Di meja kopi politik, obrolan tentang pemilu selalu seru. Kita bicara tentang endorsement calon presiden, gimmick di media sosial, dan drama antartokoh. Tapi, pernahkah Anda bertanya: mana suara ideologi yang jelas dari partai-partai kita?
Di Eropa, para akademisi sedang sibuk membahas fenomena “terminal decline” (kemerosotan fatal) partai kiri tradisional. Mereka sepakat, masalah utamanya, partai-partai itu bergeser ke tengah dalam isu ekonomi, memeluk neoliberalisme, dan akhirnya kehilangan identitas historisnya sebagai pembela kaum wong cilik.
Indonesia justru sudah enam dekade mengalami ketiadaan ideologi itu. Dimulai dari peristiwa 1965 dan naiknya Orde Baru yang memberangus segala yang berbau kiri. Puncaknya, Orde Baru menjalankan agenda depolitisasi yang memisahkan warga dari urusan dan aktivitas politik.
Sejak itu, spektrum ideologi partai-partai di Indonesia hanya kanan dan konservatif. Baik partai agama, sekuler, maupun yang mendaku nasionalis berada dalam kubu yang sama: kanan. Pasca reformasi, kendati terjadi liberalisasi politik, partai kiri tetap tertatih-tatih untuk masuk dalam panggung politik.
Pada pemilu 1999, ada Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan sejumlah partai yang condong pada sosial-demokrasi. Namun, partai-partai itu gagal berbicara banyak di pemilu. Dukungan elektoralnya tak membuat membuat partai tersebut menempatkan wakilnya di DPR.
Terjebak konsensus neoliberal
Sejak reformasi, terjadi sebuah konsensus senyap di antara hampir semua kekuatan politik utama. Konsensus ini adalah penerimaan terhadap agenda pasar bebas global.
Coba kita cermati. Ketika negara membahas privatisasi BUMN yang strategis, deregulasi sektor keuangan, atau pemotongan subsidi energi, hampir semua fraksi besar di DPR—termasuk yang mengklaim berjuang untuk rakyat kecil—pada akhirnya sepakat. Partai A bilang mereka nasionalis, Partai B bilang mereka religius-populis, tapi ketika berhadapan dengan bailout atau insentif pajak besar untuk investor asing, suara mereka nyaris sama.
Di Indonesia, ketika menjelang pemilu, hampir semua parpol bergerak menjadi populis dan kerakyatan. Agenda neoliberalisme dikritik. Ekonom Chatib Basri menyebutnya fonomena ”ideologi sebagai konsekuensi; parpol berusaha menyesuaikan platform politiknya dengan selera pemilih/pasar.
Namun, ketika pemilu usai dan sudah meraih kekuasaan, mereka akan menjadi pemeluk neoliberalisme atau kapitalisme. Di Indonesia, tidak pernah ada perlawanan terhadap neoliberalisme di DPR. Kalaupun ada kebijakan yang menunda kebijakan neoliberal, itu berasal dari tekanan massa lewat gerakan ekstra-parlemen.
Akibatnya fatal, identitas ideologi menjadi kabur. Ketika semua partai utama “berteman” dengan agenda pasar, partai-partai yang tadinya identik sebagai pelindung rakyat dari gejolak kapitalisme tidak lagi memiliki daya tawar dan diferensiasi politik. Inilah yang oleh para ahli disebut “The Watering Down of Ideology”—pengenceran ideologi. Mereka menjadi elit teknokrat yang sibuk mengelola sistem, bukan pejuang ideologis yang menantang sistem.
Absennya partai kiri, menurut Franz Magnis Suseno, menyebabkan ketiadaan pembela rakyat kecil. Tidak ada kekuatan politik yang memperjuangkan agenda politik kelas bawah: petani, buruh, kaum miskin perkotaan, serta kaum marginal lainnya.
Gelombang populisme
Kekosongan ideologi ekonomi ini segera diisi oleh perdebatan yang lebih panas dan emosional: isu sosial dan identitas.
Partai-partai tradisional, yang sulit membedakan diri secara program ekonomi, terpaksa bergeser untuk menonjolkan sentimen agama, nasionalisme sempit, atau isu moral untuk menarik pemilih.
Pergeseran ini sangat menguntungkan populisme, terutama di Indonesia. Di tengah kesulitan hidup akibat kenaikan harga pangan dan upah yang stagnan (isu ekonomi), pemilih seringkali lebih fokus pada aspek ketokohan
Survei elektabilitas dari lembaga seperti Indikator Politik Indonesia atau LSI Denny JA seringkali menunjukkan bahwa isu ketokohan dan citra anti-korupsi/nasionalis populis mendominasi motivasi pemilih, sementara perbedaan mendasar dalam program ekonomi kerakyatan vs pro-pasar jarang menjadi penentu.
Populisme cerdas melihat celah ini. Mereka mengambil narasi ekonomi kiri (janji bantuan tunai masif, subsidi besar, proteksi) lalu menggabungkannya secara lincah dengan narasi kanan konservatif (nasionalisme, anti-asing, atau agama). Partai-partai lama, yang sudah terlanjur dicap pro-status quo, tidak bisa meniru kelincahan ini.
Kembali ke jalan ideologi
Kemerosotan ideologi parpol di Indonesia adalah masalah serius bagi demokrasi. Jika rakyat tidak punya pilihan program ekonomi, politik, sosial-budaya yang berbeda, untuk apa mereka repot-repot memilih? Kualitas demokrasi representatif kita akan merosot menjadi sekadar pertarungan antarwajah dan drama gimmick.
Partai-partai yang mengklaim mewarisi semangat ekonomi kerakyatan harus segera kembali ke akarnya. Jangan takut untuk bersuara lantang menentang dampak buruk globalisasi dan neoliberalisme yang menyengsarakan buruh dan petani.
Inilah saatnya bagi mereka untuk berani menawarkan alternatif program ekonomi yang berani, bukan sekadar janji teknokratis yang malu-malu. Jika tidak, ruang politik yang ditinggalkan oleh partai-partai lama yang tak bertaring ini akan terus dimonopoli oleh kekuatan populis yang program ekonominya berubah-ubah sesuai selera politik hari itu.
Jika tidak ada yang berani menawarkan kompas ekonomi yang jelas, rakyat akan terus tersesat mencari pemimpin, bukan ideologi. Dan itu, adalah resep pasti bagi matinya nalar politik kita.
