Setiap 28 Oktober, bangsa ini kembali menggaungkan Sumpah Pemuda. Tiga kalimat sederhana yang menyatukan tekad para pemuda 1928 untuk membangun Indonesia yang satu: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Di balik riuhnya peringatan itu, ada satu kisah yang sering tenggelam di ruang sunyi sejarah, yakni peran perempuan muda dalam menyalakan bara kebangsaan.
Tanpa perempuan, Sumpah Pemuda bukanlah kisah yang utuh. Di balik rapat-rapat pergerakan, ada tangan perempuan yang menjahit bendera, menulis pamflet, membuka ruang belajar, dan menyembunyikan para pejuang. Nama-nama seperti Maria Walanda Maramis, Rohana Kudus, dan Siti Walidah mungkin tidak disebut dalam teks ikrar Sumpah Pemuda, tetapi mereka menyemai semangat yang sama bahwa kemerdekaan bukan hanya soal politik, tetapi juga soal keberanian menolak diam.
Emansipasi dan kepemimpinan publik
Hampir seabad setelah 1928, perempuan Indonesia kini berdiri di banyak panggung. Dari parlemen hingga perusahaan teknologi, dari ruang kelas hingga desa-desa yang berjuang menghadapi perubahan iklim. Perjalanan menuju panggung kepemimpinan publik ini bukanlah jalan mulus.
Data Global Gender Gap Report 2024 menempatkan Indonesia di posisi yang belum ideal dalam kesetaraan gender, terutama dalam dimensi partisipasi politik dan kepemimpinan ekonomi. Hanya sekitar 22 persen kursi parlemen nasional diisi oleh perempuan, dan lebih sedikit lagi yang menduduki posisi strategis di pemerintahan daerah. Dalam dunia kerja, kesenjangan upah dan beban ganda masih menjadi bayangan panjang yang membatasi langkah banyak perempuan.
Generasi muda perempuan hari ini tidak lagi hanya menuntut ruang, namun mereka juga menciptakannya. Kita bisa melihatnya pada figur-figur seperti Najwa Shihab yang membangun ruang publik independen melalui Narasi, atau figur kepala daerah perempuan muda seperti Sherly Tjoanda yang dikenal dengan gaya kepemimpinan lapangannya. Di akar rumput, banyak komunitas perempuan muda memimpin gerakan sosial, dari petani perempuan di Kendeng yang melawan tambang, hingga aktivis lingkungan di Kalimantan yang memperjuangkan hutan dan keadilan iklim. Kepemimpinan perempuan saat ini bukan semata-mata soal representasi, melainkan redefinisi terhadap cara memimpin: lebih kolaboratif, empatik, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Sumpah baru di era digital
Sumpah Pemuda 1928 menyatukan pemuda lewat bahasa. Sumpah Pemuda abad ke-21 menyatukan mereka lewat teknologi. Media sosial, ruang digital, dan komunitas daring menjadi medan baru bagi perempuan muda untuk bersuara. Di balik kebebasan itu, juga hadir ancaman baru. Komnas Perempuan mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam lima tahun terakhir. Perempuan muda, terutama aktivis dan jurnalis, kerap menjadi target serangan digital, mulai dari body shaming, penyebaran data pribadi, hingga ancaman seksual.
Dalam konteks ini, memperingati Sumpah Pemuda berarti memperjuangkan “kemerdekaan digital” bagi perempuan. Kemerdekaan untuk bersuara tanpa takut diintimidasi. Kemerdekaan untuk berpartisipasi tanpa harus menyesuaikan diri dengan standar patriarkal dunia maya. Gerakan seperti SAFEnet dan Perempuan Berkisah menunjukkan bahwa solidaritas perempuan digital bisa menjadi kekuatan baru. Mereka mengajarkan bahwa nasionalisme hari ini juga berarti melindungi warga negara, termasuk di dunia virtual.
Dari simbol ke substansi
Masih sering kita dengar perempuan dipuji sebagai “tiang negara” atau “ibu bangsa”. Pujian ini jika tidak disertai perubahan struktur hanyalah retorika kosong. Banyak perempuan muda hari ini menolak sekadar menjadi simbol moral bangsa. Mereka menuntut ruang setara dalam pengambilan keputusan, dalam politik anggaran, dan dalam kebijakan publik.
Di banyak daerah, perempuan berperan besar dalam pengelolaan Dana Desa, tetapi masih sedikit yang dilibatkan dalam perencanaan. Padahal, pengalaman perempuan sering kali membawa perspektif keberlanjutan dan keadilan sosial yang lebih kuat. Kita harus mengubah arah diskursus yakni dari “mengapresiasi perempuan” menjadi “mempercayakan kepemimpinan kepada perempuan.” Karena bangsa yang setara bukan dibangun dari sanjungan, melainkan dari kesempatan yang sama untuk memimpin dan menentukan arah.
Nasionalisme inklusif
Sumpah Pemuda adalah pernyataan politik yang radikal pada zamannya, yakni menyatukan yang berbeda menjadi satu. Semangat itu seharusnya tetap radikal hari ini dengan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk berbasis gender, orientasi seksual, dan latar sosial.
Bagi perempuan muda, nasionalisme bukan lagi sekadar soal mencintai Tanah Air, melainkan memperjuangkan agar setiap orang di bangsa ini memiliki hak dan suara yang sama. Nasionalisme yang hidup di abad ke-21 adalah nasionalisme yang inklusif, yang mengakui perbedaan sebagai sumber kekuatan. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan bukan ancaman terhadap tatanan, tetapi perluasan makna persatuan. Ia mengembalikan politik kepada maknanya yang paling dasar yakni mengurus kehidupan bersama, dengan kasih dan keberanian.
Ruang sunyi dan panggung bangsa
Perempuan Indonesia telah terlalu lama diminta untuk bersuara lembut, berjalan pelan, dan bekerja di balik layar. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa setiap kali perempuan bergerak, bangsa ikut berubah. Dari Kartini yang menulis di tengah sunyi, ke aktivis muda yang memimpin kampanye perubahan iklim, perjalanan perempuan adalah perjalanan bangsa menuju kedewasaan.
Di peringatan Sumpah Pemuda kali ini, barangkali kita perlu mengucap satu ikrar baru, bukan hanya “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa,” tetapi juga: “Satu tekad, laki-laki dan perempuan, untuk memimpin Indonesia secara setara dan berkeadilan.” Perempuan Indonesia sudah terlalu lama bersiap dan saatnya mereka tampil di panggung bangsa. Bukan sebagai pengiring, tetapi penentu arah kemajuan Indonesia.
