Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah dengan ambisi besar: memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi seimbang setiap hari di sekolah. Namun, di balik janji mulia itu, muncul serangkaian peristiwa yang justru mengusik rasa aman banyak orang tua. Puluhan kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah, dengan ribuan siswa menjadi korban.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat hingga pertengahan 2025, total 5.360 anak terlibat dalam insiden keracunan yang terkait dengan MBG. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga menemukan lebih dari 4.000 kasus sepanjang delapan bulan pertama program ini berjalan.
Kasus-kasus itu tidak terjadi secara terpisah. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menurut laporan media sebanyak 140 siswa SMP dilarikan ke rumah sakit pada 22 Juli 2025 akibat diare, mual, dan muntah setelah mengonsumsi makanan MBG. Di Bogor, 223 siswa dari berbagai jenjang pendidikan menjadi korban, dengan sebagian harus dirawat inap. Di Tasikmalaya, laporan bervariasi antara 52 hingga 400 siswa yang jatuh sakit. Daerah lain seperti Garut, Lebong, Banggai Kepulauan, dan Cianjur juga mencatat pola serupa. Angka-angka ini menegaskan bahwa masalah bukan pada kesalahan teknis sesaat, melainkan cacat sistemik.
Logika militeristik dalam program sosial
Cara MBG dijalankan memperlihatkan pola kontrol dari atas ke bawah. Negara memutuskan menu, mekanisme distribusi, dan waktu makan, sementara sekolah dan orang tua hanya menjadi penerima. Tidak ada ruang konsultasi atau partisipasi warga.
Dalam studi feminis tentang militerisme, Cynthia Enloe (2000) menjelaskan bahwa logika militer sering kali menyusup ke ranah sipil melalui pengaturan yang menekankan disiplin, kepatuhan, dan penghapusan suara individu. Pola ini terlihat dalam MBG: sekolah berfungsi sebagai titik distribusi, siswa dianggap “barisan penerima,” dan orang tua ditempatkan sebagai penonton. Praktik seperti menyiapkan makanan sejak dini hari untuk dikonsumsi siang hari, yang jelas berisiko menimbulkan kontaminasi bakteri, dijalankan demi mengejar efisiensi logistik, bukan keselamatan anak.
Analisis laboratorium pada kasus di Bogor menunjukkan adanya bakteri berbahaya seperti Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella. Fakta ini menegaskan bahwa pendekatan yang mengedepankan kontrol dan efisiensi, tanpa melibatkan pengalaman lokal tentang keamanan pangan, justru melahirkan bencana kesehatan.
Menyisihkan peran ibu
Sejak awal, MBG dirancang tanpa melibatkan orang tua, terutama ibu, dalam pengelolaan maupun pengawasan. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, justru ibu yang memegang peran sentral dalam memastikan makanan keluarga aman dan bergizi.
Teori state ibuism yang dikembangkan Julia Suryakusuma (1996) relevan untuk membaca situasi ini. Julia menunjukkan bagaimana negara kerap memobilisasi perempuan, khususnya ibu, untuk menjalankan agenda pembangunan dan kepentingan pemerintah. Ibu diposisikan sebagai pelengkap negara, bukan sebagai subjek dengan suara dan hak penuh. Dalam konteks MBG, ibu tidak diminta menyumbangkan pengetahuan atau keterlibatan aktif. Mereka hanya disajikan hasil akhir: anak-anak menerima makanan yang telah diputuskan negara.
Namun ketika terjadi keracunan, para ibu justru menjadi pihak pertama yang bergegas ke sekolah, menjemput anak-anak, dan menanggung keresahan. Suara mereka nyaris tak terdengar dalam evaluasi resmi. Dengan kata lain, negara kembali mengulang pola lama: mengklaim berjuang atas nama anak dan keluarga, sambil menyingkirkan pengalaman riil perempuan di ruang domestik.
