Dunia sedang berganti rupa. Kekuatan lama, beserta tatanan dunia unipolar, sudah runtuh. Sementara kekuatan baru, beserta tatanan dunia multipolar, sedang bangkit.
Sayangnya, dalam dunia yang berubah itu, Indonesia justru seperti manusia dengan mata tertutup di tengah padang pasir. Dalam konteks dunia yang sedang berganti wajah itu, keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) adalah sebuah blunder geopolitik yang mempertontonkan kebuta-hurufan strategis.
Bergabung dengan BoP, Indonesia tak hanya harus membayar iuran Rp 17 triliun dan mengirim 8000 pasukan ke Gaza, tetapi harus takluk sepenuhnya pada kehendak AS. Dan seperti “kerbau dicucuk hidungnya”, Indonesia diekan untuk menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang mengancam kepentingan ekonomi nasional dan prinsip negara berdaulat.
Dunia yang berubah
Fareed Zakaria dalam The Post-American World (2008) sudah lebih dari satu dekade lalu mengidentifikasi “the rise of the rest”: kebangkitan kekuatan-kekuatan non-Barat yang secara sistematis menggeser pusat gravitasi dunia. Proyeksi IMF menempatkan Tiongkok sebagai ekonomi terbesar dunia dalam hitungan beberapa tahun ke depan.
Dalam posisi sedang menuju keruntuhan, kekuatan lama mencoba segala cara untuk bertahan, termasuk apa yang disebut Gramsci sebagai gejala morbid atau gejala tidak sehat. Tampilnya Trump dengan proyek “American First” adalah bentuk konkret dari gejala morbid itu.
Serangan militer AS ke sejumlah negara, termasuk ke Venezuela dan Iran, juga dalam kerangka itu. Sejarawan Alfred W. McCoy mengidentifikasi salah satu tanda dari kejatuhan imperium adalah taktik micro-militarism: serangan mendadak, langsung menyasar target (Kepala Negara), dan tidak melibatkan peperangan darat (ground warfare). Tindakan tersebut sekadar untuk menunjukkan “kesan berkuasa” (power impression) untuk memaksakan kepatuhan negara-negara satelit dan negara lemah.
Faktanya, menurut McCoy, alih-alih mengembalikan hegemoni, perang justru menguras sumber daya ekonomi, mengalienasi sekutu, dan menghancurkan legitimasi moral secara bersamaan. Pasca perang dunia ke-II, AS membangun hegemoni lewat kontrol terhadap Eurasia: membangun aliansi NATO di Eropa Barat dan membangun aliansi untuk mengisolir Tiongkok di Pasifik (Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Australia). Faktanya, di bawah kebijakan Trump soal tarif, ambisi menguasai Greenland, hingga invasi ke Irak, kontrol itu hari ini melemah seiring benturan kepentingan antara AS dengan sekutu Eropanya.
AS adalah koboi tua yang sedang sekarat. Pada 1945, PDB AS mewakili 40 persen PDB dunia. Pada 1970-an, angkanya mulai menurun menjadi 31 persen, dan sekarang tinggal 26 persen. Pangsa pasar perdagangan dunia dari AS juga merosot, dari 20-25 persen pada 1945 menjadi 11-12 persen pada 2025.
Di masa lalu, AS menjadi kekuatan utama dunia. Hampir semua negara di berbagai belahan dunia membuka pintu ekonomi untuk bekerjasama dan berdagang dengan AS. Sekarang, situasinya berbalik. Tiongkok hari ini menjadi mitra dagang terbesar bagi sekitar 70 persen perekonomian dunia (sekitar 145 negara), sementara Amerika Serikat hanya menjadi mitra utama bagi 33 negara.
Dahulu, AS jadi kiblat inovasi dan kemajuan. Hampir semua perangkat teknologi, dari lampu pijar, telepon, komputer, internet, perangkat portabel, hingga telepon seluler, diciptakan di sana, ditambah Jepang dan Eropa. Hollywood juga menghegemoni dunia. Namun, hari ini dunia sudah berganti rupa.
inovasi dan teknologi tak lagi terkonsentrasi di sebuah tempat, tetapi mulai menyebar. World Intellectual Property Organization (WIPO), organisasi yang menyusun Indeks Inovasi Global, menempatkan Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou sebagai klaster inovasi terbaik di dunia.
Dalam Indeks Inovasi Global, Tiongkok sekarang di peringkat ke-10, di atas Jepang, Jerman, Perancis, dan Israel. Merujuk pada Competitive Industrial Performance Index dari PBB, nilai tambah manufaktur Tiongkok mencapai 31 persen dari output manufaktur global pada tahun 2023, yang berarti dua kali lipat dari Uni Eropa (16 persen) dan Amerika (15 persen).
