Sejak Mei 1945, ketika fasisme runtuh total menyisakan bencana kemanusiaan, banyak yang percaya bahwa politik ekstrem kanan tidak akan pernah punya tempat lagi di Jerman.
Ternyata keyakinan itu salah. Alternative für Deutschland (AfD), partai ekstrem kanan yang membawa retorika politik mirip Nazi, justru tampil sebagai kekuatan politik baru yang meraup banyak pemilih di Jerman.
Pada pemilu regional di Sachsen-Anhalt awal September lalu, AfD berhasil menang telak. Mereka meraup suara mayoritas 43,8 persen, jauh dari partai berkuasa Partai Demokrat Kristen (CDU) yang meraih 17,2 persen dan Sosial Demokrat (SPD) dengan 9,3 persen.
Dua pekan kemudian, mereka kembali menang tipis di pemilu regional Mecklenburg-Vorpommern dengan 38,2 persen, mengalahkan Sosial Demokrat (SPD) di tempat kedua dengan 35,5 persen.
Sebelumnya, pada pemilu federal 2025, AfD berhasil menjadi kekuatan politik kedua terbesar di Jerman setelah meraih 20,8 persen. Sementara Partai Sosial Demokrat (SPD), yang sudah tujuh kali berkuasa sejak era Republik Weimar hingga era federal, justru tercecer menjadi kekuatan politik ketiga.
Untungnya, di tengah awan gelap akibat pasang arus politik ekstrem kanan itu, kekuatan progresif dan kiri tidak ketinggalan momentum.
Di pemilu regional Berlin, kota terbesar di Jerman dan salah satu yang terbesar di Eropa, partai kiri Die Linke berhasil menjadi pemenang. Partai kiri berhaluan sosialisme demokratik itu berhasil meraih 25,7 persen suara. Sementara partai berkuasa, Kristen Demokrat (CDU), suaranya melorot menjadi 18,8 persen. AfD sendiri menempati urutan ketiga dengan lonjakan suara signifikan: 16,3 persen. Partai Sosial Demokrat (SPD) tercecer di peringkat kelima dengan 12,1 persen.
Kemenangan Die Linke ini bersejarah. Beranjak dari kekuatan politik yang tak begitu diperhitungkan di ibu kota, perolehan suara Die Linke melonjak dua kali lipat dari pemilu sebelumnya yang hanya mendapat 12,2 persen. Ini pertama kalinya mereka menjadi kekuatan politik terbesar di ibu kota pasca reunifikasi Jerman.
Ketidakpuasan pemilih
Sejak pandemi Covid-19 pada 2020, ekonomi Jerman tidak pernah kembali pulih. Jerman, yang dijuluki lokomotif ekonomi Eropa, terjerembap dalam zona resesi dalam dua tahun berturut-turut: 2023 (-87 persen) dan 2024 (-0,50 persen).
Perang Rusia-Ukraina mengakhiri pasokan gas murah dari Rusia, yang selama lima dekade menggerakkan roda industri Jerman dan kebutuhan energi nasionalnya. Meski tumbuh positif pada 2025 (0,24 persen), Jerman masih berkubang dalam stagnasi.
Dampak hilangnya pasokan gas murah dari Rusia sangat signifikan terhadap ekonomi Jerman. Biaya energi terkerek naik, disertai inflasi yang meroket, membuat banyak warga Jerman semakin tercekik oleh biaya hidup. Sektor industrinya lebih tertekan.
Sektor manufaktur high-tech Jerman, yang selama ini tangguh dan menjadi benteng ekonomi negeri itu, kian tertatih-tatih oleh bangkitnya saingan berat: Tiongkok (sering disebut “China Shock 2.0”). Situasi itu semakin diperburuk oleh krisis energi yang dipicu oleh agresi AS-Israel terhadap Iran.
Popularitas pemerintahan Friedrich Merz benar-benar anjlok. Tingkat kepuasan publik Jerman atas pemerintahannya hanya berkisar 13 persen, yang menobatkan Merz sebagai Kanselir paling tidak populer dalam sejarah Jerman. Banyak publik Jerman menganggap gaya komunikasi Merz sangat buruk, arogan, dan tak peka, sampai-sampai muncul istilah slang: Merzsplaining. Ia juga dianggap tak kompeten memenuhi janji politiknya.
Banyak kebijakan Merz yang menuai penolakan. Mulai dari reformasi sistem pensiun, kebijakan penghematan, kebijakan imigrasi yang keras, hingga niatnya membangun kembali kekuatan angkatan bersenjata Jerman (Bundeswehr).
