Program MBG Rp 335 Triliun: Bisa untuk Apa Jika Dialihkan?

Pemerintah mengalokasikan Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Angka ini membuat kepala pening, karena bukan jumlah kecil. Jika dihitung-hitung, itu setara dengan sekitar Rp 1,2 triliun setiap hari yang akan dihabiskan demi satu program[^1].

Mungkin ada yang mendukung, karena memang masih banyak anak-anak dan ibu hamil yang kekurangan gizi. Tapi ketika uang rakyat sebesar itu dikunci hanya untuk satu program, sementara pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja masih compang-camping, kita perlu berhenti sebentar: apakah ini cara terbaik membelanjakan uang negara?

CNN Indonesia menyebutkan bahwa alokasi MBG bersumber dari tiga sektor: pendidikan Rp 223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp 24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp 19,7 triliun (7,4 persen)[^2]. Dengan kata lain, sektor pendidikan yang seharusnya menopang masa depan bangsa, justru jadi sumber terbesar untuk memberi makan gratis.

Dari sisi jenis belanja, 97,7 persen (Rp 261 triliun) diarahkan ke belanja barang, terutama pengadaan makanan. Belanja pegawai hanya Rp 3,8 triliun, sementara belanja modal, yang bisa membangun dapur sekolah, gudang penyimpanan, atau sistem distribusi pangan, hanya 0,9 persen[^3]. Pemerintah bahkan secara terang-terangan mengakui, “Kami tidak memperbanyak belanja modal, kami lebih banyak untuk belanja barang.”

Padahal, belanja modal adalah investasi jangka panjang. Tanpa itu, program sebesar ini hanya akan menguap begitu makanan habis di meja.

Tak semua untuk anak sekolah

Tak semua anggaran Rp 335 triliun ini benar-benar jatuh ke piring anak sekolah. Rinciannya: Rp 34 triliun untuk anak sekolah, Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, menyusui, dan balita, Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai, Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pengawasan, dan Rp 3,8 triliun untuk distribusi serta pelatihan tenaga gizi[^4].

Artinya, hanya sebagian yang benar-benar langsung menyentuh anak sekolah setiap hari. Sisanya berputar di logistik, digitalisasi, hingga belanja pegawai.

Rp 1,2 triliun per hari bisa untuk apa saja?

Bayangkan jika Rp 1,2 triliun per hari itu tidak seluruhnya digunakan untuk program makan bergizi gratis, tetapi diarahkan ke berbagai kebutuhan mendesak.

Mari kita berhitung sebentar. Hitung-hitungan kasar saja, bisa dilakukan di atas kertas atau tisu.

Di bidang pendidikan, dana Rp 400 miliar per hari bisa dipakai untuk membangun sekitar 10 sekolah baru lengkap dengan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sanitasi layak, biaya satu gedung sekolah dasar kira-kira Rp 30-40 miliar[^5]. Pada saat yang sama, 200 sekolah rusak bisa direnovasi agar anak tidak lagi belajar di ruang dengan atap bocor atau lantai jebol, dengan biaya renovasi rata-rata Rp 1-2 miliar per sekolah[^5]. Tambahan lain yang mendesak adalah kesejahteraan guru. Ribuan guru honorer di pelosok masih digaji Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan[^5]. Dengan tambahan Rp 2 juta per bulan untuk 20 ribu guru, pemerintah bisa meningkatkan motivasi dan kualitas mengajar mereka, dan semua itu tetap bisa ditutup dengan anggaran satu hari MBG.

Di kesehatan, dana Rp 300 miliar per hari sebetulnya bisa diarahkan untuk layanan yang langsung menyelamatkan nyawa. Biaya operasi besar di rumah sakit pemerintah rata-rata berkisar Rp 40-50 juta per pasien, tergantung jenisnya, mulai dari operasi caesar darurat, operasi jantung, hingga pengangkatan tumor[^6]. Dengan hitungan sederhana, Rp 300 miliar cukup untuk membiayai sekitar 6.000 operasi besar gratis setiap hari. Artinya, antrean pasien miskin yang menunggu berbulan-bulan bisa dipangkas drastis jika dana sebesar itu dialihkan ke pembiayaan layanan kesehatan esensial.

