Di panggung politik yang riuh, ada satu resep usang yang selalu manjur untuk memancing tepuk tangan: menyalahkan “pihak asing”. Ketika harga-harga naik, lapangan kerja sulit, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan merajalela, selalu lebih mudah menuding konspirasi dari luar ketimbang mengupas borok di dalam negeri.
Taktik yang dilakukan Donald Trump di Amerika Serikat hingga para populis di berbagai belahan dunia itu, efektif membangkitkan sentimen nasionalisme yang sempit. Mereka menggunakan nasionalisme model ini untuk memungut suara dari rakyat jelata yang termarginalkan dan dan dimiskinkan oleh neoliberalisme yang brutal.
Lucunya, politisi semacam Trump, meskipun masuk dalam kategori segelintir elite yang menguasai ekonomi negerinya, bisa mengelabui si miskin papa bahwa musuh mereka adalah kaum asing (imigran) yang merampas pekerjaan, bukan segelintir oligarki yang menguasai ekonomi dan politik.
Celakanya, banyak yang terkecoh. Teriakan “anti-asing” seringkali disalahartikan sebagai sikap patriotik anti-penjajahan. Padahal, jika dikuliti lebih dalam, ia tak lebih dari nasionalisme chauvinis yang justru dikutuk oleh para pendiri bangsa. Ia menjadi cara mudah bagi elite lokal, yang di belakangnya berjejer kaum terkaya dan oligarki sebuah negeri, untuk menggeser sasaran kemarahan rakyat dari persoalan oligarki dan korupsi di dalam negeri ke musuh imajiner di luar negeri.
Agar tak mudah terseret arus ini, ada baiknya kita memutar waktu sejenak, ke sebuah ruang sidang di Bandung, 87 tahun silam. Di sanalah seorang pemuda bernama Sukarno, dengan pledoinya yang legendaris, Indonesia Menggugat (Indonesia Klaagt Aan) memberikan pelajaran abadi tentang apa arti sesungguhnya dari anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.
Di hadapan para hakim kolonial Belanda, Sukarno tidak tampil sebagai seorang rasis yang membenci orang Eropa. Ia justru hadir laksana seorang dokter yang dengan tenang mendiagnosis penyakit yang menggerogoti bangsa terjajah dan tertindas. Musuh yang ia perangi, katanya, bukanlah sebuah bangsa, warna kulit, atau manusia. Musuh itu adalah sebuah sistem.
“Bahwa kapitalisme itu bukan badan (fisik), bukan manusia, bukan suatu bangsa, tetapi ialah suatu faham, suatu pengertian, suatu sistem,” tegas Sukarno.
Bagi Sukarno, nafsu bangsa Eropa menaklukkan Nusantara bukanlah karena mereka jahat secara alamiah, melainkan didorong oleh sebuah sistem ekonomi-politik yang ia sebut imperialisme. Imperialisme, dalam definisinya, adalah “suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain.” Dan sistem ini, lanjutnya, adalah anak kandung dari kapitalisme.
Bagaimana cara kerjanya? Sukarno, yang banyak belajar dari pemikir-pemikir Marxis seperti Rudolf Hilferding, Lenin, dan Karl Kautsky, menjelaskannya secara sederhana. Bayangkan kapitalisme seperti mesin raksasa yang tak pernah puas. Mesin ini memisahkan buruh dari alat produksinya, lalu menyedot “nilai lebih” dari keringat mereka untuk diakumulasikan menjadi modal yang semakin besar.
Esensi kapitalisme adalah akumulasi keuntungan. Pertama, akumulasi kapital akan mengarah pada konsentrasi dan sentralisasi kapital, lalu melahirkan monopoli. Kedua, ada merger antara kapital finansial dan kapital industri, yang melahirkan oligarki finansial. Ketiga, ekspor kapital ke luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing atau investasi. Keempat, kapital yang sudah merajalela dan lintas bangsa itu akan membentuk asosiasi-asosiasi untuk monopoli global. Dan terakhir, pembagian seluruh teritori di dunia oleh kekuatan oligarki finansial mapun asosisasi kapital global.
Akumulasi modal yang tak terbatas ini pada akhirnya akan mencapai titik jenuh/maksimum di dalam negeri. Agar mesin tetap berputar dan terus menghasilkan keuntungan, ia harus berekspansi ke luar. Ia butuh pasar baru untuk menjual produknya, sumber bahan mentah yang murah, dan ladang baru untuk menanamkan modalnya.