Hari ini, Tiongkok merajai investasi untuk pengembangan AI, yang nilainya 38 persen dari total investasi AI global (2025). Sementara AS tersalip dengan investasi hanya 33 persen dari investasi global. Pada 2023, dari 4,2 juta robot yang beroperasi di berbagai industri di dunia, 41 persen diantaranya beroperasi di Tiongkok. Jepang, yang berada di urutan kedua, hanya punya 10 persen.
Mereka yang mencoba membaca dunia
Sementara Indonesia membebek pada AS yang membusuk, pemimpin-pemimpin negara lain, termasuk yang jauh lebih kecil secara geopolitik, justru berani menawarkan gagasan baru untuk arsitektur dunia yang sedang dibangun ulang.
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, adalah contoh paling mencolok. Dalam pidato di Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos awal tahun ini, ia tidak hanya mengkritik Trump, tetapi juga menawarkan blueprint konkret: sebuah “jalan ketiga” bagi negara-negara middle power yang tidak mau diperbudak oleh rivalitas AS-Tiongkok. Ia menyerukan diversifikasi ekonomi sebagai fondasi kebijakan luar negeri yang berprinsip, karena hanya negara yang tidak bergantung pada satu kekuatan besar yang bisa bersikap jujur.
Presiden Finlandia Alexander Stubb membawa nada yang sedikit berbeda, tetapi sangat masuk akal: ia menekankan perlunya negara-negara kecil dan menengah untuk melindungi nilai-nilai demokrasi dan aturan hukum internasional dengan cara yang pragmatis, bukan dogmatis. Ia menekankan perlunya membangun koalisi berdasarkan kepentingan bersama, bukan ideologi blok. Lula da Silva, Presiden Brazil yang tak lulus Sekolah Dasar itu, membangkitkan kembali peran Brasil sebagai suara Selatan Global. Bahkan Lawrence Wong dari Singapura, negeri tetangga yang lebih kecil dari pulau Batam itu, dengan tenang mendorong “multilateralisme yang pragmatis.”
Lalu, mana suara Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo? Tidak ada. Bahkan, untuk mengutuk agresi AS/Israel ke Iran, atau sekadar mengucapkan belasungkawa terhadap pemimpin negara lain yang terbunuh oleh perang, Presiden dan Kemlu seperti harus menunggu lampu hijau dari AS.
Politik luar negeri tanpa gagasan
Dengan menjadi anggota BoP, dan begitu patuh pada dikte AS, bisa dibayangkan cara pandang politik luar negeri Indonesia terjangkit bias masa lampau: melihat dunia pasca runtuhnya Uni-Soviet yang menempatkan AS sebagai kekuatan tunggal.
Situasinya diperburuk oleh kenyataan bahwa politik luar negeri dinahkodai oleh Menteri tanpa rekam jejak memadai. Sugiono, seorang politisi dari Partai Gerindra dengan latar belakang militer, tidak datang dari tradisi diplomatik atau akademik yang memungkinkannya membaca perubahan geopolitik dengan kedalaman yang dibutuhkan.
Padahal, dalam tatanan dunia yang sedang berganti wajah, Indonesia punya peluang besar untuk berpartisipasi dan mewarnai wajah tatanan dunia baru. Indonesia punya modal sangat besar untuk melakukan itu: sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-7 dunia ( berbasis PDB-PPP), negara muslim terbesar dunia, penyambung lidah negara-negara selatan, dan pewaris paling sah dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 dan gerakan Non-Blok.
Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki legitimasi moral dan kultural yang tidak dimiliki Kanada atau Finlandia untuk berbicara tentang perdamaian di Asia Barat dan Afrika utara. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia dan pemilik SDA yang melimpah (terutama mineral kritis), Indonesia punya pengaruh dan ruang leluasa untuk berdialog, bernegosiasi, dan bekerjasama dengan negara mana pun di dunia tanpa terdikte dan terikat secara kaku.
Sebagai anggota G20 dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki bobot ekonomi untuk duduk di meja negosiasi sebagai pembuat aturan, bukan sekadar penerima aturan.
Indonesia bisa menjadi juru bicara dari negara selatan maupun middle-power untuk memaksa negara-negara kuat duduk bersama membicarakan reformasi PBB atau menciptakan tatanan baru dunia yang lebih baik, sekaligus untuk merespon tantangan global yang sedang bertatap muka dengan ancaman polikrisis.
Tetapi semua itu membutuhkan sesuatu yang saat ini tidak ada: pemimpin yang bisa membaca dunia, diplomat yang memahami sejarah, kemampuan menawarkan gagasan, dan keteguhan menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
