Malam itu, 5 April 1992, derap sepatu tentara dan deru mesin tank mendadak memenuhi jalan-jalan Kota Lima, Ibu Kota Peru. Moncong senjata dan laras meriam dipertontonkan secara terbuka. Pasukan militer lalu bergerak mengitari gedung-gedung pemerintahan sipil.
Dalam suasana yang mencekam, wajah Presiden Peru masa itu, Alberto Fujimori, muncul di layar televisi. Presiden yang baru menjabat dua tahun ini berbicara dengan tenang, mirip seorang bapak menasihati anak-anaknya.
“Saya telah mengambil keputusan yang berat: membubarkan sementara Kongres Republik, hingga struktur baru lembaga legislatif disetujui melalui plebisit nasional,” kata Presiden yang punya darah Jepang itu.
Saat Fujimori berpidato, tank sudah merangsek masuk ke gedung-gedung pemerintah, terutama parlemen dan Mahkamah Agung. Kantor Kejaksaan dan institusi sipil lainnya tak luput dari kontrol tentara. Tidak hanya itu, surat kabar, televisi, dan radio juga langsung disensor ketat.
Rakyat Peru mengenal peristiwa kelam 34 tahun lalu itu dengan istilah “El Autogolpe”, yang secara harfiah berarti “kudeta diri sendiri”. Ini jenis kudeta yang unik. Seorang Presiden yang terpilih secara demokratis tiba-tiba membubarkan institusi demokrasi dan tatanan konstitusional dengan sokongan militer. Meski sudah dipraktikkan sejak era Napoleon Bonaparte pada akhir abad ke-19, istilah ini kemudian lebih akrab dengan fenomena Amerika Latin.

Peristiwa autogolpe tak lahir dari ruang yang tiba-tiba. Ada peristiwa ekonomi, politik, dan keamanan yang melatarinya. Saat itu, Peru sedang terjerembap dalam krisis struktural yang berlipat-ganda dan beraneka rupa. Kekuasaan Fujimori, yang baru berusia dua tahun, sedang di ujung tanduk.
Tahun 1990, ketika baru dilantik sebagai Presiden, Fujimori mewarisi kondisi finansial yang porak-poranda akibat kebijakan populis tak terkendali dari pemerintah sebelumnya. APBN Peru dijangkiti kanker alias kantong-kering.
Dalam kondisi itu, Fujimori beralih pada pendekatan neoliberal. Subsidi sosial, termasuk BBM, dipangkas besar-besaran. Akibatnya, harga BBM naik 3.000 persen dalam semalam. Harga roti dan susu melonjak hingga 400 persen. Tarif angkutan umum hingga listrik ikut berlomba naik.
Lusinan BUMN langsung diprivatisasi. Harga layanan publik terkerek naik, sementara jutaan pekerja BUMN kehilangan pekerjaan akibat efisiensi. Sementara mereka yang masih bekerja berhadap-hadapan dengan stagnasi upah dan pemangkasan jaminan sosial.
Dalam sekejap, kemiskinan meledak. Pada 1991, lebih dari separuh warga Peru berkubang dalam lembah kemiskinan. Bahkan, di beberapa kawasan di Kota Lima, warga miskin dan rentan mulai dijangkiti kelaparan.
Kebijakan neoliberal drastis yang diterapkan oleh Fujimori kemudian dikenal dengan istilah “Terapi Kejut Fujimori” atau “Fujishock”.
Di sisi lain, di parlemen, aliansi politik Fujimori mendapat rintangan sengit dari kelompok oposisi. Banyak kebijakannya ditolak oleh partai-partai oposisi. Partainya Fujimori, Cambio 90, gagal meraih dukungan mayoritas di parlemen. Akibatnya, banyak rencana kebijakan Fujimori tersandera di parlemen.
Di luar parlemen, protes jalanan meledak. Rakyat Peru yang terdampak Fujishock, terutama buruh, petani, mahasiswa, dan kaum miskin kota, menggelar protes di jalanan. Mayoritas khalayak Peru dijangkiti cemas akibat situasi ekonomi yang memburuk dan kebuntuan politik.
Dalam waktu bersamaan, kelompok gerilyawan kiri, terutama Sendero Luminoso dan Gerakan Revolusioner Túpac Amaru (MRTA), semakin menggencarkan serangan. Banyak fasilitas militer dan pemerintahan menjadi sasaran ledakan bom. Fasilitas umum dan layanan publik juga tak luput dari sabotase.

