Setelah Perang Dingin berakhir, dunia diharapkan bergerak satu arah menuju demokrasi. Kenyataannya jauh lebih rumit. Di banyak negara di berbagai belahan dunia, dari Afrika hingga bekas Uni Soviet, dari Asia hingga Amerika Latin, yang muncul bukan demokrasi sejati, melainkan sesuatu yang berada di antaranya: rezim yang menggelar pemilu, tapi tetap menindas oposisi; yang memiliki konstitusi, tapi memanipulasi hukum; yang tampak demokratis dari luar, tapi otoriter dalam praktiknya.
Inilah yang oleh Steven Levitsky dan Lucan A. Way, dua ilmuwan politik terkemuka, disebut sebagai otoritarianisme kompetitif. Artikel ini meringkas dan menjelaskan konsep mereka, yang pertama kali diterbitkan pada 2002 dan kini menjadi salah satu kerangka paling berpengaruh untuk memahami rezim-rezim semacam itu.
Dunia tidak hitam-putih
Selama puluhan tahun, kita cenderung membagi dunia politik menjadi dua: demokrasi atau kediktatoran. Tapi bagaimana kita mengklasifikasikan negara yang menggelar pemilu namun hasilnya sudah bisa ditebak. Yang punya parlemen tapi anggotanya takut bicara. Yang memiliki Mahkamah Agung tapi hakimnya tidak independen dan keputusannya gampang diintervensi oleh yang punya kekuasaan atau uang.
Para peneliti sempat menggunakan berbagai label untuk menyebut rezim-rezim semacam ini: “semidemokrasi”, “demokrasi elektoral”, “demokrasi iliberal”, “semi-otoritarianisme”, hingga “sebagian bebas” menurut penilaian Freedom House. Tapi semua label itu, menurut Levitsky dan Way, punya dua kelemahan serius.
Pertama, banyak dari label itu mengandung bias optimis, seolah-olah rezim-rezim tersebut sedang dalam perjalanan menuju demokrasi. Padahal faktanya tidak selalu demikian. Beberapa memang akhirnya menjalankan demokratisasi (seperti Meksiko dan Taiwan), tapi banyak yang justru semakin otoriter (seperti Azerbaijan dan Belarus), dan sebagian lagi bertahan dalam kondisi setengah-setengah selama bertahun-tahun.
Kedua, label-label itu terlalu umum dan menyembunyikan perbedaan penting. Latvia, El Salvador, dan Ukraina sama-sama mendapat nilai “setengah bebas” dari Freedom House pada 1992–1993. Tapi ketiganya sangat berbeda. Di Latvia, masalah utamanya adalah diskriminasi kewarganegaraan terhadap etnis Rusia; di El Salvador, ada pelanggaran HAM serius dan militer yang tidak tunduk di bawah supremasi sipil; di Ukraina, pemilu dimanipulasi dan kebebasan sipil dilanggar secara sistematis. Menyebut ketiganya dengan satu label yang sama adalah menyederhanakan sesuatu yang seharusnya tidak disederhanakan.
Apa Itu otoritarianisme kompetitif?
Levitsky dan Way mengajukan konsep yang lebih presisi, otoritarianisme kompetitif. Definisinya sederhana namun tajam: rezim di mana institusi demokrasi formal ada dan dianggap sebagai cara utama meraih kekuasaan, tapi penguasa melanggar aturan-aturan itu sedemikian rupa sehingga standar minimum demokrasi tidak terpenuhi.
Contoh-contoh yang mereka sebut di antaranya Kroasia di bawah Franjo Tudjman, Serbia di bawah Slobodan Milosevic, Rusia di bawah Vladimir Putin, Peru di bawah Alberto Fujimori, serta Albania, Armenia, Ghana, Kenya, Malaysia, Meksiko, dan Zambia sepanjang dekade 1990-an.
Untuk memahami di mana letak otoritarianisme kompetitif, kita perlu tahu dua titik ekstrem yang menjadi batasnya. Demokrasi minimal (standar liberal) harus memenuhi empat syarat minimal. Pertama, eksekutif dan legislatif dipilih melalui pemilu yang terbuka, bebas, dan adil. Kedua, hampir semua orang dewasa punya hak pilih. Ketiga, hak-hak politik dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers, berserikat, dan mengkritik pemerintah, dilindungi secara luas. Keempat, pejabat terpilih benar-benar memegang kekuasaan, bukan sekadar boneka militer atau kekuatan lain.
