Senin, 23 Februari 2026. Di hadapan peserta kuliah umum Lemhannas, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan sebuah pertanyaan yang menggantung di udara—harfiah maupun kiasan. “Sekarang begitu ada airstrike menghancurkan Jakarta, Pindad di Bandung, PAL di Surabaya, kota-kota yang lain, apa yang kita lakukan? Hayo?”
Pertanyaan itu bukan retorika. SBY, mantan Kepala Staf Teritorial ABRI yang paham anatomi militer dari dalam, sedang menunjuk satu kekosongan besar dalam arsitektur pertahanan Indonesia: negara kepulauan terluas di dunia ini nyaris tidak punya jawaban memuaskan untuk ancaman yang datang dari langit.
Pertahanan yang bertumpu di darat
Data berbicara lebih keras dari opini. Berdasarkan usulan anggaran pertahanan 2025, TNI Angkatan Darat mendapat alokasi Rp 54 triliun, sementara TNI Angkatan Laut hanya sekitar Rp 20 triliun dan TNI Angkatan Udara Rp 18 triliun. Perbandingan itu bukan anomali tahun tunggal. Data nota keuangan APBN yang lebih panjang mencatat bahwa selama 2019–2020 saja, TNI AD menghabiskan Rp 112,14 triliun, sedangkan TNI AL Rp 39,26 triliun dan TNI AU hanya Rp 30,38 triliun—hampir empat kali lipat lebih kecil dari AD. Kerangka ini belum berubah secara struktural.
Ketimpangan anggaran mencerminkan ketimpangan doktrin. SBY secara eksplisit menyebutnya di Lemhannas, “Dulu kan seolah-olah untuk Indonesia diutamakan Angkatan Darat atau army. Sekarang, air power ini sangat penting.” Ungkapan “dulu” dari SBY merujuk pada warisan doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata)—sebuah doktrin yang dibangun untuk era lain, dengan ancaman lain, dari konteks sejarah yang lain.
Dalam Hankamrata, strategi pertahanan Indonesia bertumpu pada menghadang musuh di perbatasan, mempertahankan pantai dan pulau-pulau besar, perang gerilya di pedalaman, dan serangan balasan. Logika ini mungkin masuk akal untuk ancaman konvensional pasca-revolusi kemerdekaan. Tetapi di era rudal hipersonik, drone kamikaze, dan serangan presisi jarak jauh, doktrin gerilya menjadi seperti membawa kujang ke dalam pertarungan laser.
Tentara yang sibuk urusan non-pertahanan
Ironi yang lebih besar: di saat kesiapan pertahanan udara dipertanyakan, TNI, khususnya AD, justru kian tersedot ke dalam urusan-urusan yang jauh dari tugas tempur.
Sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada 6 Januari 2025, TNI terlibat aktif dalam operasional program tersebut. Hingga September 2025, TNI mengelola 452 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia, memanfaatkan jaringan 351 Komando Distrik Militer (Kodim) TNI AD, 14 Lantamal TNI AL, dan 41 Lanud TNI AU. Bahkan 26 prajurit TNI AD dikirim ke Singapura pada Oktober 2025 untuk mengikuti pelatihan penyediaan makanan bergizi—sebuah gambaran yang akan terasa aneh bagi siapa pun yang membayangkan bagaimana seharusnya prajurit tempur mengisi waktunya.
Tidak berhenti di dapur. TNI AD membentuk 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dengan target 500 BTP dalam lima tahun ke depan. Misi batalyon ini bukan tempur, melainkan menggarap lahan tidur menjadi lahan pertanian dan perkebunan sebagai lumbung pangan. TNI, singkatnya, sedang dalam proses transformasi menjadi kombinasi antara tentara, koki, dan petani.
Lembaga-lembaga sipil bereaksi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut keterlibatan TNI dalam distribusi MBG di sekolah-sekolah sebagai “bukti tak adanya pemisahan yang jelas antara ruang sipil dan militer.” Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bahkan mendesak TNI ditarik dari program MBG dan digantikan oleh aktor profesional yang sesuai bidangnya. Dari perspektif pertahanan, pertanyaannya bukan sekadar etis, tetapi strategis: bisakah tentara yang mengelola dapur dan membuka lahan pertanian tetap prima dalam kesiapan tempur?
Dunia diambang perang
Jawabannya tidak perlu spekulatif. Hampir semua sudut dunia saat ini sedang bergejolak. Di Eropa, perang Rusia-Ukraina masih jauh dari usai. Di Asia Selatan, Pakistan dan Afghanistan baru mulai saling serang. Di Asia Barat, Israel yang disokong AS baru saja menyerang Iran. Dan di Asia Tenggara, kita baru saja menyaksikan konflik Thailand versus Kamboja. Ini belum menyebut konflik-konflik laten hingga konflik internal bersenjata.
Dalam serangan Israel-AS ke Iran baru-baru ini, tidak ada pengerahan pasukan darat. Israel menyerang Iran dengan rudal yang jarak jangkaunya bisa 3.500-6.500 kilometer (jarak Tel Aviv-Teheran sekitar 1.900 kilometer). Sebaliknya, Iran juga punya beberapa rudal yang bisa menjangkau 2.000-3.500 kilometer. Dalam serangan balasannya, Iran bahkan bisa mengirim rudal dan drone kamikaze ke Israel dan sejumlah negara Teluk yang menampung basis militer Amerika Serikat.
