Demonstrasi yang meledak antara Agustus-September 2025 seolah membuka retakan besar di bawah permukaan negeri ini. Dari Pati hingga Jakarta, dari ojek daring hingga mahasiswa, juga ribuan anak muda turun ke jalan membawa keresahan yang tak lagi bisa ditahan: harga hidup yang mencekik, pekerjaan yang tak kunjung datang, dan ketimpangan ekonomi yang terus dipalingkan negara.
Di TikTok dan X (Twitter), video serta utas panjang beredar setiap hari. Caption seperti “Mengapa kita harus turun ke jalan?”, “Mengapa gaji DPR begitu tinggi?”, “Mengapa begitu sulit mencari kerja di Indonesia?” dan tagar #JusticeForAffan, #DemoOjol, #MahasiswaBergerak, hingga #KaburAjaDulu menjadi tanda frustrasi yang berpindah dari telepon seluler ke ruang publik.
Lebih dari sebelumnya, kaum muda hari ini merasa bahwa kita hidup di negeri yang tak lagi menawarkan masa depan. Infrastruktur sosial hancur, komunitas yang berusaha saling menopang dilabeli “anarkis” dan pemberontak, sementara para demonstran yang sebagian besar adalah milenial dan gen Z masih ditahan berbulan-bulan tanpa kepastian hukum. Di saat yang sama, ketimpangan melebar, biaya hidup melambung, dan logika hiperkompetitif mendorong kita untuk menyalahkan diri sendiri ketika gagal bertahan. “Kurang kerja keras,” kata para boomers dan sebagian milenial yang menjadi pejabat dan influencer, seolah moralitas bisa menggantikan struktur ekonomi. Padahal data menunjukkan sebaliknya.
Sejak pandemi, Indonesia tak pernah benar-benar pulih. Hasil penelitian Celios mencatat bahwa penurunan upah riil membuat pekerja Indonesia rata-rata hidup lebih buruk dibanding 10 tahun lalu. Tingkat pengangguran muda mencapai 17,3 persen, hampir empat kali lipat angka nasional. Upah stagnan, sementara harga kebutuhan dasar terus naik. Ketika inflasi rendah, krisis ini tak kasat mata. Tetapi saat biaya hidup melonjak, seluruh lapisan masyarakat merasakannya, terutama pekerja swasta, buruh informal, dan kelompok bergaji rendah yang kini juga kehilangan jaminan sosial.
Survei Randstad Workmonitor menemukan 41 persen milenial dan gen Z menilai pekerjaan mereka tidak sesuai ekspektasi, dan 35 persen mengaku “berjuang untuk hidup” dengan pendapatan yang ada. Proporsi kelas menengah yang merasa “hidup nyaman” anjlok dari 57 juta sebelum pandemi menjadi di bawah 48 juta jiwa hari ini. Di sisi lain proporsi pekerja informal kelas menengah meningkat menjadi 40,64 persen pada 2024, yang menandakan penurunan kualitas pekerjaan. Statistik makro menunjukkan hal yang sama: dua kuartal terakhir memperlihatkan stagnasi pertumbuhan dan penurunan tajam pendapatan rumah tangga tercepat dalam dua tahun terakhir.
Dalam kondisi itu, satu dari lima rumah tangga atau setara 20 persen rumah tangga Indonesia saat ini mengalami tekanan finansial yang memaksa mereka mengambil hutang baru untuk membayar kebutuhan pokok. Proporsi pendapatan untuk hutang meningkat 10,5 persen di April 2025 menjadi 10,8 persen di Mei 2025. Nilai pinjaman online (pinjol) menembus Rp 83 triliun pada Juni 2025, sementara total kredit “paylater” naik 27 persen YoY menjadi Rp 36 triliun. Di antara rumah tangga termiskin, beban utang rata-rata telah naik hingga Rp 50 ribu per bulan.
