Pada 26 Juli 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser berdiri di depan kerumunan massa di Kota Alexandria. Di sana, ia mengumumkan nasionalisasi Terusan Suez, jalur air yang selama delapan dekade dikuasai perusahaan patungan Inggris-Prancis.
Pidato itu, yang dicampur dengan sandi untuk memandu pasukan Mesir merebut instalasi kanal, menguncang London dan Paris seperti gempa bumi. Bagi kedua kekaisaran yang sudah merasakan kemundurannya sendiri, ini adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan.
Tiga bulan kemudian, pada 29 Oktober 1956, Israel menyerbu Semenanjung Sinai. Inggris dan Prancis menyusul pada 31 Oktober, menduduki ujung utara Terusan Suez dengan armada enam kapal induk. Secara militer, operasi itu berhasil. Angkatan udara Mesir dihancurkan, tank-tank Mesir dibakar di padang pasir Sinai, dan Port Said jatuh ke tangan pasukan Anglo-Prancis. Namun pada saat itulah Nasser memainkan kartu pamungkasnya. Ia menenggelamkan 47 kapal tua berisi beton di pintu masuk utara terusan, secara efektif memotong jalur vital Eropa menuju ladang minyak Teluk Persia.
Yang terjadi berikutnya adalah buku teks tentang bagaimana kemenangan militer bisa menjadi kekalahan strategis. Amerika Serikat (AS), yang tidak diberitahu tentang rencana invasi dan khawatir terlihat mendukung kolonialisme Eropa di mata negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka, berpihak pada Mesir.
Presiden Eisenhower menekan sekutunya sendiri. Menteri Keuangan AS memberitahu mitranya dari Inggris, Harold Macmillan, dengan tegas: “Anda tidak akan mendapat satu sen pun dari pemerintah AS sampai Anda keluar dari Suez.” Pound sterling jatuh. Arab Saudi memberlakukan embargo minyak terhadap Inggris dan Prancis. Majelis Umum PBB menuntut gencatan senjata. Pada 22 Desember 1956, pasukan Inggris dan Prancis menarik diri sepenuhnya dari Mesir. Israel mundur dari Sinai pada Maret 1957.
Hasilnya, Nasser menjadi pahlawan nasionalisme Arab. Terusan Suez tetap milik Mesir. Perdana Menteri Inggris Anthony Eden, yang menginisiasi petualangan militer itu, mengundurkan diri pada Januari 1957 dalam kondisi sakit dan hancur secara politik. Krisis Suez mempercepat proses dekolonisasi. Dan bagi Inggris, kekuatan imperium mereka pelan-pelan memudar. Inggris tidak pernah lagi bertindak di panggung internasional tanpa persetujuan Amerika Serikat.
Selat Hormuz: Naskah yang sama, panggung yang berbeda
Waktu pun bergulir, 70 tahun kemudian, tepatnya pada pada 28 Februari 2026, AS dan Israel melancarkan serangan udara terkoordinasi terhadap Iran dalam Operasi Epic Fury, menarget fasilitas militer, situs nuklir, dan kepemimpinan politik, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei yang tewas dalam serangan pertama.
Seperti Inggris-Prancis pada 1956, serangan itu secara militer awal terlihat mengesankan. Seperti Nasser pada 1956, Iran merespons dengan menutup jalur kehidupan lawan.
Yang dilakukan Nasser dengan menenggelamkan 47 kapal di Terusan Suez, dilakukan Iran dengan drone dan rudal di Selat Hormuz, jalur sempit sepanjang 33 kilometer yang menjadi satu-satunya pintu keluar bagi 20 persen minyak mentah dan gas alam yang dikonsumsi dunia setiap hari. Sejak 4 Maret 2026, IRGC secara resmi menyatakan Selat Hormuz tertutup. Lalu lintas kapal tanker turun 70 persen dalam hitungan jam. Setidaknya 150 tanker minyak dan LNG berlabuh di perairan terbuka di luar selat. Per 8 Maret, laporan UKMTO mencatat 10 serangan terhadap kapal, dengan lima awak tewas. Harga minyak melonjak lebih dari 13 persen dalam satu hari perdagangan.
Ini bukan sekadar gangguan logistik. Teluk Persia menyimpan sekitar 50 persen cadangan minyak terbukti dunia. Selat Hormuz adalah nadi ekonomi global dalam arti yang lebih dalam dari yang dimengerti oleh kebanyakan orang.
Asimetri yang menentukan
Dalam krisis Suez, salah satu faktor yang paling mengejutkan para perencana militer Inggris-Prancis adalah kesenjangan antara kekuatan militer konvensional dan kemampuan diplomatik-ekonomi Mesir. Nasser tidak perlu mengalahkan Inggris di medan pertempuran; ia hanya perlu membuat biaya invasi itu tidak terbayar.
Dinamika serupa kini terlihat di Hormuz, dengan kompleksitas tambahan. AS memiliki stok sekitar 4.000 rudal pencegat canggih, masing-masing berharga hingga 12 juta dolar, yang tidak bisa diproduksi ulang dengan cepat. Iran, sebaliknya, memiliki sekitar 80 ribu drone Shahed dengan kapasitas produksi 10 ribu unit per bulan pada biaya hanya 20 ribu dolar per unit. Ini adalah pertarungan asimetri ekonomi yang, jika dibiarkan berlarut-larut, tidak menguntungkan pihak yang unggul secara teknologi namun terbatas dalam stok.
