Dalam pewayangan Jawa, Petruk Dadi Ratu bukan sekadar kisah seorang punakawan yang menjadi raja. Ia adalah satire tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui pengakuan. Petruk bukan ksatria, bukan bangsawan, dan bukan pula pewaris takhta. Namun ketika ia diterima sebagai raja, legitimasi pun lahir. Pesan cerita itu sederhana: dalam politik, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jabatan atau asal-usul, tetapi juga oleh kemampuan memperoleh pengakuan publik.
Pelajaran itu tetap relevan dalam demokrasi modern. Pemilu memang menggantikan sistem pewarisan takhta, tetapi tidak menghapus pentingnya simbol. Kekuasaan tetap membutuhkan pengakuan, dan pengakuan dibangun melalui komunikasi politik. Karena itu, simbol-simbol yang melekat pada seorang pemimpin selalu terbuka untuk dimaknai.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai simbol budaya yang melekat pada Joko Widodo, mulai dari penggunaan busana adat dalam seremoni kenegaraan, keterlibatan dalam prosesi budaya, hingga penganugerahan gelar adat dari berbagai daerah, memunculkan beragam tafsir. Sebagian melihatnya sebagai penghormatan terhadap tradisi Nusantara, sementara sebagian lain membacanya sebagai bagian dari konstruksi citra politik. Perbedaan tafsir itu menunjukkan bahwa simbol selalu menjadi arena perebutan makna.
Fenomena tersebut dapat dibaca melalui teori dramaturgi Erving Goffman. Menurut Goffman, kehidupan sosial menyerupai panggung teater. Politik menjadi salah satu panggung terbesar, tempat para aktor menampilkan identitas yang ingin dikenali publik. Seorang pemimpin tidak hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga mengelola penampilannya. Cara berpakaian, pilihan lokasi kunjungan, bahasa tubuh, ekspresi wajah, hingga siapa yang berada di sekelilingnya merupakan bagian dari pertunjukan politik. Yang dinilai publik bukan hanya kebijakan, melainkan keseluruhan cara seorang pemimpin menghadirkan dirinya di ruang publik.
Karena itu, kunjungan ke pasar, pakaian sederhana, dialog dengan warga, maupun penerimaan penghormatan adat bukanlah tindakan yang netral. Dalam komunikasi politik, semuanya merupakan simbol. Yang dapat dianalisis bukan isi hati seorang pemimpin, melainkan bagaimana simbol-simbol tersebut membentuk citra, memengaruhi persepsi, dan memperkuat legitimasi. Dalam politik, persepsi sering kali memiliki konsekuensi yang sama besarnya dengan realitas objektif.
Pandangan Goffman kemudian diperkaya oleh Pierre Bourdieu melalui konsep modal simbolik (symbolic capital). Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya ditopang oleh modal ekonomi atau kekuatan politik, tetapi juga oleh pengakuan sosial yang melahirkan legitimasi. Gelar kehormatan, penghargaan adat, dukungan tokoh masyarakat, hingga citra sebagai “pemimpin rakyat” merupakan bentuk modal simbolik. Modal ini memang tidak menghasilkan kekuasaan secara langsung, tetapi membuat kekuasaan lebih mudah diterima. Karena itu, simbol budaya hampir selalu hadir dalam politik. Upacara kenegaraan, prosesi pelantikan, pakaian resmi, hingga penganugerahan gelar bukan sekadar seremoni, melainkan cara membangun dan memperkuat legitimasi di mata publik.
Namun simbol tidak pernah memiliki satu makna tunggal. George Lakoff menjelaskan bahwa manusia tidak menafsirkan realitas berdasarkan data semata, melainkan melalui frame atau bingkai berpikir. Karena itu, satu peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Penerimaan gelar adat, misalnya, dapat dimaknai sebagai penghormatan terhadap budaya lokal, tetapi juga dapat dibaca sebagai bagian dari pembentukan citra kepemimpinan. Faktanya tetap sama, yang berbeda adalah cara publik memaknainya. Itulah sebabnya politik bukan hanya pertarungan fakta, melainkan juga pertarungan membentuk makna. Siapa yang berhasil menentukan frame, sering kali berhasil membentuk persepsi publik.
