Pada malam dingin di Seoul, 12 Desember 1979, Korea Selatan (Korsel) memasuki salah satu persimpangan tergelap dalam sejarahnya. Angin perubahan memang berembus, namun bukan membawa musim semi demokrasi. Yang datang justru badai kudeta militer—yang menyapu bersih harapan rakyat dan meninggalkan luka panjang yang jejaknya masih terasa hingga kini.
Film 12.12: The Day (atau Seoul Spring dalam judul asli Korea), disutradarai Kim Sung-su, menangkap momen itu dengan ketegangan yang mencekam, seperti denyut nadi sebuah negara yang sedang dirampok jiwanya. Dirilis pada akhir 2023, film ini bukan sekadar rekonstruksi sejarah, tetapi juga pisau bedah yang menghujam ke dalam perut politik otoriter, mengungkap bagaimana ambisi pribadi bisa menjungkirbalikkan sebuah bangsa.
Didesain sebagai thriller politik, film ini adalah satu dari lusinan film Korsel yang berusaha merawat ingatan setiap generasi akan kelamnya nasib negeri itu di bawah kediktatoran militer.
Hari-hari jelang kudeta
Jika pernah menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer, kamu akan merasakan nuansa yang mirip: jam yang berdetak, rapat demi rapat, dialog penuh ketegangan, dering telepon tanpa henti, juga pergerakan pasukan.
Perbedaannya, jika film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI merupakan propaganda penguasa Orde Baru untuk menanamkan kebencian terhadap komunis dalam alam bawah sadar masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi, maka film 12.12: The Day justru film yang berusaha membongkar kekejian kudeta militer dan kebohongan propaganda anti-komunis.
Cerita film ini dimulai di tengah kekacauan politik pasca pembunuhan Presiden Park Chung-hee pada Oktober 1979, seorang diktator yang telah memerintah Korsel dengan tangan besi sejak kudeta militer pada 1961. Lucunya, sang presiden justru dibunuh oleh kepala intelijennya sendiri, Kim Jae-kyu. Saat itu, Kim menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Pusat Korsel (KCIA).
Di tengah kekacauan itu, seorang petinggi militer yang ambisius, Mayor Jenderal Chun Doo-gwang (Hwang Jung-min), berusaha memanfaatkan momentum. Bersama faksinya di tubuh militer, ia menyusun plot untuk mengambil alih kekuasaan.
Namun, rencananya tidak mulus. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Korea (ROK) masa itu, Jenderal Jung Sang-ho (Lee Sung-min), mencium gelagat Chun dan komplotannya. Sebagai langkah antisipasi, ia menunjuk Mayjen Lee Tae-shin (aslinya: Jang Tae-wan), seorang perwira idealis dan sedikit bersimpati pada demokrasi, sebagai kepala Garnisun di Ibu Kota Seoul.
Namun, Jenderal Jung justru menunjuk Mayjen Chun sebagai kepala investigasi kematian Presiden Park Chung-hee.
Dengan posisi itu, Chun memegang kontrol terhadap intelijen dan pasukan elite di Korsel. Selain itu, Chun punya faksi tertutup dalam tentara yang disebut “Hanahoe”. Mereka adalah alumnus Akmil 1958, yang merekrut anggota di kalangan petinggi militer dengan basis loyalitas kepada Chun dan anti-komunisme. Di dalam klik ini ada Roh Tae-woo, seorang Mayor Jendral yang memimpin pasukan elite, kolaborator Chun, dan kelak menjadi presiden Korsel pada 1988-1993.
Singkat cerita, plot kudeta Chun dimulai dengan penangkapan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Jung Sang-ho, dengan tudingan mengetahui dan terlibat dalam pembunuhan Presiden Park Chung-hee. Penangkapan ini memicu reaksi. Mayjen Lee Tae-shin, sebagai Komandan Garnisun Ibu Kota, menangkap gelagat Chun dan komplotannya sebagai upaya kudeta. Ia pun menyusun rencana kontra-kudeta.
Sepanjang film kita menyaksikan ketegangan, penangkapan hingga todongan pistol. Misalnya, upaya penangkapan Chun usai menemui presiden Korsel masa itu, kemudian persaingan merebut kontrol pasukan.
Awalnya, kelompok Chun tidak begitu kuat. Namun, sebagai orang yang lihai bermain catur, ia piawai dalam membangun aliansi, kapan mulai menyerang, dan kapan perlu mengulur waktu. Ia memegang intelijen dan pasukan elite. Ia juga piawai menciptakan narasi untuk menarik dukungan perwira menengah hingga prajurit bawahan. Tidak hanya itu, Chun dan komplotannya cukup cerdik memanfaatkan perang psikologis, yang menyeret atau minimal mendisorientasi pasukan-pasukan yang berada di luar komando komplotannya.
Di sisi lain, pasukan yang berada di bawah Komando Angkatan Bersenjata dengan Mayjen Lee Tae-shin, tidak terorganisir baik, bergerak lambat, dan selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
Singkat cerita, kudeta Chun berjalan lancar. Pasukan di bawah Mayjen Lee Tae-shin terdisorganisasi. Meskipun pada plot akhir, ia memobilisasi pasukan lapis baja dan artileri untuk menghantam markas komplotan Chun, tetapi ujungnya gagal.
