Politik Indonesia sedang mengalami “youth quake”, semacam gempa demografi yang tak terhindarkan. Gabungan generasi milenial (gen Y, usia 28–43 tahun) dan generasi Z (gen Z, usia 12–27 tahun) kini mencakup lebih dari 56 persen dari total pemilih terdaftar. Mereka adalah kekuatan elektoral terbesar dan paling menentukan nasib bangsa.
Namun, ironisnya, dominasi kuantitas ini diiringi oleh defisit kualitas dan kepercayaan yang parah terhadap politik institusional. Bagi kedua generasi ini, terutama gen Z yang hyper-digital dan value-driven, partai politik sering dipandang sebagai fosil birokrasi yang didominasi oligarki, sarat korupsi, dan tidak relevan dengan isu-isu mendesak seperti krisis iklim, lapangan kerja digital, atau kesetaraan sosial.
Kajian menunjukkan bahwa ketidakpercayaan milenial dan gen Z berakar pada tiga kekecewaan utama: mereka merasa pandangannya diabaikan, politisi lebih peduli pada kepentingan generasi tua, dan suara mereka seakan tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan nyata. Jika kita gagal melakukan transformasi politik yang fundamental dan sistemik, kita berisiko kehilangan energi terbesar bangsa ini, dan memperkuat oligarki politik yang terus berjalan di atas sistem demokrasi yang rapuh.
Untuk menanggapi tantangan eksistensial ini, Indonesia harus mengimplementasikan tiga pilar solusi progresif, yaitu merevitalisasi partai, mereformasi pemilu, dan memperkuat pendidikan kewarganegaraan.
Revitalisasi partai politik
Partai politik di Indonesia harus segera merombak diri dari rumah tua yang kaku menjadi platform dinamis yang relevan dengan budaya milenial dan gen Z.
Pertama, mereka harus mulai membuka ruang partisipasi politik yang otentik. Bagi milenial dan gen Z, yang tumbuh dengan tuntutan transparansi instan dan authenticity di media sosial, citra partai politik yang tertutup dan hierarkis adalah penghalang besar. Menolak menjadi sekadar objek kampanye atau “pasukan tagar”, mereka menuntut keterlibatan dalam pengambilan keputusan nyata.
Kedua, demokratisasi internal yang radikal dan mengikat. Partai harus mengurangi sentralisasi kekuasaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan memberdayakan cabang lokal (DPD/DPC) dan partisipasi seluruh anggota dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan partai. Gen Z dan milenial lebih tertarik pada isu lokal yang berdampak langsung—manajemen sampah, ruang terbuka hijau, atau kebijakan transportasi publik. Mendorong DPD/DPC menjadi inkubator kebijakan dan kepemimpinan akan memberikan panggung nyata dan mengikis citra top-down yang merusak. Partai harus mereplikasi model “structured dialogue” yang memungkinkan kaum muda menjadi penentu keputusan di tingkat daerah.
Ketiga, mulai memodernisasi model keanggotaan partai. Generasi Z dan milenial adalah generasi yang project-based dan menghindari komitmen jangka panjang yang kaku. Partai harus menawarkan model keanggotaan yang fleksibel, seperti ‘keanggotaan percobaan’ (trial membership) atau keanggotaan berbasis proyek/isu. Model ini memungkinkan mereka terlibat dalam advokasi isu tertentu (misalnya, RUU tertentu atau kampanye lingkungan) tanpa terbebani iuran yang tinggi atau komitmen ideologis yang kaku, sehingga menarik simpatisan dan aktivis isu yang sebenarnya enggan menjadi politisi profesional.
Keempat, mulai mengadopsi budaya digital platform-native. Adopsi digital partai selama ini seringkali dangkal: hanya menjadikan milenial dan gen Z sebagai pasukan tagar atau sekadar memberi kesan segar pada konten-konten digital, tetapi mengabaikan partisipasi politik yang bermakna.
Generasi Z menuntut komunikasi yang platform-native. Partai harus memanfaatkan e-konsultasi yang mengikat dan forum politik daring untuk mengurangi biaya partisipasi. Namun, untuk gen Z, e-konsultasi di situs web resmi partai tidak cukup. Mereka menuntut dialog terjadi di habitat media sosialnya: TikTok, X, dan Instagram. Partai harus menjadi kurator informasi dan pendidik di platform tersebut, bukan sekadar penyebar pesan. Mereka harus melibatkan milenial dan gen Z dalam perumusan kebijakan secara real-time, dan hasil diskusi harus direferensikan secara resmi dalam perdebatan legislatif.
Tantangannya terbesarnya, forum digital mudah tercemar oleh disinformasi, trolling, atau abuse. Partai harus membangun mekanisme moderasi yang kuat dan menjadikan platform digital mereka sebagai ruang yang aman, kritis, dan beradab, sehingga mengubah echo chamber menjadi ruang deliberatif.
Reformasi elektoral
Meskipun secara global milenial dituduh memiliki low turnout, data pemilu Indonesia 2019 justru menunjukkan bahwa partisipasi pemilih muda (usia 17-39 tahun) mencapai 91,3 persen, meningkat 5,4 persen dari 2014. Ini membuktikan bahwa masalahnya bukan di keengganan memilih, melainkan pada kualitas proses dan relevansi hasil. Reformasi harus fokus pada modernisasi dan inklusivitas.
