Mengapa Indonesia bisa dijajah lama oleh kolonialisme Belanda? Banyak yang beranggapan bahwa Nusantara kala itu kalah unggul di bidang teknologi, khususnya teknologi militer, sementara kaum kolonialis telah menguasai pengetahuan modern.
Penjelasan tersebut ada benarnya, namun tidak mutlak. Belanda hanyalah negeri kecil di Eropa; luasnya hanya seperempat Pulau Jawa. Sementara itu, luas Indonesia hampir sebanding dengan gabungan tujuh negara Eropa, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Spanyol, dan Italia.
Mengenai hal ini, Bung Hatta menawarkan penjelasan yang berbeda. Menurut salah satu Bapak Bangsa kita ini, kekuasaan kolonial dapat bertahan di Indonesia karena ditopang oleh penguasaan psikologis. Konsep penguasaan psikologis yang dimaksud Hatta ini memiliki kemiripan kuat dengan konsep “hegemoni” dari pemikir Marxis Italia, Antonio Gramsci.
Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai cara sebuah kelas sosial untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan tanpa mengedepankan paksaan atau penggunaan aparatus yang represif, melainkan dengan cara-cara yang tampaknya melalui persetujuan (konsensus) dari pihak yang dikuasai. Ini misalnya lewat kontrol terhadap insitusi-intutusi yang memproduksi ide-ide, norma-norma, maupun kepercayaan yang berlaku dominan dan diterima masyarakat.
Dalam konteks kolonialisme, hegemoni bekerja dengan menanamkan ideologi, nilai, dan cara pandang penjajah (ideological and cultural domination), sehingga kaum terjajah secara internal menerima subordinasi mereka sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan takdir.
Menurut Bung Hatta, ada empat cara penguasaan psikologis (hegemoni) itu dijalankan. Pertama, politik pecah-belah dan menguasai (devide et impera). Kedua, pembodohan rakyat, yaitu membiarkan rakyat terbelenggu dalam ketidaktahuan, kemiskinan literasi (buta huruf), dan kepercayaan pada takhayul. Ketiga, injeksi psikologis, berupa penanaman gagasan keunggulan bangsa kulit putih, yang menciptakan mental inferior (rendah diri) pada pribumi. Dan, keempat, politik asosiasi, yang menawarkan kerja sama antara penjajah dan bangsa terjajah.
Menariknya, selain punya pisau analisis yang tajam untuk membongkar akar masalah, Hatta juga punya resep berupa empat skema kontra-hegemoni.
Strategi pertama adalah melawan politik pecah-belah kolonial (devide et impera) menggunakan politik persatuan. Kaum pergerakan anti-kolonial tidak boleh lelah mempromosikan dan menjahit persatuan bangsa.
Organisasi Bung Hatta semasa mahasiswa di Belanda, Perhimpunan Indonesia (PI), sangat gencar mempropagandakan pentingnya persatuan dalam perjuangan kemerdekaan.
Banyak aktivis PI, setelah kembali ke Tanah Air, menjadi tenaga penting dalam menyatukan tokoh dan organisasi pergerakan. Di Bandung, pada 1926, berkat sokongan aktivis PI, berdiri front persatuan bernama “Komite Persatuan” yang menghimpun 14 partai politik. Tahun 1930, sejumlah organisasi kedaerahan melebur menjadi Indonesia Muda (IM), yang aktif mempropagandakan persatuan.
Lantas, bagaimana kita bisa bersatu sebagai sebuah nation, sementara realitasnya berasal dari beragam suku bangsa, bahasa, adat-istiadat dan aliran politik. Bung Hatta memberi jawaban singkat: “Sejarah telah memberikan banyak contoh bahwa ketunggalan bangsa tidak ditentukan oleh apakah ia seketurunan, seagama, satu kepercayaan, atau satu bahasa, melainkan karena dipersatukan oleh nasib, cita-cita dan kehendak yang sama.”
Strategi kedua adalah membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu ketidaktahuan dan kesadaran palsu. Untuk itu, senjatanya adalah pendidikan dan penyadaran. Ketidaktahuan adalah pintu masuk bagi kolonialis untuk memanipulasi kesadaran dan melanggengkan penindasan.