Sinematografi dan plot
Sejak awal, film ini digambarkan dalam nuansa “noir-like essence” (nuansa noir), ditandai dengan atmosfer gelap sepanjang film, plot yang menegangkan, lampu sorot kendaraan militer, dan Kota Seoul yang dibalut gelap malam. Sangat sedikit adegan yang berlangsung siang hari.
Sinematografi film ini, Lee Mo-gae, memanfaatkan cahaya redup dari lampu neon, lentera militer, dan sorot lampu kendaraan militer untuk menekankan ketegangan psikologis para karakter. Rapat gelap dengan lampu dimatikan menambah ketegangan. Ditambah lagi, interior ruangan, seragam militer, hingga detail-detail kecil yang benar-benar mirip dengan suasana akhir 1970-an.
Meski film ini berangkat dari kisah nyata, dan sutradara hingga sinematografinya berusaha menghadirkan kisah sejarah itu tampak detail, tetapi tetap ada tambahan fiksinya. Misalnya, adegan Mayjen Lee Tae-shin yang berdiri di tengah jalan menghalangi iring-iringan truk militer dan kendaraan lapis baja. Juga adegan pasukan altileri yang bersiap melepaskan tembakan ke markas komplotan Chun di akhir-akhir film.
Selain itu, hampir semua karakter di film ini diplesetkan untuk menghindarkan sutradara dari tuntutan hukum, seperti Chun Doo-hwan ditulis Chun Doo-gwang, Mayjen Jang Tae-wan diganti Mayjen Lee Tae-shin, Jenderal Jeong Seung-hwa diganti Jung Sang-ho, dan Mayjen Roh Tae-woo diganti Roh Tae-gun.
Pelajaran penting
Bagi orang Korsel, juga mereka yang cukup familiar dengan sejarah negeri itu pada masa kediktatoran, film ini cukup pahit karena semua orang tahu justru kemenangan berada pada pelaku kudeta.
Namun, yang menarik adalah bagaimana film ini menyingkap watak pelaku kudeta, yang terkadang mengumbar patriotisme dan pembelaan pada kepentingan negara, tetapi sesungguhnya punya ambisi pribadi. Dalam film diperlihatkan, Chun tak hanya ambisius dan haus kekuasaan, tetapi juga sangat korup. Ia menyita harta mantan diktator Park Chung-hee, tapi hendak menguasainya dan membagikannya ke sesama jenderal. Padahal, harta itu seharusnya diserahkan kepada negara.
Cerita ini tak asing dengan Indonesia. Soeharto, pelaku kudeta merangkak pada 1965/1968 terhadap Sukarno, justru kaya raya dan menjadi diktator terkaya di dunia. Selama berkuasa, tokoh yang mendapat gelar Bapak Pembangunan itu diduga menggelapkan uang hingga USD 15-35 miliar atau sekitar Rp 250,6-584 triliun (kurs Rp 16.712).
Sebelum melancarkan kudeta, Chun juga membangun faksi atau klik di tubuh tentara. Namanya Hanahoe. Faksi ini tak punya tujuan politik yang jelas, selain kepatuhan mutlak pada Chun dan sentimen anti-komunisme (ancaman Korea Utara). Lucunya, ketika mereka mengobarkan sentimen anti-komunis, Chun justru memerintahkan penarikan pasukan Korsel dari garis depan untuk membantu menyukseskan kudetanya.
Terakhir, ini yang menarik, Korsel berhasil merawat ingatan generasinya dari ingatan kelam di bawah kediktatoran, salah satunya, melalui film. Ada puluhan film populer yang mengangkat era kediktatoran militer era Park Chung-hee maupun Chun Doo-hwan, seperti A Taxi Driver (2017), 1987: When the Days Comes (2017), The Attorney (2013), dan 18 May (2007). Di Indonesia, hampir belum ada film populer yang benar-benar menjungkirbalikkan film propaganda Orde Baru, Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.
Selain itu, film ini memberi pelajaran penting: demokrasi tak bisa diselamatkan dengan aksi kepahlawanan satu atau dua orang, tak bisa disandarkan pada sekelompok militer progresif, tetapi harus diperjuangkan dan dijaga oleh gerakan rakyat.
Meski terus direpresi, dari peristiwa pemberontakan Gwangju 1980 hingga pemberontakan Juni (1987), gerakan rakyat Korsel, yang dimotori oleh gerakan mahasiswa, buruh, dan pengacara, berhasil mengakhiri kediktatoran Chun Doo-hwan pada 1987.
Terakhir, Chun dan Roh Tae-woo bernasib pahit di ujung hayatnya. Pada 1993, sebuah pengadilan terbuka menyeret mereka berdua beserta para jenderal bahkan Chaebol yang mendukung kediktatorannya. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Chun Doo-hwan dan penjara 22,6 tahun kepada Roh Tae-woo.
Chun dinyatakan bersalah: mendalangi pemberontakan, pembunuhan, perintah militer ilegal, hingga korupsi. Selain itu, seluruh medali penghargaan, tanda jasa, dan gelar yang pernah diberikan pada Chun Doo-hwan dihapus. Diktator itu meninggal pada 2021, saat ia masih hilir-mudik menghadiri sidang pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik. Jenazahnya dilarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena dianggap penjahat HAM.
