Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat (AS) dan Israel meluncurkan serangan militer besar-besaran ke Iran dalam operasi yang diberi nama kode Roaring Lion oleh Israel dan Operation Epic Fury oleh Pentagon.
Serangan tersebut menghancurkan fasilitas nuklir, infrastruktur militer, dan berhasil membunuh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersama puluhan komandan senior IRGC dan pejabat keamanan tertinggi Republik Islam.
Donald Trump merayakannya di Truth Social: “Khamenei, one of the most evil people in History, is dead.” Netanyahu menyerukannya sebagai momen pembebasan rakyat Iran dari “kekuasaan tirani.” Keduanya terang-terangan menyebut tujuan operasi ini bukan sekadar menghancurkan program nuklir, melainkan regime change, pergantian rezim. Di Washington dan Tel Aviv, optimisme meluap-luap. Tapi di sini letak kesalahannya.
Sejarah mencatat satu pola yang konsisten dan menyakitkan: tidak ada satu pun proyek regime change yang diprakarsai Amerika Serikat berakhir dengan sukses. Tidak di Vietnam. Tidak di Afghanistan. Tidak di Irak. Tidak di Libya. Membunuh seorang pemimpin adalah satu hal. Membangun negara baru yang stabil, damai, dan berpihak pada kepentingan Barat, itu adalah hal yang sama sekali berbeda.
Mengapa Iran berbeda?
Untuk memahami mengapa regime change di Iran adalah fantasi strategis, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang membuat Iran berbeda secara fundamental dari negara-negara lain yang pernah dijadikan target operasi semacam ini.
Pertama, Iran adalah peradaban tua yang telah biasa bertahan dari tekanan luar. Bangsa Persia telah ada selama lebih dari 2.500 tahun. Mereka pernah ditaklukkan oleh Makedonia, Arab, Mongol, dan menghadapi imperialisme Inggris dan Rusia di era modern, namun identitas nasional dan kulturalnya tidak pernah benar-benar hancur. Bahasa Persia, sastra epik Shahnameh, dan kebanggaan sebagai ahli waris Kekaisaran Akhemeniyah adalah fondasi identitas kolektif yang melampaui sekat ideologi rezim manapun. Intervensi militer asing bukan hal baru bagi ingatan kolektif Iran, dan secara historis, ia justru memantik nasionalisme, bukan penundukan.
Kedua, Republik Islam Iran dibangun di atas fondasi ideologi keagamaan yang kuat dan memiliki legitimasi teologis tersendiri. Konsep Velayat-e Faqih—kepemimpinan ahli fiqih—adalah doktrin yang dikembangkan Khomeini dan menjadi tulang punggung konstitusional Republik Islam sejak 1979. Ini bukan sekadar slogan, tapi sistem teologi politik yang mengintegrasikan kekuasaan negara dengan otoritas keagamaan Syiah. Matinya seorang Pemimpin Tertinggi tidak menghancurkan sistem ini, tetapi justru bisa mengkristalkan sistem tersebut sebagai syuhada yang memperkuat narasi perlawanan.
Khomeini mewariskan bukan hanya sebuah negara, melainkan sebuah ideological state yang memiliki mekanisme reproduksi nilai dan kepemimpinan sendiri. Majelis Ahli, sebuah badan yang terdiri dari 88 ulama senior, adalah institusi yang secara konstitusional berwenang memilih Pemimpin Tertinggi pengganti. Mekanisme suksesi ini tidak bergantung pada satu orang.
Ketiga, Republik Islam memiliki rekam jejak resiliensi yang luar biasa di bawah tekanan eksternal. Selama lebih dari empat dekade, Iran hidup di bawah sanksi ekonomi yang semakin berat, dari sanksi AS yang dimulai sejak 1979, diperparah di era Obama, dan dicekik lebih jauh di bawah kebijakan maximum pressure Trump pada periode pertama.
Ekonomi Iran terdistorsi, rakyatnya menderita, nilai mata uang mereka anjlok, namun rezim tidak runtuh. Ini bukan rezim yang lemah secara struktural. Ini rezim yang telah berulang kali membuktikan kemampuannya untuk bertahan.
Keempat, IRGC bukan sekadar angkatan bersenjata, melainkan negara dalam negara. Korps Garda Revolusi Islam memiliki tentakel ekonomi, intelijen, dan politik yang menembus seluruh lapisan masyarakat Iran. Ia mengelola konglomerat bisnis, mengontrol industri strategis, dan memiliki jaringan loyalitas yang jauh melampaui hierarki komando militer formal. Membunuh puluhan komandan seniornya adalah pukulan besar, tetapi IRGC telah membangun dirinya sebagai institusi yang mampu beregenerasi. Sejarahnya di Perang Iran-Irak (1980–1988) dan puluhan tahun operasi proksi regional membuktikan kapasitas adaptasi yang tinggi.
