Tanah Baso, yang terletak antara Payakumbuh dan Bukittinggi, Sumatera Barat, menyimpan kisah menarik pada 1940-an. Pada masa itu, kira-kira 1943 hingga 1946, wilayah itu mempraktikkan sistem pertanian kolektif.
Audrey Kahin dalam bukunya, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998, mencatat seorang pemimpin lokal, Abdul Rahman Tuanku Nan Putih, sebagai pencetus ide pertanian kolektif itu.
Saat itu, Jepang sangat aktif memobilisasi rakyat untuk menjalani kerja paksa di proyek-proyek infrastruktur. Pada masa itu, banyak orang Baso dikirim bekerja di proyek kereta api dan pertambangan emas milik Jepang di Logas, dekat Pekanbaru, Riau.
Tuanku Nan Putih mendengar kisah pahit orang-orang yang diberangkatkan kerja paksa ke Logas. Sebagai alternatif, ia membujuk penguasa Jepang agar para pengikutnya tidak dikirim ke Logas, melainkan ke proyek lapangan terbang Gadut di Bukittinggi.
Sementara itu, untuk mengurangi beban dan ancaman kelaparan pada masa itu, Tuanku Nan Putih juga mendorong pertanian kolektif di tanah luas milik istrinya. Kebetulan, istrinya merupakan pemilik tanah yang luas di wilayah Baso.
“Mereka menanam jagung, ubi kayu, dan tebu,” tulis Audrey Kahin di bukunya.
Siapa Tuanku Nan Putih? Awalnya dia adalah anggota Sarekat Islam. Ketika ide-ide komunisme, yang disebut ilmu kuminih, masuk ke wilayah Sumatera Barat, ia salah satu yang terpapar. Pengaruh ini yang memperkenalkan Tuanku Nan Putih dengan ide-ide sosialisme, termasuk pertanian kolektif dan sistem komune.
Ketika faksionalisme antara kubu merah (komunis) versus kubu putih (Islamis) pecah di tubuh Sarekat Islam, Tuanku Nan Putih memihak SI Merah, yang kelak berganti nama menjadi Sarekat Ra’jat (SR).
Pada awal 1927, ketika pemberontakan PKI/SR meletus di Sumatera, Tuanku Nan Putih turut ditangkap penguasa kolonial. Ia sempat dibuang ke Pemekasan selama tiga tahun.
Kembali ke Sumatera Barat, ia gonta-ganti gerakan politik. Ia sempat berlabuh di Persatuan Muslim Indonesia (Permi), organisasi Islam yang berusaha menggabungkan Islamisme dan anti-kolonialisme pada 1930-an. Pendirinya adalah anak-anak aktivis bekas Sumatera Thawalib, sebuah sekolah agama di Padang Panjang yang banyak mencetak aktivis kiri.
Tuanku Nan Putih pernah menjadi bagian dari PNI-Baru, partai politik yang didirikan oleh Bung Hatta pada 1931, sebagai respons atas pembubaran PNI oleh Sartono pasca penangkapan Sukarno.
Pada 1942, ketika Jepang mengalahkan Belanda dalam perang yang berlangsung singkat, Tuanku Nan Putih membuat penyambutan. Ia mendirikan cabang organisasi kepanduan Pemuda Nippon Raya di Baso. Sebagai bentuk dukungan kepada Jepang, ia menganjurkan pengikutnya untuk menjadi pasukan sukarela Jepang (Giguyun).
Karena kedekatan dengan Jepang itulah, Tuanku Nan Putih berhasil membujuk penguasa Jepang agar pengikutnya tidak menjadi romusha di Lagos. Ia juga diperbolehkan membuka pertanian kolektif yang identik dengan praktik sosialisme.
Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Tuanku Nan Putih menjemput sejumlah bekas romusha dari tanah Jawa yang dipekerjakan di Logas untuk bergabung di pertanian kolektif di Baso.
Selain pertanian kolektif, masyarakat lokal pengikut Tuanku Nan Putih juga membentuk komune. Bahan makanan hasil pertanian kolektif didistribusikan secara adil, sesuai prinsip sosialisme: dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kebutuhannya.
