Pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace (BoP)—inisiatif Donald Trump—di Davos, Swiss. Penandatanganan itu dilakukan bersama Presiden Israel Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, Presiden ekstrem kanan Argentina Javier Milei, serta puluhan pemimpin negara Arab yang kerap diposisikan sebagai satelit Amerika Serikat.
BoP, yang diumumkan Trump pada 15 Januari 2026 sebagai bagian dari “20-point Gaza Peace Plan”, diklaim bertujuan mengawasi proses perdamaian dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Namun, proyek ini menuai kritik global. BoP disebut mengusung skema pay-to-play: dengan kontribusi minimal USD 1 miliar (sekitar Rp16,7 triliun) untuk keanggotaan permanen, proses pembentukan yang tidak demokratis, serta pemberian kewenangan seumur hidup kepada Trump.
Proyek rekonstruksi “New Gaza” yang nantinya akan melahirkan skyscrapers, zona industri, dan kota baru di atas puing Gaza, dicurigai sebagai agenda bisnis real-estate Trump dan menantunya, Jared Kushner. Jadi, alih-alih rekonstruksi, ini justru ditengarai sebagai praktik penyingkiran. Proyek ini hanya akan menyediakan seperenam kebutuhan rumah dibanding praperang. Selain itu, proyek akan mengubur berbagai situs dan jejak sejarah yang sudah berusia ribuan tahun di Palestina.
Indonesia, sebagai negara muslim terbesar, memilih bergabung dengan proyek Trump, meski menuai kritik domestik. Banyak yang menuding Indonesia, dalam ini pemerintahan Prabowo Subianto, sebagai antek-antek Amerika dan Trump. Indonesia tidak bisa menegaskan politik luar negerinya yang bebas-aktif dan anti-kolonialisme. Indonesia juga mengabaikan hak dasar bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Pahitnya, demi keanggotaan tetap, Indonesia bersedia membayar USD 1 miliar atau sekitar Rp 16,76 triliun (kurs 1 USD ≈ Rp16.760). Sebagai pembayar pajak, ini tak etis. Uang rakyat alihkan ke proyek bisnis Trump di Gaza, sementara Indonesia masih berjibaku dengan kekurangan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Di Sumatera, sebagian besar warga korban banjir dan longsor pada akhir November 2025 masih tertahan di tempat pengunsian darurat.
Bayangkan, jika anggaran Rp 16,76 triliun itu digunakan untuk kebutuhan mendesak di dalam negeri, tentu bisa dipakai untuk banyak hal.
Kita mulai dari pendidikan. Dengan biaya rata-rata Rp 124,5 miliar per sekolah (dari alokasi Rp 24,9 triliun untuk 200 sekolah baru pada 2026), anggaran Rp 16,76 itu bisa membangun sekitar 134 sekolah baru, dan menampung ribuan siswa. Ini bisa diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
Selain itu, anggaran itu bisa untuk renovasi 6.680 sekolah (Rp 2,5 miliar/unit, dari Rp 150,1 triliun untuk 60.000 sekolah), sehingga meningkatkan akses pendidikan di daerah tertinggal dan terluar.
Selain itu, kalau pemerintah punya kepedulian pada guru honorer, anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberi insentif kepada 278 ribu guru honorer dengan Rp 5 juta per bulan selama setahun. Tentu saja, pendapatan Rp 5 juta per bulan bagi guru honorer belum setimpal dengan pengabdian mereka yang begitu besar untuk kemajuan pendidikan, tetapi setidaknya untuk menunjukkan keberpihakan politik pada mereka.
Tidak hanya itu, demi meningkatkan literasi bangsa yang terseok-seok, anggaran sebesar itu bisa membangun 1.670-2.087 unit perpustakaan. Tapi kalau penguasa tak suka rakyat jadi pintar, tentu hal itu mustahil akan dilakukan. Persis dengan lirik lagu Iksan Skuter: Hai orang miskin janganlah pintar/ Karena kami makin ganas dan liar/Hai orang miskin jangan membaca/Supaya kami liar berdusta.
Untuk kesehatan, anggaran Rp 16,76 triliun bisa dipakai untuk membangun 83-111 RS Tipe C (kapasitas 100-200 bed per RS), sehingga meningkatkan akses layanan kesehatan di kabupaten/kota terpencil. Dengan begitu, kita tak lagi melihat rakyat yang sakit digotong memakai tandu ke fasilitas kesehatan. Atau, seperti kejadian memilukan beberapa bulan lalu, seorang ibu di Papua meninggal di jalan saat harus mencari rumah sakit untuk persalinan.
Anggaran Rp 16,76 triliun juga bisa dipakai untuk membangun 400.000-450.000 rumah, terutama warga korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Mengutip situs resmi BNPB per 27 Januari 2026, masih ada 111.800 orang warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih bertahan di tempat pengungsian.
Tak hanya itu, anggaran jumbo tersebut juga bisa membangun 1.670-5.566 unit jembatan, mendukung konektivitas desa tertinggal di pulau-pulau seperti Sumatera atau Sulawesi.
Tapi, ini soal keberpihakan politik. Kita jadi tahu bahwa presiden yang hampir setiap pidatonya meniupkan bahaya antek-antek asing, kini sedang asyik-masyuk dengan imperialisme Amerika di bawah Trump dan berkolaborasi dengan rezim genosida Benyamin Netanyahu di Israel. Dan pahitnya, uang pajak kita sebesar Rp 16,76 triliun dipakai untuk membayar kejahatan yang menodai mandat Pembukaan UUD 1945 itu.
