Perayaan Imlek di Indonesia bukan sekadar pesta tahunan. Di balik liukan lincah barongsai dan lentera merah yang kini menghiasi kemeriahan Imlek, terdapat kisah perjuangan identitas, di mana warna-warni budaya Tionghoa pernah diredam oleh kekuatan politik Orde Baru.
Tahun Baru Imlek, yang jatuh pada awal kalender lunar Cina, telah menjadi bagian dari mozaik Indonesia selama berabad-abad. Namun, perjalanannya penuh liku: dari kemeriahan awal, kegelapan pelarangan, hingga akhirnya diakui sebagai hari libur nasional.
Asal mula perayaan Imlek di Indonesia
Sejarah perayaan Imlek pertama kali di Indonesia tak lepas dari gelombang migrasi masyarakat Tionghoa yang mulai berdatangan ke Nusantara sejak abad ke-13. Catatan sejarah mencatat bahwa para pedagang dan pelaut dari daratan Cina selatan, seperti Fujian dan Guangdong, telah menjejakkan kaki di kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Mereka membawa serta tradisi leluhur, termasuk perayaan Tahun Baru Imlek yang melambangkan pembaruan, keberuntungan, dan penghormatan kepada dewa-dewa.
Perayaan awal ini bersifat sederhana, berpusat pada ritual keluarga seperti sembahyang leluhur, makan malam bersama, dan pembagian angpao—amplop merah berisi uang sebagai simbol berkah. Puncak migrasi terjadi pada abad ke-17 hingga ke-19, saat ribuan pekerja Tionghoa didatangkan oleh kolonial Belanda untuk bekerja di perkebunan dan tambang.
Di kota-kota seperti Batavia (kini Jakarta), Semarang, dan Surabaya, komunitas Tionghoa membangun Pecinan—kawasan hunian yang menjadi pusat perayaan Imlek. Pertunjukan barongsai dan liong (naga) pertama kali muncul di sini, menyemarakkan jalanan dengan suara gendang dan petasan. Namun, perayaan ini bukan tanpa tantangan. Ia sering kali menjadi ajang ekspresi identitas di tengah masyarakat majemuk, yang mengajarkan pelajaran awal tentang harmoni antarbudaya.
Perayaan Imlek di masa kolonial hingga kemerdekaan
Pada era kolonial Belanda (1602–1942), perayaan Imlek mengalami pasang surut. Pemerintah kolonial awalnya mengizinkan perayaan ini sebagai bentuk toleransi, mengingat kontribusi ekonomi masyarakat Tionghoa dalam perdagangan rempah dan komoditas.
Namun, kekhawatiran akan kerusuhan antaretnis membuat Belanda kerap membatasi kemeriahan Imlek. Misalnya, pada abad ke-18, larangan petasan diberlakukan karena dianggap mengganggu ketertiban. Meski demikian, komunitas Tionghoa tetap gigih. Mereka merayakan Imlek di kelenteng-kelenteng seperti Kelenteng Vihara Dharma Bhakti di Jakarta, dengan ritual sembahyang dan pesta rakyat yang menyatukan berbagai etnis.
Pendudukan Jepang (1942–1945) membawa babak baru. Jepang, yang sedang berperang dengan Tiongkok, menekan ekspresi budaya Tionghoa, termasuk Imlek, sebagai bagian dari propaganda anti-Cina. Perayaan dibatasi ketat, dan banyak kelenteng ditutup. Namun, semangat bertahan hidup membuat masyarakat merayakannya secara diam-diam, memperkuat ikatan keluarga di tengah perang.
Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, angin segar berembus. Presiden Sukarno, dengan visinya tentang persatuan bangsa, mengakui Imlek sebagai hari raya keagamaan bagi masyarakat Tionghoa melalui Penetapan Pemerintah No. 2/OEM-1946. Era Orde Lama (1945–1966) menjadi masa keemasan. Perayaan Imlek dirayakan secara terbuka, dengan parade barongsai di jalanan dan dukungan pemerintah. Ini mencerminkan semangat Pancasila, di mana keberagaman menjadi kekuatan. Namun, gejolak politik pasca-Gerakan 30 September 1965 (G30S) mengubah segalanya, membawa Indonesia ke era kegelapan bagi budaya Tionghoa.
Imlek di masa Orde Baru: Era pelarangan
Masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1967–1998) menandai periode paling suram dalam sejarah Imlek di Indonesia. Latar belakangnya adalah trauma pasca-G30S. Dugaan keterlibatan Republik Rakyat Tiongkok dalam pemberontakan PKI membuat pemerintah curiga terhadap segala hal berbau Tionghoa.
Pada 6 Desember 1967, Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat-Istiadat Tionhoa. Kebijakan ini melarang perayaan Imlek di ruang publik, termasuk parade, pertunjukan barongsai, dan penggunaan simbol Tionghoa seperti lentera merah atau aksara Han.
Akibatnya, Imlek hanya boleh dirayakan secara tertutup di rumah atau kelenteng, tanpa suara petasan atau kemeriahan. Banyak masyarakat Tionghoa yang merasa terdiskriminasi. Kala itu nama Tionghoa diganti dengan nama Indonesia, dan sekolah-sekolah Tionghoa ditutup sebagai bagian dari program asimilasi. Larangan yang berlangsung selama 32 tahun tersebut menciptakan generasi yang tumbuh tanpa pengalaman perayaan publik.
Meski demikian, semangat tak padam—keluarga-keluarga tetap berkumpul diam-diam, menjaga api tradisi agar tidak punah. Kebijakan ini bukan hanya politik, tapi juga luka emosional bagi jutaan warga, mengingatkan kita betapa rapuhnya kebebasan budaya di tangan kekuasaan.
Perayaan Imlek pasca-reformasi
Gelombang reformasi 1998 menjadi titik balik. Jatuhnya Soeharto membuka pintu bagi perubahan. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Inpres No. 26 Tahun 1998, yang mulai melonggarkan pembatasan terhadap budaya Tionghoa.
Namun, langkah revolusioner datang dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 17 Januari 2000. Melalui Inpres No. 6 Tahun 2000, Gus Dur mencabut Inpres No. 14/1967, dan mengizinkan perayaan Imlek secara bebas. Ini menjadi momen emosional: untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, barongsai kembali mengaum di jalanan, dan kelenteng kembali ramai dengan doa.
Puncaknya terjadi pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada 9 April 2002, melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2002, Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, efektif mulai 2003. Kebijakan ini tak hanya mengakui hak budaya Tionghoa, tapi juga memperkaya kalender nasional Indonesia. Kini, Imlek dirayakan dengan megah: festival di Pecinan, acara televisi, hingga partisipasi lintas etnis. Ia menjadi simbol rekonsiliasi, di mana masa lalu kelam dijadikan pelajaran untuk membangun masa depan yang inklusif.
Sejarah Imlek di Indonesia adalah cermin perjalanan bangsa: dari migrasi awal yang membawa kebudayaan dan kepercayaan, melalui badai kolonial dan otoritarianisme, hingga cahaya reformasi yang menyinari keberagaman. Di tengah tantangan global, mari kita jaga api toleransi ini, agar Imlek tetap menjadi pesta bagi semua.
