Pada 9 Agustus 1890, kapal SS Koningin Emma yang membawa 100 orang dari Pulau Jawa berlabuh di Paramaribo, Ibu Kota Suriname. Kapal itu menempuh perjalanan panjang melintasi samudera selama hampir tiga bulan.
Mereka yang datang ditempatkan langsung di perkebunan tebu Mariënburg. Tidak ada yang menyambut. Tidak ada upacara. Yang ada hanyalah ladang, barak, dan kontrak lima tahun untuk mereka sebagian besar tidak cukup melek huruf untuk membacanya.
Kedatangan itu adalah gelombang pertama. Selama lima dekade berikutnya, orang-orang dari Pulau Jawa terus dikirim ke Suriname. Dari 1890 hingga 1939, Belanda mengirim buruh dari Pulau Jawa ke Suriname dalam 34 gelombang pengangkutan, dengan total lebih dari 32 ribu orang. Sistem yang digunakan dikenal sebagai koeli kontrak, semacam perjanjian kerja lima tahun yang dalam praktiknya sering bersifat manipulatif.
Agen-agen perekrut menjanjikan kehidupan lebih baik, gaji tetap, dan rumah yang layak. Banyak buruh tidak benar-benar memahami isi kontrak karena buta huruf, atau bahkan tidak tahu di mana letak Suriname yang dijanjikan itu. Buruh-buruh yang melanggar kontrak kerja bisa dihukum fisik atau dipenjara tanpa pengadilan, di bawah sistem yang dikenal sebagai poenale sanctie.
Iding Soemita adalah salah satu dari puluhan ribu itu. Namun berbeda dari kebanyakan orang, ia tidak sekadar bertahan, dia berjuang di tanah Suriname.
Bocah Priangan di kapal kontrak
Iding lahir pada 3 April 1908 di Cikatomas, Tasikmalaya, dari keluarga Sunda di kawasan Priangan, Jawa Barat. Sebagai orang Sunda, ia minoritas, sebab mayoritas besar buruh kontrak yang dikirim ke Suriname berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari total 32.956 orang yang dikirim dalam kurun 1897 hingga 1937, hanya 284 yang berasal dari Tasikmalaya.
Ia tiba di Suriname pada 25 Oktober 1925, saat berusia 17 tahun. Foto-foto dokumentasi kolonial Belanda menggambarkan para buruh yang baru tiba dalam kondisi tanpa alas kaki dan tanpa baju. Setibanya di Suriname, Iding ditempatkan di perkebunan gula Mariënburg dan Zoelen, bekerja sebagai oppasser, semacam asisten perawat yang bertugas merawat buruh yang jatuh sakit akibat malaria, disentri, dan luka kerja.
Jabatan itu memberinya akses yang tidak dimiliki buruh biasa. Dari sana ia melihat penderitaan komunitas bukan sebagai abstraksi, melainkan sebagai wajah-wajah yang ia rawat satu per satu. Dan yang paling memukul adalah apa yang terjadi ketika seseorang meninggal. Di tengah kerasnya sistem kolonial, jenazah buruh sering diperlakukan tanpa hormat: dikuburkan tergesa, tanpa upacara, tanpa harga diri. Bagi komunitas yang memegang kuat tradisi Islam dan adat leluhur, ini bukan sekadar penghinaan. Ini adalah penegasan bahwa mereka bukan siapa-siapa.
Dari dana pemakaman ke gerakan politik
Respons Iding dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ia mengusulkan kepada rekan-rekannya untuk menghimpun dana pemakaman secara gotong royong, agar siapa pun yang meninggal bisa dikuburkan secara layak dan terhormat.
Gagasan itu diterima. Dan dari penerimaan itu, ia belajar sesuatu yang menjadi fondasi seluruh karier politiknya kelak, bahwa komunitas ini bisa diorganisir, asal ada yang berani memulai. Ketika masa kontraknya habis, Iding tidak pulang ke Cikatomas. Ia membuka sebuah toko di Paramaribo.
Sementara itu, kemarahan di komunitas buruh terus menumpuk. Janji pemulangan setelah lima tahun, sebagaimana tertulis dalam kontrak, terus diingkari. Belanda berkilah, mengulur waktu, dan memindahkan buruh dari satu perkebunan ke perkebunan lain. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kesadaran politik para buruh semakin menajam. Jika tanah asal mereka bisa merdeka dari Belanda, mengapa mereka masih diperlakukan seperti barang inventaris di ladang-ladang tebu Suriname?