Persis kata Karl Marx dalam Manifesto Komunis: “kebutuhan untuk terus memperluas pasar bagi produk-produknya mendorong borjuasi untuk menyebar ke seluruh permukaan bumi. Mereka harus bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, membangun hubungan di mana-mana.”
Hal itulah yang mendorong lahirnya ekspansi kapital dari negara maju ke dunia ketiga, baik lewat penaklukan (kolonialisasi) maupun lewat pengaruh dan dominasi ekonomi (imperialisme).
Cara pandang inilah yang membuat nasionalisme Sukarno begitu jernih dan tajam. Karena musuhnya adalah sistem, ia bisa melihat kawan dan lawan berdasarkan analisa ekonomi-politik dan analisis kelas. Kedua senjata itu ia dapatkan dari marxisme.
Sejernih apa? Pertama, Sukarno tidak benci bangsa asing, tetapi menentang sistem yang eksploitatif dan menindas, yakni kapitalisme dan turunannya dalam bentuk kolonialisme maupun imperialisme.
Sukarno tidak menampik kontribusi orang-orang Belanda dalam perjuangan kemerdekaan. Nama-nama seperti Multatuli, Ernest Douwes Dekker, dan Sneevliet ia hormati sebagai sesama pejuang yang menentang sistem eksploitatif yang sama, meski mereka berasal dari bangsa penjajah.
Kedua, karena problemnya adalah sistem, dalam hal ini kapitalisme, maka Sukarno sadar bahwa penindas itu tak melulu “bangsa asing”, tetapi juga bisa “bangsa sendiri”. Dalam sistem kapitalisme yang membagi masyarakat dalam kelas-kelas, kelas penindas dan tertindas bisa berasal dari bangsa sendiri.
Sukarno juga sadar, pada saat kolonialisme berlangsung, sebagian besar tiap penopangnya, dari birokrat, pegawai, hingga serdadunya adalah orang-orang bumiputera. Pada 1930-an, misalnya, jumlah bumiputera dalam kesatuan Tentara Kerajaan Belanda (KNIL) mencapai 71 persen. Saat perang Diponegoro, jumlah tentara KNIL keturunan Belanda sebanyak 6.148 tentara dan keturunan bumiputera sebesar 5.734 tentara. Jadi, banyak dari mereka yang bertempur melawan pejuang kemerdekaan kita juga bumiputera.
Ketiga, berkat marxisme, gagasan anti-kolonialisme maupun revolusi pembebasan nasional Sukarno tidak berhenti pada kemerdekaan nasional, melainkan pada terwujudnya sosialisme Indonesia.
Ajaran nasionalisme Sukarno, yang disebut sosio-nasionalisme, sangat dipengaruhi oleh analisis kelas. Bagi Sukarno, gagasan kemerdekaan nasional harus mengarah pada pembebasan kaum tertindas, dalam hal ini kelas pekerja dan kaum marhaen. Dan Indonesia merdeka harus berada di bawah kendali kaum marhaen dan pekerja.
Di sinilah letak relevansi abadi pemikiran Sukarno. Ia memberi kita sebuah “kacamata” analisis untuk membaca zaman. Ketika hari ini kita mendengar seorang politisi berteriak “anti-asing!”, kacamata Sukarno mengajak kita untuk bertanya: siapakah “asing” yang dimaksud? Jangan sampai, elite yang bicara “anti-asing” ini justru memiliki pabrik/bisnis yang lalai membayar upah pekerjanya dengan layak, turut merampas tanah petani dan masyarakat adat, suka mengemplang pajak dan aktivitasnya merusak lingkungan. Jangan-jangan, yang teriak anti-asing adalah bagian dari kaum 1 persen yang berada di puncak piramida ekonomi dan menguasai hampir separuh kekayaan nasional.
Sukarno mengajarkan bahwa musuh sejati rakyat bukanlah bangsa lain, melainkan setiap sistem yang melahirkan penindasan dan ketidakadilan, entah itu dijalankan orang asing maupun oleh bangsa sendiri. Inilah api nasionalisme yang mencerahkan, bukan yang membakar dan membutakan.
