Belum pernah terjadi dalam sejarah, upaya Palestina untuk menjadi negara merdeka mendapat dukungan internasional sekuat sekarang ini.
Hingga akhir 2025 lalu, setidaknya 157 negara sudah mengakui negara Palestina. Angka itu mewakili lebih dari 80 persen negara-negara di dunia. Beberapa di antaranya sangat kuat, seperti Tiongkok, India, Indonesia, Inggris, Prancis, Australia, dan Rusia.
Palestina juga sudah menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC–pengadilan di bawah PBB yang menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan), UNESCO (organisasi PBB yang berfokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan), serta Kelompok 77 (kelompok negara-negara berkembang di PBB). Tim olahraga Palestina pun sudah ikut bertanding di setiap Olimpiade Musim Panas sejak tahun 1996.
Otoritas Nasional Palestina (PNA), pemerintahan sementara Palestina sejak 1994 dan diakui secara internasional sebagai wakil Palestina, bahkan sudah menyiapkan rancangan undang-undang dasar. Jika rancangan ini lolos referendum, wilayah Palestina secara resmi akan berubah menjadi negara.
Namun, sejarah hendak berkata lain. Wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina itu hendak dihilangkan seperti rumah pasir yang disapu ombak pantai. Apa yang terjadi hari ini, baik di Gaza maupun Tepi Barat, adalah upaya sengaja dari pemerintah Israel untuk mengubur fakta konkret negara Palestina dan sekaligus mengubur mimpi solusi dua negara.
Palestina sebagai sebuah negara, dengan pemerintahan, rakyat, dan wilayahnya, pelan-pelan dihilangkan. Dulu, mendukung Palestina adalah tujuan bersama banyak negara di Arab dan Islam. Sekarang, tujuan bersama itu digadaikan dengan keinginan besar untuk berbisnis dengan negara-negara kuat, terutama Amerika Serikat. Dalam diplomasi “mano a mano” (diplomasi langsung satu lawan satu, gaya konfrontatif ala Donald Trump), Palestina tidak punya cukup kekuatan untuk mendapatkan posisi yang berarti.
Seperti yang pernah dikatakan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Forum Davos bulan lalu: “Di zaman ganas ini, kalau kamu tidak duduk di meja makan, berarti kamu ada di menu.” Itulah nasib Palestina. Dia dibicarakan, bahkan dibuatkan badan baru (di bawah naungan Board of Peace), namun suaranya tidak didengarkan.
Gaza yang tercabik
Gaza kini tinggal puing-puing seberat 61 juta ton. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), butuh tujuh tahun hanya untuk membersihkan puing-puing itu saja. Sulit sekali membangun tanah air ketika 92 persen rumah sudah rusak berat.
Bukan hanya bangunan. Hampir semua infrastruktur hancur: air bersih, saluran pembuangan, listrik, jalan raya. Semua kebutuhan dasar itu memang sudah buruk sebelum perang terbaru (2023-2026). Sekarang Gaza benar-benar seperti neraka di dunia.
Tapi bangunan bisa dibangun kembali. Rakyat Palestina bisa pulang, dan kalau tersedia bantuan sungguh-sungguh dari dunia internasional, mereka bahkan bisa berkembang.
Namun, saat ini tentara Israel masih menduduki lebih dari separuh wilayah Gaza. Mereka bahkan terus membunuh warga Palestina di Gaza. Setidaknya lebih dari 500 orang tewas sejak 10 Oktober 2025, hari ketika gencatan senjata yang diinisasi oleh Trump dan disetujui dua belah pihak (Israel dan Hamas) dimulai. Garis kuning yang seharusnya hanya pembatas sementara antara tentara Israel dan Hamas, kini mulai terlihat seperti perbatasan tetap.
Penarikan pasukan Israel dari Gaza, sesuai rencana damai tiga tahap perdamaian ala Trump, hanya akan terjadi kalau Hamas menyerahkan senjatanya. Tapi kelompok militan Palestina itu tidak akan mau kehilangan satu-satunya kekuatan tawar mereka: roket-roket yang bisa menyerang kota-kota Israel.
Akibatnya, semua rencana untuk membangun kembali Gaz, entah sebagai wilayah untuk rakyat Palestina maupun sebagai resor mewah untuk orang kaya, mungkin akan tertunda. Meskipun sudah dibentuk pemerintahan sementara, yaitu Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), yang terdiri dari 15 ahli teknis (teknokrat, bukan politisi), dipimpin mantan menteri Otoritas Palestina. Tapi mereka belum masuk ke Gaza dan belum bekerja (meski sudah mengumumkan pembukaan kembali penyeberangan Rafah ke Mesir).
Belum ada pasukan penjaga perdamaian internasional di lapangan untuk menegakkan perjanjian gencatan senjata, termasuk memaksa mundur tentara Israel keluar dari Gaza. Sementara itu, kelompok sayap kanan Israel mencoba masuk ke Gaza untuk mewujudkan mimpi lama mereka: mendirikan pemukiman Yahudi di sana lagi.