Kelima, Iran memiliki jaringan proksi regional yang luas dan sudah berdiri sendiri. Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman, dan berbagai kelompok bersenjata di Suriah adalah ekosistem kekuatan yang tidak akan lenyap begitu saja dengan tewasnya Khamenei. Banyak dari jaringan ini telah cukup otonom secara operasional. Mereka bisa melanjutkan perlawanan, bahkan memperbesarnya, sebagai pembalasan, tanpa membutuhkan komando terpusat dari Teheran.
Apa yang bakal dilakukan Iran?
Reaksi awal sudah terlihat: Iran segera melancarkan gelombang serangan balasan masif ke pangkalan militer AS di Bahrain, Kuwait, dan Qatar; menembakkan rudal ke Israel; menutup Selat Hormuz yang menyebabkan lebih dari 150 kapal tanker terjebak; serta melancarkan serangan drone ke Abu Dhabi, Dubai, dan ibu kota negara-negara Teluk. IRGC mengumumkan akan melancarkan “operasi ofensif paling intens dalam sejarah angkatan bersenjata Republik Islam.”
Namun di luar respons militer langsung, terdapat beberapa skenario jangka menengah yang perlu diantisipasi.
Pertama, suksesi kepemimpinan yang cepat dan ideologis. Ali Larijani, tokoh senior yang selamat, sudah mengumumkan pembentukan dewan kepemimpinan sementara dan memperingatkan keras bahwa kelompok separatis manapun yang mencoba memanfaatkan kekosongan kekuasaan akan menghadapi respons keras. Mekanisme konstitusional untuk memilih Pemimpin Tertinggi baru sudah ada. Rezim tidak akan membiarkan kekosongan. Bahkan, narasi syuhada di sekeliling kematian Khamenei bisa menjadi bahan bakar yang memperkuat fanatisme ideologis generasi baru pemimpin IRGC.
Kedua, perang asimetris yang berkepanjangan. Iran tidak akan—dan tidak bisa—menang dalam perang simetris melawan gabungan kekuatan militer AS dan Israel. Tapi itu bukan caranya bertempur. Pengalaman panjang Iran dalam perang proxy, operasi intelijen, dan sabotase memberikan kapasitas untuk melancarkan perlawanan yang menyakitkan selama bertahun-tahun: serangan terhadap infrastruktur energi di Teluk, operasi siber terhadap sistem kritis Barat, aktivasi jaringan proksi dari Lebanon hingga Irak, dan eskalasi di berbagai front regional secara simultan.
Ketiga, radikalisasi internal. Salah satu ironi terbesar dari operasi militer semacam ini adalah efek rally around the flag—berbaris di bawah bendera. Sebelum serangan, sentimen anti-pemerintah di Iran sedang tinggi; rakyat Iran memendam kemarahan terhadap berbagai kegagalan rezim. Namun serangan militer asing, apalagi yang menewaskan ratusan warga sipil termasuk siswi sekolah dasar, secara historis justru mengalihkan kemarahan tersebut menjadi nasionalisme defensif. Musuh eksternal yang nyata dan brutal menjadi lem yang merekatkan kembali retakan internal.
Jika serangan Juni 2025 sempat menghancurkan fasilitas nuklir Iran, insentif untuk membangunnya kembali, kali ini dengan prioritas tertinggi menuju kepemilikan senjata nuklir sebagai jaminan keamanan eksistensial, menjadi sangat kuat. Korea Utara adalah pelajaran yang diingat dengan baik oleh para strateg Iran: satu-satunya negara yang benar-benar aman dari regime change AS adalah negara yang memiliki nuklir.
Rekam jejak kegagalan regime change
Untuk melihat ke depan, kita perlu melihat ke belakang. Pola kegagalan regime change Amerika bukan rahasia, tetapi terdokumentasi dengan menyedihkan dalam sejarah kontemporer.
Irak (2003). Ini adalah kasus paling instruktif dan paling sering dikutip—dan bukan tanpa alasan. Amerika Serikat menginvasi Irak dengan keyakinan bahwa runtuhnya Saddam Hussein akan membuka jalan bagi demokrasi liberal yang akan menjadi model bagi seluruh Timur Tengah. Yang terjadi adalah sebaliknya: kekosongan kekuasaan diisi oleh sektarianisme yang meledak menjadi perang saudara, Al-Qaeda di Irak muncul dari chaos tersebut—dan dari rahimnya, lahir ISIS.