Setelah hampir empat minggu bombardemen berat, Iran masih mampu melancarkan serangan rudal dan drone harian terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Teluk, wilayah Israel, dan infrastruktur minyak regional. Hal ini memaksa Trump, per laporan terbaru, untuk menawarkan gencatan senjata dua minggu dengan syarat Iran membuka kembali Selat Hormuz, sebuah konsesi yang mengisyaratkan bahwa Washington mulai merasakan tekanan yang sama yang dirasakan London pada November 1956.
Pola sejarah pergantian rezim
Dalam 70 tahun terakhir, Amerika Serikat telah berulang kali berupaya mengganti rezim yang dianggap tidak diinginkan. Pada 1953, CIA menggulingkan Perdana Menteri Iran Mohammad Mosaddeq yang terpilih secara demokratis melalui Operasi Ajax dan menggantinya dengan Shah yang otoriter, yang pada akhirnya memicu Revolusi Islam 1979, dan dengan demikian melahirkan rezim yang kini sedang dihadapi oleh Amerika.
Pada 1954, Operasi PBSuccess di Guatemala mengganti demokrasi yang berkembang dengan kediktatoran militer yang memicu perang saudara 30 tahun dan 200 ribu korban jiwa. Pada 2003, invasi Irak yang menelan 2,3 triliun dolar dan lebih dari satu juta korban jiwa menghasilkan pemerintahan yang ironisya justru menjadi klien Iran. Pada 2011, operasi NATO di Libya menghasilkan dua negara gagal yang saling berperang.
Polanya konsisten. Intervensi militer eksternal yang dilakukan terhadap masyarakat dengan dinamika politik internal yang kompleks cenderung menghancurkan keseimbangan yang ada tanpa kemampuan untuk membangun yang baru. Ini seperti memukul jam saku antik dengan palu lalu mencoba menyusun kembali semua rodanya. Hasilnya hampir selalu lebih buruk dari kondisi yang ingin diubah.
Dimensi geopolitik: Memudarnya hegemoni
Krisis Suez bukan hanya tentang Mesir atau terusan itu. Ia adalah momen di mana tatanan dunia pasca-Perang Dunia II memperlihatkan wajah yang sesungguhnya. Bukan lagi Eropa yang memimpin, melainkan dua kekuatan baru, Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Krisis Hormuz 2026 mungkin sedang memainkan peran serupa, tetapi dengan tatanan dunia yang berbeda. Apa yang sedang diperlihatkan oleh konflik ini adalah batas-batas nyata dari kekuatan AS dalam lingkungan strategis yang telah memudar. Berbeda dengan 1991, tidak ada koalisi internasional yang luas mendukung operasi ini. Turki, anggota NATO, tetap netral. Eropa menolak terlibat. Pakistan berpihak ke Tiongkok. Inggris di bawah pemerintahan PM Keir Starmer secara eksplisit menyatakan Inggris tidak akan “terseret ke dalam perang yang lebih luas.”
Sementara itu, Tiongkok berdiri di pinggir, menonton saingannya membakar kekuatannya di pasir Timur Tengah. Beijing memahami apa yang dipahami Eisenhower pada 1956, bahwa ketidakhadiran dari konflik orang lain bisa menjadi keuntungan strategis tersendiri.
Sejarawan dan ahli geopolitik menyebut fenomena ini sebagai “mikro-militerisme”, sebuah pertunjukan kekuatan militer dari imperium yang sedang memudar dan merosot, dengan harapan menciptakan kesan masih super-power. Inggris pada 1956 tidak kehabisan kekuatan militer. Ia kehabisan kekuatan ekonomi dan legitimasi politik untuk mempertahankan petualangan itu.
Apa yang mungkin terjadi selanjutnya
Dari Krisis Suez, ada pelajaran tentang bagaimana konflik semacam ini biasanya berakhir. Inggris dan Prancis mundur bukan karena dikalahkan di medan perang. Mereka mundur karena tekanan ekonomi (pound sterling jatuh, minyak terancam), tekanan diplomatik (AS dan Soviet sama-sama menentang), dan runtuhnya dukungan domestik.
Tanda-tanda serupa sudah mulai terlihat. Trump telah menawarkan gencatan senjata dua minggu jika Iran membuka kembali Selat Hormuz, sebuah konsesi yang menyiratkan bahwa biaya ekonomi dari blokade itu sudah terasa di dalam negeri, di mana harga bensin naik tajam dan tekanan dari pasar keuangan semakin meningkat. Iran, di pihaknya, secara resmi menyatakan bahwa mereka “tidak menerima” musuhnya memulai perang kapan mereka mau dan menghentikannya kapan mereka mau.
Jika paralel sejarah dengan Suez berlaku, ada skenario yang masuk akal. Tekanan ekonomi dari tertutupnya Selat Hormuz, yang memengaruhi bukan hanya Amerika tetapi juga sekutu-sekutu Eropa dan Asia yang bergantung pada aliran energi dari Teluk, pada akhirnya akan memaksa kompromi yang terlihat lebih menguntungkan Iran daripada yang diinginkan Washington. Seperti di Suez, kemenangan militer taktis bisa berubah menjadi kekalahan strategis.
Yang perlu dicatat, dalam krisis Suez, Nasser tidak menang di medan pertempuran. Ia menang karena mampu membuat biaya pendudukan jauh melampaui keuntungan yang bisa diraih. Iran, dengan drone-drone murahnya dan kendali atas Selat Hormuz, mungkin sedang memainkan permainan yang sama.
