Nepal, sebuah negara yang terimpit di antara dua raksasa Asia, India dan Tiongkok, kembali diguncang gelombang protes yang dipimpin oleh generasi muda.
Di tengah ketidakstabilan politik yang tak kunjung usai, kaum muda, khususnya generasi Z, bangkit menjadi kekuatan utama yang menuntut perubahan. Gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan cerminan frustrasi mendalam terhadap kegagalan pemerintah dan sistem politik yang sudah usang.
Protes terkini dan respons represif pemerintah
Gelombang protes terbaru telah menjadi magnet bagi ribuan orang, terutama di Kathmandu, ibu kota Nepal. Gerakan ini dipicu oleh keputusan pemerintah yang secara mendadak memblokir 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, YouTube, dan X, karena gagal mematuhi aturan pendaftaran baru.
Namun, seperti dilaporkan The Guardian, 9 September 2025, larangan ini hanyalah pemicu. Akar masalahnya jauh lebih dalam: kemarahan publik terhadap korupsi yang merajalela dan nepotisme di kalangan elite politik—yang oleh para demonstran dijuluki “nepo kids.”
Sejak larangan itu, video-video viral di TikTok yang membandingkan kesulitan hidup rakyat biasa dengan gaya hidup mewah anak-anak politisi telah memicu kemarahan massal.
Pada 8 September 2025, puluhan ribu demonstran, yang sebagian besar adalah pemuda, turun ke jalan-jalan di Kathmandu. Protes ini dengan cepat berubah menjadi kekerasan ketika demonstran mencoba memasuki gedung parlemen. Polisi merespons dengan gas air mata, meriam air, hingga peluru karet dan peluru tajam.
Laporan dari berbagai media seperti Reuters dan Al Jazeera pada 9 September 2025 menyebutkan setidaknya 19 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam bentrokan tersebut. Sebagai respons atas eskalasi ini, pemerintah mengumumkan pencabutan larangan media sosial dan memberlakukan jam malam di beberapa wilayah utama Kathmandu.
Revolusi 2006: Fajar baru yang memudar
Untuk memahami gejolak saat ini, kita harus melihat kembali ke revolusi 2006, sebuah peristiwa monumental yang mengakhiri monarki absolut berusia 240 tahun di Nepal.
Gerakan ini, yang dikenal sebagai Jana Andolan II (Gerakan Rakyat II), adalah hasil dari aliansi unik antara partai-partai politik kiri dan pemberontak Maois. Mereka berhasil memaksa Raja Gyanendra untuk turun takhta dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Harapan akan “fajar baru” sangat tinggi. Banyak yang percaya bahwa dengan berakhirnya monarki, Nepal akan memasuki era demokrasi, stabilitas, dan kemakmuran. Konstitusi baru dirancang, pemilihan umum diadakan, dan Nepal menjadi republik.
Namun, harapan itu mulai memudar seiring berjalannya waktu. Proses revolusi berjalan sangat lambat. Butuh dua tahun bagi Nepal membentuk Majelis Konstituante dan mendeklarasikan diri sebagai negara Republik Federal Demokratik. Dan, butuh hampir satu dekade untuk menghasilkan konstitusi baru.
Penyebabnya adalah fragmentasi dalam kekuatan politik penyokong revolusi. Mereka tak pernah berhasil mengelak dari intrik dan perpecahan. Dua partai utama, Partai Komunis Nepal (Marxis–Leninis Bersatu) atau CPN (UML) dan Partai Komunis Nepal (Pusat Maois) atau CPN (Maois Centre), justru mengalami fragmentasi internal.
Agenda reforma agraria, yang menjadi program utama dari revolusi, berjalan sangat lambat. Meskipun sudah ada pembentukan badan khusus untuk mengawal reforma agraria, tetapi capaiannya sangat lambat. Sebuah laporan dari UN-Habitat Nepal (2022) mengutip data yang menunjukkan bahwa sekitar 25 persen populasi Nepal diperkirakan tidak memiliki tanah atau memiliki tanah yang sangat sedikit (near-landless). Di sisi lain, 5 persen dari populasi teratas menguasai lebih dari 37 persen dari total lahan pertanian. Ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tanah masih sangat tidak seimbang.
Kegagalan revolusi dan persoalannya
Kegagalan revolusi 2006 dalam mewujudkan janji-janjinya dapat dilihat dari beberapa data dan fakta. Secara ekonomi, Nepal tetap menjadi salah satu negara termiskin di Asia. Menurut Bank Dunia (2024), pendapatan per kapita Nepal hanya sekitar USD 1.381, jauh di bawah rata-rata Asia Selatan.
Ketergantungan pada remitansi dari pekerja migran sangat tinggi, mencapai 23 persen dari PDB (Bank Dunia, 2023), menciptakan “brain drain” massal di mana para profesional dan pemuda berbakat memilih bekerja di luar negeri. Tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda berusia 15-24 tahun, mencapai 19,2 persen (Laporan Tenaga Kerja Nepal, 2022), lebih dari tiga kali lipat angka pengangguran nasional.