Pasca Indonesia merdeka, adik tiri Tuanku Nan Putih, Boerhan Maling Kuning atau sering dipanggil Tuanku Nan Hitam, datang ke Baso. Ia membawa serta tiga opsir Jepang, dua mobil, dan dua truk. Dengan bantuan opsir Jepang ini, mereka mendirikan bengkel, lalu mengajari penduduk untuk memperbaiki mesin-mesin dan membuat senjata. Bengkel-bengkel ini juga dijalankan secara kolektif.
Pasca kemerdekaan, dua tokoh ini, Tuanku Nan Putih dan Tuanku Nan Hitam, memimpin revolusi sosial untuk mewujudkan cita-cita Tan Malaka, kemerdekaan 100 persen. Namun, seperti diungkapkan Audrey Kahin, Tuanku Nan Hitam memilih jalan lebih radikal.
Mereka punya barisan bersenjata. Para pengikut Tuanku Nan Putih dan Tuanku Nan Hitam menangkapi pejabat lokal atau penguasa feodal yang pernah berkolaborasi dengan Belanda. Salah satu korbannya adalah Landjoemin Datuk Toemenggoeng, seorang birokrat zaman Belanda yang juga mertua Chaerul Saleh.
Bersamaan dengan revolusi sosial di Tanah Baso, revolusi sosial juga bergolak di Sumatera Utara bagian timur yang menyasar kekuasaan feodal di daerah Langkat, Deli, Serdang, Asahan, wilayah Karo, Kotapinang, Pematangsiantar, hingga Simalungun. Revolusi sosial ini digerakkan oleh laskar rakyat, organisasi buruh, dan pemuda radikal yang bernaung di bawah Volksfront (Front Rakyat).
Residen Sumatera Barat saat itu, Dr. Mohammad Djamil, khawatir revolusi sosial di Baso meluas ke daerah lain. Propaganda hitam pun ditebar. Disebutkan, pertanian kolektif tidak hanya berbagi makanan, tetapi juga berbagi istri.
”Mereka melakukan penculikan-penculikan serta pembunuhan-pembunuhan terhadap lawan-lawan mereka atau orang-orang yang tidak mereka senangi. Mereka mencuri dan merampok harta serta milik orang lain. Tindakan-tindakan ini bukan saja mereka lakukan di Baso, tapi jauh di tempat-tempat lain di mana mereka juga mempunyai orang-orangnya,” kata Mr. Sutan Mohammad Rasyid, mantan Residen Sumatera Barat 1946-1948, dalam buku Sejarah Perjuangan RI di Minangkabau 1945-1950 Jilid I yang disusun oleh Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau.
Akhirnya, pada awal April 1946, Residen Sumatera Djamil memerintahkan Komandan Divisi III/Tentara Sumatera, Kolonel Mohammad Dahlan Djambek, untuk menumpas revolusi sosial di Baso. Dahlan Djambek lalu meneruskan perintah itu kepada Resimen I Divisi III/TS yang dipimpin Letkol Sjarif Usman. Kemudian, Letkol Sjarif Usman memerintahkan Batalyon II Resimen I yang dipimpin Mayor Abdul Halim untuk mengeksekusi perintah itu.
Pada 14 April 1946, dini hari, ratusan pasukan TRI bergerak ke kampung-kampung di Baso, seperti Simarasok, Sungai Sarik, Pincuran Putih, Ujung Gubuk, Kotatinggi, dan menyisir seluruh daerah sebelah selatan jalan kerata api Bukittinggi-Payakumbuh.
Penyergapan dini hari ini tidak terduga, sehingga tidak mendapat perlawanan berarti. Dua tokoh kunci revolusi sosial di Baso, Tuanku Nan Putih dan Tuanku Nan Hitam, berhasil ditangkap di Sungaisarik.
Setelah perlawanan dipatahkan, satu per satu rumah penduduk digeledah. Komune dan bengkel-bengkelnya juga tak luput dari penyerbuan. Beberapa opsir Jepang, yang membantu revolusi sosial di Baso, juga ditangkap.
Tuanku Nan Putih dan Tuanku Nan Hitam langsung dieksekusi tanpa proses pengadilan. Jasad dan kuburan mereka tidak pernah diberitahukan kepada keluarga. Ada 113 orang pengikut Tuanku Nan Putih dan Tuanku Nan Hitam yang tewas.