Bahkan peralatan perang udara ini sudah melibatkan AI. AS menggunakan drone satu arah (one-way attack drones) berbiaya rendah, mirip desain Iran Shahed, untuk serangan kamikaze. Ini dipadukan dengan AI dari perusahaan seperti Anthropic untuk pemilihan target. Israel juga memanfaatkan UAV untuk pengintaian, jamming komunikasi, dan serangan presisi, memperpanjang jangkauan operasi mereka.
AS dan Israel mengandalkan sistem seperti Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan Arrow-3 untuk mencegat rudal Iran. Ini menunjukkan betapa pentingnya pertahanan berlapis dalam perang modern, di mana serangan rudal massal bisa mencapai ratusan unit sekaligus. Di masa depan, drone swarm dan rudal hipersonik akan semakin dominan.
Relevansinya bagi Indonesia bersifat langsung. Pindad ada di Bandung. PT PAL ada di Surabaya. Keduanya adalah industri pertahanan vital yang dalam pandangan SBY bisa dilumpuhkan dalam satu airstrike—persis seperti Israel melumpuhkan fasilitas nuklir Iran. Bila itu terjadi, tidak ada batalyon infanteri, tidak ada pasukan gerilya, tidak ada lumbung pangan BTP yang bisa mencegahnya.
Ironi sejarah: Ketika Sukarno lebih visioner
Yang membuat situasi ini semakin ironis adalah bahwa Indonesia sebenarnya pernah memiliki visi pertahanan yang tepat. Di era Presiden Sukarno, terutama pada dekade 1960-an di bawah komando KSAU Marsekal Muda Omar Dani, AURI dibangun menjadi angkatan udara terkuat di Asia Tenggara—dan belum pernah terulang sejak itu.
Armada tempur AURI saat itu mencakup pesawat-pesawat yang untuk zamannya sangat superior: MiG-15, MiG-17, MiG-19, MiG-21 (yang melampaui jet Hawker Hunter milik Belanda di Irian dan Australia di Butterworth), bomber strategis Tu-16, pesawat antikapal selam Fairey Gannet, plus rudal SAM-75 dan berbagai radar canggih. Indonesia bahkan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan pengeboman strategis, dengan 25 unit Tu-16KS lengkap dengan rudal udara-ke-permukaan AS-1.
ALRI tak kalah mengagumkan. Uni Soviet memasok Indonesia dengan KRI Irian—kapal penjelajah ringan kelas Sverdlov yang hingga kini tetap menjadi satu-satunya kapal penjelajah yang pernah dimiliki negara Asia Tenggara mana pun. Selain itu, Indonesia mendapat 14 kapal perusak, delapan kapal patroli antikapal selam, 20 kapal rudal, dan berbagai kapal selam. Sejarawan Rosihan Anwar mencatat, Indonesia kala itu menjadi salah satu dari tiga negara Asia—bersama Tiongkok dan Jepang—yang memiliki kapal selam berkekuatan perusak dahsyat.
Sukarno membangun kekuatan laut dan udara itu bukan tanpa alasan. Untuk merebut Irian Barat dari Belanda dan menghadapi konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia membutuhkan proyeksi kekuatan melintasi laut dan udara, bukan kekuatan infanteri yang berjalan kaki. Sukarno, seorang yang lahir sebelum Indonesia merdeka dan berpikir dalam kerangka geopolitik kepulauan, memahami sesuatu yang kini terasa dilupakan, bahwa negara kepulauan menang atau kalah di laut dan di langit.
Setelah 1965, semuanya runtuh. KRI Irian dibiarkan terbengkelai di Surabaya, bahkan sempat dijadikan penjara bagi lawan politik Soeharto, dan akhirnya di-scrap di Taiwan pada 1972. Foto Omar Dani—arsitek kejayaan AURI—bahkan dihapus dari dinding Museum Angkatan Udara di Yogyakarta. Orde Baru membutuhkan kekuatan yang lain: kekuatan darat untuk stabilitas internal, bukan proyeksi kekuatan laut dan udara untuk menghadapi musuh eksternal.
Reorientasi pertahanan
Pergeseran dari doktrin Hankamrata berbasis darat menuju doktrin maritim-udara bukan hanya soal teknis militer. Ini soal identitas bangsa. Pramoedya Ananta Toer pernah mengkritik bagaimana orientasi militer Indonesia mewarisi cetak biru kolonial: tentara yang dibangun oleh dan untuk penguasaan darat, yang logika pokoknya adalah penaklukan dan pengendalian internal, bukan pertahanan dari ancaman luar.
Kenyataan bahwa TNI hari ini terlibat dalam MBG, membuka lahan pertanian, dan membentuk Batalyon Pembangunan adalah—dalam kerangka analisis Pramoedya—kelanjutan logika yang sama: militer sebagai alat pembangunan dan pengendalian masyarakat, bukan sebagai perisai kedaulatan menghadapi ancaman eksternal.
SBY mengakhiri kuliah umumnya dengan kalimat yang sederhana tapi berat: “Jadi ini modern era, modern warfare, modern technology, modern doctrine. Semuanya harus siap.” Kerisauan itu valid. Pertanyaannya kini apakah ada kemauan politik untuk mengubah doktrin, mengembalikan TNI ke barak dan ke tugasnya yang sesungguhnya, serta membangun sistem pertahanan udara berlapis yang mampu menjawab pertanyaan yang SBY lemparkan di Lemhannas.