Pertama, sistem pemilu Indonesia sudah saatnya mulai menerapkan e-voting untuk transparansi pemilu. Milenial dan gen Z menuntut proses pemilu yang efisien, transparan, dan minim human error, yang hanya bisa dicapai melalui teknologi.
Meskipun adopsi e-voting (pemungutan suara elektronik) untuk pemilih umum masih menghadapi hambatan besar di Indonesia, terutama terkait penetrasi internet yang belum merata, infrastruktur listrik, dan keamanan siber di seluruh kepulauan, potensinya tidak dapat diabaikan. Studi menunjukkan e-voting dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan penghitungan, dan mengurangi human error.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus fokus pada penguatan e-rekapitulasi (penghitungan suara elektronik) sebagai langkah awal untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan hasil yang sangat dihargai oleh generasi yang terbiasa dengan informasi real-time. Indonesia memiliki studi kasus keberhasilan e-voting di pilkades Jembrana dan Lampung Tengah yang menunjukkan bahwa segi hukum sebenarnya telah sesuai (UU ITE dan putusan MK), namun infrastruktur dan sumber daya manusia masih menjadi tantangan.
Kedua, mempertimbangkan wacana menurunkan usia pemilih. Muncul debat tentang menurunkan usia memilih menjadi 16 tahun. Sebagai digital native, gen Z sangat berpotensi melek politik di usia yang sangat muda. Di Swedia, Greta Thumberg mulai serius dengan isu perubahan iklim dan memulai aksi di depan gedung parlemen pada usia 15 tahun.
Di Indonesia, seperti kita lihat dalam banyak aksi demonstrasi, keterlibatan pelajar dalam protes cukup besar. Mereka sangat kritis dengan isu-isu di sekitarnya. Di banyak platform, gen Z menjadi penulis yang andal untuk mengomentari isu-isu politik.
Dalam khazanah sejarah politik kita, ada nama Semaoen. Dia mulai menjadi aktivis politik pada usia 14 tahun dan menjadi ketua partai politik, dalam hal ini Partai Komunis Indonesia (PKI), pada usia 21 tahun. Dia menjadi ketua partai termuda dalam sejarah Indonesia.
Hanya, memang ini akan membentur banyak aturan. Salah satunya ketentuan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang menjadi fondasi segala urusan administrasi di Indonesia, termasuk administrasi politik, masih mensyaratkan usia 17 tahun.
Menurunkan usia memilih adalah insentif rasional sekaligus peningkatan legitimasi keputusan demokratis karena memasukkan perspektif generasi yang paling rentan terhadap konsekuensi kebijakan hari ini.
Pendidikan kewarganegaraan
Meskipun milenial dan gen Z melek informasi politik, mereka berjuang di tengah infodemic yang didorong oleh algoritma. Pendidikan kewarganegaraan harus diubah menjadi pendidikan literasi politik kritis untuk membangun kembali kepercayaan.
Pertama, pendidikan kewarganegaraan harus melampaui kurikulum sekolah yang normatif dan memberikan siswa kesempatan praktis untuk menerapkannya. Sekolah, kampus, dan organisasi pemuda harus berkolaborasi dalam menjalankan program yang fokus pada isu-isu topikal di Indonesia: hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan hidup, dan solidaritas antargenerasi. Dengan terlibat dalam advokasi kebijakan publik lokal atau pemantauan anggaran daerah, milenial melihat bahwa politik adalah alat praktis untuk perbaikan sosial. Ini membantu membangun ekspektasi yang realistis terhadap politik, bahwa perubahan membutuhkan waktu, bukan hasil instan.
Kajian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pendidikan kewarganegaraan di era digital adalah penyebaran informasi yang tidak valid, akses dan keterampilan digital yang terbatas pada beberapa daerah, serta kurangnya sumber daya digital yang berkualitas. Pendidikan harus secara eksplisit mencakup etika digital, keamanan siber, dan kemampuan verifikasi informasi. Generasi Z harus diajarkan bagaimana berpartisipasi dalam forum daring tanpa ill-informed opinions atau abuse, sehingga menjadikan literasi ini sebagai benteng pertahanan terakhir demokrasi dari polarisasi ekstrem.
Penutup
Keterlibatan generasi milenial dan gen Z bukan sekadar upaya gimmick kosmetik politik, melainkan keharusan strategis bagi kelangsungan Indonesia sebagai negara demokrasi yang akuntabel. Mereka membawa energi, alat digital, dan tuntutan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya.
Kegagalan untuk beradaptasi membuat politik Indonesia akan terus berputar di lingkaran oligarki, kehilangan legitimasi, dan mengabaikan nasib generasi yang akan menanggung konsekuensi terberat dari keputusan politik hari ini.
Milenial dan gen Z mungkin lahir dalam krisis dan tumbuh di tengah ketidakpastian. Namun, mereka memiliki dorongan besar untuk memperbaiki sistem. Tugas kita bersama adalah menyediakan kondisi, ruang, dan cara yang sesuai dengan identitas generasi mereka. Kegagalan untuk bertransformasi berarti juga mengkhianati masa depan demokrasi itu sendiri.
