Setelah dua tahun operasi militer pembantaian Israel di Gaza, Palestina, pada 9 Oktober 2025, Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata. Kesepakatan ini dimotori oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan dukungan Turki, Qatar, dan Mesir.
Hasilnya mencakup pembebasan 20 sandera hidup dan 28 jenazah dari Gaza, pertukaran dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina, serta komitmen untuk 600 truk bantuan harian, pembukaan perlintasan Rafah, dan penarikan pasukan Israel ke garis kuning yang ditentukan.
Kesepakatan ini disahkan oleh kabinet Israel pada 10 Oktober 2025, yang menandai fase pertama dari rencana 20 poin Trump untuk perdamaian komprehensif, yang juga melibatkan demiliterisasi Hamas dan rekonstruksi Gaza. Namun, kesepakatan ini sangat rapuh, karena tak menghentikan agresi militer Israel ke wilayah Palestina.
Sejak kesepakatan berlaku, intensitas serangan Israel terhadap Gaza tidak sepenuhnya berhenti, meskipun diklaim sebagai respons terhadap provokasi. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sejak 10 Oktober 2025 hingga awal Februari 2026, lebih dari 500 warga Palestina tewas akibat serangan Israel, dengan rata-rata 4-5 korban jiwa per hari. Jumlah pelanggaran mencapai lebih dari 1.193 kasus, termasuk serangan udara, tembakan artileri, dan penembakan fatal.
Pada 30 Januari 2026, serangan militer Israel membunuh 30 orang warga Gaza dan melukai 1.400 orang lainnya. Serangan ini sering menargetkan zona sipil, termasuk keluarga yang mencoba kembali ke rumah mereka di luar garis kuning yang bergeser, serta fasilitas medis dan distribusi bantuan.
Board of Peace (BoP), lembaga bentukan Trump yang katanya akan mengurus perdamaian di Gaza, tak mengutuk serangan itu. BoP, yang dibentuk sebagai badan internasional di bawah ketua seumur hidup Trump dan Israel sebagai salah satu anggotanya, tak berani memberi sanksi kepada Israel atas pelanggaran itu.
Namun, janji BoP untuk menghadirkan perdamaian di Gaza patut dipertanyakan. AS, sebagai sponsor dari lembaga ini, adalah penghalang utama perdamaian di Palestina dan Timur Tengah. AS telah memveto lebih dari 45 resolusi Dewan Keamanan PBB yang kritis terhadap Israel sejak 1972, termasuk enam veto terhadap resolusi gencatan senjata di Gaza sejak Oktober 2023.
Contohnya, pada Juni dan September 2025, AS memblokir resolusi yang menuntut gencatan senjata permanen dan bantuan kemanusiaan terhadap Gaza. Alasannya sangat dangkal: resolusi itu tidak mengutuk Hamas cukup kuat atau tak mengakui hak pertahanan Israel.
Sejak Oktober 2025, AS telah melakukan serangan militer di sedikitnya tujuh negara di kawasan tersebut, termasuk operasi terhadap kelompok yang didukung Iran sebagai respons atas konflik Gaza. Pada Januari 2026, AS mengerahkan 30 ribu-40 ribu tentara dan pesawat pembom B-2, mempertimbangkan serangan terbatas terhadap fasilitas Garda Revolusi Iran.
Sejak 1980-an, AS telah memberikan bantuan militer besar kepada Israel, termasuk pendanaan sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome, David’s Sling, dan Arrow Missile Defense System, serta pengiriman senjata dalam konflik yang berlangsung, seperti operasi militer Israel di Gaza sejak 2023.
Sejak 7 Oktober 2023, Kongres AS telah mengesahkan tambahan bantuan militer langsung setidaknya USD 16,3 miliar. Total bantuan militer AS ke Israel pada tahun fiskal 2024 melonjak hingga mencapai puncaknya di angka USD 12,5 miliar.
Selain itu, AS menyuplai pesawat siluman F-35 dan baru-baru ini menyetujui kontrak senilai USD 8,6 miliar untuk pengadaan hingga 50 unit F-15IA bagi sekutunya itu. Pada Januari 2025, pemerintahan Donald Trump mempercepat pengiriman bom seberat 2.000 pon (900 kg) yang sebelumnya sempat ditunda. Sejak konflik dimulai, AS telah mengirimkan lebih dari 90 ribu ton persenjataan melalui ratusan pesawat dan kapal kargo.
Donald Trump menghentikan seluruh pendanaan Amerika Serikat bagi UNRWA (Badan Bantuan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina) pada awal Februari 2025. Dampaknya, dukungan untuk pengungsi Palestina semakin menipis, yang menggiring mereka dalam ancaman kelaparan dan krisis kesehatan.
Jadi, bagaimana kita percaya AS punya komitmen untuk menghadirkan perdamaian di Palestina? Sementara negara ini merupakan sekutu loyal Israel, yang tak hanya mendukungnya dalam politik dan pemungutan suara di PBB, tetapi juga dukungan finansial dan persenjataan.