Ketika menyadari kekuasaannya di ujung tanduk, Fujimori mengambil jalan pintas. Dengan dukungan penuh angkatan bersenjata, ia meruntuhkan demokrasi dan meluluhlantakkan bangunan konstitusional.
Demi meraih simpati rakyat, Fujimori menyebut tindakannya untuk menyelamatkan bangsa dari koruptor, kaum kiri, dan antek-antek asing. Ia menuding parlemen sebagai sarang koruptor. Ia menyalahkan para hakim yang dianggapnya terlalu lembek dalam menghakimi gerilyawan kiri. Ia menuding kelompok oposisi sebagai perpanjangan tangan asing untuk menghalangi kemajuan Peru.
Awalnya, mayoritas rakyat Peru ternina-bobokan dengan cerita dongeng itu. Jajak pendapat saat itu menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Peru mendukung tindakan Fujimori atas nama kepentingan nasional. Pada saat bersamaan, hampir semua tokoh oposisi diringkus.
Yang terjadi kemudian, autogolpe menghamparkan jalan bagi Fujimori untuk membangun kekuasaan otoriter. Mirip dengan Orde Baru, autogolpe menjadi alasan bagi Fujimori untuk memberangus partai politik dan kebebasan politik, membungkam pers yang dianggap berisik, dan melakukan tindakan hukum di luar putusan pengadilan.
Hampir semua kebijakan bersifat top-down. Mereka yang bersuara dihilangkan. Militer di bawah Fujimori punya unit khusus, yang disebut Grupo Colina, untuk menjemput paksa, menyiksa, dan menghilangkan kelompok kritis.
Namun, sejarah menyuguhkan banyak kisah tentang dampak buruk kekuasan otoriter. Tak hanya pelanggaran HAM, tetapi juga korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan, rezim Fujimori tak luput dari penyakit itu. Demi mendapatkan loyalitas penuh militer, terutama kepala Intelijen Vladimiro Montesinos, Fujimori banyak mengalirkan dana tak resmi ke militer. Ia juga menyuap banyak petinggi militer.

Kekuasaan Fujimori bertahan hingga tahun 2000. Saat itu, banyak skandalnya terkuak. Gerakan protes oposisi juga meledak. Dukungan militer pun menciut. Akhirnya, dalam kondisi di ujung tanduk, seusai menghadiri KTT APEC di Brunei, Fujimori melarikan diri ke Jepang dan mengirim surat pengunduran diri melalui faksimili dari sebuah hotel di Tokyo.
Meski kekuasan Fujimori terjungkal, tapi kisah autogolpe-nya menjadi praktik umum yang mengitari negara-negara Amerika Latin. Setahun kemudian, di Guatemala, Presiden Jorge Serrano Elías mencoba meniru langkah Fujimori. Pada 25 Mei 1993 ia mengumumkan pembubaran Kongres dan Mahkamah Agung, menyatakan keadaan darurat. Namun kali ini cerita berakhir berbeda. Militer tidak sepenuhnya mendukung, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga tetap bertahan, tekanan internasional menguat, dan dalam hitungan hari, Serrano terpaksa meninggalkan kekuasaan.
Di masa sebelumnya, Getúlio Vargas di Brasil (1937) dan Juan María Bordaberry di Uruguay (1973) juga menempuh jalan serupa: pemimpin terpilih yang lalu membubarkan parlemen dan membangun rezim otoriter dengan dalih menyelamatkan negara dari kekacauan.
Apa yang sebenarnya terjadi dalam autogolpe? Ini bukan sekadar ambisi politik pribadi. Rezim yang merasa terancam oleh krisis struktural, dari ekonomi yang morat-marit, institusi yang lemah, ketidakpuasan sosial yang mendalam, menciptakan panggung “kudeta palsu” atau kondisi darurat yang dikendalikan.
Ketimpangan yang terus membesar, sistem pendidikan dan kesehatan yang buruk, atau ketergantungan ekonomi yang rapuh tiba-tiba tertutupi oleh narasi “musuh dalam selimut.” Rakyat diajak menyaksikan drama pembersihan lembaga, sementara akar persoalan tetap utuh, bahkan semakin dalam karena tidak ada lagi kontrol yang berarti.
Berbagai persoalan yang menyudutkan rezim berkuasa, seperti korupsi, kemiskinan, PHK massal, kenaikan biaya hidup, lemahnya institusi, praktik nepotisme, dan lain sebagainya, berusaha ditutup-tutupi dengan narasi “musuh dalam selimut” atau adanya “deep state”.
Pahitnya, meskipun cerita autogolpe itu mirip kaset kusut yang membosankan, yang gaya dan alur ceritanya gampang ditebak, tetapi kerap efektif diputar ulang oleh rezim politik yang berhadap-hadapan dengan mayoritas populasi yang gampang terbuai dengan berita sensasi, kontroversi dan sinetron.
Semoga kisah penyadapan Presiden di sebuah negeri di Timur bukan kaset kusut autogolpe yang diputar ulang.









