Dalam historiografi Indonesia, Sukarno sering diposisikan semata sebagai orator dan pembakar semangat massa.
Herbert Feith, dalam karya klasiknya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962), membagi pemimpin Indonesia ke dalam dua tipe: administrator yang cakap mengelola negara, dan solidarity maker yang mahir memobilisasi rakyat. Sukarno, menurut Feith, masuk kategori kedua. Pandai berpidato, tetapi lemah dalam soal kebijakan ekonomi praktis.
Pandangan Feith ini menjadi semacam konsensus di kalangan analis Barat tentang Sukarno. Namun benarkah demikian? Frans Seda, Menteri Keuangan di pengujung era Sukarno, memberikan kesaksian yang memperumit gambaran sederhana itu. Menurut Seda, pengetahuan Sukarno tentang ekonomi tidaklah sembarangan. Ia berbobot, meskipun berbeda watak dari pengetahuan Hatta.
“Bung Hatta menguasai ilmu dan analisa tentang sistem dan proses ekonomi, sedangkan Bung Karno punya feeling sebagai seniman cendekia tentang sistem ekonomi dengan segala implikasinya.”
—Frans Seda, Frans Seda-Simfoni Tanpa Henti-Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia (Grasindo, 1992)
Pembedaan Frans Seda ini tepat dan penting. Hatta adalah ekonom terlatih secara akademis. Ia menempuh studi di Handels Hoogeschool Rotterdam sejak 1921, mendalami ilmu ekonomi dan hukum dagang. Sukarno, sebaliknya, adalah insinyur sipil lulusan Technische Hoogeschool Bandung. Namun Sukarno adalah pembaca yang rakus dan pemikir otodidak yang serius, khususnya dalam tradisi ekonomi-politik Marxis.
Sumber pemikiran
Pemikiran ekonomi Sukarno tidak tumbuh dari ruang hampa. Ia terbentuk melalui dua jalur utama: bacaan intensif dan pergulatan politik langsung. Sejak aktif di Bandung pada dekade 1920-an, Sukarno mendalami karya para ekonom dan teoritisi Marxis terkemuka zamannya, termasuk Rudolf Hilferding (Das Finanzkapital, 1910), J.A. Hobson (Imperialism: A Study, 1902), Karl Kautsky, dan Rosa Luxemburg.
Buah pertama dari pergulatan itu muncul pada 1926, ketika Sukarno menulis esai “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” di surat kabar Suluh Indonesia Muda. Dalam tulisan itu ia berargumen bahwa ketiga arus gerakan rakyat di Asia sesungguhnya memiliki musuh yang sama, kapitalisme dan imperialisme Barat. Empat tahun kemudian, dari balik jeruji penjara Banceuy Bandung, lahirlah Indonesia Menggugat (1930), pledoi yang ia bacakan di Pengadilan Kolonial Bandung, yang kemudian menjadi salah satu dokumen anti-kolonial paling penting dalam sejarah Asia.
Di dalam Indonesia Menggugat, Sukarno bukan hanya membela dirinya secara hukum. Ia juga membangun sebuah kerangka analisis ekonomi-politik yang sistematis. Sukarno mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Akibatnya, nilai lebih (meerwaarde) yang dihasilkan buruh tidak jatuh ke tangan buruh, melainkan ke tangan majikan. Hal ini menciptakan akumulasi kapital, konsentrasi kapital, dan pada ujungnya, verelendung atau pemiskinan sistematis.
Dalam naskah pledoi itu, menurut catatan Rudi Hartono dalam ”Sukarno Menggugat Imperialisme” (2016), Sukarno mengutip tidak kurang dari 66 tokoh, dari Karl Marx, Karl Kautsky, dan Henriette Roland Holst, hingga Sun Yat Sen, Mazzini, dan tokoh-tokoh etis Belanda, serta diperkuat oleh data luas tanah perkebunan kolonial, statistik ekspor komoditas, data rata-rata upah, hingga angka pendapatan penduduk. Bukan karya seorang yang buta ekonomi.
Tulisan-tulisan Sukarno kemudian dihimpun dalam kumpulan besar Di Bawah Bendera Revolusi, yang antara lain memuat esai-esai dari era 1926 hingga awal 1940-an. Di dalamnya terdapat analisis kapitalisme yang dirumuskan ulang berkali-kali. Analisis Sukarno semakin tajam seiring perjalanan sejarah yang ia saksikan langsung.
Anatomi krisis kapitalisme
Analisis Sukarno tentang krisis kapitalisme mencapai kematangannya dalam esai “Fasisme adalah Politiknya dan Sepak-terjangnya Kapitalisme yang Menurun”, sebuah risalah yang termuat dalam Di Bawah Bendera Revolusi. Dalam esai itu, Sukarno memperkenalkan dua konsep sentral yang ia pinjam dari tradisi Marxis Jerman: kapitalisme im Aufstieg (kapitalisme yang menaik/berkembang) dan kapitalisme im Niedergang (kapitalisme yang menurun/merosot).
