Sukarno bukan seorang jenderal. Ia tidak pernah memimpin pasukan di medan tempur, tidak pernah menyusun taktik serangan, dan tidak pernah melatih prajurit. Namun dalam sejarah Indonesia, tidak ada tokoh yang lebih menentukan arah dan watak perang bangsa ini melebihi dirinya. Sebab bagi Sukarno, perang bukan semata urusan militer, melainkan kelanjutan revolusi dengan cara lain.
Pengetahuan militer Sukarno bukan dari akademi militer, melainkan dari studi panjang tentang revolusi-revolusi besar dunia, dari pengalaman langsung menghadapi kolonialisme, serta dari keyakinan yang tidak pernah goyah bahwa Indonesia selalu menjadi incaran kekuatan imperialis.
Strategi perang Sukarno tidak lahir dari hasrat berperang. Ia lahir dari kebutuhan mempertahankan revolusi. Dalam berbagai pidato dan kuliah yang ia berikan kepada angkatan perang Indonesia sepanjang 1950-an dan 1960-an, Sukarno menguraikan tiga strategi pokok untuk memenangkan peperangan. Tiga strategi ini, ia tekankan, bukan hanya berlaku dalam situasi perang terbuka, melainkan juga dalam posisi bertahan dan dalam kondisi damai. Ketiganya saling terkait dan membentuk satu kesatuan doktrin yang utuh.
Strategi pertama: Taklukkan jiwa rakyat musuh
Strategi pertama Sukarno adalah menaklukkan jiwa rakyat musuh—bukan tubuhnya, bukan pasukannya, melainkan jiwa dan keyakinannya. Dalam peperangan modern, Sukarno melihat bahwa dukungan rakyat di negeri musuh adalah senjata yang sama mematikannya dengan artileri. Ketika rakyat musuh berbalik melawan perangnya sendiri, moral tentara musuh runtuh dari dalam.
Kita menunjuk perang Vietnam sebagai contoh paling telak. Keberhasilan gerakan anti-perang di Amerika Serikat (AS), yang memobilisasi jutaan warga menentang keterlibatan militer negaranya di Vietnam, turut mendemoralisasi tentara AS di lapangan. Bayangkan, rakyat di negeri musuh itu sendiri melarang tentaranya digunakan untuk menggempur lawan. Tidak ada meriam yang mampu mencapai efek seperti itu.
Dalam konteks ini, propaganda bukan sekadar alat komunikasi, melainkan senjata perang kelas satu. Sukarno memahami ini lebih baik dari hampir semua pemimpin sezamannya. Pidato-pidatonya yang membakar, siaran radio yang menjangkau seluruh penjuru Nusantara, dan kemampuannya mengubah konflik wilayah menjadi pertarungan moral antara bangsa yang baru merdeka melawan imperialisme lama.
Trikora pada 19 Desember 1961, yang ia kumandangkan di hadapan lautan massa di Yogyakarta, bukan sekadar deklarasi militer untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Ia adalah operasi psikologis berskala nasional yang sekaligus mengirim pesan kepada komunitas internasional: Indonesia tidak akan berkompromi, dan seluruh rakyat berdiri di belakang tuntutan itu.
Strategi kedua: Rebut sumber-sumber pasokan musuh
Strategi kedua adalah merebut atau menghancurkan sumber-sumber pasokan musuh atau apa yang disebut Sukarno sebagai “conquer the source of supply”. Dalam perang gerilya yang menjadi karakter revolusi Indonesia 1945-1949, strategi ini sudah dipraktikkan secara alamiah: sabotase gudang senjata, penghancuran sarana telekomunikasi, pemutusan jalur logistik musuh. Sukarno mengangkat pengalaman itu menjadi doktrin.
Namun Sukarno tidak membatasi konsep ini pada konteks militer sempit. Dalam posisi bertahan dan kondisi damai, strategi kedua ini bermakna mempertahankan sumber-sumber pasokan bangsa sendiri agar tidak jatuh ke tangan musuh. Energi adalah contoh yang ia sebut secara eksplisit. Sumber daya energi tidak hanya menggerakkan ekonomi rakyat dan negara, tetapi merupakan sumber daya perang yang tidak boleh dikuasai kekuatan asing.
Di sinilah pemikiran Sukarno tentang nasionalisasi aset strategis terhubung langsung dengan doktrin perangnya. Ketika ia menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1958, memulangkan ribuan warga Belanda, dan memutus kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia, itu bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ini adalah manuver strategis: merebut kembali sumber-sumber pasokan bangsa yang selama puluhan tahun dikendalikan oleh kekuatan kolonial.
Aset-aset strategis dan sumber daya alam, dalam logika Sukarno, harus dipastikan untuk kepentingan nasional. Bukan karena sentimen anti-asing, melainkan karena dalam pandangan geopolitiknya, sebuah bangsa yang sumber dayanya dikuasai pihak luar adalah bangsa yang belum benar-benar merdeka. Dan bangsa seperti itu rentan kalah bahkan sebelum perang dimulai.
Strategi ketiga: Rebut dan perkuat benteng
Strategi ketiga adalah merebut benteng-benteng musuh, atau dalam posisi bertahan, memperkuat benteng sendiri. Namun Sukarno segera memberi peringatan. Jangan artikan benteng hanya sebagai bangunan dari besi dan baja. Benteng yang sesungguhnya adalah organisasi negara itu sendiri.
