Sebagai seorang perempuan yang gemar memakai beragam bentuk kacamata—bukan hanya untuk membaca detail kecil, tapi juga untuk menajamkan cara pandang terhadap dunia—saya merasa perlu melihat ulang tata kota yang selama ini kita huni. Apa yang tampak “tertib”, “modern”, dan “maju”, seringkali menyimpan bias maskulin yang begitu kental.
Kota didesain untuk mobil, bukan pejalan kaki. Untuk pengemudi pria, bukan ibu yang mendorong stroller atau lansia yang tertatih-tatih. Ini bukan sekadar perkara arsitektur, tapi soal politik ruang yang “menyingkirkan” kelompok rentan.
Tata kota yang maskulin mengasumsikan bahwa semua orang bergerak cepat, kuat, dan independen. Padahal, perempuan kerap menjadi penjelajah kota yang multitugas: mengantar anak ke sekolah, berbelanja kebutuhan rumah, merawat orangtua, bahkan bekerja di sektor informal. Coba kita tengok trotoar sempit, halte yang tak ramah ibu menyusui, minimnya penerangan di gang-gang, hingga toilet umum yang tak memadai. Semua menunjukkan betapa ruang kota tidak dirancang dengan empati, apalagi kesetaraan.
Ruang publik bukan sekadar tempat melintas, tapi arena perjumpaan, ekspresi, dan keamanan. Sayangnya, perempuan terlalu sering menjadi korban kekerasan di ruang publik, dari pelecehan di angkutan umum hingga pengabaian dalam perencanaan transportasi. Ketika perempuan tak dilibatkan dalam perencanaan kota, maka yang lahir adalah ruang yang menyisihkan, bukan mengundang.
Di sinilah pentingnya “kacamata” perempuan dalam menilai dan membangun kota: lensa yang mempertimbangkan kenyamanan, keselamatan, dan keberagaman aktivitas warga.
Lebih dari itu, kota yang maskulin juga mengingkari dimensi ekologis yang penting bagi perempuan. Mereka adalah pihak yang paling terdampak saat air bersih sulit diakses, saat banjir merendam rumah, atau saat ruang hijau berganti beton. Namun, kebijakan urban sering menempatkan kepentingan investasi dan estetika di atas kebutuhan dasar dan keberlanjutan. Maka, wajar jika muncul perlawanan dari komunitas-komunitas ibu rumah tangga, aktivis lingkungan perempuan, hingga para pekerja informal perempuan yang memperjuangkan ruang hidupnya.
Kota seharusnya tak dibangun seperti lagu pop instan yakni berstruktur monoton dan hanya mengikuti selera pasar. Kota mestinya ditata seperti progresif rock: berani mengambil risiko, kompleks namun harmonis, dan memberi ruang bagi berbagai suara. Kita butuh tata kota yang eksperimental dan berani mengakomodasi gaya hidup yang beragam, dari komunitas sepeda perempuan hingga pelaku seni jalanan.
Kini, banyak perempuan muda yang mulai bicara soal kota. Mereka membuat peta jalan aman bagi perempuan, menginisiasi taman komunitas, hingga mengadvokasi anggaran responsif gender di tingkat kelurahan. Ini adalah sinyal baik, bahwa kota tak lagi bisa dibangun tanpa suara perempuan. Tapi mereka tak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Pemerintah daerah, perencana kota, dan akademisi harus membuka ruang partisipasi sejati, bukan sekadar konsultasi simbolik.
Perjuangan melihat ulang kota dari balik kacamata perempuan bukan berarti menjadikan kota “feminin” atau eksklusif untuk satu gender. Sebaliknya, ini tentang membangun kota yang adil bagi semua. Bagi anak-anak, lansia, difabel, dan tentu saja perempuan dari berbagai latar belakang. Kota yang manusiawi adalah kota yang mampu dilihat dan dibaca dari berbagai lensa. Maka, mari kita letakkan kacamata lama yang bias dan mulai memakai kacamata baru.
Kita perlu lensa yang menjernihkan kenyataan, menyusun ulang prioritas, dan melihat kota bukan hanya sebagai ruang ekonomi. Tapi juga sebagai ruang hidup yang harus dirawat dengan kasih, nalar, dan keadilan.
