Di era demokrasi digital ini, debat politik seharusnya menjadi panggung adu gagasan yang kaya data dan mencerdaskan. Sayangnya, di Indonesia, debat sering merosot menjadi arena adu suara, jerit-jeritan, dan urat leher yang menonjol. Tak ubahnya deru knalpot yang bersahutan dengan raungan mesin truk tua di jalanan.
Hampir di berbagai forum, entah di ruang formal seperti sidang DPR, debat-debat politik di layar kaca, maupun debat di media sosial, substansi sering hilang digantikan sensasi. Media televisi kerap mengundang narasumber kontroversial demi “ragebait”, yakni konten yang sengaja memicu amarah demi mendongkrak rating. Hasilnya? Diskusi politik miskin ide, penuh ad hominem, dan tak membantu publik untuk memahami isu krusial seperti korupsi, ekonomi, atau isu lingkungan.
Fenomena ini bukan kebetulan. Media massa, khususnya TV dan sosial media, punya peran besar. Mereka tampak memprioritaskan kontroversi untuk engagement. Di Indonesia, rating debat politik tinggi, tapi kualitasnya rendah. Berdasarkan data BPS dan survei media, 70 persen pemirsa debat capres 2024 menilai diskusi “kurang mendalam,” lebih mirip hiburan daripada edukasi. Ini mirip “echo chamber” di media sosial, di mana opini ngawur menyebar cepat, tapi debat substantif justru tenggelam.
Ada beberapa penyebab kemerosotan ini. Pertama, Setelah Orde Baru memberangus politik gagasan dan memunculkan keragaman ideologi lewat depolitisasi dan pemaksaan azas tunggal Pancasila, politik gagasan belum pernah benar-benar bangkit dari kuburnya.
Pasca reformasi, ketika bunga-bunga pemikiran mulai bermekaran, penyederhanaan parpol dan pasang oritensi catch-all party (partai merangkul semua). Akhirnya, bunga-bunga yang mulai bermekaran itu begitu cepat layu sebelum berkembang.
Kedua, polarisasi politik yang dibakar oleh fanatisme. Sepanjang sejarah politik dunia, fanatisme selalu hadir. Namun, apa yang terburuk dari fanatisme belakangan ini, terutama di Indonesia, adalah pemujaan berbasis tokoh. Dan kejinya politik kultus individu (cult of personality), mematikan fungsi nalar.
Polarisasi yang cukup tajam, yang dibakar oleh fanatisme, hanya menghadirkan debat kusir. Tidak ada argumentasi dan elaborasi. Yang ada adalah adu keras suara, pamer gestur angkuh, dan perlombaan memamerkan kesalahan berpikir (logical fallacy).
Polarisasi membuat orang-orang fanatik terjebak dalam confirmation bias, di mana mereka hanya menerima argumen yang sesuai dengan keyakinan awalnya dan mengabaikan fakta objektif.
Ketiga, peran televisi dalam menyajikan debat politik dengan menghadirkan narasumber yang kontroversial dan tak relevan dengan isu yang diusung. Seringkali media televisi menghadirkan nara sumber yang populer karena berisik, bukan karena punya pengetahuan atau relevansi dengan isu.
Belakangan, media kerap menghadirkan pengacara kontroversial, yang juga partisan politik elite, dengan pengetahuan hukum yang cetek dan tak punya kemampuan bernalar. Sementara debat adalah adu ketajaman nalar dan seni persuasi, para pengacara badut ini memamerkan lengkingan suara keras dan keangkuhan.
Mungkin kita bertanya, mengapa mereka terus dipajang di panggung oleh televisi, meskipun otaknya kopong? Ini karena televisi bukan lagi berorientasi untuk menghadirkan pencerahan atau mencerdaskan publik, tapi mengejar rating. Mereka membutuhkan sensasi, drama panas, dan kalau perlu adegan cakar-cakaran, demi rating dan profit.
Harus diingat, acara televisi merupakan bagian dari industri media yang sifatnya komersial. Di Indonesia, kepemilikan media, khususnya televisi, sangat terkonsentrasi di tangan segelintir elite kaya. Sialnya lagi, segelintir pemilik stasiun televisi itu juga politisi.
Keempat, media sosial dan buzzer politik memperkeruh debat politik. Media sosial seperti X, Instagram, atau TikTok jadi arena debat politik 24/7, tapi perannya malah mendegradasi debat jadi sangat receh lewat algoritma yang memprioritaskan konten emosional, lucu, dan viral. Algoritma ini menciptakan “echo chambers”: pengguna hanya mau melihat opini serupa, sehingga mengubah debat menjadi tribalisme daripada dialog rasional.
Kehadiran pendengun bayaran (buzzer) tak hanya memperkeruh debat politik, tetapi merusaknya. Mereka membanjiri media sosial dengan tagar, memanipulasi percakapan, menyerang lawan dengan ad-hominem, melakukan doxing, melakukan distraksi dan pengalihan isu (flooding), dan menyebarkan hoaks. Akibatnya, debat publik berubah menjadi palagan ujaran kebencian, disinformasi, cyberbullying, dan ulasan palsu (fake reviews).
Hasilnya, debat politik Indonesia turun mutu, memicu polarisasi, dan demokrasi rapuh. Itulah yang terjadi dengan Indonesia kita hari ini. Kita masih merayakan demokrasi, masih menikmati kebebasan berpendapat, tetapi dalam kondisi yang compang-camping.
Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Filsuf Harvard, Michael Sandel, punya usulan: menghidupkan kembali seni berargumen demokratis. Bahwa demokrasi hanya mungkin berdiri kokoh jika ditopang oleh warga negara yang cakap berargumentasi secara demokratis untuk kepentingan bersama.
Pemikirannya beririsan dengan etika republikanisme. Bahwa esensi debat politik bukanlah soal menang dan kalah, tetapi mencari kebaikan bersama. Ia menyarankan debat harus dituntun oleh filsafat moral dan etika kewargaan.
Seni berargumentasi yang demokratis harus dihidupkan mulai dari ruang-ruang kecil, seperti kampus hingga komunitas, yang membahas isu-isu bersama. Ia mencontohkan pengalamannya menggelar ”Kuliah Keadilan” di Harvard, dengan mengadopsi gaya Sokrates (Socratic method), dengan melibatkan mahasiswa dan umum. Kuliah pertama ”Kuliah Keadilan”, yang diunggah di YouTube Harvard, ditonton oleh lebih 40 juta kali.
Parpol punya tanggung jawab terbesar dalam menghidupkan kembali debat politik yang bermutu, mulai dari menghidupkan politik gagasan di dalam partai, memaksimalkan kaderisasi yang reguler dan berjenjang, menghidupkan kursus-kursus politik, hingga seleksi kandidat untuk jabatan publik secara ketat.
Selain itu, media massa perlu mereformasi diri. Televisi harus mengubah format debat menjadi lebih substantif, dengan moderator yang kompeten, menguasai masalah, dan punya keterkaitan dengan isu yang dibahas. Media sosial bisa dimanfaatkan untuk forum diskusi terstruktur, dengan algoritma yang mendorong paparan pandangan berlawanan. Pendidikan literasi media di sekolah juga krusial, agar generasi muda bisa membedakan fakta dari hoaks.
Segala cara harus ditempuh untuk membuat debat politik tak lagi receh, tapi jadi alat pembangun demokrasi yang sehat dan melahirkan pejabat publik yang mumpuni. Hanya dengan demikian, kita bisa merajut kebhinekaan dan maju bersama.