Konsep pendidikan Hatta selaras dengan gagasan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed. Freire mengkritik “pendidikan gaya bank” (banking education) ala kolonial yang menempatkan siswa sebagai wadah pasif untuk diisi pengetahuan oleh guru. Freire, sama seperti Hatta, menyerukan perlunya pendidikan hadap masalah (problem-posing education) yang bertujuan mencapai conscientização (penyadaran kritis) agar kaum tertindas mampu melihat realitas sosialnya secara objektif, menyadari ketertindasan, dan bertindak untuk transformasi sosial.
Oleh karena itu, sekolah-sekolah rakyat harus didirikan tidak hanya untuk transfer ilmu, tetapi juga untuk menyadarkan rakyat akan realitas sosial dan perjuangan kemerdekaan. Kunci pengetahuan adalah melek aksara, sehingga Hatta menganjurkan gerakan pemberantasan buta huruf dan pendirian “sekolah-sekolah tinggi rakyat” yang mengajarkan politik, ekonomi, dan sejarah secara membebaskan.
Tidak mengherankan, pada zaman pergerakan anti-kolonial pada 1920-an, selain aktivitas politik dan propaganda, banyak berdiri sekolah-sekolah alternatif, seperti Taman Siswa, INS Kayutanam (Sumatera Barat), Ksatrian Instituut (Bandung), Sekolah Ra’jat (Semarang), Sumatera Thawalib (Sumatera Barat), dan Muhammadiyah.
Strategi ketiga adalah memerangi penyakit rendah diri (inferiority complex) yang ditanamkan kolonial. Senjatanya adalah membangun semangat “self-reliance” (jiwa percaya kepada kekuatan sendiri) dan “self-help” (jiwa berdikari).
Kolonialis menunjukkan superioritas rasial mereka melalui propaganda dan sistem pemerintahan yang menempatkan orang Eropa di atas pribumi (Europees bestuur).
Anjuran Hatta untuk self-help memiliki kemiripan dengan filosofi Swadeshi dari Mahatma Gandhi di India. Gandhi mengajak rakyat India memboikot produk Inggris dan menggunakan hasil produksi sendiri, seperti gerakan menenun khadi. Gerakan ini tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan harga diri, kemandirian, dan semangat nasionalisme (spiritual self-reliance) sebagai perlawanan terhadap penjajah.
Dalam politik, Hatta menerjemahkan semangat ini melalui gerakan non-kooperasi (tidak bekerjasama dengan kolonial), dan di bidang ekonomi melalui gerakan koperasi, yang cocok dengan karakter asli bangsa Indonesia yang suka tolong-menolong dan gotong-royong.
Strategi keempat adalah menentang politik asosiasi, yaitu proposal persekutuan kenegaraan antara Indonesia dan Belanda. Bagi Hatta, politik ini hanyalah “rayuan gombal” untuk meredam cita-cita kemerdekaan. Ini lazim dijalankan oleh negara-negara penjajah terhadap jajahannya di hampir setiap sudut dunia.
Tugas kaum pergerakan adalah mengungkapkan pertentangan tak terdamaikan antara kaum penjajah dan rakyat yang terjajah. Bung Karno merumuskannya sebagai pertentangan antara “kaum sana” (penjajah yang ingin menghisap) dan “kaum sini” (rakyat yang merindukan kemerdekaan dan keadilan sosial). Memahami kontradiksi fundamental ini adalah prasyarat untuk berjuang menuju kemerdekaan.
Relevansi hari ini
Gagasan Bung Hatta, yang disampaikan dalam pidato pembelaannya, Indonesia Vrij/Indonesia Merdeka, masih sangat relevan. Dunia hari ini, puluhan tahun setelah pidato itu disampaikan, masih menghadapi kolonialisme dalam bentuk baru (neokolonialisme) yang terwujud dalam dominasi ekonomi, pendiktean kebijakan politik, dan hegemoni budaya asing. Modus yang dipakai pun tidak beringsut jauh dari modus kolonialisme lama: politik pecah belah, pembodohan, dan penanaman inferiority complex.
Oleh karena itu, empat strategi kontra-hegemoni ala Bung Hatta, yakni persatuan, penyadaran kritis, kemandirian (self-reliance), dan penegasan kontradiksi, tetap menjadi landasan perjuangan untuk mencapai kedaulatan bangsa seutuhnya. Bahwa tugas pendidikan nasional bukan saja berkutat pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter: membuat manusia Indonesia yang merdeka, berpikir rasional dan kritis, tidak rendah diri di hadapan bangsa apa pun, selalu mau belajar dan berinovasi, dan menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
