Menarik untuk menyandingkan angka kemiskinan nasional dengan Papua. Per Maret 2026, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,07 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, di Papua Tengah, provinsi yang terbentuk melalui pemekaran pada 2022, angka kemiskinan mencapai 30,41 persen.
Mengapa angka kemiskinan di Papua Tengah sangat tinggi? Padahal dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dana tambahan infrastruktur terus mengalir, mencapai Rp 190,9 triliun sejak 2002. Tahun ini formula itu mendapat pasangan: efisiensi belanja Rp 306,7 triliun (Inpres Nomor 1 Tahun 2025), sementara di Merauke, HGU untuk korporasi pangan-energi terbit ratusan ribu hektare dalam hitungan bulan. Keduanya wajah dari satu desain kebijakan yang saya sebut liberalisme selektif: leluasa bagi modal, ketat bagi hak orang Papua.
Otsus membuka pintu selebar-lebarnya bagi modal, korporasi, dan proyek strategis, tetapi menggiring, mengerem, bahkan menutup pintu bagi tuntutan orang asli Papua: tanah adat, penyelesaian pelanggaran HAM berat, serta kesejahteraan dasar. Dominasi kebijakan pusat bukan penyakit sampingan otsus; melainkan mekanisme kerjanya. Perlindungan hak yang tertulis di undang-undang dikalahkan tiga instrumen, yakni desain fiskal, kebijakan investasi-tanah, dan pendekatan keamanan.
Liberal untuk modal
Perubahan kedua Undang-undang Otsus yang disahkan DPR pada 15 Juli 2021 memanggil banyak kekuasaan kembali ke Jakarta. Dana Otsus dinaikkan menjadi 2,25 persen plafon Dana Alokasi Umum, tetapi 1,25 persennya disalurkan berdasarkan penilaian kinerja daerah yang kendalinya di pusat; pemekaran dipermudah dengan menghapus persetujuan DPRP dan MRP. Made Supriatma menyebutnya recentralization of power to Jakarta; laporan IPAC Desember 2021 lebih tajam: undang-undang itu dirumuskan sepihak dan secara efektif mengakhiri otonomi politik Papua.
Proyek strategis pun naik ke Jakarta bersama kewenangan, dan modal menemukan pintu yang terbuka selebar kebijakan itu.
Tanah adat di ujung proyek
Kawasan pangan-energi Merauke dibidik 2,29 juta hektare sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pusat, bukan gagasan yang disepakati melalui rapat adat.
Per Januari 2026, kata Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), HGU dan HGB telah terbit untuk 328 ribu hektare dari sekitar 486 ribu hektare kawasan swasembada pangan Papua Selatan, padahal proyek berjalan tanpa amdal memadai dan ditolak masyarakat adat berulang kali. Sertifikat dan papan proyek bergerak cepat, sedangkan kesepakatan adat yang menjadi syarat hukum dan moral justru mundur.
Keamanan menggeser proteksi
Kasus Paniai 2014 baru ditetapkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat pada 2020. Dalam prosesnya, berkas perkara sempat dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Pengadilan HAM ad hoc di Makassar kemudian membebaskan satu-satunya terdakwa. Baru melalui putusan kasasi pada November 2026, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis lima tahun penjara. Putusan ini menjadi yang pertama dalam sejarah peradilan HAM di Indonesia. Namun, koalisi masyarakat sipil menilai vonis tersebut belum memadai karena penyelidikan belum menyentuh rantai komando yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Per akhir 2025 lebih dari 105 ribu orang menjadi pengungsi internal akibat konflik di Tanah Papua, angka yang jarang muncul dalam pidato pembangunan. Pendekatan keamanan bukan perlindungan, ia menggantinya dengan jaminan ketertiban bagi proyek.
Perlu diakui seadil-adilnya bahwa liberalisme selektif tidak hanya memihak Jakarta. Revisi 2021 menaikkan dana Otsus hingga 2041, dan empat provinsi pemekaran 2022 menambah birokrasi penagih dana yang sama.
Wakil Menteri Keuangan menyebut Rp 1,85 triliun dana Otsus mengendap di deposito dan Rp 29 miliar kegiatan diduga fiktif. MRP menggugat revisi itu ke Mahkamah Konstitusi dan kalah seluruhnya pada 2022. Efisiensi 2025 menutup lingkaran: dukungan fiskal Papua Selatan turun dari Rp 1,7 triliun (2024) menjadi Rp 1,2 triliun (2025), direncanakan Rp 700 miliar (2026). Belanja kesejahteraan tertekan, proyek tetap terlindungi. Dua arah ini menunjukkan siapa yang dilayani.
Bantahan pertama: revisi baru berjalan empat tahun, beri waktu. Padahal Rp 99,58 triliun sudah mengalir pada 2002–2021, dan kemiskinan Papua Tengah serta Papua Pegunungan tetap tertinggi di Indonesia. Polanya 20 tahun, bukan empat.
Bantahan kedua: masalah Papua terlalu kompleks. Benar sebagian; elite Papua ikut menang dari arus dana itu. Justru itu menajamkan tesis: pusat dan elite sama-sama dilayani, yang kalah adalah orang Papua biasa.
Tiga solusi
Pertama, transparansi kinerja, bukan sekadar serapan. DJPK dan Kemendagri menerbitkan realisasi dana Otsus per daerah dengan indikator hasil—kemiskinan, stunting, angka sekolah.
Kedua, evaluasi proyek yang menimpa tanah adat, dimulai dari Merauke. HGU dihentikan sementara sampai kesepakatan adat dan amdal tuntas, dengan MRP dan masyarakat adat sebagai penentu, bukan tamu undangan.
Ketiga, kembalikan fungsi perlindungan MRP sesuai semangat UU 2001, dan bentuk Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran Tanah Papua sesuai Pasal 45 ayat (2), kewajiban negara yang telah ditunggu 20 tahun lebih.
Otsus tidak gagal karena kurang uang. Ia gagal karena keberpihakannya asimetris: leluasa untuk investasi, beku untuk hak. Selama itu tidak dibalik, triliun rupiah hanya akan membeli kesan pembangunan, bukan martabat orang Papua.