Hal itu sejalan dengan pemikiran Murray Edelman yang menegaskan bahwa politik modern lebih banyak bekerja melalui simbol daripada data. Sebagian besar warga tidak menilai pemimpin dari laporan APBN, angka pertumbuhan ekonomi, atau indeks demokrasi. Mereka lebih mudah mengingat siapa yang hadir di tengah masyarakat, siapa yang menyapa, siapa yang dianggap peduli, dan siapa yang tampak sederhana. Pengalaman dan simbol-simbol itulah yang membentuk persepsi politik. Dalam konsep symbolic politics, simbol membangun kepercayaan, kepercayaan melahirkan legitimasi, dan legitimasi memperkuat kekuasaan.
Di sinilah pemikiran Ernesto Laclau tentang populisme menjadi relevan. Laclau menjelaskan inti populisme adalah membangun identitas antara pemimpin dan rakyat. Seorang pemimpin populis tidak tampil sebagai elite, tetapi sebagai representasi langsung masyarakat. Untuk itu, ia mengandalkan komunikasi yang menekankan kedekatan, yaitu hadir di tengah warga, menggunakan bahasa yang sederhana, dan menampilkan simbol-simbol kesederhanaan. Dalam politik, kedekatan semacam ini bukan sekadar citra, tapi sumber legitimasi sekaligus dukungan elektoral.
Karena itu, dalam politik elektoral, komunikasi langsung sering kali lebih efektif daripada penjelasan kebijakan yang rumit. Polanya sederhana, yaitu hadir, menyapa, dan menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Kehadiran membangun kedekatan, interaksi menciptakan ikatan emosional, dan manfaat yang nyata memperkuat kepercayaan. Dalam ilmu komunikasi, pengalaman langsung semacam ini menjadi heuristic cue, yaitu isyarat sederhana yang digunakan pemilih untuk menilai seorang pemimpin tanpa harus menguasai informasi yang kompleks. Bagi banyak orang, bertemu langsung dengan pemimpin lebih berpengaruh daripada membaca laporan kebijakan. Meski demikian, pilihan politik tidak hanya ditentukan oleh pola komunikasi. Identitas sosial, kondisi ekonomi, pengalaman pribadi, dan preferensi politik tetap menjadi faktor penting dalam membentuk keputusan pemilih.
Perbedaan cara memproses informasi tersebut juga menjelaskan mengapa kritik berbasis data tidak selalu mengubah preferensi politik. Kelompok kelas menengah perkotaan cenderung mengevaluasi pemimpin melalui indikator ekonomi, laporan kebijakan, atau isu tata kelola. Sebaliknya, sebagian pemilih lebih banyak menggunakan pengalaman langsung, simbol kedekatan, dan hubungan emosional sebagai dasar penilaian. Bukan berarti satu kelompok lebih rasional daripada kelompok lainnya, melainkan karena keduanya menggunakan perangkat penilaian yang berbeda. Dalam psikologi politik, kecenderungan ini dikenal sebagai motivated reasoning, yaitu kecenderungan seseorang menerima informasi yang selaras dengan pengalaman dan kerangka berpikir yang telah dimilikinya.
Pada akhirnya, Petruk Dadi Ratu adalah kisah tentang bagaimana legitimasi dibangun melalui pengakuan publik. Dalam demokrasi modern, kekuasaan memang tidak diwariskan melalui mahkota, tetapi tetap dibangun melalui narasi, simbol, dan persepsi. Karena itu, politik bukan hanya pertarungan gagasan atau kebijakan, melainkan juga pertarungan membentuk makna. Siapa yang mampu membangun narasi yang paling dipercaya publik, sering kali memiliki keunggulan politik.
Di era media digital, pertarungan tersebut tidak hanya berlangsung di parlemen, ruang sidang, atau media massa, tetapi juga di ruang imajinasi publik. Simbol lebih mudah diingat daripada data, emosi lebih cepat memengaruhi pilihan daripada statistik, dan narasi yang sederhana sering kali lebih efektif daripada argumentasi yang kompleks. Itulah sebabnya kisah Petruk Dadi Ratu tetap relevan. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh kemampuan membangun legitimasi melalui simbol dan narasi.
Namun, dalam demokrasi yang sehat, legitimasi tidak boleh berhenti pada citra. Pada akhirnya, legitimasi harus dibuktikan melalui kinerja, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap institusi demokrasi.