Secara politik, ketidakstabilan menjadi norma baru. Nepal telah mengalami 14 kali pergantian pemerintahan sejak 2008. Pemerintahan koalisi yang rapuh sering kali jatuh hanya dalam hitungan bulan, menghambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan jangka panjang. Korupsi menjadi masalah sistemik, menjangkiti setiap lapisan pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International (2023) menempatkan Nepal di peringkat 108 dari 180 negara, menunjukkan parahnya masalah ini.
Bangkitnya kaum monarkis
Meskipun monarki telah dihapus, sentimen pro-monarki tidak pernah sepenuhnya hilang di Nepal. Banyak warga Nepal, terutama generasi yang lebih tua, merasa kecewa dengan kegagalan sistem politik saat ini. Mereka melihat era monarki sebagai masa yang lebih stabil dan makmur. Mereka juga muak dengan praktik nepotisme dan korupsi yang tak menghilang di era republik.
Situasi itu dimanfaatkan oleh partai-partai pro-monarki, seperti Partai Rastriya Prajatantra (RPP) dan Shiv Sena Nepal. Sejak awal 2025, mereka berupaya mengonversi ketidakpuasan itu menjadi protes jalanan. Taktiknya, meskipun jumlah massanya tak begitu banyak, aksi diubah menjadi chaos yang memicu kekerasan. Mereka menuntut pemulihan monarki dan mengembalikan Nepal sebagai negara Hindu.
Tidak hanya di jalanan, aktivis pro-monarki juga sangat aktif di internet. Mereka menggalang kampanye massif untuk menyeret anak muda yang frustrasi dengan sempitnya lapangan kerja dan praktik nepotisme yang hanya menguntungkan anak pejabat.
Kelompok kiri yang terpecah sempat membentuk Front Sosialis untuk mengimbangi narasi dan mobilisasi kelompok monarki. Mereka tumpah ruah ke jalanan untuk menggelar aksi damai. Isu mereka mendukung keberlanjutan republikanisme, pemberantasan korupsi secara radikal, dan penghapusan total sisa-sisa monarki.
Namun, gerakan mereka terlambat. Kelompok monarki sudah berhasil mendominasi narasi.
Mengapa gen Z jadi dominan?
Gen Z menjadi kekuatan dominan dalam protes ini karena beberapa alasan. Pertama, mereka adalah generasi digital. Mereka lahir dan tumbuh dengan internet, yang memberi mereka akses tak terbatas pada informasi. Mereka dapat melihat bagaimana negara-negara lain berkembang dan membandingkannya dengan stagnasi di Nepal. Ini menciptakan kesadaran global yang lebih tinggi dan rasa ketidakadilan yang lebih tajam.
Kedua, mereka adalah korban langsung dari kegagalan sistem. Banyak dari mereka adalah lulusan perguruan tinggi yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan layak. Data menunjukkan bahwa 55 persen lulusan universitas Nepal tidak dapat menemukan pekerjaan yang relevan dengan gelar mereka (Laporan Tenaga Kerja Nepal, 2022). Mereka menghadapi prospek masa depan yang suram dan merasa terperangkap.
Ketiga, mereka tidak memiliki ikatan emosional dengan pemimpin politik lama. Mereka tidak melihat pemimpin-pemimpin ini sebagai pahlawan revolusi, melainkan sebagai bagian dari masalah. Mereka tidak terikat pada ideologi atau faksi politik lama, membuat mereka lebih fleksibel dan radikal dalam membawa tuntutan. Mereka menuntut akuntabilitas, transparansi, dan perubahan yang nyata, bukan sekadar retorika kosong.
Masa depan Nepal
Masa depan Nepal pasca-protes ini masih sangat tidak pasti. Dengan makin membesarnya gelombang protes, kaum kiri dan republikan jelas semakin terpojok.
Respons mereka terhadap aksi protes, yang memicu korban tewas hingga 19 orang, memblokir media sosial, dan memberlakukan jam malam, malah membuat aksi protes semakin membesar dan tak terkendali. Mereka menyerbu kantor parlemen, kantor pemerintah, hingga rumah-rumah pejabat.
Pada 9 September 2025, Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, yang berasal dari Partai Komunis Nepal (Marxis Leninis Bersatu atau UML), sudah mengundurkan diri. Sejumlah pejabat pemerintah juga mundur. Dengan demikian, pemerintahan kiri dan republikan telah jatuh.
Perimbangan politik sudah berubah. Kaum monarkis jelas sangat diuntungkan oleh situasi ini. Di sisi lain, tanpa kepemimpinan politik yang progresif di kalangan gen Z, kemenangan politik jalanan ini sangat berpotensi diambilalih oleh kaum monarki untuk mengembalikan Nepal menjadi negara monarki dan beragama Hindu.
