Sekilas, pidato ekonomi Prabowo di depan DPR, 20 Mei lalu, memancarkan semangat developmental state. Hilirisasi, ketahanan pangan, koperasi, dan industrialisasi disusun sebagai agenda negara yang sepintas tampak progresif, intervensionis, dan visioner.
Namun, optimisme itu perlu diuji lebih jauh. Persoalannya bukan pada negara yang aktif, melainkan pada siapa yang diuntungkan, instrumen apa yang digunakan, dan bagaimana akuntabilitasnya dijalankan.
Itulah inti masalah yang ingin saya bedah di sini: developmental state atau mimikri struktural? Ketika para ekonom pembangunan berbicara tentang developmental state ala Korea Selatan atau Taiwan, mereka tidak hanya berbicara soal negara yang mengelola industrialisasi.
Mereka berbicara tentang kapasitas birokrasi yang relatif otonom dari kepentingan modal jangka pendek, tentang mekanisme disiplin kapital, di mana negara memberi proteksi dan subsidi, tetapi dengan syarat performa dan juga tentang koherensi kebijakan industri yang tidak terdistorsi oleh fragmentasi elite politik.
Indonesia tidak punya itu. Dan, realitasnya Prabowo tidak sedang membangunnya. Hilirisasi nikel, misalnya, sering dibingkai sebagai kemenangan nasionalisme sumber daya. Larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 memang mendorong pembangunan smelter di dalam negeri.
Tapi siapa yang menguasai rantai nilai itu? Data menunjukkan bahwa smelter-smelter besar didominasi oleh konsorsium modal China, Tsingshan, Huayou, CNGR dengan mitra lokal yang sebagian besar adalah grup konglomerat lama yang sudah dekat dengan kekuasaan.
Faktanya negara hadir, tapi lebih sebagai fasilitator oligarki baru daripada arsitek industrialisasi yang inklusif. Nilai tambah mengalir, tapi ke mana ia bermuara adalah pertanyaan distribusional yang hampir tidak pernah dijawab.
Inilah yang saya sebut sebagai state-led crony mercantilism. Negara aktif mengelola dan memproteksi, tetapi dengan cara yang secara sistematis menguntungkan kelompok modal tertentu yang terhubung secara politik. Ini bukan sosialisme, bukan pula developmental state yang sehat. Ini adalah merkantilisme birokratis dengan wajah patrimonial.
Danantara dan sentralisasi kapital negara
Pembentukan Danantara sebagai super-holding BUMN adalah momen paling telanjang dari logika ini. Dengan mengonsolidasikan aset BUMN senilai ratusan miliar dolar di bawah satu entitas yang tidak tunduk pada mekanisme DPR yang memadai, arsitektur ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai shadow sovereign wealth fund yaitu kapital negara yang dikelola dengan fleksibilitas korporasi, tapi tanpa transparansi yang sebanding.
Pertanyaannya bukan apakah Indonesia butuh lembaga pengelola investasi strategis, sebab jawabannya bisa saja iya. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah siapa yang mengawasi, apa kriteria investasinya, dan bagaimana mencegah Danantara menjadi instrumen patronase kapital politik baru? Dalam konteks di mana konflik kepentingan antara pejabat negara, partai politik, dan bisnis sudah bersifat endemik, sentralisasi kapital tanpa pengawasan demokratis yang kuat bukan efisiensi, tapi akumulasi kekuatan.
Jeffrey Winters pernah menulis tentang oligarki Indonesia sebagai entitas yang kekuatannya bersumber dari material power, yaitu kontrol atas modal yang terus mempertahankan dirinya dengan memanipulasi hukum dan negara.
Danantara, dalam konfigurasi saat ini, bukan ancaman bagi oligarki. Ia adalah panggung baru di mana oligarki bernegosiasi ulang posisinya dalam arsitektur kekuasaan.
Militerisasi ruang ekonomi dan warisan yang tak pernah mati
Di sisi lainnya, keterlibatan militer dan polisi dalam program-program ekonomi Prabowo bukan anomali teknis. Ini adalah pilihan arsitekturis.
Penanaman jagung oleh TNI dan Polri, food estate yang dikelola dengan skema komando, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dalam beberapa daerah melibatkan Babinsa sebagai agen distribusi, semuanya bukan sekadar soal efisiensi logistik. Ini adalah securitized development yaitu pembangunan yang diorganisasikan melalui aparatus keamanan, yang mengubah warga negara dari subjek kebijakan menjadi objek mobilisasi.