Dalam fase im Aufstieg, kapitalisme masih vital dan dinamis. Produksi meningkat, barang laku terjual, dan keuntungan (meerwaarde) mengalir deras ke tangan para pemilik modal. Periode ini ditandai oleh apa yang disebut Sukarno sebagai conjunctuur, geliat ekonomi yang kuat. Kapitalisme pada fase ini masih mampu mengakomodasi demokrasi parlementer karena ia membutuhkan kebebasan ekonomi dan kebebasan politik untuk berkembang.
Namun, seperti ditegaskan Sukarno, kapitalisme pasti menua. Penyakit inheren yang selalu menggerogotinya adalah krisis—atau dalam bahasa sezamannya, malaise. Dalam fase im Niedergang, kapitalisme yang sudah tua dan monopolistik tidak lagi mampu pulih sempurna dari tiap krisis yang memukulnya.
“Habis krisis tidak timbul satu masa conjunctuur yang subur dan panjang waktu. Masyarakat seakan-akan tidak mempunyai tenaga lagi buat sembuh sama sekali dari pukulannya krisis itu. ‘Kesembuhan’ yang ia capai sesudah krisis, bukanlah kesembuhan yang sempurna, tetapi kesembuhan yang masih sakit-sakitan sahaja.”
—Sukarno, “Fasisme adalah Politiknya dan Sepak-terjangnya Kapitalisme yang Menurun”, dalam Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I
Untuk membuktikan tesis ini secara empiris, Sukarno menunjuk pada dua krisis besar yang ia saksikan langsung, yakni krisis 1921 dan krisis 1929. Keduanya terjadi dalam jarak hanya delapan tahun, belum sempat kapitalisme memulihkan diri dari luka pertama, sudah datang luka kedua yang lebih dalam. Dari sinilah Sukarno menyimpulkan bahwa kapitalisme di zamannya bukan lagi kapitalisme yang sehat, melainkan sudah memasuki fase Niedergang.
Kuliah Sukarno tentang Pancasila di Istana Negara pada 3 September 1958 melanjutkan dan memperdalam analisis yang sama. Di sana ia menguraikan mekanisme conjunctuur dan krisis secara lebih operasional kepada audiens yang lebih luas—menjelaskan bagaimana overproductie terjadi ketika mesin produksi kapitalisme melebihi daya serap pasar, dan bagaimana para kapitalis meresponsnya dengan mekanisasi, propaganda konsumsi, perluasan kredit, serta penekanan terhadap gerakan buruh yang terorganisir.
Kapitalisme melahirkan imperialisme
Salah satu kontribusi analitis Sukarno yang paling orisinal adalah keterkaitan yang ia rumuskan antara krisis kapitalisme dan imperialisme kolonial. Bagi Sukarno, kolonialisme bukan sekadar petualangan militer bangsa-bangsa Eropa, melainkan konsekuensi struktural dari kapitalisme yang membutuhkan pasar baru, bahan baku murah, tenaga kerja yang bisa dieksploitasi, dan lahan investasi ketika pasar domestiknya jenuh.
Dalam Indonesia Menggugat, Sukarno membedakan dua wajah imperialisme: imperialisme tua dan imperialisme modern. Imperialisme tua, sebagaimana dijalankan VOC hingga sekitar 1870, bertopang pada cara-cara akumulasi primitif, seperti monopoli perdagangan paksa, rampasan, dan kerja paksa. Imperialisme modern—yang merambah Hindia-Belanda sejak abad ke-19 akhir—bekerja dengan modal finansial: membangun pabrik, rel kereta, dan pelabuhan yang secara teknis tampak membawa kemajuan, namun sesungguhnya dirancang untuk mengalirkan surplus keluar dari koloni ke metropolis.
“Imperialisme adalah suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri—suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi bangsa lain.”
—Sukarno, Indonesia Menggugat (1930)
Lebih jauh, dalam tulisan “Kapitalisme Bangsa Sendiri?” (termuat dalam Di Bawah Bendera Revolusi), Sukarno bahkan memperluas kritiknya ke dalam. Ia mengingatkan bahwa kapitalisme yang dijalankan oleh bangsa Indonesia sendiri pun harus dilawan, karena mekanisme eksploitasinya tidak berbeda. Ini bukan sekadar retorika anti-kolonial sempit, melainkan kritik struktural terhadap sistem kapitalisme itu sendiri, siapa pun yang menjalankannya.
Fasisme: Anak haram kapitalisme yang sedang sekarat
Bagian paling provokatif dari pemikiran ekonomi-politik Sukarno adalah analisanya tentang fasisme. Bagi Sukarno, fasisme bukan anomali sejarah—ia adalah produk logis dari kapitalisme yang sedang dalam fase Niedergang.