Kaum muda menjadi kelompok paling terpukul. Proporsi pekerja bergaji di bawah upah minimum melonjak dari 63 persen (2021) menjadi 84 persen (2024) angka yang setara dengan 109 juta jiwa. Setengahnya mengaku rutin melewatkan makan karena tak mampu membeli bahan pangan, dan lebih dari 50 persen tak punya uang sisa untuk ditabung. Di balik narasi “bonus demografi”, mayoritas kaum muda justru hidup dari gaji ke gaji dan sebagian terjebak dalam utang yang tak pernah lunas.
Keretakan ekonomi, keretakan tubuh
Di tengah pendapatan yang menurun, harga tanah dan rumah justru melonjak. Laporan LPEM UI (2024) mencatat ketimpangan kepemilikan properti antara kelas atas dan bawah mencapai 67 persen, sementara harga rumah naik 11 persen sejak 2019. Akibatnya, anak muda kini harus mengalokasikan hingga separuh pendapatan hanya untuk membayar sewa. Sebanyak 38 persen gen Z dan milenial memilih skema rent-to-own, dan sepertiga lainnya bergantung pada bantuan finansial keluarga untuk menutup cicilan atau biaya sewa.
Bahkan ketika survei BPS menyebut 55 persen generasi muda “memiliki rumah sendiri”, angka itu menyesatkan: sebagian besar tinggal di rumah orang tua yang tercatat atas nama keluarga, bukan hasil kepemilikan mandiri. “Milik sendiri” di sini berarti “masih bergantung”. Kepemilikan rumah bagi generasi Z bukan lagi tanda kemapanan, tetapi simbol keterjebakan dalam sistem di mana satu-satunya cara untuk punya tempat tinggal adalah lahir dari keluarga yang sudah mapan.
Di bawah tekanan ekonomi yang makin menekan, krisis berikutnya meledak dalam sunyi: kesehatan mental. Survei Nasional Kesehatan Mental Remaja (I-NAMHS 2022) menemukan bahwa satu dari tiga anak muda di Indonesia mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir, sementara UNICEF (2024) menyebut bunuh diri akibat gangguan mental sebagai salah satu dari lima penyebab kematian utama di kalangan remaja.
Kondisi finansial yang rapuh memperburuk situasi. Lebih dari 90 persen anak muda mengaku krisis biaya hidup berdampak langsung pada kesehatan mental mereka. Layanan publik tak mampu menampung beban ini: tenaga psikolog terbatas, waktu tunggu panjang, dan terapi perilaku kognitif di klinik swasta yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah per sesi dan tidak ditanggung penuh oleh BPJS. Banyak yang akhirnya membayar dari kantong sendiri, atau tak mencari bantuan sama sekali.
Di luar statistik, setiap orang muda kini mengenal seseorang yang diam-diam bergulat dengan depresi atau trauma. Krisis ini bukan sekadar soal klinis, tetapi kegagalan sosial-institusional. Negara menyerahkan pemulihan jiwa pada pasar, seolah kesehatan mental adalah urusan individu yang tak cukup “tangguh”. Padahal bagi jutaan orang muda yang hidup di bawah tekanan utang dan ketidakpastian, rasa putus asa itu bukan pilihan, melainkan akibat sistem yang meniadakan harapan.
Struktur reformasi yang rusak
Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana kita sampai di titik ini?
Jawabannya ada di warisan panjang antara masa Orde Baru dan reformasi. Di bawah keduanya, pembangunan selalu diukur lewat pertumbuhan ekonomi, bukan kesejahteraan sosial. Orde Baru merapuhkan struktur pedesaan dan memusatkan kekayaan di tangan segelintir elite; sedangkan di era reformasi melanjutkan pola itu di bawah wajah baru: demokrasi pasar bebas.
Negara menyerahkan pendidikan, perumahan, hingga kesehatan pada logika privat. Setiap individu didorong untuk “berkompetisi”, “berinovasi”, dan “bertanggung jawab pada diri sendiri”. Dalam bahasa Foucault, kehidupan diubah menjadi enterprise of life—proyek kewirausahaan diri yang tanpa henti. Kita diajarkan bahwa bekerja keras adalah moralitas, siapa pun yang gagal berarti malas, kemiskinan adalah akibat kurangnya usaha, bukan hasil struktur yang timpang.
