Bagi jutaan warga Indonesia, iPusnas—aplikasi digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)—adalah ruang yang selama ini menjembatani jurang antara masyarakat dan buku.
Sejak diluncurkan pada 2016, platform ini menawarkan akses gratis ke lebih dari 134.309 judul koleksi dengan total 1.480.649 salinan digital. Tidak ada biaya berlangganan, tidak ada ongkos transportasi, tidak ada syarat berdomisili di kota tertentu. Cukup ponsel dan koneksi internet, seseorang di pelosok Sulawesi atau ujung Kalimantan bisa membaca buku yang sama dengan mahasiswa di Jakarta.
Namun sejak awal Januari 2026, kemudahan itu terancam. iPusnas mengalami gangguan berkepanjangan—yang oleh penggunanya disebut sebagai episode error paling lama dalam sejarah aplikasi ini. Buku tidak bisa diunduh, login gagal, aplikasi keluar sendiri, riwayat peminjaman hilang. “Gangguan baru mulai terasa dari akhir Desember sampai sekarang. Kenapa yang sudah pulih error lagi?” tulis seorang pengguna bernama Auliyah, mewakili rasa frustrasi jutaan pembaca yang bergantung pada layanan tersebut.
Error tak kunjung membaik
Masalah teknis iPusnas bukan barang baru. Pengguna sudah lama akrab dengan berbagai gangguan: akun ter-logout sendiri, buku harus diunduh berulang kali, gagal login, hingga riwayat peminjaman yang tiba-tiba lenyap. Setelah pembaruan signifikan pada akhir 2024, kondisi justru memburuk—bukan membaik.
Kali ini gangguan berlangsung lebih serius. Perawatan sistem pertama kali diumumkan pada 4 Januari 2026 dengan target penyelesaian 8 Januari. Tenggat itu terlewat tanpa pemulihan. Pada 9 Januari, pengelola menyampaikan bahwa proses diperpanjang tanpa kepastian waktu. Baru pada 26 Februari 2026, Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso akhirnya memberikan klarifikasi resmi kepada publik: iPusnas sedang menjalani proses migrasi data, pembaruan arsitektur sistem, dan pengujian keamanan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemulihan dilakukan bertahap—versi Android lebih dulu, disusul iOS dan web.
Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Wiratna Tritawirasta, menjelaskan bahwa penguatan sistem dilakukan akibat lonjakan pengguna yang terus meningkat. Perpusnas mencatat 770.106 pengguna baru sepanjang 2025 saja. Ironisnya, justru di saat lonjakan itu, sistem yang menopangnya kekurangan dukungan anggaran yang memadai.
Pemotongan anggaran Perpusnas
Untuk memahami krisis iPusnas, perlu ditelusuri kondisi institusi yang menaunginya. Pada September 2024, Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu definitif Perpusnas untuk Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 721.684.480.000. Anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra, Djohar Arifin, kala itu berkomentar, “Terima kasih kepada Perpusnas atas kinerjanya, tetapi anggaran ini masih jauh dari yang kita harapkan.”
Angka itu pun ternyata tidak bertahan utuh. Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, dengan target penghematan nasional sebesar Rp 306,695 triliun. Menteri Keuangan kemudian menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025, yang memerintahkan efisiensi belanja di semua kementerian dan lembaga. Perpusnas termasuk di dalamnya, dengan instruksi penghematan awal sebesar 50 persen.
Setelah melalui proses rekonstruksi dan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, angka pemotongan akhirnya ditetapkan pada Rp 279.858.332.000 atau setara 38,78 persen dari total pagu. Dengan demikian, per 13 Februari 2025, alokasi anggaran yang benar-benar dapat digunakan Perpusnas sepanjang 2025 hanya tersisa Rp 441.826.148.000—hal ini dikonfirmasi langsung dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas pada 13 Februari 2025. Pada 2026, kondisi lebih buruk lagi: anggaran Perpusnas tercatat hanya sekitar Rp 377,9 miliar—lebih rendah dibandingkan masa pandemi Covid-19.
