Berita duka datang dari Nusa Tenggara Timur, provinsi yang terus bergelut dengan kemiskinan dan selalu menempati daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia.
YBS, anak laki-laki berusia 10 tahun dan masih duduk di kelas IV SD, ditemukan tewas tergantung di pohon cengkih di Kabupaten Ngada. Sebelum mengakhiri hidupnya, ia menulis pesan pendak lewat secarik surat untuk ibunya.
Sebelum mengakhiri hidupnya, YBS meminta dibelikan buku dan pena kepada ibunya. Meski nilainya cuma Rp 10 ribu, tetapi ibunya yang bekerja sebagai petani dan buruh lepas tak sanggup memenuhinya. Ibu muda berusia 47 tahun ini terlilit kemiskinan ekstrem: orang tua tunggal dan harus menafkahi lima anaknya.
Kisah YBS menggambarkan bagaimana kemiskinan ekstrem, dari kelaparan hingga ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sekolah, mendorong tragedi ini.
Lebih pahit lagi, keluarga YBS tak pernah terpotret dalam data kemiskinan resmi pemerintah. Meski hidup dalam kondisi memprihatinkan, seperti tinggal di gubuk bambu, akses pendidikan minim, dan berjibaku memenuhi kebutuhan dasar, mereka terlewat dari bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi rumah, atau bantuan pendidikan.
Inilah kemiskinan terselubung atau hidden poverty, yaitu keluarga tampak “cukup” dari luar, tidak tercatat miskin oleh data resmi, tapi sangat rapuh secara ekonomi dan berjuang mati-matian untuk bertahan. Penyebabnya multifaset. Pertama, garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) gagal memotret realitas. Garis kemiskinan nasional Rp 609.160 per kapita per bulan (sekitar Rp 20.000 per hari) dikritik terlalu rendah, hanya survival line—batas untuk tak mati kelaparan, bukan hidup bermartabat.
Kedua, metode moneter BPS usang, hanya menghitung pengeluaran makanan dan non-makanan, mengabaikan dimensi multidimensi seperti akses air bersih atau pendidikan.
Ketiga, pendataan tak akurat. Pendataan kemiskinan melewatkannya. Entah karena standar kemiskinan dengan 14 indikator versi BPJS yang sudah tak relevan itu melewatkannya atau karena ketidakterjangkauan geografis.
Orang-orang miskin yang tersembunyi ini hidup nyaris tanpa jaring pengaman sosial. Mereka tidak termasuk penerima manfaat bantuan sosial karena tidak lagi dianggap miskin meski hidup mereka selalu di ujung tanduk.
Di forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Presiden Prabowo memamerkan hasil survei Gallup dan Harvard University yang menyebut Indonesia sebagai negara yang rakyatnya paling bahagia di dunia.
Menurut Prabowo, meskipun rakyat Indonesia masih banyak yang tinggal di dalam gubuk, tidak punya MCK, bahkan makan dengan nasi diberi garam, tetapi mereka tetap tersenyum dan bahagia.
”Namun, mereka punya harapan,” kata Prabowo.
Kematian YBS meruntuhkan klaim itu. Di Indonesia, ada banyak kasus bunuh diri yang dipicu oleh kemiskinan atau tekanan ekonomi. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menyebutkan bahwa sekitar 62 persen dari total kasus bunuh diri pada periode Januari-Agustus 2024 dilatarbelakangi faktor ekonomi dan kesenjangan.
Kasus YBS seharusnya menggiring kesadaran para pejabat negara, terutama di pucuk tertinggi, untuk menyusun kebijakan yang tak meninggalkan kaum miskin.
Pertama, standar kemiskinan versi BPS yang tidak manusiawai dan ketinggalan zaman itu harus diperbarui, misalnya dengan mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi. Seorang dianggap miskin jika tak sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya: pangan, air bersih, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.
Kedua, pendidikan gratis untuk seluruh jenjang pendidikan tidak bisa ditunda lagi. Skema program MBG harus dibuat tepat sasaran, hanya untuk keluarga miskin ekstrem dan daerah 3T, sehingga bisa menghemat anggaran. Anggarannya harus difokuskan untuk pendidikan gratis.
Pendidikan gratis ini, terutama untuk jenjang SD hingga SMA, harus mencakup biaya tersembunyi, seperti seragam sekolah, buku, alat tulis, transportasi, dan kebutuhan lainnya.
Memang sekarang ada Sekolah Rakyat untuk menjami pendidikan keluarga miskin. Tapi selain daya jangkaunya yang masih terbatas, baru berdiri 166 lokasi dengan daya tampung 15.820 siswa, sekolah semacam ini kurang mampu menjawab problem kemiskinan dan ketimpangan yang meluas.
Sebab, selain berhadapan dengan kemiskinan versi BPS, kita juga berhadapan dengan kemiskinan tersembunyi. Mereka ini adalah kelompok rentan (vurnerable) dan kelompok menuju kelas menengah (AMC) yang jumlahnya sebesar 73,45 persen atau 205 juta orang.
Pendidikan gratis ini merupakan mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kasus YBS bukan hanya soal kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga kegagalan negara memenuhi mandat konstitusi: pendidikan yang bisa diakses dan berkualitas oleh seluruh rakyat Indonesia.
