Indonesia adalah “negara laut utama” yang ditaburi dengan pulau-pulau, bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi laut. Begitu sejarawan maritim, Adrian B. Lapian (1929-2011), menggambarkan Indonesia sebagai negara maritim dengan sangat tepat.
AB Lapian sangat benar. Dengan lebih 70 persen wilayah RI merupakan perairan, yang menghampar seluas 6,4 juta kilometer persegi, laut memang menjadi kunci. Jalesveva Jayamahe, di laut kita berjaya.
Dalam bingkai cara pandang itulah kerajaan-kerajaan maritim yang pernah masyhur, seperti Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit, membangun kekuatan ekonomi, angkatan perang, pengaruh geopolitik, hingga pengetahuan. Dan maritim menjadi panggung utamanya.
Namun, memasuki abad ke-16, terjadi arus balik. Pramoedya Ananta Toer menggambarkannya dengan sangat apik dalam novel Arus Balik. Kerajaan-kerajaan Nusantara berpaling ke darat dan memunggungi maritim. ”Sekarang makin lama makin sedikit kapal-kapal Jawa belayar ke utara, ke Atas Angin, ke Campa ataupun ke Tiongkok. Arus kapal dari selatan semakin tipis. Sebaliknya arus dari utara semakin deras, membawa barang-barang baru, pikiran-pikiran baru, agama baru,” begitu Pram menggambarkan keadaan itu dalam Arus Balik.
Kemerosotan itu tak hanya menyusutkan pengetahuan, tetapi juga menciutkan cara pandang. Dari yang selalu melihat ke luar (berpandangan jauh) menjadi melihat selalu melihat ke dalam (lokalis). Akibatnya, intrik politik menguat, perebutan kekuasaan silih-berganti, bahkan terjadi perang. Kekuasan sibuk mengawasi rakyatnya.
Di tengah kemerosotan itu, ketika kerajaan Nusantara semakin rapuh akibat intrik dan perebutan kekuasaan, kolonialisme muncul dari balik lautan. Mereka memanfaatkan kerapuhan itu: politik pecah belah. Setelah itu, mereka menaklukkan pelabuhan-pelabuhan. Dengan begitu, mereka mematikan interaksi lintas pulau.
Karena itu, bagi Pram, jika ingin kembali menjadi bangsa yang maju, bangsa ini harus kembali ke khittahnya: maritim. Dari pengalaman itu, Pram selalu punya kesimpulan maritim adalah kunci. Bahkan, dalam urusan pertahanan, Pram merekomendasikan penguatan angkatan laut.
Menurut Pram, ketika Belanda mulai menggantikan VOC dan membentuk Hindia Belanda, kunci pertahanan diletakkan pada angkatan darat. Angkatan darat yang diperbesar dan diperkuat. Sementara angkatan lautnya dibangun seadanya.
Sebuah data menunjukkan, pada 1870-an, angkatan laut Hindia Belanda hanya punya empat kapal AL Belanda dan 22 kapal AL militer Hindia Belanda. Semua kapal tersebut digerakkan oleh tenaga uap. Jumlah personelnya hanya 3.246 orang Eropa. Jumlah itu tak cukup untuk menjaga lautan yang luasnya melebih luas daratan Asia Barat.
Akibatnya, Hindia Belanda dua kali takluk. Pertama, pada 1811, Hindia Belanda dikepung Inggris dari laut, dan dalam beberapa hari, mereka menyerah. Kedua, pada 1942, Jepang melakukan invasi ke Hindia Belanda, dan hanya dalam hitungan dua bulan, Hindia Belanda juga menyerah di Kalijati.
Memang, setelah Indonesia merdeka, ada upaya untuk merebut kembali kedaulatan maritim. Misalnya, 13 Desember 1957, Kabinet Djuanda berhasil melahirkan Deklarasi Djuanda, sebuah pengakuan atas kedaulatan maritim Indonesia.
Kemudian, pada era Sukarno, karena eskalasi konflik perebutan Irian Barat, ada penambahan signifikan terhadap armada dan kekuatan Angkatan Laut. Saat itu, ALRI punya papal penjelajah (cruiser) kelas Sverdlov Uni Soviet, yang merupakan kapal perang tercanggih di Asia pada zamannya.
Indonesia juga punya armada kapal selam modern, yaitu 12 unit kapal selam kelas Whiskey dari Uni Soviet. Selain itu, ALRI juga mengakuisisi sejumlah kapal perusak (kelas Skory) dan fregat/korvet (kelas Riga).
Dalam pertempuran laut di Arafuru, 15 Januari 1962, kapal yang digunakan hanya kapal motor cepat jenis Motor Torpedo Boat (MTB), yang targetnya memang hanya melakukan operasi penyusupan. Bukan kapal perang berskala besar.
