Sejarah Indonesia mencatat, bulan Ramadan acap kali hadir berdampingan dengan ketegangan politik. Di Jakarta yang dikonstruksi sebagai simbol stabilitas Orde Baru,
bulan suci justru menyimpan bara dalam diam. Di tengah tekanan kekuasaan yang represif, laku ibadah menjelma sikap moral yang menolak tunduk.
Pada masa Soeharto, negara memproduksi citra religius: pejabat berpeci, safari Ramadan disiarkan televisi, masjid megah pun dibangun. Namun religiusitas itu berjalan beriringan dengan pembungkaman pers, depolitisasi kampus, dan normalisasi kekerasan aparat. Jakarta dipoles sebagai etalase pembangunan, sementara kampung-kampungnya menyimpan luka penggusuran.
Di sinilah acap kali momentum puasa menemukan makna politiknya.
Puasa sebagai kritik atas ketimpangan
Puasa mengajarkan lapar sebagai disiplin moral. Tetapi Jakarta di masa Orde Baru, lapar bukan sekadar latihan spiritual, ia adalah kenyataan sosial.
Krisis 1997–1998 memperlihatkan kontras itu secara telanjang. Harga beras melonjak, minyak tanah langka, pengangguran meningkat. Rakyat berpuasa dalam situasi di mana berbuka menjadi kemewahan. Di masjid-masjid kampung, doa-doa tak lagi sekadar memohon pahala, melainkan memohon keadilan.
Ingatan kita teruju ke kawasan-kawasan padat seperti Tanah Abang dan bantaran Ciliwung serta kampung padat lainya di masa lalu. Di sana pengajian Ramadan bisa menjadi forum untuk membahas nasib warga yang terancam penggusuran. Bahasa agama dipakai untuk menuntut hak atas tanah dan kehidupan layak. Ayat tentang keadilan sosial dibacakan berdampingan dengan keluhan soal intimidasi aparat.
Puasa menjadi cermin yang memantulkan pertanyaan moral. Bagaimana mungkin negara menyerukan kesabaran, sementara mereka sendiri rakus pada rente dan kolusi?
Masjid dan kampus: Ruang sunyi konsolidasi
Orde Baru membatasi politik praktis, tetapi tidak pernah sepenuhnya mampu mengontrol ruang batin. Ramadan menyediakan legitimasi sosial untuk berkumpul, berbuka puasa bersama, tadarus, hingga diskusi keagamaan.
Di kampus-kampus Jakarta, terutama Universitas Indonesia (Salemba kala itu), diskusi Ramadan sering melampaui tafsir fikih. Mahasiswa membicarakan korupsi, militerisme, dan ketergantungan ekonomi pada modal asing. Kritik disampaikan dalam kerangka etika Islam: amar ma’ruf nahi munkar sebagai panggilan sosial.
Rezim boleh membatasi mimbar politik, tetapi ia kesulitan membungkam mimbar moral.
Sejarah mencatat bahwa perlawanan terhadap Orde Baru tidak lahir tiba-tiba pada 1998. Ia memiliki jejak panjang, sejak peristiwa Malari 1974,
tragedi Tanjung Priok yang menewaskan banyak korban sipil, hingga gelombang reformasi yang dipicu oleh tragedi Trisakti. Ini yang disebut spiritualitas yang menjadi gelombang perlawanan.
Sementara itu, siapa pun yang bersuara terlalu keras menghadapi risiko penjara. Aktivis, buruh, mahasiswa—semua berada dalam radar intelijen. Di tengah iklim seperti itu, puasa memperoleh dimensi politisnya.
Pada 1998, Ramadan datang di tengah krisis multidimensi. Mahasiswa berpuasa sambil menduduki gedung DPR/MPR. Salat berjamaah dilakukan di halaman parlemen. Spanduk-spanduk tuntutan reformasi berdampingan dengan sajadah.
Aksi-aksi mahasiswa di Jakarta kerap dimulai atau diselingi doa bersama. Spiritualitas memberi legitimasi moral atas tuntutan politik: penghapusan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), pencabutan dwifungsi ABRI, dan kebebasan pers.
Puasa bukan sekadar ritus, melainkan disiplin kolektif, menahan amarah agar perjuangan tetap terarah, menahan takut agar suara tetap lantang.
Rezim dan politik simbolik agama
Ironisnya, Orde Baru sendiri memanfaatkan simbol agama untuk memperkuat legitimasi. Negara membangun citra sebagai penjaga stabilitas dan moralitas. Namun simbol tanpa keadilan hanyalah kosmetik kekuasaan.
Ketika rakyat menyaksikan kesenjangan antara retorika dan realitas, agama berubah dari alat legitimasi menjadi sumber delegitimasi. Khotbah tentang kejujuran terdengar seperti sindiran terhadap elite yang korup. Seruan zakat sosial terdengar seperti kritik atas distribusi kekayaan yang timpang.
Di titik inilah puasa menjadi subversif, bukan karena melawan negara secara frontal, tetapi karena menyingkap kemunafikan politik
Etika perlawanan: Sabar, bukan tunduk
Puasa mengajarkan sabar. Namun sabar dalam tradisi etika Islam bukanlah kepasrahan terhadap ketidakadilan. Ia adalah keteguhan menempuh jalan benar meski berisiko.
Perlawanan rakyat Jakarta terhadap Orde Baru menunjukkan bahwa spiritualitas bisa menjadi fondasi keberanian. Di kampung yang tergusur, di kampus yang diawasi, di jalanan yang dipenuhi aparat, puasa menanamkan kesadaran bahwa kekuasaan bukanlah takdir.
Ramadan 1998 membuktikan bahwa ketika etika bertemu krisis, sejarah bisa berubah arah. Rezim yang tampak kokoh runtuh bukan hanya oleh tekanan ekonomi, tetapi oleh delegitimasi moral yang menggerogoti dari dalam.
Hari ini, ketika kita kembali memasuki bulan Ramadan, sejarah Jakarta mengingatkan bahwa ibadah tidak pernah terpisah dari struktur sosial. Puasa adalah latihan menahan diri dari yang batil, termasuk batil dalam bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang.
Orde Baru telah berlalu, tetapi pertanyaan etis itu tetap hidup: apakah kita berpuasa hanya untuk diri sendiri, atau juga untuk keberanian membela keadilan? Sejarah menunjukkan, di kota ini, jawabannya pernah tergambar jelas.
Selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan.
Semangat om nulis artikel nya