Kritik terhadap ini bukanlah romanticisme sipilianisme yang naif. Bukan berarti militer tidak boleh terlibat sama sekali dalam pembangunan. Kritiknya lebih fundamental. Ketika aparatus koersif negara mengelola distribusi sumber daya ekonomi, ia membawa serta hierarki komando, logika disiplin, dan resistensi terhadap kontrol demokratis.
Petani yang menerima beras dari program food estate yang dikelola Kodam bukan sekadar penerima manfaat. Ia berada dalam relasi kuasa yang asimetris, di mana komplain, resistensi, atau tuntutan hak agraria akan menjadi jauh lebih mahal secara sosial.
Praktik ini adalah warisan dwifungsi yang tidak pernah benar-benar mati. Ia berganti baju, dari fungsi sosial-politik Orde Baru menjadi fungsi ekonomi-pembangunan era Prabowo.
Strukturnya tetap sama yaitu militer sebagai aktor ekstra-sipil yang menancapkan otoritasnya ke dalam ruang yang seharusnya diatur oleh hukum sipil, pasar yang kompetitif, dan demokrasi deliberatif.
Selanjutnya, negara aktif, tapi untuk siapa? Prabowo bukan neoliberal. Itu jelas. Tapi kritik terhadap neoliberalisme tidak otomatis menghasilkan alternatif yang progresif. Ada jebakan besar dalam logika “asal bukan pasar bebas, maka pasti lebih baik.”
Program MBG, misalnya, secara retorikal adalah kebijakan kesejahteraan. Tapi ketika, pengelolaan, rantai pasok MBG terkonsentrasi di tangan sebagian besar oleh konglomerasi dan perorangan tertentu, ketika transparansi pengadaan masih menjadi tanda tanya, dan ketika militer berperan sebagai operator lapangan, maka program sosial itu berpotensi menjadi mesin patronase yang paling masif dalam sejarah Indonesia pasca-reformasi.
Uang negara mengalir, tapi distribusi politiknya mengikuti logika pembangunan jaringan kekuasaan, bukan logika redistribusi yang berkeadilan.
Selain itu, food estate adalah contoh paling gamblang. Proyek ini sudah dibuktikan secara empiris gagal di Kalimantan Tengah, terjadi deforestasi skala besar, konflik agraria dengan komunitas adat, produktivitas yang tidak pernah menyentuh target, dan anggaran yang menguap tanpa pertanggungjawaban publik yang memadai. Toh program ini tetap berjalan.
Ini karena food estate bukan semata proyek pangan tapi proyek penguasaan lahan, proyek pembukaan akses kapital ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terlindungi, dan proyek perluasan jejak militer ke dalam tata ruang agraria.
Negara kuat, demokrasi lemah
Ada ironi yang menyakitkan dalam momen ini. Setelah dua dekade desentralisasi, reformasi, kendati masih terlihat rapuh, namun konsolidasi demokrasi masih terus mencari bentuk idealnya.
Sayangnya, kini Indonesia malah bergerak menuju sentralisasi kekuasaan yang belum pernah separah ini sejak Orde Baru. Bukan melalui kudeta, bukan pula melalui deklarasi darurat militer, melainkan melalui sesuatu yang jauh lebih halus dengan pengorganisasian ulang institusi, akumulasi kapital negara tanpa oversight, dan militerisasi ruang-ruang sipil yang berlangsung perlahan, sedikit demi sedikit, sampai kita terbiasa.
Gramsci pernah menulis tentang hegemoni bukan sebagai kekuasaan yang memaksa, melainkan kekuasaan yang diterima sebagai akal sehat. Ketika “negara kuat” menjadi akal sehat baru, ketika tidak ada yang bertanya lagi kuat untuk siapa, itulah saat di mana demokrasi mulai kehilangan taringnya. Bukan karena digulingkan, tapi karena dibuat terasa tidak relevan.
Pertanyaan yang harus terus diperjuangkan bukan apakah negara boleh aktif dalam ekonomi. Tentu boleh, bahkan harus. Pertanyaannya adalah apakah kita, sebagai warga, masih punya cukup kekuatan kolektif untuk menentukan arah negara itu atau apakah memang dirancang agar pertanyaan semacam itu tidak bisa lagi dijawab.