Sementara pengikut Tuanku Nan Putih dan Tuanku Nan Hitam yang masih hidup ditangkap dan digiring ke Bukittinggi untuk dipenjarakan di markas Batalyon. Banyak di antara mereka, termasuk tiga opsir Jepang dan bekas rumusha dari Jawa, disiksa hingga tewas.
Pada 17 April 1946, Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin singgah di Bukittinggi usai mengunjungi Sumatera Timur yang juga sedang bergolak dalam revolusi sosial. Ia tiba sehari setelah Tuanku Nan Putih dan Tuanku Nan Hitam beserta pendukungnya ditumpas.
Konon, Amir sempat menanyakan perihal penyelesaian revolusi sosial di Baso. Banyak yang menafsirkan Amir sebagai representasi pemerintah pusat mendukung penumpasan tersebut. Dalam pidato-pidatonya saat mengunjungi Sumatera Timur, Amir memang mengingkan revolusi sosial di Sumatera tidak kontraproduktif dengan revolusi nasional yang sedang bersiap melawan kedatangan kembali Belanda yang menumpangi sekutu.
Dalam narasi sejarah resmi, termasuk buku Sejarah Perjuangan RI di Minangkabau 1945-1950 Jilid I yang disusun oleh Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau, revolusi sosial di Baso hanya disebut sebagai pemberontakan PKI Baso, yang mengganggu keamanan dan menjarah harta benda rakyat setempat.
Namun, jika dilihat dari perspektif sejarah yang kritis, revolusi sosial di Baso adalah gejala umum yang terjadi di bawah Republik Indonesia yang baru merdeka. Pada masa itu, mereka yang berdiri di garis revolusioner, yang di masa kolonial berdiri di garis non-koperasi dan sangat anti-kolonial, menuntut pembersihan total Indonesia merdeka dari sisa-sisa kolonial dan penguasa feodal yang menjadi kolaboratornya.
Azinar, salah satu bekas pejabat kolonial yang diculik dan dibunuh oleh revolusiner Baso, adalah Angku Demang Suliki atau pegawai pemerintah kolonial yang menjabat kepala kewedanaan di Suliki pada masa itu. Pada September 1945, Azinar menolak pengibaran bendera Merah Putih di kantornya.
Begitu juga Landjoemin Datuk Toemenggoeng, mertua Chaerul Saleh. Selain pernah bekerja sebagai birokrat (wedana) di zaman Hindia Belanda, dia juga sempat menjadi Gementeraad di Batavia. Meskipun Landjoemin juga punya andil dalam gerakan pers bumiputera pada masa itu.
Di sisi lain, bagi pemerintah pusat yang saat itu dipimpin oleh kubu sosialis di bawah Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin, revolusi sosial tanpa kendali justru membahayakan revolusi Indonesia.
Selain itu, begitu dilantik, Kabinet Sjahrir langsung membuka jalan perundingan dengan sekutu dan Belanda. Di sisi lain, Tan Malaka dan pengikutnya, yang kelak mendirikan Persatuan Perjuangan, menentang taktik perundingan. Bagi Tan Malaka, tidak ada perundingan tanpa pengakuan kemerdekaan 100 persen. Saat itu, Persatuan Perjuangan menjadi oposisi terhadap Kabinet Sjahrir.
Dalam kasus revolusi Baso, baik Tuanku Nan Putih maupun Tuanku Nan Hitam sangat dipengaruhi oleh gagasan Tan Malaka soal kemerdekaan 100 persen. Barangkali, karena faktor itulah, pemerintah pusat yang diwakili oleh Amir tidak mendukung revolusi sosial di Baso.
Namun, terlepas dari beragam perspektif dalam melihat revolusi sosial di Baso, ada satu hal yang patut dicatat: revolusi sosial ini hendak memastikan Indonesia benar-benar merdeka, terbebas dari sisa-sisa kolonial maupun feodal. Anton E. Lucas, yang banyak meneliti soal peristiwa Tiga Daerah di Jawa, menyebutnya ”revolusi dalam revolusi”.