Influencer di TikTok memuja hustle culture; perusahaan menyanjung lembur sebagai bukti loyalitas. Jika kamu tidak mampu membeli rumah, kamu dianggap boros; jika kamu depresi, kamu disuruh “healing” di kafe atau gunung. Padahal yang kita hadapi bukan sekadar keletihan individu, tapi kegagalan kolektif sistem ekonomi yang menuntut efisiensi tanpa menyediakan jaring pengaman.
Bagi gen Z dan milenial akhir, krisis ini bukan hanya tentang uang tapi tentang makna. Kita tumbuh dalam janji “bonus demografi 2045”: negara yang katanya akan makmur berkat produktivitas generasi muda. Namun di balik slogan itu, kita dijadikan konsumen dalam logika neolib, bukan warga negara dengan hak dan ruang politik. Negara lebih sibuk mengatur angka pertumbuhan daripada mendengarkan warganya yang lapar dan cemas.
Ketika pekerjaan langka dan harga rumah tak terjangkau, kita disuruh “beradaptasi”. Ketika upah tak cukup, kita diminta “berwirausaha”. Ketika stres, kita disarankan “bersyukur”. Semua tanggung jawab dialihkan ke individu, sementara institusi publik terus melemah. Maka tak heran, generasi muda kini mengalami bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis makna tentang rasa bahwa hidup ini tak punya arah di luar kerja, utang, dan persaingan.
Kita menjadi generasi yang paling terdidik, tetapi juga paling cemas; paling terhubung secara digital, tetapi paling kesepian. Jika generasi sebelumnya masih bisa berharap pada kenaikan jabatan, cicilan rumah, dan masa pensiun, generasi kita hidup dengan ketidakpastian permanen. Dan di tengah kehampaan itu, negara hanya hadir sebagai penagih pajak dan promotor investasi asing.
Merebut masa depan
Kaum muda hari ini menghadapi dua krisis sekaligus: krisis ekonomi dan krisis makna. Namun justru di tengah kehampaan itu, sesuatu mulai bergerak perlahan. Gelombang demonstrasi beberapa bulan terakhir bukan sekadar luapan kemarahan spontan, melainkan hasil dari akumulasi kekecewaan generasi yang tumbuh di bawah kegagalan reformasi.
Bagi banyak anak muda, turun ke jalan adalah satu-satunya cara untuk merasa hidup, untuk merebut kembali agensi yang dirampas oleh birokrasi dan pasar. Mereka tidak hanya menolak kebijakan, tetapi juga seluruh sistem yang menjadikan warga negara sekadar angka pertumbuhan. Dengan poster, lagu, dan solidaritas digital, generasi ini sedang belajar kembali bahwa politik bukan sekadar memilih setiap lima tahun, melainkan keberanian untuk menolak ketika hidup menjadi tak tertahankan.
Apa yang disebut “anarkis dan pemberontak” oleh pemerintah sebenarnya adalah upaya anak muda untuk merebut kembali rasa memiliki terhadap masa depan. Ketika negara gagal menyediakan pekerjaan layak, mereka membangun koperasi dan komunitas solidaritas. Ketika ruang publik disempitkan, mereka menciptakan ruang digital untuk bersuara. Dalam ekonomi yang dirancang untuk memisahkan kita, bersatu adalah tindakan paling radikal.
Kita hidup di masa di mana politik dijalankan seperti bisnis, dan bisnis dijalankan seperti perang. Tapi di antara reruntuhan itu, generasi muda masih memegang satu hal yang belum bisa dijual: solidaritas. Dan mungkin, dari sanalah harapan bisa tumbuh kembali, bukan dari janji bonus demografi, tapi dari kesadaran bahwa masa depan tidak akan datang dari atas, melainkan dari tangan-tangan yang masih mau bergandengan.