Di ujung lain, otoritarianisme penuh adalah rezim yang tidak memiliki pemilu atau memiliki pemilu tapi sekedar formalitas/tidak bermakna. Oposisi dilarang atau dipenjara. Pengamat independen tidak boleh masuk dan dibungkam dengan sebutan agen asing atau antek-antek asing. Presiden menang dengan 80–92 persen suara karena memang tidak ada persaingan nyata, seperti yang terjadi di Kazakhstan dan Uzbekistan. Dalam rezim seperti ini, cara paling realistis untuk pergantian kekuasaan bukan pemilu, melainkan pemberontakan massa atau kudeta.
Otoritarianisme kompetitif berada di antara keduanya. Pemilu digelar dan diperebutkan secara sungguh-sungguh, tapi prosesnya tidak adil. Penguasa menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan sendiri, menutupi akses media bagi oposisi, mengintimidasi kandidat lain dan pendukung mereka, dan terkadang memanipulasi hasil pemilu. Jurnalis dan tokoh oposisi bisa dimata-matai, diancam, ditangkap, atau diasingkan. Biasanya, lembaga-lembaga demokratis tidak dihapus, tetapi dijinakkan, digembosi, dimanipulasi, dan dipermainkan untuk kepentingan penguasa.
Ini berbeda dari apa yang bisa disebut rezim elektoral fasad, seperti yang dialami negara-negara seperti Mesir, Singapura, dan Uzbekistan di era 1990-an, di mana pemilu ada tapi tidak menghasilkan persaingan nyata sama sekali. Levitsky dan Way menganggap rezim semacam itu sebagai otoritarianisme penuh, bukan otoritarianisme kompetitif.
Empat arena pertarungan
Justru karena lembaga-lembaga demokratis masih hidup, meskipun cacat, dalam otoritarianisme kompetitif, oposisi punya ruang untuk melawan. Levitsky dan Way mengidentifikasi empat arena di mana pertarungan itu terjadi.
Arena pertama: pemilu
Dalam otoritarianisme kompetitif, pemilu sering berlangsung sengit. Penguasa memang curang, misalnya menggunakan uang negara, mengendalikan media, mengintimidasi lawan, tapi skala kecurangannya tidak mencapai titik di mana hasil sudah pasti dari awal atau hasil pemilu bisa ditebak. Pengamat internasional dan penghitungan paralel membatasi ruang kecurangan masif.
Akibatnya, penguasa harus benar-benar berjuang. Boris Yeltsin di Rusia (1996) dan Leonid Kuchma di Ukraina (1999) menghadapi tantangan serius dari partai-partai eks-komunis. Di Kenya, Daniel arap Moi menang dengan selisih tipis pada 1992 dan 1997. Di Zimbabwe, oposisi hampir memenangkan pemilu parlemen 2000. Dan dalam sejumlah kasus, penguasa otoriter benar-benar kalah, seperti di Nikaragua (1990), Zambia (1991), Malawi dan Ukraina (1994), Albania (1997), Ghana (2000).
Bahkan ketika penguasa berhasil menang dengan cara curang, harganya bisa sangat mahal. Fujimori berhasil menang di Peru tahun 2000, tapi terpaksa mundur dalam skandal beberapa bulan kemudian. Milosevic mencoba memalsukan hasil pemilu Serbia tahun 2000, dan ini memicu krisis yang mengakhiri kekuasaannya.
Arena kedua: parlemen
Dalam otoritarianisme penuh, parlemen tidak ada atau hanya alat penguasa. Dalam otoritarianisme kompetitif, parlemen lemah tapi bukan tidak berarti. Di Ukraina dan Rusia tahun 1990-an, parlemen yang didominasi partai-partai kiri berulang kali memblokir agenda presiden. Parlemen Ukraina menggagalkan referendum yang dirancang Kuchma untuk memangkas kewenangan legislatif.
Bahkan ketika oposisi tidak punya cukup suara untuk menghambat kebijakan, parlemen tetap berguna sebagai panggung: tempat berkumpul, tempat bersuara, dan tempat yang diliput media. Di Peru, meski oposisi tak berdaya secara legislatif antara 1995–2000, mereka menggunakan sidang-sidang parlemen untuk menyerang Fujimori secara terbuka.
Arena ketiga: pengadilan
Rezim otoritarianisme kompetitif selalu berusaha mengendalikan lembaga peradilan, misalnya lewat pemakzulan hakim, suap, atau tekanan informal. Di Peru, puluhan hakim, termasuk beberapa hakim agung, terjerat dalam jaringan patronase dan pemerasan yang dibangun oleh kepala intelijen Fujimori, Vladimiro Montesinos.
Di Rusia, ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan dekrit Yeltsin membubarkan parlemen tidak konstitusional, Yeltsin memutus jalur telepon pengadilan dan menarik pasukan pengamannya. Di Indonesia, hakim yang meloloskan anak presiden, yang secara aturan belum cukup umur, menjadi wakil presiden adalah keluarga dari presiden.
