Di sebuah panggung intelektual yang tenang namun penuh kegelisahan, Profesor Wendy Brown dari UC Berkeley menggulirkan sebuah narasi yang menggigit: “revolusi senyap”. Sebuah revolusi yang tidak datang dengan deru tank atau letusan senapan di lapangan terbuka, melainkan menyelinap melalui kebijakan, angka-angka ekonomi, dan yang paling mengerikan melalui transformasi jiwa manusia.
Judul bukunya, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, menjadi titik tolak diskusi mendalam tentang bagaimana neoliberalisme—yang sering disalahpahami hanya sebagai kebijakan pasar bebas—sebenarnya sedang membongkar fondasi paling dasar dari demokrasi.
Pasar sebagai Tuhan
Brown menegaskan bahwa neoliberalisme bukan sekadar reaksi terhadap negara kesejahteraan atau pembatasan intervensi pemerintah. Lebih jauh dari itu, ini adalah proyek untuk mengubah setiap aspek kehidupan manusia ke dalam citra pasar. Demokrasi, pendidikan, layanan sosial, hingga cara kita memandang diri sendiri, kini dipaksa tunduk pada hukum kompetisi dan efisiensi.
Ketika demokrasi diubah menjadi pasar, prinsip “kekuasaan di tangan rakyat” (demos kratein) luruh. Prinsip kesetaraan politik yang fundamental digantikan oleh ketidaksetaraan yang dianggap “alami” dalam persaingan. Rakyat tidak lagi memerintah; mereka hanya mengejar kepentingan pribadi dalam sebuah arena yang didikte oleh modal.
Lingkaran setan dan desentralisasi negara
Di sini, otoritarianisme menemukan celahnya. Neoliberalisme menciptakan narasi bahwa pemerintah selalu tidak efisien dan pasar adalah solusi tunggal. Ketika layanan publik mulai goyah karena pemotongan anggaran (penghematan), kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun hancur. Despair atau keputusasaan ini kemudian memvalidasi sistem yang ada: pemerintah dianggap gagal, sehingga pasar harus mengambil alih peran penguasa.
Dalam kekosongan kekuasaan rakyat inilah, para “raja baru” muncul—filantropi Silicon Valley atau oligarki ekonomi yang merasa paling tahu bagaimana mengelola dunia berdasarkan keahlian teknis mereka. Demokrasi digantikan oleh teknokrasi: pemerintahan oleh para ahli yang tidak dipilih oleh rakyat, namun memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan penghematan yang mematikan.
Konteks Indonesia
Di Indonesia, gema pemikiran Brown ini terasa begitu nyata. Pasca-reformasi, kita sering bangga dengan prosedur demokrasi yang berjalan, namun substansinya kian tergerus oleh logika pasar. Kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan strategis nasional seringkali lebih mengedepankan “kemudahan investasi” daripada kedaulatan warga atas tanah dan airnya.
Otoritarianisme di Indonesia kini tidak selalu tampil dengan seragam militer, melainkan dalam bentuk undang-undang yang diproduksi secara cepat demi memuluskan jalannya modal. Penghematan atau subsidi yang dipangkas seringkali dibingkai sebagai “keniscayaan ekonomi” oleh para pakar, sementara suara rakyat yang terdampak dianggap sebagai hambatan bagi kemajuan.
Fenomena “dinasti politik” dan konsentrasi kekayaan pada segelintir elite—seperti yang diingatkan Thomas Piketty dalam diskusi ini—menciptakan apa yang disebut sebagai neo-feodalisme. Di Indonesia, ini adalah realitas di mana jembatan angkat ditarik oleh para oligarki, memutus mobilitas sosial dan membuat peluang kesetaraan menjadi sekadar mitos di brosur kampanye.
Menentang keputusasaan
Promesse modernitas adalah keyakinan bahwa manusia mampu mengendalikan masa depannya sendiri melalui nalar dan deliberasi kolektif. Neoliberalisme mencoba mematikan janji itu dengan meyakinkan kita bahwa “tidak ada alternatif lain” (there is no alternative).
Namun, kegelisahan Wendy Brown adalah sebuah pengingat. Jika kita membiarkan pasar menjadi satu-satunya bahasa yang kita gunakan untuk berbicara tentang keadilan, maka kita sedang menyerahkan kunci rumah kita kepada penjara yang kita bangun sendiri. Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemungutan suara; ia membutuhkan pengakuan bahwa manusia bukan sekadar “modal manusia” (human capital), melainkan warga negara yang memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka ingin hidup bersama.