Konsekuensinya konkret dan langsung terasa. Pengadaan koleksi buku baru dihentikan sementara. Program-program unggulan terdampak: Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), KKN Tematik Literasi, Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA), hingga Pelatihan Kepustakawanan. Semuanya terganggu atau ditangguhkan. Ribuan naskah kuno menghadapi risiko kerusakan akibat keterbatasan dana konservasi. Sejumlah pegawai ditugaskan Work From Anywhere (WFA) untuk menekan biaya operasional. Dan, jam buka gedung Perpusnas dipotong: mulai 10 Februari 2025, yang semula buka hingga pukul 21.00 WIB pada hari kerja, kini tutup pukul 19.00 WIB. “Tentu dengan sangat terpaksa kami harus menyesuaikan jam layanan,” kata Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz kepada Kompas, Jumat, 7 Februari 2025.
Cermin literasi Indonesia
Pemotongan ini terjadi tepat ketika data menunjukkan Indonesia masih sangat membutuhkan dorongan literasi. Dalam PISA 2022—asesmen internasional yang diselenggarakan OECD terhadap 81 negara—skor literasi membaca Indonesia hanya mencapai 359 poin, turun 12 poin dari 2018 dan merupakan rekor terendah sejak Indonesia pertama kali mengikuti PISA pada tahun 2000. Skor ini terpaut 117 poin dari rata-rata global di angka 476. Hanya sekitar 25 persen siswa Indonesia yang berhasil mencapai level 2 (kompetensi minimum), sementara rata-rata negara OECD berada di angka 74 persen.
Di ASEAN, posisi Indonesia juga tertinggal. Indonesia berada di peringkat ke-6 dalam kemampuan membaca siswa di kawasan Asia Tenggara pada PISA 2022, di bawah Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2023 mencatat nilai 64,68, dengan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) nasional hanya di angka 37,32—masuk kategori rendah. Dimensi akses terhadap bacaan hanya mencapai skor 23,09 dari 100, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat kekurangan jangkauan terhadap buku.
Di sinilah iPusnas seharusnya berperan strategis. Ia adalah salah satu jawaban konkret terhadap skor dimensi akses yang rendah itu. Platform ini menyentuh kelompok yang selama ini paling kesulitan: pelajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), mahasiswa dengan dana terbatas, serta masyarakat yang tidak terjangkau perpustakaan fisik. Dengan basis 770.106 pengguna baru di 2025 saja, Ipusnas bukan sekadar aplikasi, namun infrastruktur sosial yang sungguh-sungguh digunakan masyarakat.
Keresahan publik tidak bisa dibendung. Di platform X, hastag terkait iPusnas ramai diisi keluhan. Penerbit Bentang Pustaka mengunggah keprihatinannya di Instagram: “Anggaran Perpusnas dipangkas ugal-ugalan. iPusnas ikut tumbang? Beginilah jadinya ketika literasi bukan lagi prioritas negara.” Warganet mengaitkan pemotongan ini dengan realokasi anggaran menuju program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski pemerintah sendiri tidak secara eksplisit mengonfirmasi keterkaitan langsung tersebut.
Yang lebih menyentil, anggaran Perpusnas 2025 setelah dipotong tercatat lebih rendah dari anggaran di masa pandemi Covid-19—periode di mana seluruh layanan publik memang terpaksa dikurangi akibat krisis kesehatan global. Artinya, dalam kondisi normal sekalipun, pemerintah kini memandang perpustakaan layak mendapat dukungan lebih kecil ketimbang di masa darurat pandemi.
Legislator pun angkat bicara. Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati menegaskan bahwa di tengah efisiensi, Perpusnas harus tetap menjalankan fungsi pokoknya. Anggota DPR dari Fraksi NasDem Eva Stevany Rataba menyarankan kerja sama dengan sektor swasta dan komunitas untuk menambal kekosongan yang ditinggalkan anggaran. Namun saran itu, sekalipun realistis, mengandung ironi: negara yang seharusnya hadir untuk warganya justru meminta masyarakat sipil yang menambal kekurangan negara.
Perkuat infrastruktur
Ada satu data yang patut direnungkan: rasio koleksi perpustakaan terhadap penduduk Indonesia saat ini adalah 1:90—artinya, satu buku ditunggu oleh 90 orang. Standar UNESCO menetapkan idealnya satu orang membaca tiga buku baru per tahun. iPusnas, dengan koleksi digitalnya yang bisa diakses oleh siapapun secara bersamaan, adalah salah satu cara paling efisien untuk menutup jurang itu. Memotong anggarannya berarti memperlebar jurang yang seharusnya dipersempit.
