Penolakan pengunduran diri yang berujung pada pencopotan menteri di Kabinet Merah Putih menjadi pola khas dalam kepemimpinan Prabowo Subianto. Langkah ini bukan sekadar menjaga stabilitas kabinet, tetapi juga menjadi cara membangun citra kontrol penuh sekaligus menegaskan dominasi politik sebagai presiden.
Pola “mundur ditolak, dicopot kemudian”, bukan sekadar kebetulan. Ini merupakan strategi komunikasi politik yang penuh simbol. Kasus Sri Mulyani dan Hasan Nasbi menunjukkan bagaimana otoritas presiden digunakan untuk membangun citra kekuatan, kontrol, dan stabilitas. Pesan psikologis yang ingin disampaikan pun jelas: keputusan akhir ada di tangan presiden, bukan menteri, apalagi opini publik.
Dilansir Tempo, 6 September 2025, Sri Mulyani sempat ingin mengundurkan diri setelah rumahnya di Bintaro dijarah massa akhir Agustus 2025. Peristiwa itu tidak hanya mengguncang rasa aman seorang pejabat negara, tetapi juga menimbulkan kecemasan publik. Jika seorang Menteri Keuangan saja tidak terlindungi, bagaimana dengan warga biasa? Bagi Sri Mulyani, apa yang dialaminya adalah puncak dari tekanan politik dan psikologis yang ia alami sejak awal menjabat di era Prabowo. Isu perbedaan pandangan mengenai arah kebijakan fiskal lama mencuat di permukaan. Penjarahan rumah membuat Sri Mulyani merasa tak lagi memiliki ruang aman untuk bekerja. Karena itu, ia memilih jalur pengunduran diri.
Namun, Prabowo dikabarkan menolak permintaan tersebut. Alasannya bukan sekadar teknis. Sri Mulyani adalah figur berpengaruh dengan reputasi internasional, dan penerimaan pengunduran dirinya bisa dipersepsikan sebagai kegagalan pemerintah menjaga stabilitas, baik politik maupun ekonomi. Jika publik melihat bahwa seorang menteri sekaliber Sri Mulyani pergi karena ancaman keamanan, maka narasi rapuhnya negara akan semakin menguat. Dengan menolak pengunduran diri tersebut, Prabowo ingin menunjukkan bahwa kabinet tetap solid, dan ancaman terhadap pejabat negara tidak akan menggoyahkan pemerintahan. Ketika akhirnya Sri Mulyani dicopot beberapa minggu kemudian, pesan yang dikirim telah berubah: kepergiannya bukan lantaran tekanan dari luar, melainkan karena keputusan presiden. Publik diarahkan untuk melihat bahwa otoritas akhir tetap berada di tangan kepala negara, bukan karena ancaman, tekanan atau permintaan.
Berbeda dengan Sri Mulyani, kasus Hasan Nasbi memiliki konteks politik yang lebih subtil sekaligus kontroversial. April 2025, Hasan mengajukan pengunduran diri. Alasan resminya tidak pernah disampaikan secara gamblang, tetapi sejumlah polemik yang melibatkan dirinya memberi gambaran mengapa ia merasa posisinya tidak lagi nyaman.
Sebelum pengunduran dirinya, Hasan menuai sorotan ketika menyebut para pengkritik revisi UU TNI sebagai penyebar hoaks. Kritik masyarakat sipil terhadap RUU TNI kala itu sangat keras, karena dianggap berpotensi mengembalikan dwifungsi militer. Alih-alih menjawab dengan argumen substantif, Hasan lewat akun media sosialnya menyindir para intelektual dan aktivis agar meminta maaf karena dianggap menyebarkan provokasi. Cuitan itu kemudian dihapus, tetapi jejak digitalnya telanjur menyulut polemik.
Kontroversi lain muncul saat jurnalis Tempo mendapat teror berupa kiriman kepala babi dan ancaman lainnya. Alih-alih menunjukkan empati dan kecaman, Hasan justru menanggapinya dengan santai—bahkan menyarankan kepala babi itu dimasak, dengan dalih bahwa salah satu jurnalis Tempo menanggapinya dengan bercanda di media sosial. Pernyataan tersebut kontan menuai kritik keras. Ketua Dewan Pers kala itu, Ninik Rahayu, menilai selain tidak sensitif, ucapan Hasan juga menyakiti prinsip kemanusiaan dan melemahkan solidaritas terhadap kebebasan pers. Mantan juru bicara presiden seperti Johan Budi dan Dino Patti Djalal juga mengingatkan bahwa seorang juru bicara presiden tidak bisa berbicara sembarangan, karena setiap kata akan dianggap sebagai suara resmi pemerintah.
Rangkaian polemik itu membuat Hasan kian terpojok. Pada 21 April 2025, ia pun mengumumkan pengunduran dirinya melalui pesan video yang diunggah di Instagram Total Politik. Surat resmi sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara. Namun, Prabowo menolak. Meski dinilai kontroversial, menolak pengunduran diri bisa dibaca sebagai cara untuk menjaga citra kontrol penuh. Jika pengunduran diri Hasan diterima begitu saja, publik bisa membaca situasi ada retakan dalam tim komunikasi pemerintah. Dengan menolaknya, Prabowo menunjukkan bahkan seorang Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang menuai polemik pun tidak bisa pergi atas kemauannya sendiri.
Ketika akhirnya Hasan dicopot dan digantikan oleh Angga Raka Prabowo, pesan simbolik kembali ditegaskan: loyalitas dan kesesuaian visi dengan presiden adalah hal mutlak, lebih dari sekadar kapasitas atau kredibilitas personal.
Penolakan pengunduran diri jelas bukan tindakan administratif biasa, melainkan strategi komunikasi politik. Seperti ditegaskan James E. Grunig, “Public relations is the management of communication between an organization and its publics.” Komunikasi politik bukan hanya menyampaikan pesan, melainkan juga mengelola legitimasi, persepsi, dan simbol kekuasaan. Dalam konteks kabinet Prabowo, publik adalah audiens utama yang harus diyakinkan bahwa pemerintah tetap solid, tak terguncang oleh ancaman, krisis, atau kontroversi individu.
Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, pola ini lebih dekat dengan gaya otoritatif seperti yang dilakukan Vladimir Putin di Rusia. Penolakan mundur pejabat kerap dipakai untuk menunjukkan kendali penuh, dan penggantian baru dilakukan setelah situasi memungkinkan. Sebaliknya, di Inggris yang menganut tradisi parlementer, pengunduran diri menteri hampir selalu langsung diterima sebagai bentuk akuntabilitas, meski sering membuat kabinet terlihat rapuh. Sementara di Singapura pada era awal kepemimpinan Lee Kuan Yew, strategi menolak pengunduran diri pejabat juga pernah dipakai demi menjaga kesan pemerintahan muda yang kokoh. Dari perbandingan ini terlihat bahwa Prabowo lebih memilih tradisi politik yang menekankan kontrol personal dan kekuatan simbolik ketimbang fleksibilitas ala demokrasi liberal.
Pesan yang diterima publik akhirnya seragam: kepemimpinan stabil, penuh kendali, dan otoritas mutlak berada di tangan presiden. Kabinet bisa diisi individu berpengalaman, tetapi keputusan akhir bukan milik mereka. Dalam politik modern, persepsi sering lebih menentukan daripada fakta. Dan, tampaknya Prabowo paham betul cara mengelolanya.
