Di tengah apatisme warga terhadap politik lokal, langkah penyanyi Leony menyoroti anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan terasa menyentak. Isu yang diangkat mantan anggota grup Trio Kwek Kwek itu sangat berbeda dari tren publik figur lain. Selain berbicara tentang gaji DPRD Rp 46 miliar untuk 50 orang, sebelumnya ia juga mengkritik pengadaan suvenir senilai Rp 20 miliar.
Kritik itu membuat publik menoleh pada sesuatu yang biasanya hanya dibicarakan dalam forum aktivis atau di ruang sidang anggaran.
Apa yang dilakukan Leony menarik karena menyinggung persoalan fundamental yakni apakah uang rakyat digunakan secara adil dan bermanfaat? Pertanyaan ini sederhana, tapi sering terabaikan. Anggaran pemerintah kerap dibungkus istilah teknis yang membuat warga malas atau takut mengulik. Leony memecah kebekuan itu dengan bahasa sehari-hari. Dia, misalnya, menyamakan nilai bantuan sosial (bansos) dengan satu bungkus mi instan. Dengan analogi tersebut, persoalan yang semula abstrak jadi dekat dengan keseharian.
Kritik terhadap pos-pos kecil namun fantastis juga penting, seperti suvenir bernilai miliaran rupiah. Sering kali publik lebih sibuk mengawasi proyek besar seperti jalan atau gedung, sementara “belanja kecil” justru menjadi celah pemborosan. Dengan menyoroti hal ini, Leony memberi pesan bahwa setiap rupiah uang rakyat layak dipertanyakan, baik yang nilainya triliunan maupun yang “sekadar” miliaran. Di sinilah letak kejelian kritiknya: membidik detail yang biasanya luput dari perhatian.
Konsistensi Leony juga patut diapresiasi. Ia tidak berhenti pada satu isu lalu hilang, melainkan kembali lagi dengan sorotan lain. Pola ini membangun kredibilitas bahwa kritiknya bukan sensasi sesaat, melainkan bagian dari kepedulian yang lebih besar. Konsistensi adalah kunci agar suara warga, termasuk suara artis, bisa diakui serius dalam perdebatan publik.
Yang dilakukan Leony tentu memiliki tantangan. Kritik publik figur terhadap anggaran mudah disalahartikan sebagai agenda politik pribadi. Dalam hal ini Leony perlu menunjukkan bahwa yang ia lakukan adalah menyuarakan nurani. Suara-suara yang selama ini menjadi keresahan masyarakat, bukan kepentingan partisan. Dengan menjaga independensi, ia bisa memperkuat pesan bahwa siapa pun warga negara berhak mengawasi penggunaan APBD.
Terlepas dari tantangan itu, langkah Leony bisa menjadi inspirasi bagi publik luas. Ia memperlihatkan bahwa literasi anggaran bukan monopoli pejabat, ekonom, atau aktivis. Warga biasa pun bisa belajar membaca dan menyoal dokumen anggaran daerah. Bahkan, suara seorang artis bisa membuat isu “kering” seperti APBD menjadi bahan perbincangan hangat di warung kopi dan media sosial.
Generasi muda bisa belajar dari sikap ini. Alih-alih menunggu momen pemilu untuk peduli pada politik, mereka bisa mulai dari hal kecil dengan membuka dokumen APBD, membandingkan alokasi, dan menanyakan manfaatnya. Kalau satu suara saja bisa menggugah, bayangkan bila ribuan warga menuntut transparansi dengan cara yang sama. Inilah bentuk partisipasi yang sebenarnya: kritis, konsisten, dan berbasis data.
Keberanian Leony mengajarkan bahwa kepedulian tak membutuhkan panggung besar. Popularitas mungkin meredup, tapi suara hati bisa tetap bersinar. Dari mi instan hingga suvenir miliaran, kritiknya telah membuka ruang dialog baru. Tugas kita sebagai warga adalah melanjutkan percakapan itu, agar uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat.
