Pajak Pembalut dan Ketidakpekaan Negara terhadap Perempuan

Menstruasi tidak bisa ditunda, dipilih, atau dihemat. Ia datang setiap bulan selama kurang lebih tiga dekade usia perempuan. Karena itu, ketika negara memungut pajak pembalut, maka yang dipajaki sesungguhnya adalah sebuah proses biologis. Itu yang membuat pajak pembalut terasa janggal.

Selama ini pajak ini diam-diam menempel di setiap bungkus pembalut. Baru pada akhir Oktober 2026 ia dipersoalkan ramai-ramai, dan pada 7 November menjadi salah satu tuntutan utama Women’s March Jakarta, bersama desakan menghentikan program MBG dan dorongan paritas gender dalam pemerintahan.

Secara hukum, pemerintah tidak keliru menerapkan aturan, namun di situlah persoalannya. Tarif PPN nominal memang 12 persen, tetapi dengan dasar pengenaan pajak nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, beban efektifnya tetap 11 persen, mengacu pada PMK 131/2024. Pembalut tergolong barang kena pajak biasa, bukan barang mewah, sehingga tidak ada tarif tambahan, tetapi juga tidak ada keringanan. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pembalut belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan. Daftar barang kebutuhan pokok bebas PPN dalam PP 49/2022 berisi beras, jagung, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah, dan sayur, tanpa produk sanitasi menstruasi.

Maka, di situlah letak ketidakpekaannya. Kriteria kebutuhan pokok dalam PP itu mensyaratkan barang yang menyangkut kebutuhan banyak orang dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Jika separuh penduduk, sekitar 136 juta dari 275 juta jiwa pada 2022, mengalami menstruasi dalam sebagian besar hidupnya, kriteria itu sulit dibaca selain sebagai deskripsi pembalut. Bahkan Ketua DPR Puan Maharani menyebut pembalut kebutuhan primer yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan, bukan barang sekunder. Persoalan ini kini juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, ketika seorang warga mengajukan uji materi Pasal 16B ayat (1a) huruf j UU HPP pada 1 November 2026.

Siapa yang paling dirugikan?

Pajak konsumsi bersifat regresif. Angka Rp 4.400 yang dibayar perempuan berpenghasilan Rp 2 juta sebulan dan yang dibayar perempuan berpenghasilan Rp 20 juta jumlahnya sama, tetapi bobotnya sama sekali berbeda. Ekonom menghitung bahwa jika belanja pembalut Rp 40.000 per bulan sebelum PPN, pajak efektif 11 persen setara Rp 4.400 per bulan atau Rp 52.800 setahun. Itu hampir 8 persen dari garis kemiskinan nasional untuk satu orang selama sebulan, yang pada Maret 2026 sebesar Rp 669.235 per kapita. Bagi keluarga dengan tiga perempuan usia subur, angkanya berlipat. Ini hitungan ilustratif, tetapi arahnya jelas.

Maka yang paling dirugikan adalah mereka yang menghitung setiap rupiah yang dikeluarkan. Mereka adalah perempuan berpendapatan rendah, pelajar dari keluarga miskin, dan rumah tangga dengan beberapa anak perempuan. Juga buruh perempuan, pekerja informal, dan perempuan di wilayah yang harganya lebih mahal dan akses sanitasinya lebih sempit. Ketika uang tak cukup, yang terjadi bukan berhenti menstruasi. Pembalut diganti lebih jarang, dipakai lebih lama, atau diganti dengan kain seadanya. Pakar ekonomi mengingatkan bahwa pajak ini dapat mengubah pola konsumsi pada kelompok yang menggunakan pembalut sekitar Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu per bulan, dengan estimasi 60 hingga 70 juta perempuan usia produktif, dan berisiko bagi kesehatan reproduksi. DJP sendiri mengakui bahwa kemiskinan mencakup keterbatasan biaya, fasilitas sanitasi, dan edukasi. Pengakuan itu sulit dipertemukan dengan sikap bahwa pembalut cukup diperlakukan seperti barang konsumsi lain.

Soal angka negara

Berapa sebenarnya yang dikorbankan negara bila pembalut dibebaskan dari PPN? Dengan hitungan kasar dari estimasi di atas, yaitu 60 sampai 70 juta perempuan, belanja Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu per bulan, harga sudah termasuk PPN, dan semuanya membeli, penerimaan yang hilang berkisar Rp 1,4 sampai Rp 2,5 triliun per tahun. Angka ini perkiraan saya dan perlu diverifikasi DJP. Skalanya kecil dibanding total penerimaan negara, apalagi dibanding anggaran program-program yang justru dikritik para demonstran. Ekonom sendiri meminta DJP menghitung dampak fiskal, dan permintaan itu masuk akal. Pembebasan seharusnya diputuskan dengan angka, bukan dengan alasan bahwa daftarnya belum berubah.

Sejumlah negara sudah bergerak. Kenya menghapus pajak produk menstruasi sejak 2004, disusul India pada 2018, Australia pada 2019, dan Inggris pada 2021. Jerman menurunkan tarifnya pada 2020. Indonesia bukan harus meniru, tetapi sulit menyebut ini tuntutan yang ekstrem.

Kebijakan yang tak peka

Pemerintah kerap menjawab bahwa PPN adalah pajak konsumsi umum, bukan pajak khusus perempuan. Secara teknis itu benar, tetapi kebijakan yang netral di atas kertas bisa timpang dalam dampaknya. Pajak atas barang yang hanya dibutuhkan satu kelompok, tanpa pilihan, tanpa substitusi, dan sepanjang hidup reproduktifnya, adalah bentuk ketidakpekaan struktural. Perancang aturan tidak bermaksud menyasar perempuan. Hanya, tubuh perempuan tidak ada dalam pertimbangan mereka.

Respons DPR dan sejumlah partai yang mulai meminta kajian ulang patut disambut, tetapi permintaan kajian tidak cukup. Anggota Komisi IX meminta tiga kementerian mengkaji pembebasan PPN. Pemerintah sebaiknya memberi tenggat dan menjelaskan hasilnya secara terbuka. Ada pula catatan teknis, yakni dalam sistem PPN, pembebasan membuat pajak masukan produsen tidak bisa dikreditkan sehingga bisa tetap menyelinap ke harga. Pilihan paling efektif adalah tarif 0 persen atau PPN ditanggung pemerintah, ditambah program distribusi gratis bagi pelajar dan keluarga miskin, serta perbaikan sanitasi sekolah. Itu sejalan dengan usulan agar produk sanitasi menstruasi dikecualikan dari objek PPN atau diberi fasilitas PPN ditanggung pemerintah.

Perempuan membayar mahal untuk hal yang tidak mereka pilih, dan negara tidak menyadarinya. Ketika ribuan orang turun ke jalan membawa pembalut sebagai tuntutan, pesannya sederhana: kebutuhan dasar tidak boleh dikenai pajak seolah-olah ia kemewahan. Negara tidak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi untuk memahami itu.

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Prev
Bernyanyi tentang Bumi, Membuktikannya dalam Kehidupan

Bernyanyi tentang Bumi, Membuktikannya dalam Kehidupan

Aku membayangkan betapa berat kehidupan mereka yang harus berhadapan dengan

You May Also Like
Total
0
Share