Tapi hakim yang independen dan berani kadang-kadang bisa membuat perbedaan. Di Ukraina, Mahkamah Konstitusi menyatakan referendum Kuchma tidak mengikat. Di Slovakia, pengadilan mencegah Meciar menyingkirkan kursi oposisi dari parlemen. Di Kroasia, pengadilan membebaskan majalah oposisi yang dituduh mencemarkan nama Tudjman. Di Malaysia tahun 2001, seorang hakim membebaskan dua tahanan politik dan mempertanyakan undang-undang keamanan yang represif.
Arena keempat: media
Media independen adalah salah satu medan pertempuran paling panas dalam otoritarianisme kompetitif. Berbeda dengan diktator penuh, di mana semua media dikontrol atau dibredel, rezim otoriter kompetitif masih membiarkan media independen ada, karena menutupnya terlalu mahal secara politik.
Media independen ini sering memainkan peran pengawas yang krusial. Di Peru, surat kabar dan majalah independen membongkar berbagai kejahatan rezim Fujimori, termasuk pembantaian mahasiswa di Universitas La Cantuta dan pemalsuan tanda tangan untuk keperluan pemilu. Di Rusia, Independent TV milik Vladimir Gusinsky menjadi suara kritis terhadap kebijakan Yeltsin, terutama soal Chechnya. Di Zimbabwe, koran Daily News menjadi corong perlawanan terhadap Mugabe.
Penguasa membalas dengan cara-cara yang lebih halus daripada pelarangan langsung, seperti menyuap pemilik media, mengendalikan iklan pemerintah, memanipulasi utang-utang media, memecah pemegang saham, atau menggunakan undang-undang pencemaran nama baik untuk menjerat jurnalis kritis. Di Rusia, pemerintah memanfaatkan utang Independent TV kepada Gazprom untuk mengambil alih saluran itu. Di Peru, Fujimori menguasai semua stasiun televisi swasta lewat kombinasi suap dan manuver hukum.
Tapi represi terhadap media juga bisa berbalik. Di Kroasia tahun 1996, saat pemerintah Tudjman mencabut izin Radio 101, stasiun radio independen yang populer di ibu kota, protes massal meledak dan hampir membelah partai penguasa. Di Ukraina tahun 2000, tuduhan bahwa Kuchma memerintahkan pembunuhan seorang jurnalis oposisi memicu demonstrasi besar dan isolasi parsial dari Barat.
Ketegangan yang tak bisa dihindari
Otoritarianisme kompetitif mengandung kontradiksi bawaan yang membuatnya tidak stabil dalam jangka panjang. Selama penguasa tidak melakukan pelanggaran yang terlalu mencolok dan tidak secara terang-terangan mencuri pemilu, kontradiksi itu bisa dikelola. Lewat suap, kooptasi, dan berbagai bentuk tekanan “legal”, penguasa bisa membatasi perlawanan tanpa memicu protes masif atau kecaman internasional.
Namun keberadaan pemilu, parlemen, pengadilan, dan media independen selalu membuka ruang bagi oposisi untuk menantang kekuasaan secara serius. Ketika itu terjadi, penguasa dihadapkan pada dilema tanpa jalan keluar yang mudah: menindas tantangan tersebut berarti secara terang-terangan melanggar prinsip demokrasi dan berisiko memicu isolasi internasional, sementara membiarkan proses berjalan membuka kemungkinan kehilangan kekuasaan.
Hasilnya sering berupa krisis rezim: Meksiko (1988), Nikaragua (1990), Zambia (1991), Rusia (1993), Armenia (1996), Albania (1997), Ghana, Peru, Serbia, dan Ukraina (2000), Zambia lagi (2001). Levitsky dan Way bahkan memprediksi krisis serupa akan meletus di Zimbabwe menjelang pemilu presiden Maret 2002, dan memang terjadi.
Tapi krisis tidak selalu berakhir dengan demokratisasi. Ada yang berhasil mempertahankan kekuasaan dengan cara semakin keras, seperti Kenya, Malaysia, dan Rusia. Ada yang kehilangan kekuasaan tapi penggantinya tidak lebih demokratis, seperti Albania dan Zambia, di mana pemimpin baru melanjutkan atau bahkan memperburuk praktik-praktik otoriter. Ada pula yang jatuh dan membuka jalan bagi demokratisasi sejati, seperti Kroasia, Peru, Slovakia, dan Serbia.
Faktor penentu terbesar tampaknya adalah kedekatan geografis dan hubungan dengan Barat. Di Amerika Latin dan Eropa Tengah, yang punya ikatan erat dengan demokrasi-demokrasi Barat, pergantian penguasa otoriter umumnya berujung pada demokratisasi. Di Afrika dan bekas Uni Soviet, hasilnya jauh lebih suram. Di antara seluruh republik pecahan Soviet, hanya Moldova yang berhasil mewujudkan demokratisasi pada 1990-an.
