Akhir Januari 1933, Hitler resmi ditunjuk sebagai kanselir Jerman. Di atas puing-puing demokrasi Republik Weimar yang rapuh, Hitler mulai menata kekuasaannya, membangun kediktatoran fasistik.
Hitler punya kebiasaan menciptakan lembaga-lembaga baru. Alih-alih membereskan birokrasi lama yang bermasalah, ia malah menciptakan berlapis-lapis lembaga baru dengan fungsi yang hampir sama. Para ahli menyebut tabiat buruk ini sebagai “polikrasi” (polycracy)
Dalam hitungan beberapa bulan setelah berkuasa, Hitler memulai sebuah gerakan yang disebut Gleichschaltung (penyelarasan). Serikat buruh yang beraneka ragam dibubarkan, lalu dipaksakan serikat buruh tunggal bernama Deutsche Arbeitsfront. Melalui Enabling Act, partai politik dibubarkan. Negara hanya mengakui satu parpol: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).
Namun, perombakan birokrasi ala Hitler bukan untuk menyembuhkan penyakit birokrasi. Lembaga dan birokrasi yang bermasalah tetap dipertahankan, tetapi dibuatkan lapisan baru di atasnya.
Misalnya, kala itu Jerman sudah punya Auswärtiges Amt (Kementerian Luar Negeri) yang pucuk pimpinannya dijabat oleh diplomat karier. Karena dianggap lamban, Hitler menciptakan Dienststelle Ribbentrop (Biro Ribbentrop) untuk mem-bypass urusan luar negeri. Agar mudah dikontrol, Hitler menempatkan seorang loyalisnya, Joachim von Ribbentrop, untuk memimpin lembaga itu.
Faktanya, Ribbentrop tak punya latar belakang sebagai diplomat. Dia juga bukan akademisi yang berkaitan dengan pengetahuan diplomasi dan hubungan internasional. Sebelum terjun ke politik, Ribbentrop adalah pengusaha minuman anggur.
Contoh lainnya, saat itu Jerman sudah punya Kementerian Ekonomi. Jabatan itu dipegang oleh Hjalmar Schacht, seorang bankir profesional. Namun, Hitler tak puas. Ia kemudian membentuk Vierjahresplan (otoritas rencana empat tahun). Hitler lalu menunjuk seorang pahlawan Perang Dunia II yang jadi loyalisnya, Hermann Göring, untuk memimpin lembaga itu. Lagi-lagi, Göring tak punya latar sebagai seorang ekonom.
Di bidang pendidikan, kekacauan birokratis juga tak terhindarkan. Meskipun Jerman sudah punya Kementerian Pendidikan, tetapi Hitler memberi wewenang kepada Hitlerjugend (Pemuda Hitler) untuk menggembleng para pelajar dengan latihan militer, baris-berbaris, pawai, dan lain-lain. Dalihnya, penggemblengan itu akan meningkatkan patriotisme dan cinta tanah air. Kenyataannya, pendekatan militeristik itu hanya untuk menanamkan kepatuhan dan loyalitas buta.
Di militer, kekacauan tak terelakkan. Angkatan Darat Jerman (Wehrmacht) memiliki struktur komando profesional sendiri. Namun, Hitler memberi restu kepada Heinrich Himmler untuk mengubah Schutzstaffel (SS) dari pasukan pengawal Hitler menjadi pasukan resmi negara yang setara militer resmi.
Hitler sengaja menghindari struktur hierarkis yang resmi. Ia adalah tipe pejabat yang buruk dan malas. Hitler membenci rutinitas kantor, jarang membaca berkas dokumen, menghindari rapat-rapat serius, tak menyukai diskusi dan perdebatan, dan enggan mengambil keputusan administratif yang detail. Ia suka mengumbar pidato berapi-api dan bersambut tepuk tangan meriah.
Namun, menurut sejarawan Dietrich Bracher, Hitler sengaja menciptakan berlapis-lapis birokrasi yang tumpang tindih, agar bawahannya bersaing dan berlomba-lomba mencari muka di hadapannya. Tidak ada pejabat atau petinggi militer yang relatif kuat. Dan jika terjadi perselisihan, Hitler jadi juru selamat.
Selain kebiasaan menciptakan berlapis-lapis birokrasi, Hitler juga doyan menempatkan orang-orang terdekat atau loyalis di jabatan penting. Tidak perlu kompetensi dan pengalaman. Bagi Hitler, kepatuhan tanpa batas (kadavergehorsam) jauh lebih berharga ketimbang kecerdasan, keahlian, atau pengalaman.
Kita mulai dari Max Amann. Prajurit berpangkat sersan itu bertempur dalam parit yang sama dengan Hitler saat Perang Dunia I. Usai perang, Amann mundur dari militer, lalu bergabung dengan partainya Hitler. Meski tanpa pengalaman jurnalistik, bahkan tak bisa menulis artikel dan tak suka membaca, dia diberi jabatan sebagai Direktur Penerbitan Eher Verlag dan Presiden Kamar Pers Reich. Saat menjabat, dia mengusulkan produksi massal buku Hitler, Mein Kampf.
Ada lagi Heinrich Himmler. Mantan peternak ayam ini dipercaya Hitler untuk memimpin pasukan pengawal Hitler, Schutzstaffel (SS). Ketika Hitler berkuasa, SS bertransformasi dari pasukan pengawal dan penjaga rapat-rapat partai menjadi kekuatan militer tersendiri dengan peran yang luas.
Tokoh lainnya adalah Christian Weber. Mantan tukang pukul (bouncer) kedai bir di München ini ditunjuk Hitler sebagai Presiden Dewan Kota München (Stadtrat). Saat menjadi Presiden Dewan Kota, Weber memperkaya diri sendiri. Selain menjarah harta orang-orang Yahudi, dia juga suka memeras pengusaha dan punya bisnis pacuan kuda.
Ada satu nama lagi yang tidak boleh dilupakan, Martin Bormann. Mantan paramiliter (Freikorps) ini disukai Hitler karena dianggap piawai mengurusi keuangan. Pada 1943, atas loyalitasnya, Hitler menunjuk Bormann sebagai Sekretaris Pribadi Führer.
Dengan jabatan itu, Bormann punya kendali mutlak atas semua jadwal, tamu, surat, dan informasi yang masuk ke meja Hitler. Dia yang menyaring informasi mana yang boleh dan tidak boleh sampai ke telinga Hitler. Dia juga yang mengatur pejabat atau petinggi militer yang boleh bertemu Hitler.
Banyak pejabat tinggi, termasuk Albert Speer, Hermann Göring, dan bahkan Heinrich Himmler, harus melewati Bormann terlebih dahulu sebelum bertemu Hitler. Akibatnya, Hitler terisoliasi dari informasi-informasi penting, termasuk kondisi lapangan perang. Ini berdampak pada keputusan-keputusan buruk yang diambil Hitler menjelang kekalahannya.
Kebiasaan Hitler menciptakan lembaga yang berlapis-lapis dan penunjukan loyalis untuk jabatan-jabatan kunci memang menciptakan stabilitas politik jangka pendek. Namun, ketika berhadap-hadapan dengan situasi perang, tumpang-tindih wewenang, persaingan antar elite/pejabat, dan sirkulasi informasi yang tak sehat justru menyebabkan pemborosan sumber daya, kelambanan respons atas perubahan situasi, dan mempercepat kekalahan.