Sayangnya, menurut Pram, setelah Orde Baru berkuasa, sistem pertahanan kembali bertumpu pada angkatan darat. ”Pertahanan Hindia Belanda itu didasarkan pada pada pertahanan darat. Dan pertahanan darat dipertahankan sistemnya pada sekarang ini. Padahal sistem pertahanan Indonesia harus pertahananan laut,” kata Pram dalam pidato peluncuran ulang Media Kerja Budaya, 14 Juli 1999, di Aula Perpustakaan Nasional, Jakarta.
Pada masa Suharto, kekuatan laut mengalami penyusutan. Banyak kapal eks Soviet tidak dapat dioperasikan secara maksimal karena embargo suku cadang dan keterbatasan anggaran pemeliharaan. Sebagian besar kapal-kapal besar menjadi “kapal mati” atau purnatugas. Baru pada 1980-an, ada penambahan alutsista untuk TNI AL, seperti Kapal Fregat Kelas Van Speijk (eks Belanda) dan Kapal Selam Tipe U-209 (KRI Cakra dan KRI Nanggala) dari Jerman.
Pada masa Orde Baru, komando armada laut Indonesia hanya dua: Komando Armada Barat (Koarmabar) di Jakarta dan Komando Armada Timur (Koarmatim) di Surabaya. Keduanya berada di Pulau Jawa.
Sebagai negara dengan luas lautan 6,4 juta km2, yang dilintasi ratusan ribu kapal dan lalu-lintas 40 persen perdagangan dunia, Indonesia tidak punya kapal induk. Bandingkan dengan Thailand yang perairannya hanya 0,4 persen, tapi punya kapal induk ringan yang bisa mengoperasikan pesawat tempur V/STOL dan helikopter.
Padahal, kehadiran pertahanan yang kuat di laut bukan sekadar sebagai unjuk kekuatan atau penangkal ancaman militer, tetapi juga perlindungan terhadap kekayaan alam maritim yang nilai estimasinya mencapai Rp 19 ribu triliun (KKP, 2024).
Lebih jauh, sistem pertahanan yang bertumpu pada darat jelas menyangkal Indonesia sebagai negara maritim. Ia memandang Indonesia sebagai negara pulau-pulau yang dikelilingi laut, bukan sebagai negara laut utama yang ditaburi pulau-pulau.
Akibat dari cara pandang itu, Indonesia memusatkan pertahanan di darat dengan mengadopsi model pertahanan teritorial warisan Perang Dunia I dengan struktur komando teritorial hingga struktur politik terkecil: Kodam (provinsi), Korem (beberapa kabupaten/kota), Kodim (kota/kabupaten), Koramil (kecamatan), dan Babinsa (desa/kelurahan). Struktur konandi teritorial ini seperti struktur yang membayangi pemerintahan sipil dari pusat hingga ke bawah.
Karena bertumpu di darat dan penguasaan teritorial, perspektifnya selalu ”inward looking”, seringkali fokus melihat musuh di dalam (internal) yang diterjemahkan sebagai ancaman: makar, separatisme, komunisme, dan lain-lain.
Karena perspektif itu, militer kerap menjadi alat politik penguasa untuk menegakkan ketertiban dan penjaga kekuasaan. Itu yang terjadi di masa Orde Baru hingga hari ini. Di masa Orde Baru, struktur teritorial digunakan untuk membungkam aktivitas politik dan suara kritis. Bahkan, struktur teritorial terlibat dalam kasus konflik perburuhan. Salah satu kasus yang mencuat adalah pembunuhan Marsinah, aktivis buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, yang dibunuh pada 1993.
Selain itu, akibat perspektif inward-looking itu, militer selalu berusaha ikut campur dalam urusan non-pertahanan, seperti bisnis dan politik. Tetapi selalu gagap menghadapi ancaman gaya baru dari eksternal, terutama yang bersifat asimetris, soft-power, dan transnasional. Dan, terutama ancaman konvensional dan non-konvensional terhadap wilayah maritim kita yang luas nan kaya.
Penekanan pertahanan berorientasi darat dan komando teritorial itu mengingatkan kita dengan kisah Sultan Trenggono dan obsesi pasukan kudanya (darat) yang diangkat Pram dalam Arus Balik. Alih-alih membangun aliansi untuk melawan Portugis yang muncul sebagai ancaman dari seberang lautan, ia sibuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dan bandar-bandar di pesisir Jawa.
Dan, kita akhiri artikel ini dengan sebuah kutipan dahsyat dari Pram di Bumi Manusia: ”Tanah ini, Jawa ini, kecil, lautnya besar. Barangsiapa kehilangan air, dia kehilangan tanah, barangsiapa kehilangan laut dia kehilangan darat.”
