Di tanah kaya emas, tembaga, gas alam, minyak bumi, dan keanekaragaman hayati yang tersimpan di dalam hutannya, seorang ibu muda bernama Irene Sokoy meregang nyawa bersama bayi yang dikandungnya.
Tragedi ini bukan sekadar kisah duka keluarga, melainkan potret telanjang tentang bobroknya layanan kesehatan di Papua, yang kontras dengan limpahan sumber daya alam yang terus digali tanpa henti.
Kronologi duka di tanah kaya
Pada suatu malam yang penuh kepanikan, keluarga Irene, yang tinggal di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, bergegas mencari pertolongan medis. Sang ibu hamil merasakan kontraksi hebat, tanda bahwa hidup dan mati sedang bertarung di tubuhnya.
Dari kampungnya, Irene dan keluarga menumpang speedboat dan dilanjut perjalanan darat menuju RSUD Yowari. Di sini, Irene sempat mendapat pemeriksaan awal dari perawat. Namun, hingga pembukaan enam dan ketuban sudah pecah, kondisi Irene memburuk. Keluarga pun meminta tindakan medis, tetapi dokter kandungan di RSUD Yowari tak berada di tempat.
Pihak rumah sakit kemudian merujuk pasien ke RS Dian Harapan. Namun, proses pembuatan surat rujukan terlalu lama, sementara kondisi Irene dan bayinya semakin kritis.
Tiba di rumah sakit kedua, RS Dian Harapan, Irene tidak bisa mendapat tindakan medis. Alasannya, ruangan penuh dan dokter anestesi tidak tersedia. Keluarga kemudian disarankan membawa Irene ke RSUD Abepura. Di sini, Irene kembali ditolak, karena ruang bersalin sedang direnovasi.
Keluarga kemudian membawa Irene ke RS keempat: RS Bhayangkara. Di sana, Irene juga tak langsung mendapat tindakan medis. Alasannya, ruangan untuk BPJS kelas III tidak tersedia. Keluarga disarankan menggunakan ruangan VIP dan diharuskan membayar uang muka Rp 4 juta.
Karena keluarga tak membawa uang Rp 4 juta, Irene kembali dirujuk ke RS Jayapura. Dalam perjalanan menuju RSUD Jayapura, Irene mengalami kejang-kejang sehingga mobil kembali ke RS Bhayangkara. Namun, dalam perjalanan itu, ia mengembuskan napas terakhir.
Akhirnya, Irene meninggal bersama bayinya. Suara bergetar keluarga yang menceritakan kronologi itu menjadi jeritan panjang yang menggema di seluruh Papua: di tanah yang kaya, nyawa manusia bisa begitu murah.
Layanan kesehatan terbatas
Berdasarkan data BPS dalam Statistik Indonesia 2024, jumlah dokter di Papua hanya 799 orang untuk melayani 1,1 juta penduduknya. Dengan demikian, rasio dokter di Papua hanya sekitar 0,725 per 1.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO yang merekomendasikan 1 dokter per 1.000 penduduk. Jumlah rumah sakit pun terbatas, hanya 11 rumah sakit untuk wilayah seluas 82.681 km2, dengan distribusi tidak merata.
Sensus Penduduk 2020 menunjukkan angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Papua sebesar 565 per 100 ribu kelahiran hidup, hampir tiga kali lipat dari AKI tingkat nasional yang tercatat 189 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Berdasarkan data BPS, jumlah perempuan usia 19-54 tahun yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan hanya 73,13 persen, dengan persebaran tidak merata (sebagian besar di Kota Jayapura).
Data ini menegaskan bahwa tragedi Irene bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari krisis kesehatan struktural.
Namun, gambaran ini mungkin lebih baik dibanding lima provinsi lainnya di Pulau Papua, yakni Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Provinsi Papua adalah provinsi induk sekaligus provinsi tertua di Papua, yang sejak dulu menjadi titik penting dari derap pembangunan. Bisa dibayangkan, jika kondisi Provinsi Papua masih terbatas dengan layanan kesehatan, apa kabar dengan provinsi yang lain?
Kutukan sumber daya
Papua mewakili apa yang dinubuatkan oleh Richard Auty pada 1993, kutukan sumber daya alam (resource curse). Sebuah istilah yang merujuk pada sebuah negara atau wilayah yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tetapi performa ekonomi dan tata kelola pemerintahannya buruk.
Provinsi Papua, dulunya Irian Barat, adalah provinsi tertua di Papua. Di pulau ini tambang emas terbesar di Indonesia (termasuk terbesar di dunia) berada. Pada 2024, PT Freeport Indonesia memproduksi sekitar 52 ton emas dan 816 ribu ton tembaga, dengan pendapatan mencapai Rp 174 triliun.
Sorong, Papua Barat pernah menyumbang hingga 100 ribu barel minyak per hari pada 1990-an, kini turun menjadi sekitar 5 ribu barel per hari. Sementara Teluk Bintuni adalah pusat produksi gas alam, dengan cadangan besar yang dikelola oleh perusahaan migas nasional dan asing. Keindahan alamnya melahirkan Raja Ampat, yang menjadi ikon pariwisata Indonesia dengan 75 persen spesies karang dunia dan ribuan jenis ikan tropis.
Namun, sejak Orde Baru hingga kini, provinsi di Papua selalu menempati daftar provinsi termiskin di Indonesia. Pada Maret 2024, seluruh provinsi di Papua masuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia: Papua (19,16 persen), Papua Selatan ( 19,71 persen), Papua Barat Daya (17,95 persen), Papua Tengah (28,9 persen), Papua Barat ( 20,66 persen), dan Papua Pegunungan (30,03 persen).
Dalam indeks pembangunan manusia (IPM), hampir semua provinsi di Papua juga tercecer di belakang. Empat provinsi masuk kategori IPM menengah, sementara Papua Pegunungan masih kategori IPM rendah.
Sudah begitu, sejak menjadi bagian dari RI hingga sekarang, Papua tidak sepi dari konflik bersenjata. Akibat konflik itu, berdasarkan catatan Dewan Gereja Papua, hingga Oktober 2025, jumlah pengungsi di berbagai daerah di Tanah Papua mencapai 103.218 orang.
Inilah ironi Papua: kekayaan alamnya mengalir ke pusat dan korporasi, sementara rakyatnya menghadapi layanan kesehatan yang bobrok, pendidikan yang tertinggal, dan konflik yang tak berkesudahan.
Tragedi Irene Sokoy adalah wajah paling telanjang dari kutukan sumber daya: ketika emas lebih berharga daripada nyawa seorang ibu.