Tubuh anak dan politik pangan
Jika Enloe dan Julia membantu kita melihat bagaimana struktur negara bekerja, Sara Ahmed memberi perspektif tentang dampak langsungnya pada tubuh. Dalam Living a Feminist Life (2017), dia menulis bahwa rasa sakit dan ketidaknyamanan bukan sekadar pengalaman pribadi, melainkan pengetahuan feminis yang membuka mata tentang struktur penindasan. Kerja feminis, menurutnya, adalah membuat penyebab penderitaan yang tersembunyi menjadi terlihat nyata. Dalam konteks keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis, tubuh anak-anak yang sakit menjadi saksi hidup dari kebijakan pangan yang gagal.
Insiden keracunan itu menunjukkan bahwa politik pangan negara tidak berhenti di ruang rapat birokrasi, tetapi menjalar sampai ke perut anak-anak, meninggalkan trauma pada tubuh yang seharusnya dilindungi. Tubuh anak-anak menjadi arena politik, bukan karena mereka memilih, tetapi karena kebijakan negara menjadikan mereka sasaran eksperimen yang gagal.
Lebih jauh, absennya suara perempuan dalam tata kelola program pangan sekolah mempersempit ruang partisipasi sipil. Padahal, pengalaman internasional menunjukkan model kebijakan yang melibatkan komunitas, seperti program makanan sekolah di Brasil yang dijalankan dengan partisipasi petani lokal dan asosiasi orang tua, terbukti lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.
Antara janji dan realita
Pemerintah terus mengulang narasi bahwa MBG adalah investasi masa depan bangsa. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa janji ini retak di banyak titik. Alih-alih membangun generasi sehat, program ini menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Kegagalan ini bukan sekadar soal teknis distribusi. Ia adalah hasil dari struktur yang menutup ruang partisipasi warga, memperlakukan perempuan sebatas simbol, dan mengedepankan efisiensi ala militer ketimbang keselamatan anak.
Jalan keluar: Dari kontrol ke partisipasi
Ada pelajaran penting dari berbagai kasus MBG. Pertama, negara harus membuka ruang partisipasi yang nyata bagi orang tua, khususnya ibu, dalam perencanaan dan pengawasan. Pengetahuan lokal tentang pangan, higienitas, dan kebiasaan makan anak seharusnya dihargai.
Kedua, pola distribusi yang seragam dan terpusat harus diganti dengan mekanisme yang lebih fleksibel. Sekolah, komite orang tua, dan komunitas lokal bisa dilibatkan dalam menentukan menu dan sumber bahan pangan. Hal ini juga membuka ruang bagi pemberdayaan ekonomi lokal, misalnya melalui kerja sama dengan koperasi perempuan atau petani setempat.
Ketiga, negara harus berhenti menempatkan perempuan sekadar sebagai simbol atau tenaga pelengkap. Perspektif feminis menekankan pentingnya mendengar pengalaman konkret perempuan dalam merancang kebijakan sosial. Dengan begitu, program pangan sekolah bisa lebih sesuai dengan kebutuhan nyata anak-anak.
Menutup luka, membuka harapan
Keracunan massal akibat MBG adalah peringatan keras bahwa kebijakan gizi tidak bisa dijalankan dengan logika kontrol dan efisiensi semata. Tubuh-tubuh kecil yang sakit adalah bukti nyata kegagalan negara melibatkan warga, khususnya perempuan, dalam proses pengambilan keputusan.
Jika tujuan MBG benar-benar untuk mencetak generasi sehat, maka arah kebijakan harus berubah. Dari program yang sentralistik menjadi partisipatif. Dari pola militeristik menjadi pola yang menghargai pengalaman sehari-hari. Dari simbolisasi ibu menjadi pengakuan atas suara dan pengetahuan mereka.
Dengan langkah itu, cita-cita menyehatkan anak bangsa tidak lagi berhenti pada slogan, melainkan hadir sebagai pengalaman yang aman, sehat, dan membahagiakan di meja makan sekolah.
- Referensi:
- Enloe, C. (2000). Maneuvers: The international politics of militarizing women’s lives. University of California Press..
- Suryakusuma, J. (1996). State ibuism: The social construction of womanhood in the Indonesian New Order. Pustaka Sinar Harapan.
- Ahmed, S. (2017). Living a feminist life. Duke University Press..
- Data kasus dari JPPI, Indef, dan laporan media nasional (Kompas, Tempo, CNN Indonesia, 2025).
