Jakarta kembali terperangkap di bawah genangan air. Seperti ritual tahunan yang tak kunjung usai, banjir melanda ibu kota pada awal 2026, tepatnya sejak Kamis, 22 Januari 2026.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, hingga 23 Januari pukul pukul 15.00 WIB, sebanyak 140 rukun tetangga (RT) dan 16 ruas jalan masih tergenang. Di Jakarta Barat, ketinggian air berkisar 15 hingga 120 cm, tertinggi dibanding wilayah lainnya.
Banjir ini bukan sekadar musibah musiman, melainkan cerminan kegagalan sistemik yang telah menjangkiti kota ini selama puluhan tahun. Curah hujan ekstrem yang mengguyur sepanjang hari menyebabkan luapan sungai, kelumpuhan lalu lintas, dan genangan hingga 100 cm, memaksa 387 warga mengungsi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti cuaca ekstrem sebagai penyebab utama banjir ini. Selain itu, ia juga menyinggung kebiasaan membuang sampah sembarangan dan pembangunan di atas bantaran sungai
Pertanyaan pun muncul: kapan Jakarta benar-benar bebas banjir?
Penyebab utama
Penyebab utama banjir Jakarta bukanlah rahasia lagi, yakni perpaduan antara alam dan ulah manusia. Pertama, curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim.
Menurut peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yus Budiono, hujan intensitas tinggi meningkatkan debit air sungai seperti Ciliwung dan Krukut, yang kapasitasnya terbatas. Atmosfer yang lebih hangat menyimpan uap air lebih banyak, menyebabkan hujan deras dalam waktu singkat.
Kedua, penurunan muka tanah (land subsidence) menjadi faktor dominan, berkontribusi hingga 145 persen terhadap risiko banjir di Jabodetabek.
Eksploitasi air tanah berlebih membuat tanah amblas hingga 10-15 cm per tahun di beberapa area, memperburuk genangan pesisir seperti banjir rob.
Ketiga, perubahan tata guna lahan yang tak terkendali. Urbanisasi masif dan pembangunan yang menghimpit tata ruang sehingga mengurangi lahan resapan air. Untuk diketahui, dari ribuan situ alami di Jabodetabek, kini hanya tersisa sekitar 200 saja.
Pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan penyempitan aliran, seperti di Kali Cakung Lama, juga menjadi bottleneck utama.
Drainase kota yang tersumbat sampah dan infrastruktur usang memperparah situasi. Pembangunan kawasan permukiman baru sering kali tidak diiringi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga limpasan air hujan tidak dapat tertampung dengan baik.
Secara geografis, Jakarta sebagai dataran rendah di antara hulu sungai dan pesisir membuatnya rentan terhadap banjir hujan lokal (torrential rain flood), banjir akibat luapan sungai (fluvial flood), dan banjir akibat pasang laut (coastal flood).
Data BRIN menunjukkan perubahan lahan meningkatkan risiko hingga 12 persen, sementara kenaikan muka air laut hanya 3 persen.
Selain itu, pengurangan luas hutan dan daerah resapan air di wilayah hulu, khususnya di sepanjang Sungai Bekasi dan Ciliwung, menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya aliran air permukaan yang berujung pada banjir.
Membaca risiko bencana
Sebetulnya, tidak ada bencana alam. Jika memakai prinsip United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), bencana (disaster) terjadi karena meningkatnya hazard + exposure + vulnerability. Di Jakarta, hazard utama adalah curah hujan ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim, banjir sungai (fluvial flooding), dan banjir rob (coastal flooding) akibat kenaikan muka air laut.
Dari aspek exposure (kerentanan), Jakarta sebagai megacity dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa (dan 30 juta di Jabodetabek), memiliki exposure yang sangat tinggi. Sekitar 40 persen wilayah kota berada di dataran rendah di bawah 5 meter di atas permukaan laut, dengan jutaan penduduk tinggal di pinggir sungai atau pesisir.
Di Jakarta, vulnerability tinggi karena ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Hampir 500 ribu warga Jakarta hidup di bawah garis kemiskinan, lebih 500 ribu keluarga tinggal di permukiman kumuh tanpa drainase memadai atau akses evakuasi. Komunitas di bantaran Ciliwung, misalnya, rentan karena bangunan semi-permanen, kurangnya pendidikan bencana, dan ketergantungan pada pekerjaan informal yang terganggu banjir.
