain soal otorisasi, alasan untuk agresi ini sangat rapuh bak rumah kartu. Jika alasannya narkoba, tentu itu tak relevan. Pemasok kokain terbesar ke AS bukanlah dari Venezuela, melainkan dari Kolombia. Sementara fentanyl, yang disebut mesin kematian terbesar di AS (menyumbang 93 persen kematian opioid), jalur pasok terbesarnya dari Meksiko dan produsennya dari Tiongkok dan Asia Timur.
Lucunya, Juan Orlando Hernández, Presiden Honduras dari 2014 hingga 2022, punya andil dalam mengamankan pasokan narkoba, khususnya kokain, yang melalui jalur Honduras menuju Meksiko lalu ke AS. Dengan jabatannya sebagai presiden, ia menggunakan tentara dan polisi untuk mengamankan pasokan tersebut. Sebagai imbalannya, ia menerima suap jutaan dollar AS. Pada 2024, pengadilan federal di New York sudah menjatuhkan hukuman 45 tahun penjara atas dakwaan perdagangan narkoba dan kepemilikan senjata kepada Juan. Namun, pada Desember 2025, Trump justru mengampuninya.
Jadi, seserius apa Trump memerangi narkoba? Tidak ada. Narkoba hanya dalih bagi Trump untuk bebas mengerahkan militer dalam batas teritorial dan kedaulatan negara-negara lain di Amerika Latin.
Venezuela juga bukan ancaman bagi keamanan AS. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Venezuela sedang menyiapkan serangan ke AS, membangun sistem persenjatan, atau merancang sebuah aksi yang mengancam keamanan di AS. Yang ada, pernyatan dan mobilisasi umum yang menyatakan bahwa rakyat Venezuela siap mempertahkan negerinya jika ada agresi atau serbuan.
Venezuela bukan ancaman bagi keamanan Amerika. Ia adalah bangsa yang menegaskan haknya untuk hidup tanpa dikendalikan, untuk berdiri tanpa diperintah.
Ancaman bagi tatanan berbasis aturan
Terbayang kengerian Perang Dunia II, yang membunuh 70-85 juta orang, negara-negara Barat melahirkan apa yang disebut tatanan berbasis aturan (Rule-Based Order), sering juga disebut tatanan internasional liberal (ILO), yang pirantinya meliputi Piagam PBB, institusi multilateral, hukum internasional (Konvensi Jenewa), prinsip atau norma (prinsip kedaulatan nasional, hak menentukan nasib sendiri, dan HAM).
Lucunya, AS selaku motor yang melahirkan RBO/ILO itu justru pula yang berkali-kali melanggarnya. Mulai dari invasi Guatemala (1954), Grenada (1983), Panama (1989), Irak (2003), dan Afghanistan (2001-2021). Dan serangan ke Venezuela saat ini merupakan pelanggaran paling serius terhadap Piagam PBB dan prinsip RBO/ILO.
Ironisnya, ketika agresi AS ke Venezuela mengancam RBO/ILO, respons para pemimpin Eropa justru memamerkan hipokrisi. Hampir semua merayakan kejatuhan Maduro, sang diktator dalam anggapan mereka, sembari menyelipkan kalimat abstrak: menghormati hukum internasional. Hampir tidak seorang pun pemimpin Eropa yang mengecam atau mengutuk aksi Trump sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB, prinsip kedaulatan, merobek multilateralisme, dan mengancam tatanan dunia berbasis aturan (RBO/ILO).
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada cuitan awalnya di X menyebut “rakyat Venezuela sudah terbebas dari kediktatoran Nicolas Maduro dan bersuka cita.” Ia bicara transisi politik secara damai, demokratis, dan menghormati kehendak rakyat Venezuela. Namun, tak secuil kata pun mengecam atau menyebut agresi Trump sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman terhadap RBO/ILO.
Perdana Menteri Inggris yang berasal dari Partai Buruh, Keir Starmer, melontarkan pernyataan yang tak kalah menjijikkan. ”Kami menganggap Maduro sebagai presiden yang tidak sah dan kami tidak meneteskan air mata atas berakhirnya rezimnya,” katanya.
Pernyataan cukup tajam dan jernih justru disampaikan oleh pemimpin gerakan ekstrem kanan (far-right) Prancis, Marine Le Pen. Perempuan yang sering dikaitkan dengan gerakan fasis di daratan Eropa ini justru mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan dan ancaman terhadap RBO/ILO.
”Menghadapi situasi ini, yang bisa kita lakukan hanyalah berharap agar rakyat Venezuela segera diberi kesempatan untuk bersuara. Merekalah yang harus memiliki kekuasaan untuk menentukan, secara berdaulat dan bebas, masa depan yang ingin mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri sebagai sebuah bangsa,” ujarnya.
Satu-satunya pemimpin Eropa yang agak jernih dan cukup lantang adalah Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez. Politisi Partai Sosialis (PSOE) ini mengaku tak mengakui pemerintahan Maduro, tetapi juga menyebut agresi AS sebagai pelanggaran hukum internasional dan menggiring kawasan Amerika Latin dalam ketidakpastian dan konflik.
Belakangan, Spanyol bergabung dengan Brasil, Chile, Kolombia, Meksiko, dan Uruguay untuk membuat pernyataan bersama. Isinya menyebut agresi Trump sebagai pelanggaran piagam PBB dan hukum internasional. Pernyataan bersama juga menegaskan bahwa persoalan Venezuela harus diselesaikan secara damai, melalui dialog, dan penghormatan terhadap hak rakyat Venezuela, tanpa campur tangan asing.
Berbeda dengan pemimpin Eropa, Rusia dan Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang lebih keras. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut agresi Trump sebagai ”agresi bersenjata ilegal dan pelanggaran terhadap negara berdaulat”. Sementara Tiongkok mengutuk keras agresi itu sebagai penggunaan kekuatan secara terang-terangan terhadap negara berdaulat.
Indonesia, negara anggota BRICS dan memiliki rekam jejak sejarah sebagai leader negara-negara Asia-Afrika, justru mengumbar penyataan paling lembek dan tidak sesuai konteks.
”Indonesia juga menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai melalui langkah-langkah de-eskalasi dan dialog, serta tetap mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil,” tulis Kemlu RI di akun X-nya, 3 Januari 2026.
Pernyataan itu jelas tak paham konteks. Yang terjadi, agresi sepihak imperialis terhadap negara berdaulat, yang melanggar Piagam PBB, hukum internasional, dan prinsip negara berdaulat. Seharusnya, sebagai pemimpin Asia-Afrika dan sesuai mandat Pembukaan UUD 1945, Indonesia mengeluarkan kecaman keras.
Malaysia, negara yang dulu sering disebut ”boneka Inggris”, justru bisa bersuara lebih lantang. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyebut agresi Trump sebagai pelanggaran hukum internasional dan agresi terhadap negara berdaulat. Mereka juga berani menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro dan istrinya serta hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Venezuela.
Di Amerika Latin, suara keras dilantangkan oleh Kolombia, Brasil, Chile, dan Meksiko. Negara-negara itu menganggap agresi AS ke Venezuela bukan hanya pelanggaran hukum internasional maupun Piagam PBB, mengganggu hak Venezuela sebagai bangsa berdaulat, tapi juga mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa Amerika Latin lainnya.