Sementara itu, negara-negara yang serius membangun ekosistem literasi justru bergerak ke arah sebaliknya. Finlandia, yang konsisten di peringkat atas PISA, tidak pernah memperlakukan perpustakaan sebagai pos anggaran sekunder. Perpustakaan di sana adalah layanan publik inti, setara dengan kesehatan dan transportasi. Di Korea Selatan, yang juga konsisten meningkat dalam asesmen literasi global, investasi dalam infrastruktur perpustakaan digitalnya terus diperkuat, bukan dipangkas.
Indonesia memiliki modal yang baik: 770.106 pengguna baru Ipusnas di 2025 saja membuktikan bahwa permintaan terhadap akses literasi digital sangat besar. Yang kurang bukan minat baca, yang kurang adalah kesediaan negara untuk membiayai infrastruktur yang menopangnya. iPusnas yang error bukan cermin kemalasan pengguna. Ia adalah cermin dari sebuah pilihan anggaran.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz sudah menyampaikannya dengan jujur dan getir. “Tentu saja kehadiran layanan perpustakaan menjadi sangat instrumental. Namun, ketika tidak ada anggaran yang cukup, mau bagaimana lagi. Ini kami lakukan karena sangat terpaksa. Mohon maaf kepada masyarakat pengguna layanan Perpusnas,” tuturnya.
Pernyataan itu bukan dalih. Itu adalah pengakuan bahwa sistem yang seharusnya berjalan menjadi gagal karena tidak diberi kesempatan untuk berjalan. Dan selama cara pandang negara terhadap literasi tidak berubah, layar error Ipusnas akan terus muncul—dan kita hanya akan terus menunggu, tanpa kepastian.
Referensi dan sumber data
- Suara USU, “iPusnas Error, Pengguna Keluhkan Sulit Akses Buku Digital,” suarausu.or.id, Februari 2026.
- Perpustakaan Nasional RI, “Mengalami Efisiensi Anggaran, Perpusnas Tetap Berkomitmen pada Peningkatan Kecakapan Literasi,” perpusnas.go.id, 13 Februari 2025.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, ditetapkan 22 Januari 2025.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, 24 Januari 2025.
- Perpustakaan Nasional RI, “Komisi X DPR RI Setujui Anggaran Perpusnas Tahun 2025 Sebesar Rp 721,68 Miliar,” perpusnas.go.id, 18 September 2024.
- Antara, “Respons Keluhan terkait iPusnas, Perpusnas Lakukan Pemulihan Bertahap,” antaranews.com, 26 Februari 2026. [Data: 134.309 judul, 1.480.649 salinan, 770.106 pengguna baru 2025]
- Kompas.com, “Perpustakaan Nasional Tutup Lebih Cepat akibat Anggaran Dipangkas,” 7 Februari 2025.
- Jejak Persepsi, “Pemotongan Anggaran Perpusnas Berdampak pada Layanan Literasi,” jejakpersepsi.com, 2026. [Anggaran 2026: Rp 377,9 miliar]
- JatimTimes/MalangTimes, “Heboh iPusnas Error Berkepanjangan, Warganet Curiga Dampak Efisiensi Anggaran,” 28 Februari 2026.
- OECD, PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. [Skor literasi membaca Indonesia: 359 poin, peringkat 70 dari 80 negara]
- GoodStats, “PISA 2022: Skor Literasi Membaca Indonesia Catatkan Rekor Terendah Sejak Tahun 2000,” goodstats.id, Desember 2023.
- Badan Bahasa Kemendikdasmen, “Risalah Kebijakan: Meningkatkan Literasi Indonesia,” 2024. [IPLM 2023: 64,68; Indeks Alibaca: 37,32; Dimensi Akses: 23,09]
- Perpusnas RI, “Kondisi Darurat Buku di Indonesia,” perpusnas.go.id, 2022. [Rasio koleksi 1:90; standar UNESCO 1:3]