Lonjakan biaya hidup jelas menjadi pemantik utama ketidakpuasan warga Jerman, selain ancaman PHK massal, krisis perumahan dan kenaikan biaya sewa, serta pemotongan anggaran sosial. Kondisi ini terasa lebih berat bagi warga Jerman yang tinggal di timur (bekas wilayah Jerman timur).
Ketidakpuasan itu menghancurkan dukungan elektoral terhadap partai-partai berkuasa, Kristen Demokrat (CDU) dan Sosial Demokrat (SPD). Di wilayah timur, suara CDU benar-benar anjlok. Di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern, suara CDU bahkan tidak menembus 5 persen, sehingga gagal menempatkan wakilnya di parlemen negara bagian. Sesuatu yang baru terjadi sejak berdirinya Republik Federal Jerman.
Nasib SPD tak lebih baik. Di pemilu Berlin, SPD tercecer di urutan kelima, hasil pemilu terburuk dalam sejarah partai itu di ibu kota. SPD kehilangan kendali di banyak basis-basis tradisionalnya.
Untuk pemilu federal yang dijadwalkan pada 2029, peta politik Jerman diprediksi akan berubah total. AfD, partai ekstrem kanan, diprediksi akan menjadi pemenang pemilu dengan elektabilitas 27-30 persen. Bahkan ada yang memprediksi AfD bisa meraup suara hingga 40 persen. Kristen Demokrat (CDU) akan merosot ke tempat kedua dengan elektabilitas 19-21 persen. Grüne atau Aliansi Hijau diperkirakan memperoleh sebesar 14-17 persen. Sementara SPD akan terlempar menjadi partai keempat dengan elektabilitas 12-13,5 persen. Partai kiri Die-Linke mengalami sedikit kenaikan elektabilitas menjadi 10,5-12 persen.
Kemunculan AfD
AfD benar-benar lihai berselancar di atas gelombang ketidakpuasan warga Jerman, khususnya di timur.
Di wilayah seperti Saxony-Anhalt (yang memiliki pendapatan bersih rata-rata terendah di Jerman), masyarakat merasa proses reunifikasi tidak pernah membawa kemakmuran yang adil. Ketika inflasi menghantam, mereka merasa paling dirugikan dan diabaikan oleh Berlin.
Alih-alih memberikan jawaban atas persoalan struktural, AfD lari ke jawaban sederhana dan emosional. Walaupun solusinya tidak menjawab masalah, tetapi pemilih yang tidak kritis gampang terbuai dengan solusi yang terkesan praktis.
Misalnya, ketika warga kelas pekerja Jerman merasa terimpit oleh inflasi, pemotongan dana pensiun, dan ancaman deindustrialisasi, AfD meyakinkan pemilih bahwa uang pajak mereka lebih diprioritaskan bagi pendatang dan pengungsi ketimbang warga asli. Mereka juga suka mengambinghitamkan imigran dalam isu keamanan dan meningkatnya kriminalitas.
Soal pasokan energi yang seret akibat terhentinya pasokan dari Rusia, AfD menjanjikan normalisasi dengan Rusia sekaligus menghentikan bantuan militer untuk Ukraina. Tidak hanya itu, AfD juga menjanjikan kembalinya energi fosil untuk menekan kenaikan biaya energi.
Di wilayah timur, wilayah bekas Jerman Timur yang sosialis, AfD benar-benar tak terbendung. Kampanye mereka benar-benar merasuk ke relung jiwa pemilih yang selama ini merasa ditempatkan sebagai “warga kelas dua” oleh pemerintah di Berlin.
Kemenangan kiri di Berlin
Kemenangan Die Linke di Berlin memercikkan harapan. Bahwa kampanye yang menyentuh langsung persoalan rakyat, dengan tawaran solusi yang radikal, bisa membendung pasang sayap kanan ekstrem.
Berlin, kota terbesar di Jerman dengan 3,9 juta penduduk, sedang tercekik oleh krisis perumahan dan kenaikan biaya hidup. Dulu, kota ini dijuluki “kota murah yang seksi” karena biaya sewa rumah yang sangat murah. Namun kini biaya sewa rumah melejit sangat tinggi.