Argumennya bisa dirunut sebagai berikut. Kapitalisme muda dan menaik membutuhkan demokrasi parlementer, karena ia membutuhkan kebebasan ekonomi dan kebebasan politik. Namun ketika kapitalisme memasuki fase menurun, ditandai monopoli besar yang mencaplok perusahaan kecil, krisis berulang yang tak tuntas, dan gerakan buruh yang semakin kuat—maka demokrasi parlementer tak lagi mencukupi sebagai instrumen kekuasaan kapital.
“Negara, yang dulu berdasarkan kepada permufakatan dan permusyawaratan, sekarang dikuasai oleh diktator yang mendiktekan segala upaya penjagaan dan penyelamatan monopool kapitalisme dari kebinasaan dengan cara kekerasan. Kekuasaan yang dinamakan fasisme.”
—Sukarno, “Fasisme adalah Politiknya dan Sepak-terjangnya Kapitalisme yang Menurun”, dalam Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I
Sukarno merumuskan tesis ini jauh sebelum Perang Dunia II berakhir. Ia menyaksikan langsung bagaimana krisis kapitalisme pasca-Perang Dunia I—terutama Depresi Besar 1929—menjadi tanah subur bagi kebangkitan Mussolini di Italia (1922) dan Hitler di Jerman (1933). Baginya, ini bukan kebetulan sejarah. Ini adalah pola yang bisa dibaca dan diprediksi melalui analisis ekonomi-politik yang serius.
Yang menarik, Sukarno juga menulis esai “Indonesia versus Fasisme” (1940, dimuat di koran Panji Islam) di mana ia mempertentangkan jiwa Indonesia—yang ia rumuskan sebagai jiwa demokrasi dan kerakyatan—dengan jiwa fasisme yang anti-demokrasi dan mengabdi pada superioritas bangsa tertentu. Bagi Sukarno, melawan fasisme dan melawan kapitalisme monopoli adalah satu perjuangan yang sama.
Membaca secara kritis
Membaca pemikiran ekonomi Sukarno secara jujur mengharuskan kita untuk tidak berhenti pada pujian. Ada hal-hal yang secara historis sudah terkonfirmasi, dan ada hal-hal yang perlu dikritisi.
Yang terkonfirmasi, analisis Sukarno tentang sifat inheren krisis kapitalisme, hubungan antara kapitalisme monopoli dan fasisme, serta mekanisme imperialisme modern; semuanya berpijak pada tradisi ekonomi-politik yang serius dan didukung oleh data historis yang ia kumpulkan dengan teliti.
Yang perlu dikritisi, Sukarno adalah pemikir yang kuat dalam level diagnosis, tetapi kebijakan ekonomi konkret yang ia jalankan selama Demokrasi Terpimpin, khususnya Ekonomi Terpimpin dengan nasionalisasi besar-besaran dan pencetakan uang yang tidak terkendali, menghasilkan hiper-inflasi dan krisis ekonomi. Tahun 1961, peredaran uang meningkat 41 persen, sementara laju inflasi 156 persen. Situasi ini semakin parah dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi pada 1965, tingkat edar uang naik hingga 161 persen dengan inflasi yang menembus angka 592 persen. Ada jurang antara ketajaman analisis dan kemampuan implementasi kebijakan.
Namun jurang itu tidak harus dibaca sebagai bukti bahwa Sukarno “tidak mengerti ekonomi”. Ada beragam faktor yang juga tak bisa diabaikan. Saat itu Indonesia negara baru merdeka yang digerogoti warisan kolonial, ketidakstabilan politik, sabotase ekonomi, dan tekanan geopolitik perang dingin.
Pemikir organik, bukan teknokrat
Sukarno adalah apa yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai intelektual organik, seorang pemikir yang merumuskan kerangka analisisnya bukan dari menara gading, melainkan dari dan untuk perjuangan rakyat yang diwakilinya. Pemikiran ekonominya bukan pergulatan di ruang akademis, melainkan hasil pergulatan intelektual yang menyatu dengan praktik politik anti-kolonial.
Dalam tradisi itu, Sukarno berhak mendapat tempat yang serius dalam sejarah pemikiran ekonomi-politik Indonesia, bukan sebagai ahli ekonomi teknis, melainkan sebagai pemikir struktural yang sejak dekade 1920-an sudah mengidentifikasi bahwa persoalan kemiskinan Indonesia bukan sekadar soal ketertinggalan teknologi atau kurangnya modal, melainkan soal struktur sistem yang secara sengaja dirancang untuk mengalirkan kekayaan dari rakyat jajahan ke tangan kekuasaan modal.
Inilah warisan intelektual Sukarno yang paling berharga. Namun, sayangnya, paling sering diabaikan.