Di bidang infrastruktur, Rp 250 miliar per hari bisa membangun sekitar 25 km jalan desa, biaya rata-rata Rp 8-10 miliar per kilometer[^7], sehingga desa-desa terisolasi lebih mudah terhubung ke sekolah, puskesmas, dan pasar. Dana sebesar itu juga bisa menambah 1.000 sambungan air bersih (Rp 20-25 juta per sambungan)[^7] dan 5.000 sambungan listrik rumah tangga (Rp 3-5 juta per unit)[^7]. Artinya, akses dasar seperti air dan listrik yang masih langka di banyak daerah bisa langsung terpenuhi dengan alokasi setara satu hari MBG.

Di bidang usaha, Rp 150 miliar per hari bisa disalurkan sebagai modal bagi 10 ribu UMKM dengan plafon rata-rata Rp 15 juta per usaha[^8]. Dana itu juga cukup untuk membiayai pelatihan vokasi 20 ribu anak muda agar siap masuk pasar kerja[^8], serta memberikan subsidi bunga bagi 50 ribu usaha kecil agar tidak terjerat pinjaman mahal[^8].

Di perlindungan sosial, Rp 100 miliar per hari bisa digunakan untuk bantuan tunai bagi 200 ribu keluarga miskin (masing-masing Rp 500 ribu per bulan)[^9], beasiswa untuk 400 ribu siswa dari keluarga tidak mampu (Rp 1 juta per tahun per siswa)[^9], serta program pangan murah bagi satu juta keluarga (Rp 200 ribu per bulan per keluarga)[^9]. Semua intervensi ini langsung menyentuh rumah tangga yang paling rentan.

Tentu semua itu dengan catatan: kalau mau.

Contoh di lapangan

Di Sampang, Madura, masih ada SD dengan bangunan reyot, atap bolong, dan meja kursi lapuk. Biaya renovasi tidak sampai Rp 2 miliar. Dengan Rp 1,2 triliun, ratusan sekolah rusak bisa diperbaiki dalam sehari.

Ribuan guru honorer di daerah terpencil masih digaji Rp 300 ribu-Rp 500 ribu per bulan. Tambahan Rp 2 juta per bulan untuk 20 ribu guru bisa dibayarkan penuh dengan anggaran satu hari MBG.

Antrean operasi di RS rujukan bisa berbulan-bulan karena pasien miskin tak mampu membayar. Dengan Rp 300 miliar, ribuan operasi besar bisa ditanggung.

Tinjau ulang MBG

Gelombang kritik terhadap MBG makin deras. Dari organisasi pendidikan, kesehatan, antikorupsi, hingga orang tua murid, suara keberatan semakin lantang.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kebijakan ini adalah kesalahan sistemik. Ari Hadianto, Koordinator Program dan Advokasi JPPI, dalam rapat dengan Komisi IX DPR meminta DPR untuk menghentikan program MBG sekarang juga. “Ini bukan kesalahan teknis … tapi kesalahan sistem di BGN,” ungkapnya.

Menurutnya, dana pendidikan lebih mendesak dipakai untuk memperbaiki sekolah dan menyejahterakan guru[^10].

Sementara, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melihat persoalan dari sisi tata kelola. “Belum jelasnya kerangka regulasi dan tata kelola berdampak signifikan terhadap operasionalisasi MBG di lapangan, minimnya pelibatan masyarakat sipil,” ujar Diah Satyani Saminarsih, CEO CISDI, dalam siaran pers. Ia menambahkan, rangkaian keracunan adalah bukti standar keamanan pangan belum optimal dan petunjuk teknis belum memadai[^11].