Ini terjadi karena kedekatan dengan Barat menaikkan biaya pembangkangan terhadap norma-norma demokratis. Tekanan diplomatik, jaringan elite, pengaruh media, dan efek demonstrasi semuanya mendorong ke arah yang sama. Di mana tekanan ini lemah, atau di mana ada kekuatan alternatif seperti Rusia atau Tiongkok yang memberikan dukungan, rezim otoriter kompetitif lebih mudah bertahan atau bahkan menguat.
Mengapa otoritarianisme kompetitif muncul?
Otoritarianisme kompetitif bukan fenomena baru, versi-versi sebelumnya bisa ditemukan di Eropa Tengah pada 1920-an atau di Argentina era Perón (1946–1955). Tapi ia meledak dalam proliferasi setelah 1990. Levitsky dan Way mengidentifikasi tiga jalur kemunculannya.
Jalur pertama: peluruhan rezim otoriter lama. Tekanan domestik dan internasional memaksa diktator-diktator lama menggelar pemilu multi-partai, tapi oposisi terlalu lemah untuk memastikan transisi yang benar-benar demokratis. Jalur ini banyak terjadi di Afrika Sub-Sahara, di mana krisis ekonomi dan tekanan donor internasional mendorong penguasa lama menggelar pemilu, tapi banyak yang tetap berkuasa.
Jalur kedua: runtuhnya rezim otoriter diikuti lahirnya rezim otoriter kompetitif yang baru. Di negara-negara ini, ketiadaan tradisi demokrasi dan lemahnya masyarakat sipil memberi ruang bagi pemerintah terpilih untuk bertindak otoriter, tapi mereka juga tidak punya kapasitas untuk mengonsolidasikan kediktatoran penuh. Jalur ini diikuti oleh banyak negara pasca-komunis, seperti Armenia, Kroasia, Romania, Rusia, Serbia, Indonesia, dan Ukraina.
Jalur ketiga: peluruhan rezim demokratis. Krisis politik dan ekonomi yang dalam mendorong pemerintah yang dipilih secara bebas untuk menggerogoti institusi demokratis, misalnya lewat “kudeta diri” atau autogolpe (self-coup) presiden atau pelanggaran bertahap yang diakumulasi. Contohnya adalah Peru awal 1990-an, dan pada saat tulisan ini dibuat, Venezuela yang sedang berkembang ke arah serupa.
Di balik semua jalur ini ada satu penjelasan yang lebih besar, yakni pada periode pasca-Perang Dingin, baik demokratisasi penuh maupun konsolidasi kediktatoran penuh sama-sama sulit dicapai di banyak negara.
Demokratisasi terhalang oleh kemiskinan, ketimpangan, negara yang lemah, dan masyarakat sipil yang rapuh. Kediktatoran terhalang oleh tekanan Barat yang semakin kuat dan tidak adanya alternatif patron internasional yang bisa memberikan legitimasi dan bantuan seperti yang dulu dilakukan Uni Soviet.
Hasilnya, banyak pemimpin yang ingin otoriter tidak cukup kuat untuk menjadi diktator penuh, dan banyak yang ingin demokratis tidak cukup kuat untuk benar-benar berdemokratisasi. Yang muncul adalah rezim-rezim yang terjebak di tengah. Dan itulah yang disebut otoritarianisme kompetitif.
Melampaui “paradigma transisi”
Levitsky dan Way menutup argumen mereka dengan sebuah seruan: sudah saatnya kita berhenti memandang semua rezim non-demokrasi sebagai negara yang “sedang dalam perjalanan” menuju demokrasi. Paradigma transisi itu mungkin optimis, tapi sering menyesatkan.
Satu dekade setelah runtuhnya Uni Soviet, mayoritas negara-negara di dunia masih non-demokratis. Banyak di antaranya bukan diktator klasik, tapi bukan pula demokrasi. Mereka adalah sesuatu yang khas: rezim yang memanfaatkan bahasa dan prosedur demokrasi untuk mempertahankan kekuasaan otoriter.
Memahami cara kerja rezim-rezim ini, bagaimana mereka menggunakan pemilu tanpa benar-benar mendemokrasikan diri, bagaimana mereka memanipulasi hukum tanpa menghapusnya, bagaimana mereka menghadapi tekanan oposisi tanpa runtuh adalah salah satu tugas paling penting ilmu politik kontemporer. Dan itu dimulai dengan menyebut mereka dengan nama yang tepat.
Artikel ini diolah dari artikel berjudul “Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism”, yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Lucan A. Way, di Journal of Democracy, Volume 13, Nomor 2, April 2002.