Lebih dari 4.400 tentara AS tewas, lebih dari 100 ribu warga sipil Irak kehilangan nyawa, dan biaya finansialnya mencapai angka yang oleh berbagai estimasi melampaui USD 2 triliun. Irak hari ini adalah negara yang pemerintahannya justru lebih dekat ke Iran daripada ke Washington.
Chatham House, dalam analisis mereka hari ini, secara eksplisit menulis: “The parallel with the 2003 Iraq war is difficult to ignore. That war demonstrated that collapsing or attempting to collapse a regime is far easier than shaping what follows.”
Afghanistan (2001–2021). Amerika menghabiskan 20 tahun, membelanjarkan USD 2,3 triliun, dan mengorbankan ribuan nyawa untuk membangun negara Afghanistan yang demokratis dan modern. Hasil akhirnya: Taliban kembali berkuasa dua minggu setelah pasukan AS hengkang pada Agustus 2021, dalam kondisi yang nyaris identik dengan situasi sebelum invasi dimulai dua dekade lalu. Bahkan senjata-senjata canggih yang ditinggalkan kini ada di tangan Taliban. Ini adalah kekalahan strategis yang paling telanjang dalam sejarah militer Amerika modern.
Libya (2011). NATO, dengan AS memimpin dari belakang (leading from behind), membantu menggulingkan Muammar Gaddafi. Sang pemimpin Libya tewas di parit. Apa yang tersisa? Bukan demokrasi. Libya kemudian terpecah menjadi negara gagal, dengan dua atau lebih pemerintahan yang saling berperang, pasar gelap senjata yang mempersenjatai kelompok militan di seluruh Afrika Sahel, dan jutaan migran yang menggunakan Libya sebagai transit berbahaya menuju Eropa. Libya hari ini adalah salah satu contoh paling sempurna tentang bagaimana regime change bisa mengubah otoritarianisme yang stabil menjadi anarki yang jauh lebih berbahaya.
Suriah (2011–sekarang). Amerika Serikat dan sekutunya mendukung berbagai faksi oposisi dalam upaya menggulingkan Bashar al-Assad. Hasilnya: perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade, lebih dari setengah juta orang tewas, jutaan pengungsi, kebangkitan ISIS, dan Assad—dengan bantuan Rusia dan Iran—tetap berkuasa hingga akhirnya dijatuhkan bukan oleh intervensi Barat, melainkan oleh dinamika internal yang tidak terduga. Saat ini, Suriah dipimpin oleh pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), pemimpin kelompok Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), yang berevolusi dari Jabhat al-Nusra dan punya kaitan dengan Al-Qaeda.
Vietnam (1955–1975). Pelajaran di negeri ini seharusnya tidak perlu diulang. Sekitar 58 ribu tentara AS tewas, jutaan orang Vietnam kehilangan nyawa, dan AS hengkang dari atap kedutaan besarnya dengan helikopter dalam adegan yang menjadi simbol kekalahan paling ikonik abad ke-20. Vietnam menjadi negara komunis, persis apa yang ingin dihindari AS dengan masuk ke sana.
Pola yang berulang di semua kasus ini mengungkap sebuah kecacatan struktural dalam logika regime change: membunuh atau menggulingkan pemimpin adalah kapasitas militer. Membangun negara yang stabil dan berpihak adalah kapasitas politik dan sipil yang sama sekali berbeda. AS selalu unggul dalam yang pertama, namun selalu gagal dalam yang kedua.
Kemenangan militer tak berarti kemenangan politik
Ada sebuah kesalahan kategori yang terus-menerus dilakukan oleh para perencana militer dan politisi AS: mengacaukan dominasi udara dengan kemenangan strategis. Serangan udara bisa menghancurkan fasilitas, membunuh pemimpin, dan melumpuhkan infrastruktur militer. Yang tidak bisa dilakukan oleh bom adalah mengubah keyakinan, menghapus memori kolektif tentang intervensi asing, atau menciptakan kelas politik baru yang memiliki legitimasi di mata rakyatnya sendiri.
Iran, lebih dari negara lain mana pun, memiliki memori historis tentang intervensi AS yang sangat segar dan sangat traumatik. Kudeta yang didukung CIA pada 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh, seorang pemimpin demokratis yang terpilih, adalah luka yang masih membekas dalam psike politik Iran. Bagi banyak warga Iran, terlepas dari pandangan mereka terhadap Republik Islam, intervensi asing bukanlah liberation, melainkan penghinaan nasional yang tidak bisa dimaafkan.
Ketika sebuah bom menghantam gedung sekolah dasar di Minab dan menewaskan 148 siswi, seperti yang dilaporkan terjadi dalam serangan 28 Februari ini, narasi tentang pembebasan runtuh seketika. Yang tersisa bukan gratitude, melainkan grief dan rage yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