Dua puluh tahun lalu, tepatnya tahun 2005, pemerintah Israel, Perdana Menteri Ariel Sharon menarik diri dari Gaza karena menyadari bahwa suatu saat orang Arab Israel akan lebih banyak daripada orang Yahudi Israel. Mereka mempersiapkan jalan bagi pemerintahan sendiri Palestina. Warga Israel sempat terkejut melihat tentara mereka sendiri membongkar dan mengusir pemukim Yahudi dari rumah-rumah di Gaza.
Kini, kelompok sayap kanan ingin membalikkan keputusan itu. Aktivis sayap kanan yang minggu lalu memanjat pagar masuk ke Gaza dan menanam pohon, lalu diusir kembali oleh tentara Israel, tetapi itu bukan aksi spontan seorang diri. Koran Haaretz melaporkan menteri dan anggota parlemen dari partai Likud (partainya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu) mengatakan mereka akan ikut acara menanam pohon yang diadakan gerakan pemukiman Nachala. Poster di media sosial mereka berbunyi: “Tidak menyerah pada perintah Trump, tidak ada Gaza untuk internasional, Gaza hanya untuk Yahudi!”
Kelompok sayap kanan Israel memang masih hanya bermimpi tentang Gaza. Tapi di Tepi Barat, mimpi itu sedang mereka wujudkan.
Tepi Barat yang semakin tercaplok
Tepi Barat punya banyak tempat bersejarah penting bagi Palestina, seperti Kota Hebron, Ramallah, Jenin, dan Bethlehem. Ada juga Yerusalem Timur yang bagi banyak warga Palestina adalah ibu kota masa depan Palestina, meskipun Israel mendudukinya sejak tahun 1967.
Perjanjian Oslo tahun 1990-an membagi Tepi Barat menjadi tiga zona sementara: Zona A (dikuasai Palestina), Zona C (dikuasai Israel), dan Zona B (dikelola bersama). Berdasarkan skenario perjanjian itu, ketiga zona itu akan menjadi wilayah Palestina sepenuhnya. Namun, faktanya, itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, Israel terus berekspansi ke wilayah zona A.
Selain itu, Israel juga mendukung pendudukan ilegal Yahudi di tanah Palestina, di mana kini tinggal 700 ribu orang Israel di 250 pemukiman. Pemerintah Israel sudah lama merobohkan rumah-rumah Palestina di Zona C. Sekarang mereka juga mengizinkan perobohan di Zona A dan B.
Selama perang di Gaza, pasukan Israel membunuh lebih dari 1.000 warga Palestina di Tepi Barat, menahan lebih dari 20 ribu orang, dan mengusir lebih dari 30 ribu orang.
Israel sudah lama memecah belah Tepi Barat dengan tembok dan pos pemeriksaan. Tapi sekarang mereka melangkah lebih jauh lagi—terbantu oleh Donald Trump.
Sejak tahun 1990-an, Israel merencanakan proyek perumahan besar bernama E1 di sebelah timur Yerusalem. Rencana ini tertunda bertahun-tahun karena tekanan Amerika Serikat (AS). Namun, begitu Trump berkuasa, AS berubah sikap dan tak lagi mempersoalkan. Pengadilan Israel langsung menyetujui proyek E1 itu musim panas lalu.
Sekarang proyek itu sudah siap dilelang. Rencananya bakal membangun 3.401 rumah dan jalan baru yang akan memotong Tepi Barat menjadi dua bagian. Kalau ada yang bilang proyek E1 ini bentuk apartheid (sistem pemisahan rasial seperti yang pernah ada di Afrika Selatan), itu bukan berlebihan. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich berkata: “Bagi mereka di dunia yang mencoba mengakui negara Palestina, kami akan jawab dengan fakta di lapangan. Bukan lewat dokumen, bukan keputusan, bukan pernyataan, tapi lewat rumah, perumahan, jalan, dan keluarga Yahudi yang membangun hidup mereka di sini (Tepi Barat).” E1, lanjut dia, akan “mengubur ide negara Palestina.”
Sebuah bangsa tanpa tanah
Israel, seperti Amerika Serikat, adalah negara pemukim (settler state–negara yang dibentuk oleh pendatang yang menggusur penduduk asli). Palestina, seperti penduduk asli Amerika (Native Americans), menghadapi masa depan dengan kedaulatan terbatas, tanah yang terpecah-pecah dan terbagi, dan “pengakuan tanah” (land acknowledgements– pernyataan resmi bahwa tanah itu milik penduduk asli yang sudah hilang/tidak ada).