Faktor lain, termasuk infrastruktur usang—seperti sistem drainase kolonial yang tak mampu menampung debit air modern—dan kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada solusi teknis (seperti tanggul) daripada mengurangi vulnerability sosial. Studi dari Australian Journal of Emergency Management menekankan bahwa komunitas rentan di Jakarta, seperti di Kampung Melayu, mengalami dampak lebih parah karena overcrowding dan bahan bangunan substandar.
Ketika ketiga elemen ini berinteraksi, luapan air menjadi disaster. Misalnya, hazard hujan deras bertemu exposure populasi padat di daerah rendah, ditambah buruknya vulnerability infrastruktur, menghasilkan korban jiwa, kerugian ekonomi, dan disrupsi sosial. Pada banjir Januari 2026, kombinasi ini menyebabkan 143 RT terendam dan ratusan warga mengungsi.
Mendiskusikan solusi
Untuk memutus siklus ini, solusi harus holistik, menggabungkan rekayasa teknik dengan partisipasi masyarakat. Jangka pendek, Pemprov DKI telah mengoptimalkan pompa air dan sistem drainase, dengan petugas siaga 24 jam. Modifikasi cuaca hanya mengurangi intensitas hujan, tetapi tidak bisa menjadi solusi jangka panjang, apalagi di hadapan tantangan perubahan iklim.
Namun, solusi jangka menengah dan panjang lebih krusial. Pertama, melanjutkan proyek normalisasi sungai. Setidaknya ada 13 sungai utama yang melintasi kota Jakarta. Relokasi warga di bantaran sungai harus disertai solusi: dipindahkan ke rusun/tempat tinggal layak huni atau ganti untung. Untuk kawasan yang rutin menjadi langganan banjir rob, pendekatan rumah panggung sangat layak dipertimbangkan.
Pembangunan waduk retensi, embung, dan polder tambahan, seperti di Pluit, juga esensial untuk menampung air kiriman dari Bogor dan Depok. Pendekatan ini harus terintegrasi hulu-hilir, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membangun sistem pengelolaan air komprehensif.
Untuk jangka panjang, Jakarta bisa meniru cerita sukses dari kota lain. Misalnya, konsep “sponge city”, yang banyak diadopsi oleh kota-kota di Tiongkok. Sponge city adalah konsep pembangunan perkotaan yang mengubah kota menjadi seperti spons alami, yang mampu menyerap, menyimpan, mengelola, dan menggunakan kembali air hujan secara efisien untuk mengurangi banjir dan mengatasi kekeringan, melalui penggunaan ruang terbuka hijau, atap hijau, jalan berpori, kolam retensi, dan infrastruktur hijau lainnya yang terintegrasi.
Prinsipnya: menyerap, menyimpang, mengelola, dan memanfaatkan air hujan. Menyerap berarti menggunakan bahan permeabel (berpori) untuk trotoar dan jalan, serta lahan hijau yang luas, agar air meresap ke dalam tanah. Menyimpan berarti membangun sebanyak-banyaknya taman, danau, kolam, dan cekungan tanah (bioretensi) untuk menampung kelebihan air saat hujan lebat. Mengelola berarti membuat atap hijau dan dinding hijau untuk menahan air, serta membangun sistem drainase dan pipa yang efisien untuk mengumpulkan dan menyaring air hujan. Dan, memanfaatkan berarti menyimpan air yang terkumpul untuk digunakan saat musim kemarau, misalnya untuk menyirami tanaman atau kebutuhan lain, sehingga mendukung keberlanjutan air.
Di Curitiba, Brasil, pemerintah kota mengubah daerah rawan banjir menjadi taman kota (seperti Taman Barigui dan Tanguá) yang menampung air saat hujan lebat, sehingga mencegah luapan langsung ke permukiman.
Jepang mengatasi banjir melalui kombinasi infrastruktur raksasa bawah tanah, sistem drainase canggih, dan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggi. Proyek utamanya, Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel (Katedral Bawah Tanah), menampung air hujan ekstrem 50 meter di bawah tanah sebelum dipompa ke sungai besar, mengurangi risiko banjir hingga 90 persen.
Terakhir, pelibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor. Solusi tak akan berhasil tanpa warga: kampanye anti-sampah, partisipasi dalam pembersihan saluran, membuat sumur resapan, dan program TPS3R untuk daur ulang. Selain itu, aplikasi pantau banjir perlu dimaksimalkan, agar warga bisa turut memantau dan melaporkan kondisi sungai, curah hujan, genangan, dan penyumbatan air.
Perbaikan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan juga perlu untuk mengurangi kerentanan warga Jakarta, teruama mereka yang miskin, dari risiko bencana banjir.