Memperkuat benteng berarti mempertahankan setiap jengkal tanah republik, melindungi keselamatan rakyat, dan ini yang paling krusial: mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka cita-cita nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Namun, benteng itu bisa retak dari dalam. Ketimpangan ekonomi yang lebar, ketika segelintir orang menguasai lebih separuh kekayaan nasional, maka persatuan pun retak dengan sendirinya. Ketimpangan pembangunan memecah pusat dan daerah-daerah. Korupsi yang merajalela tak hanya memboroskan sumber daya, tapi menciptakan ketidakpuasan mayoritas rakyat terhadap penyelenggara negara. Kekuasaan yang top-down, otoriter, tak mau mendengar rakyat, apalagi sering meneror dan menindas rakyat sendiri, tak akan pernah mendapat sokongan sejati dari rakyat. Nepotisme dan kolusi bukan hanya melahirkan birokrasi rongsokan, tapi menciptakan ketidakpuasan pada talenta-talenta muda dan terbaik. Dan pahitnya, ini yang terjadi pada Indonesia saat ini.
Dalam konteks ini, strategi merebut benteng musuh bermakna melemahkan kohesi internal musuh, yakni memperuncing kontradiksi di dalam tubuh lawan, memanfaatkan perpecahan politik di negeri musuh, dan menjadikan ketidakstabilan internal mereka sebagai momentum bagi gerakan.
Ini adalah seni perang dalam pengertian paling luas. Bukan hanya soal siapa yang punya meriam lebih banyak, melainkan siapa yang lebih mampu mempertahankan keutuhan dirinya sambil menggerogoti keutuhan lawan.
Moral sebagai faktor penentu
Di atas ketiga strategi itu, Sukarno meletakkan satu prinsip yang ia anggap lebih menentukan dari segalanya: moral. Sejalan dengan keyakinan Mao Zedong bahwa morallah yang memutuskan hasil pertempuran, Sukarno menegaskan bahwa tentara Indonesia harus memiliki moral yang anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan anti terhadap segala bentuk penghisapan manusia atas manusia.
Moral di sini bukan sekadar semangat tempur. Ia mencakup hubungan tentara dengan rakyat. Sukarno mengadopsi gagasan yang mirip dengan doktrin Mao tentang tentara sebagai ikan dan rakyat sebagai air. Artinya, tentara yang tidak dicintai rakyatnya adalah tentara yang sudah kalah sebelum berperang. Karena itu angkatan perang Indonesia harus bersarang di hati seluruh rakyat.
Inilah yang membedakan konsep perang Sukarno dari doktrin militer konvensional yang berpusat pada keunggulan persenjataan dan teknik tempur semata. Bagi Sukarno, perang adalah fenomena sosial dan politik sebelum ia menjadi fenomena militer. Bangsa yang rakyatnya bersatu, yang sumber dayanya terlindungi, yang negara-organisasinya kuat, dan yang tentaranya hidup dalam pelukan rakyat, adalah bangsa yang jauh lebih sulit dikalahkan, bahkan oleh musuh yang jauh lebih kaya dan lebih bersenjata.
Irian Barat sebagai ujian
Tiga strategi Sukarno bukan hanya teori yang ia ceramahkan di depan para perwira. Ia menerapkannya secara sistematis dalam perjuangan merebut Irian Barat dari Belanda, salah satu operasi geopolitik paling cerdik dalam sejarah diplomasi Asia pascakolonial.
Strategi pertama dijalankan melalui kampanye diplomatik global yang gigih: menggalang dukungan di PBB, membangun solidaritas dengan negara-negara Asia-Afrika, dan secara konsisten memframingkan sengketa Irian Barat sebagai pertarungan antara semangat dekolonisasi melawan kekeraskepalaan kolonialisme Belanda. Sukarno berhasil membuat Belanda tampak sebagai pihak yang berada di sisi sejarah yang salah di mata komunitas internasional.
Strategi kedua dijalankan melalui nasionalisasi seluruh aset Belanda pada 1958, yang sekaligus memutus kepentingan ekonomi Belanda di kawasan.
Strategi ketiga diwujudkan melalui pembelian besar-besaran persenjataan dari Uni Soviet: 12 kapal selam, puluhan pesawat tempur MiG, kapal penjelajah KRI Irian, dan puluhan kapal perang lainnya, menjadikan angkatan laut Indonesia salah satu yang terkuat di Asia Tenggara.
Kalkulasinya tepat. Amerika Serikat, yang tidak ingin kehilangan Indonesia karena masuk ke blok Soviet di puncak Perang Dingin, akhirnya menekan Belanda untuk berunding. Perjanjian New York ditandatangani 15 Agustus 1962. Irian Barat diserahkan. Sukarno memenangkan perang tanpa perang besar-besaran.
Warisan pemikiran militer Sukarno bukan terletak pada jumlah perang yang ia menangkan secara konvensional. Ia terletak pada visi bahwa bangsa kecil sekalipun bisa berdiri tegak di hadapan kekuatan besar, asalkan ia menguasai jiwa rakyatnya sendiri, mengendalikan sumber dayanya sendiri, dan mempertahankan keutuhan negara-organisasinya. Dalam tradisi pemikiran strategi dunia, itu menjadi sumbangan yang tidak kecil artinya.