Pada 1946, Iding bersama rekan-rekannya mendirikan Persatuan Indonesia dengan satu agenda menuntut Belanda memulangkan buruh kontrak ke Tanah Air. Gerakan ini dikenal sebagai “Nagih Djangjie.” Dua kata yang ringkas dan keras: menagih janji. Untuk memberi gerakan ini otot, Iding membentuk kelompok militan bernama Benteng Hitam dan Pagar Rakyat Indonesia Suriname. Pada 1948, Persatuan Indonesia berubah wujud menjadi partai politik resmi: Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI).
Seorang bekas kuli perkebunan kini menjadi ketua partai.
Dua pemimpin, satu komunitas yang terbelah
Iding tidak bergerak sendirian. Salikin Hardjo, jurnalis dan tokoh masyarakat yang mendirikan PBIS, mewakili visi yang berbeda: bukan pulang ke Jawa, melainkan bertahan di Suriname dan berjuang untuk emansipasi di tempat mereka berdiri.
Hardjo adalah sosok terdidik yang berusaha meningkatkan standar hidup masyarakat keturunan Jawa melalui pendidikan. Sementara Iding berbicara kepada kerinduan yang paling dalam, seperti kampung halaman, tanah leluhur, mulih, Hardjo berbicara lebih realistis bahwa tanah Jawa yang mereka rindukan sudah berubah, dan masa depan ada di Suriname.
Antropolog Belanda Martin van Bruinessen merangkumnya dalam satu kalimat yang kemudian sering dikutip: “Hardjo mengabarkan realitas, Soemita memungkinkan orang bermimpi.” Di kotak suara, mimpi menang. Dalam pemilihan umum pertama Suriname tahun 1949 di distrik Commewijne, KTPI meraih 2.325 suara dan mendapatkan dua dari 21 kursi parlemen. Kekalahan PBIS secara tidak langsung mendorong sebagian pengikut Hardjo untuk benar-benar kembali ke Indonesia pada 1954. Ironi yang sempurna. Gerakan “pulang” Iding dimenangkan oleh mereka yang memilih tinggal.
Seni bertahan di tengah kekuatan yang lebih besar
Suriname adalah negara yang terfragmentasi secara etnis: kelompok Afro-Suriname dan Hindustani adalah dua blok terbesar yang terus-menerus bersaing. Komunitas keturunan Jawa kerap memegang posisi penyeimbang di antara keduanya. Iding memahami dinamika ini lebih dalam dari siapa pun. Ia memposisikan KTPI sebagai penengah, selalu masuk dalam koalisi pemerintah, tidak pernah sepenuhnya di luar kekuasaan. Strategi itu bukan oportunisme. Itu adalah satu-satunya cara partai kecil bisa tetap relevan dalam sistem yang tidak dirancang untuk melindungi minoritas.
Di parlemen, Iding aktif terlibat dalam setiap perundingan dengan Belanda terkait kemerdekaan Suriname, sebuah perjuangan yang akhirnya menemukan titik terang ketika Belanda menandatangani kesepakatan pengakhiran penjajahan pada 15 Desember 1954. Suriname sendiri baru merdeka penuh pada 25 November 1975. Iding, yang dikirim ke negeri itu sebagai kuli tanpa nama, ikut meja perundingan yang menentukan nasib negeri itu.
Ia juga menjadi orang pertama yang mendirikan masjid di Suriname. Ia banyak bekerja untuk komunitasnya. Meski posisinya penting di parlemen, Iding tetap tinggal di rumah kecil di Commewijne, dekat dengan rakyat yang diperjuangkannya.
Yang ditinggalkan
Pada 1972, setelah lebih dari dua dekade di panggung politik, Iding mundur. Kepemimpinan KTPI ia serahkan kepada putranya, Willy Soemita. Willy kemudian menjabat sebagai Menteri Sosial, Menteri Pertanian, dan akhirnya Wakil Presiden Suriname dari Januari 1988 hingga Desember 1990, capaian yang tidak terbayangkan oleh siapa pun yang melihat ayahnya turun dari kapal kontrak setengah abad sebelumnya.
Sensus 1972 mencatat 57.688 orang keturunan Jawa di Suriname. Pada 2004, angka itu tumbuh menjadi 71.879, belum termasuk lebih dari 60 ribu orang keturunan campuran. Mereka bukan lagi kuli. Mereka adalah warga negara, pemilih, menteri.
Iding Soemita wafat pada 18 November 2001 di Suriname, pada usia 93 tahun. Ribuan orang hadir dalam pemakamannya, dengan doa dan tabuhan gamelan sebagai penghormatan terakhir.
Ia berangkat dari Cikatomas sebagai satu dari ribuan nama dalam daftar buruh kontrak kolonial Belanda. Ia bekerja, berjuang, beranak-pinak, dan meninggal di Suriname.