Dalam satu dekade terakhir, rata-rata tarif sewa flat baru yang diiklankan di Berlin telah melonjak hingga 75 persen. Pada 2016, harga sewa rata-rata masih sekitar €9 per meter persegi. Hingga tahun 2025/2026, angkanya meroket ke kisaran €15,78 hingga €15,80 per meter persegi. Untuk apartemen baru, harganya bahkan mencapai €20 hingga €28 per meter persegi.
Selain itu, kota ini mengalami kekurangan pasokan rumah yang akut karena tingkat pembangunan baru tidak mampu mengimbangi pertumbuhan populasi. Setidaknya, Berlin butuh sekitar 211 ribu rumah baru hingga 2040.
Selain perumahan, biaya hidup juga mencekik warga kota Berlin, mulai dari harga makanan, gas, hingga tarif listrik. Warga Berlin, yang multirasial dan menganut beragam agama maupun kepercayaan, juga khawatir dengan pasang ekstrem kanan yang mengampanyekan kebijakan imigrasi ala ICE.
Menariknya, berbeda dengan kampanye kiri umumnya yang melambung dengan narasi-narasi besar, Die Linke justru merangkul isu-isu yang dirasakan langsung warga kota.
Elif Eralp, kandidat yang diusung oleh Die Linke, sangat terilhami oleh keberhasilan politik Zohran Mamdani di New York. Mengikuti gaya Mamdani, Elif Eralp mengusung kampanye “membuat Berlin terjangkau untuk semua orang”.
Ia memulainya dari isu perumahan. Ia pun berjanji akan melaksanakan hasil referendum 2021, yang menyetujui penyitaan atau pembelian kembali 226 ribu unit apartemen dari tangan perusahaan properti swasta untuk dimiliki oleh publik. Selain itu, dia menjanjikan aturan pembatasan harga sewa yang ketat bagi tuan tanah swasta agar hunian di Berlin tetap terjangkau bagi semua kelas pekerja.
Elif juga menjanjikan pendirian kantin lingkungan murah yang dibiayai publik (Kiezkantinen), menurunkan harga tiket bus dan kereta api, serta menambah anggaran untuk kebersihan kota.
Namun, apalah arti program politik yang bagus jika tidak tersampaikan ke khalayak. Di sini, seperti model kampanye Zohran Mamdani, Elif juga mengandalkan dua metode utama: canvassing dengan mengunjungi calon pemilih dari pintu ke pintu (door to door) dan kampanye digital.
Kader-kader Die Linke dan jejaring relawannya mengunjungi setidaknya 250 ribu pintu rumah selama kampanye pemilihan. Di sini, story-telling menjadi kunci. Para relawan tak hanya mengandalkan selebaran dan pamflet, tetapi juga bercerita berdasarkan pengalamannya masing-masing. Strategi ini menciptakan keterhubungan emosional antara relawan dan calon pemilih dengan isu-isu kampanye.
Elif juga piawai memanfaatkan media sosial. Dengan mengadopsi taktik komunikasi mirip Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), ia muncul dengan video-video berdurasi pendek yang memposisikan diri seperti sedang berbicara dengan kelas pekerja maupun rakyat biasa Berlin.
Masa depan politik
Meskipun sudah memenangi pemilu regional di kota Berlin, tetapi jalan Die Linke untuk menempatkan Elif Eralp sebagai walikota masih punya batu sandungan.
Agar bisa memerintah, Die Linke harus berkoalisi dengan partai-partai yang dekat secara ideologi, yakni SPD dan Partai Hijau. Namun itu tidak mudah. Die Linke kini sedang dipojokkan dengan tuduhan “anti-semit” karena dukungannya terhadap Palestina. Partai Hijau sudah mengirim sinyal bahwa mereka tidak akan memerintah bersama “anti-semit Neukölln”, sesuatu yang menyasar langsung basis pemilih Die Linke yang didominasi oleh orang-orang Turki dan Palestina.
SPD juga tidak gampang dirangkul. Partai ini terang-terangan menolak melaksanakan hasil referendum 2021 terkait pengambilalihan 226 ribu unit apartemen dari tangan swasta untuk menjadi milik publik. Kebijakan nasionalisasi perumahan dianggap sebagai sosialisme dosis tinggi.
Namun, terlepas nanti apakah Die Linke bisa berkuasa di Rotes Rathaus (Balai Kota Berlin) atau tidak, kemenangan kiri di Berlin menumbuhkan harapan. Pertama, kiri bisa meraih suara rakyat yang kurang puas asalkan kampanyenya menyentuh langsung persoalan konkret mereka. Kedua, kiri punya kapasitas politik untuk membendung arus politik kanan.