Masalahnya, berbeda dengan bangsa tanpa negara lain, seperti Suku Roma, Kurdi, atau Rohingya, dunia sebetulnya sangat mendukung Palestina menjadi negara. Tapi dukungan itu melemah di tempat yang paling penting: negara-negara Arab dan Islam.
Perjanjian Abraham yang didorong pemerintahan Trump pertama kali pada 2020 bertujuan untuk membuat negara-negara Arab mengakui Israel, dengan mengorbankan nasib Palestina. Bahkan Arab Saudi hampir mengakui Israel tanpa lagi menuntut pengakuan negara Palestina.
Namun, serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menggagalkan proses pengakuan Arab Saudi itu (dan kemungkinan besar jadi alasan utama waktu serangan tersebut). Sekarang, Arab Saudi masih belum mengakui Israel. Serangan Israel terhadap pimpinan Hamas di Qatar tahun lalu malah membangkitkan kembali penolakan negara-negara Teluk terhadap Israel dan dukungan mereka pada Palestina.
Namun, Arab Saudi dan negara Arab lain yang bergabung dalam “Dewan Perdamaian” (BoP) Trump kembali ke posisi lama: lebih memilih keuntungan ekonomi daripada politik bagi Palestina. Uang Teluk akan mengalir untuk membangun Gaza, tapi keadaan tetap sama, Arab Saudi tidak mengakui Israel, tetapi Israel pelan-pelan akan melikuidasi basis negara Palestina: tanah dan warganya.
Masalah bagi Palestina adalah tatanan kawasan sudah berubah, dan tidak menguntungkan mereka. Iran, yang dulu sangat mendukung Hamas dan Hizbullah, kehilangan sekutu regional dan sibuk menangani kerusuhan di dalam negeri serta ancaman Amerika. Kekuatannya untuk mendukung Palestina sudah sangat lemah.
Sekutu Palestina di Lebanon, Hizbullah, yang dihantam Israel, sudah setuju gencatan senjata November lalu. Tapi menurut pemerintah Lebanon, Israel sudah melanggar gencatan senjata itu 2.000 kali dalam tiga bulan terakhir 2025. Israel masih menduduki lima desa di selatan Lebanon. Hizbullah tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.
Dulu hubungan Suriah naik-turun dengan Hamas di bawah Bashar al-Assad. Pemerintahan baru Suriah mendukung Palestina, tapi sibuk menyatukan negara dan membuat kesepakatan keamanan baru dengan Israel. Mesir dan Yordania, yang punya banyak penduduk Palestina, selalu mendukung ambisi Palestina—setidaknya agar warga Palestina mau pulang ke tanah mereka. Tapi hanya dua negara ini saja tidak cukup meyakinkan Israel atau Hamas untuk berubah.
Pemerintahan Benjamin Netanyahu di Israel, seperti Vladimir Putin di Rusia, tidak mau mundur dari posisi maksimalnya: menghancurkan Hamas, mencaplok secara bertahap Tepi Barat, dan mencegah berdirinya negara Palestina.
Pemilu Israel 2026 mungkin membawa pemimpin baru, tapi koalisi oposisi yang sangat rapuh juga menolak negara Palestina. Sekitar 70 persen rakyat Israel pun setuju dengan sikap itu.
Jalan Palestina menuju negara merdeka sangat sempit. Mereka hanya bisa berharap ada kompromi soal perlucutan senjata Hamas—misalnya Hamas menyerahkan roket tapi tetap boleh punya senjata kecil dan peran tersembunyi dalam pemerintahan Gaza—ditambah tekanan dunia agar Israel tidak sepenuhnya menguasai Tepi Barat.
Di sini mereka bisa belajar dari penduduk asli Amerika yang berhasil merebut kembali sebagian tanah mereka. “Dulu sempat dipertanyakan apakah bangsa kami akan bertahan hidup,” kata Rick Williams, seorang penduduk asli Amerika, baru-baru ini. “Tahun 1900, hanya tersisa 250 ribu orang Indian di Amerika Utara, dan orang meramal kami akan punah tahun 1913. Tapi kami bertahan. Kami terus bertambah.” Sekarang jumlah mereka antara 3,1 juta sampai 8,7 juta—lebih dari 10 kali lipat.
Rakyat Palestina sudah menunjukkan ketangguhan yang sama di tengah penderitaan luar biasa. Suatu hari nanti, mereka juga mungkin berhasil dengan gerakan “pengembalian tanah” (landback movement–gerakan untuk mengembalikan tanah kepada pemilik asli). Tapi dalam perjuangan mendirikan negara merdeka dan berdaulat, yang harus menjadi arsitek masa depan mereka adalah rakyat Palestina sendiri, bukan Donald Trump, bukan Arab Saudi, bukan Board of Peace, dan tentu saja bukan Israel.
John Feffer, Direktur Foreign Policy In Focus. Dia juga aktif menulis buku, diantaranya: Right Across the World: The Global Networking of the Far-Right and the Left Response