Kasus keracunan massal di Kupang, Bogor, Tasikmalaya, Garut, dan daerah lain membuat banyak orang tua murid mendesak penghentian sementara. Guru mengaku kewalahan menangani siswa yang sakit, sementara dokter puskesmas memperingatkan bahwa ribuan kotak makanan yang dikirim tanpa pendingin sangat rawan terkontaminasi bakteri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahaya lain dari program MBG: korupsi. “Kalau kondisi ini dibiarkan, kerugiannya akan terus menumpuk dan masyarakat yang paling jadi korban,” kata Eva Nurcahyani dari ICW[^12]. Menurut ICW, kontrak pengadaan bernilai triliunan rupiah membuka peluang mark up harga, distribusi fiktif, dan praktik kartel pemasok.

Suara kritis juga datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago (NasDem), menyoroti dugaan monopoli kuota dapur MBG. “Betul, bukan fiktif, tetapi ada yang monopoli kuota SPPG (dapur),” ujarnya[^13]. Kritik ini menegaskan bahwa problem MBG bukan hanya teknis, tetapi struktural.

Sejumlah pihak menambahkan perspektif lain. Mereka mempertanyakan pilihan pemerintah mengunci Rp 1,2 triliun per hari hanya untuk konsumsi harian. Menurut mereka, dana sebesar itu lebih tepat diarahkan ke pembangunan infrastruktur dasar.

Refleksi

Anak-anak mungkin kenyang di sekolah, tetapi tetap pulang ke rumah dengan listrik padam, jalan rusak, dan orang tua yang kehilangan pekerjaan.

Negara ini sering salah kaprah memahami “investasi untuk masa depan.” Memberi makan anak sekolah memang baik, tapi itu hanya membuat mereka kenyang sesaat.

Investasi yang sesungguhnya adalah memastikan mereka punya sekolah layak, guru berkualitas, Puskesmas yang siap menolong, jalan yang menghubungkan desa, dan pekerjaan setelah lulus.

Rp 335 triliun bisa memberi makan satu generasi. Tapi kalau tidak hati-hati, kita hanya akan melahirkan generasi yang kenyang sebentar, lalu tetap lapar menghadapi masa depan.

Daftar Referensi

[^1]: Republika (24 Sept 2025). APBN 2026: MBG Butuh Rp 335 Triliun, Setara Rp 1,2 Triliun Per Hari.
[^2]: CNN Indonesia (24 Sept 2025). MBG Sedot Dana Pendidikan Rp 223 Triliun.
[^3]: Kompas (24 Sept 2025). 97,7 Persen Anggaran MBG Hanya untuk Belanja Barang.
[^4]: Detik (24 Sept 2025). JPPI Minta MBG Dihentikan, Kasus Keracunan Wujud Kesalahan Sistem.
[^5]: BPK RI (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I; APBD Kab. Cirebon (2023); Kompas (22 Juni 2023). Gaji Guru Honorer Rp 300–500 Ribu.
[^6]: Kemenkes RI (2023). Tarif INA-CBGs; Bappenas (2021). Rencana Pembangunan Fasilitas Kesehatan; LKPP e-Katalog (2024).
[^7]: Kementerian PUPR (2022). Laporan Jalan Desa; Perumda Air Minum Tirta Kahuripan (2023); PLN (2022).
[^8]: Kemenkop UKM (2023). Program KUR Mikro; Kemnaker (2022). Laporan BLK; Kemenkeu (2022). Subsidi Bunga KUR.
[^9]: Kemensos (2023). Program PKH; Kemendikbudristek (2023). Program Indonesia Pintar; Bulog (2023). Bantuan Pangan.
[^10]: Detik.com (22 Sept 2025). JPPI Minta Program MBG Dihentikan
[^11]: CISDI (19 Sept 2025). Catatan Kritis Tata Kelola MBG.
[^12]: Liputan6 (24 Sept 2025). ICW Minta Presiden Hentikan MBG.
[^13]: Detik.com (20 Sept 2025).Irma NasDem Kritik BGN: Bukan Dapur Fiktif, tapi Monopoli Kuota SPPG

Keterangan dan redit foto ilustrasi: Salwa Nur Azmi, pelajar SD di Bandung, Jawa Barat, menjalani perawatan setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG. Kredit foto: AFP