Hujan ekstrem hingga lebih dari 400 milimeter per hari, yang dipicu oleh siklon senyar, memicu banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 753 orang meninggal, 650 orang hilang, 2.600 orang luka-luka, dan lebih dari 576 ribu orang mengungsi. Secara keseluruhan, 3,3 juta jiwa terdampak di 50 kabupaten. Angka ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah wajah-wajah yang kehilangan rumah, tanah, dan masa depan.
Namun, ketika hujan mulai reda dan banjir mulai surut, masalah lain muncul: kelangkaan bahan makanan, energi, dan kebutuhan pokok lainnya. Hampir semua kota/kabupaten yang terdampak banjir dan longsor mengalami kelangkaan sembako dan energi. Bahkan beberapa daerah masih sulit diakses karena jalan yang terputus. Kelaparan dan penyakit mengancam warga di tempat pengungsian maupun daerah-daerah yang terisolir.
Di tengah duka yang belum sembuh, dan bekas banjir yang belum menghilang, elite politik dari Jakarta sibuk membuat sinetron politik di lokasi bencana. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, tertangkap kamera menggotong sekarung kecil beras ke lokasi banjir di Padang, diikuti adegan memegang sekop dan membersihkan lantai dengan pel, sementara rombongannya merekam seperti sutradara film murahan.
Video itu menyebar seperti api di jerami. Tapi bukan kekaguman yang datang—malah hujatan netizen membanjiri: “Konten pencitraan norak!” atau “Dalang bencana sok jadi pahlawan.” Ironis, saat menjabat Menteri Kehutanan pada 2009-2014, Zulkifli Hasan mengobral izin pemanfaatan hutan, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan lebih dari 1,3 juta hektare. Selain itu, pada 2012, ia juga telah memberikan izin pinjam pakai tambang di kawasan hutan sebesar 900.000 hektare. Jadi, ada andil Zulkifli Hasan atas bencana di Sumatera.
Zulkifli bukan satu-satunya yang jadi sorotan. Elite lain datang dengan helikopter mewah, berpose heroik di antara lumpur, lalu pergi meninggalkan janji hampa, sementara korban masih bergulat dengan duka, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan pekerjaan. Ada yang berjanji menyikat maling, sembari memelihara maling di sekitarnya.
Sebetulnya, tidak ada yang namanya “bencana alam” murni, karena bencana bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan dan semata-mata oleh faktor alam. Sebaliknya, bencana adalah hasil dari interaksi antara fenomena alam dengan faktor-faktor manusia yang membuat masyarakat rentan. UNDRR menekankan bahwa dengan menyebut sesuatu sebagai “bencana alam”, kita cenderung melepaskan tanggung jawab manusia, seolah-olah itu takdir yang tak bisa diubah. Padahal, bencana bisa dicegah atau dimitigasi melalui keputusan yang bijak, seperti perencanaan kota yang resilient, investasi infrastruktur, sistem early-system, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
UNDRR merumuskan bencana dengan formula sederhana. Disaster = hazard + exposure + vulnerability. Ini berarti bencana hanya terjadi ketika sebuah bahaya (hazard) bertemu dengan paparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) yang diciptakan oleh manusia.
Di Sumatera, exposure tinggi karena banyak penduduk dan aset/infrastruktur yang berada di zona rawan. Misalnya, urbanisasi tidak terencana telah mendorong pembangunan di daerah aliran sungai (DAS) dan lereng bukit yang rentan longsor. Pakar dari ITB menyoroti bahwa perubahan tutupan lahan—seperti konversi hutan menjadi perkebunan atau tambang—telah meningkatkan paparan ini. Ribuan rumah, jalan, dan infrastruktur vital seperti jembatan berada tepat di jalur banjir, sehingga ketika hujan datang, dampaknya langsung meluas.
Dalam aspek kerentanan (vulnerability), inilah akar masalah utama di Sumatera, yang membuat hazard menjadi disaster mematikan. Deforestasi masif—hilangnya hutan yang berfungsi sebagai penahan air dan pencegah longsor—adalah faktor kunci, akibat kebijakan eksploitasi hutan untuk industri sawit, bisnis Hutan Tanaman Industri (HTI), illegal loging, dan tambang.
Pakar UGM menambahkan bahwa kerusakan hutan memperburuk kerentanan, ditambah kemiskinan yang membuat warga tak mampu membangun rumah tahan bencana atau mengakses peringatan dini. Tata kelola buruk, seperti kurangnya penegakan kode bangunan atau investasi infrastruktur resilient, semakin memperbesar vulnerability.
Situasi diperburuk oleh kelalaian pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merespons informasi bencana. BMKG telah mengeluarkan early warning tentang siklon tropis Senyar delapan hari sebelum bencana menerjang, memprediksi curah hujan ekstrem dan potensi longsor yang mengancam. “Siklon itu sudah bisa diprediksi delapan hari sebelumnya,” kata Kepala BMKG Teuku dalam rapat DPR.
Tapi mitigasi lamban seperti birokrasi yang tertidur. Tidak ada sistem peringatan dini, tidak ada evakuasi warga di daerah pinggiran sungai atau pun daerah lembah yang dikelilingi bukit, tidak ada jalur evakuasi, dan tidak ada pembangunan tempat pengungsian.
Akibatnya, meskipun siklon tropis sesar menyasar banyak negara Asia Tenggara hingga Sri Lanka, tetapi Indonesia dan Sri Lanka menjadi daerah dengan korban terbanyak. Ada faktor kebijakan politik yang membuat exposure dan vulnerability di Sumatera lebih tinggi.
Di balik tragedi ini, ekstraktivisme menjadi inti kebijakan ekonomi yang rakus. Pemerintah mendorong industri ekstraktif—tambang, sawit—yang dikuasai pejabat dan kroninya. Banyak elite Indonesia, dari presiden, menteri kabinet, hingga anggota DPR adalah pemain bisnis ekstraktif.
Di Sumatera, laju deforestasi mengerikan: 1,4 juta hektare hutan lenyap sejak 2016, dengan 72.938 hektare di ekosistem Batang Toru saja, meninggalkan tanah gundul yang longsor seperti jeritan hutan. Greenpeace menyalahkan 631 perusahaan yang merusak DAS, membuat banjir tak terelakkan, sementara pemulihan ekosistem bisa butuh puluhan tahun. Hutan Sumatera, dulu benteng hijau, kini menjadi luka menganga karena izin-izin yang dikeluarkan elite di Jakarta untuk kepentingan pebisnis ekstraktif.
Akhirnya, kebusukan elite terkuak: mereka arsitek bencana, tapi berlagak pahlawan. Mereka menandatangani izin tambang, melepas kawasan hutan, serta membiarkan tata ruang hancur. Lalu datang dengan kamera, menyalurkan bantuan simbolik, seolah-olah pahlawan. Padahal, mereka adalah dalang. Sekali lagi: mereka, para elite politik di Jakarta adalah dalang bencana di Sumatera.
