Aksi protes berskala besar mengguncang berbagai kota di Argentina, Selasa, 12 Mei 2026. Aksi ini, antara lain meletup di Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, dan Tucumán.
Demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa dan pengajar ini memprotes pemotongan anggaran pendidikan oleh pemerintahan kanan di bawah Presiden Javier Milei. Javier, yang mendaku diri anarko-kapitalis, enggan menjalankan Undang-Undang Pendanaan Universitas yang sudah disahkan oleh parlemen.
Di Buenos Aires, Ibu Kota Argentina, puluhan ribu orang memadati Plaza de Mayo, tempat Istana Presiden berada, hingga meluber ke jalan-jalan sekitarnya. Spanduk-spanduk besar terpasang di seluruh alun-alun dengan tulisan yang sama: “Milei, patuhi hukum.”
Diikuti jutaan orang
Panitia memperkirakan sekitar 600 ribu mahasiswa, staf universitas, anggota serikat pekerja, dan pendukung oposisi menghadiri protes di ibu kota. Secara nasional, diperkirkan 1,5 juta orang berpartisipasi dalam protes ini di seluruh negeri.
Ini adalah “Marcha Federal Universitaria” atau Pawai Universitas Federal keempat sejak Milei berkuasa pada akhir 2023. Pawai pertama digelar April 2024, lalu Oktober 2024, September 2025, dan kini Mei 2026. Setiap aksi, jumlah peserta selalu bertambah.
Di Plaza de Mayo, selain spanduk besar bertuliskan “Milei, patuhi hukum,” juga terpampang spanduk lain: “Tanpa universitas, publik tidak ada masa depan” dan “Musuh terburuk pemerintah korup adalah rakyat yang terdidik.”
“Sangat jelas bahwa pemerintah ini bertekad mengurangi pendanaan pendidikan publik,” kata Sol Muñíz (24), mahasiswi hukum di Universitas Buenos Aires, kepada Associated Press. “Universitas adalah sumber kebanggaan bagi kami. Ini adalah hal terbaik yang kami miliki,” sambungnya.
Agustina, yang bukan mahasiswi maupun dosen, memilih ikut turun ke jalan. “Universitas adalah masa depan kita sebagai masyarakat,” katanya sambil duduk di undakan dekat Istana Presiden. Di sebelahnya, Sabrina (29), seorang guru, mengeluh pemerintah selalu memotong anggaran pendidikan publik.
Beberapa peserta membawa novel Fahrenheit 451 karya Ray Bradbury, yang mengisahkan distopia tentang masyarakat yang membakar buku. “Novel ini mencerminkan realitas kita saat ini. Pemangkasan anggaran pendidikan sedang terjadi sekarang,” ujar Renata López (18), mahasiswi sastra, kepada AFP.
Drama pengesahan undang-undang
Konflik ini berawal dari serangkaian langkah legislatif yang berlarut-larut. Kongres menyetujui dua undang-undang untuk mendanai operasional universitas negeri dan menaikkan gaji dosen sesuai inflasi.
Milei memveto keduanya, berdalih bertentangan dengan kebijakan fiskal pemerintahannya. Namun, parlemen membatalkan veto tersebut. Artinya, secara konstitusional, undang-undang itu tetap berlaku. Namun pemerintah tetap menolak menjalankannya.
Pemerintah berargumen bahwa undang-undang itu tidak menyebutkan dari mana sumber dananya berasal. Kasus ini kini sedang dalam proses menuju Mahkamah Agung, sementara pelaksanaannya ditangguhkan.
Dua kali pengadilan tingkat bawah memerintahkan pemerintah mematuhi undang-undang itu. Dua kali pula pemerintah mengajukan banding. Dari panggung di Plaza de Mayo, para demonstran menyerukan langsung kepada para hakim: “Dengarkan teriakan rakyat di jalanan seluruh negeri.”
Milei kerap menyebut kampus-kampus universitas sebagai benteng indoktrinasi ideologi kiri. Ia menyebut demonstrasi ini sebagai tindakan oposisi, bukan tuntutan warga.
Anggaran dipangkas hingga level terendah
Anggaran universitas negeri telah dipangkas hampir 46 persen sejak 2023 ketika Milei berkuasa, menurut data Dewan Universitas Nasional (CIN).
Menurut laporan Pusat Penelitian Sains, Teknologi, dan Inovasi Ibero-Amerika (CIICTI), anggaran pendidikan tinggi turun dari sedikit di atas 0,7 persen dari PDB pada 2023, menjadi sekitar 0,4 persen tahun ini—level terendah sejak 1989.
Gaji profesor universitas turun sekitar 33 persen setelah diperhitungkan inflasi, menurut serikat dosen. Dari Desember 2023 hingga Maret 2026, gaji naik 147 persen, sementara inflasi dalam periode yang sama mencapai 293 persen.
Rektor Universitas Buenos Aires, Ricardo Gelpi, menyatakan gaji yang rendah telah mendorong setidaknya 580 profesor riset di Departemen Teknik dan Sains meninggalkan kampus negeri. Mereka pindah ke universitas swasta atau pekerjaan lain yang bergaji lebih baik.
Dampaknya terasa juga di rumah sakit universitas. Dari Januari hingga April 2026, pemerintah tidak mentransfer dana operasional rumah sakit meski anggarannya sudah disetujui parlemen. Utang yang menumpuk mencapai sekitar 20 miliar peso, dan rumah sakit kesulitan membeli obat serta membayar tagihan listrik.
Sehari sebelum demonstrasi, pemerintah kembali memotong anggaran: mencabut 5,3 miliar peso untuk pemeliharaan gedung universitas dan menghapus 2 miliar peso untuk beasiswa peneliti sains.
Simbol mobilitas sosial
Argentina memiliki sekitar 60 universitas negeri yang telah bebas biaya kuliah sejak 1949. Sistem ini telah melahirkan lima pemenang Nobel. Karena tidak memungut biaya, universitas bergantung hampir sepenuhnya pada pendanaan pemerintah.
“Universitas negeri di Argentina lebih dari sekadar lembaga pendidikan. Mereka juga simbol mobilitas sosial dan kebanggaan nasional,” kata Marcelo Rabossi, profesor kebijakan pendidikan tinggi dari Universitas Torcuato Di Tella di Buenos Aires.
Wakil Menteri Kebijakan Universitas Alejandro Álvarez menegaskan sikap pemerintah tidak akan berubah. “Bisa saja ada 100 ribu, 1 juta, atau 5 juta orang di jalan, pembatasan anggaran akan tetap berjalan,” katanya.
Kini keputusan selanjutnya ada di tangan Mahkamah Agung Argentina.
