Pada 4 Mei 2026, gempa politik mengubah wajah politik Kerala. Partai Komunis India (CPI-M), yang mendominasi politik Kerala sejak 1957 atau hampir tujuh dekade, kalah telak dalam pemilu legislatif.
CPIM yang bertarung di bawah payung Front Demokratik Kiri (LDF) memperoleh 4,7 juta suara. Dalam sistem suara terbanyak (FPTP) yang dianut oleh pemilu legislatif Kerala, LDF hanya mendapat 35 kursi.
Sementara koalisi pemenang pemilu, Front Demokratik Bersatu (UDF) yang dipimpin oleh Partai Kongres mendapat 6,2 juta suara dan mendapat 102 kursi. Pada pemilu 2021, koalisi nasionalis-moderat ini hanya mendapat 41 kursi. Dengan demikian, mereka mendapat tambahan 61 kursi di pemilu ini.
Tempat ketiga ditempati Aliansi Demokrasi Nasinal (NDA) yang dipimpin Partai ekstrem kanan nasionalis Hindu, Bharatiya Janata (BJP), hanya mendapat tiga kursi.
Melihat sejarah pemilu di Kerala sejak 1957, kekalahan di pemilu ini merupakan yang paling telak dalam sejarah. CPI-M/LDF tak hanya terpental dari kekuasaan, tetapi juga menjadi oposisi minoritas.
Kekalahan LDF dalam pemilu ini memantik tanda tanya. Selama beberapa dekade di bawah kepemimpinan CPI-M/LDF, Kerala meraih banyak kisah sukses di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan demokrasi lokal, memerangi korupsi, hingga pemberantasan kemiskinan.
Sosialisme di Kerala
Pada 1957, setahun setelah pembentukan negara bagian Kerala, pemilu lokal digelar. Partai Komunis India (CPI), yang masa itu dipimpin oleh E. M. S. Namboodiripad, seorang penulis dan aktivis, memenangi pemilu.
Begitu berkuasa, CPI langsung mendorong reforma agraria secara radikal. Kebijakan itu berhasil merombak struktur kepemilikan tanah yang dikuasai oleh segelintir orang menjadi terdistribusi kepada 1,5 juta petani tak bertanah.
Kebijakan itu berhasil melikuidasi penguasaan istimewa penguasa feodal yang menghalangi kemajuan sosial. Selain itu, petani miskin dan tak bertanah berhasil meraih alat produksi yang penting untuk membangun ekonomi mereka.
Di tahun yang sama, Kerala juga mulai menerapkan pendidikan gratis untuk seluruh tingkat pendidikan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan itu dilengkapi dengan penyediaan makanan di sekolah (mid-day meal scheme), seragam gratis, dan buku teks gratis, yang diterapkan secara ketat. Tingkat melek huruf Kerala hampir mencapai 100 persen.
Pendidikan memungkinkan warga lapis paling bawah, yang selama ini menempati kasta terendah, berhasil melakukan mobilitas sosial. Kondisi itu meruntuhkan hirearki berbasis kasta.
Lebih jauh, revolusi di Kerala juga menyentuh sektor kesehatan. Layanan kesehatan digratiskan untuk seluruh warga. Dampaknya, angka Infant Mortality Rate (IMR) Kerala merupakan yang terendah di seluruh India. Angka harapan hidupnya, yang rata-rata 75 tahun, juga termasuk tertinggi di India.
Pada 1998, Kerala meluncurkan program yang disebut ”Kudumbashree” atau ”Kesejahteraan Keluarga”, yang fokus pada pemberdayaan perempuan sebagai kunci pemberdayaan ekonomi keluarga dan penghapusan kemiskinan.
Melalui Kudumbashree, perempuan berhimpun untuk menyelesaikan masalah, belajar, dan memberdayakan diri. Pada stuktur terendah, setiap 10-20 orang perempuan membentuk satu kelompok. Mereka mendiskusikan kebutuhan, rencana usaha, pendanaan, dan pelaksanaannya.
Kudumbashree menjalankan ekonomi secara kolektif mulai dari koperasi, pertanian kolektif, jaringan katering dan Café Sree, jasa kebersihan, hingga keuangan mikro.
Selain itu, Kerala juga sukses menerapkan konsep demokrasi partisipatif, yang memungkinkan pengambilan keputusan berasal dari bawah ke atas (bottom-up).
Pada 1996, Kerala memulai apa yang disebut People’s Plan Campaign (PPC), yang mendorong perancangan pembangunan berbasis bottom-up, desentralisasi anggaran, dan partisipasi warga dalam pembangunan.
Semua kebijakan dirancang dari bawah, dimulai di tingkat paling dasar, yaitu pertemuan Grama Sabha (Majelis Desa) atau Ward Sabha (Majelis Lingkungan). Warga secara kolektif mengidentifikasi masalah lokal dan membuat daftar kebutuhan dan prioritas mereka (misalnya, perbaikan jalan, sumur, sekolah).
Di India, ada yang disebut Panchayat, yaitu pemerintahan mandiri di tingkat desa. Setiap Panchayat punya otonomi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangun sosial di daerahnya. Di Kerala, warga di setiap Panchayat diorganisir dalam bentuk kelompok kerja khusus (misalnya, pertanian, kesehatan, pendidikan) yang terdiri dari pejabat, ahli, dan perwakilan masyarakat. Kelompok ini meninjau prioritas dari Grama Sabha dan merumuskannya menjadi proyek konkret.
Proposal proyek ini kemudian diserahkan kepada Komite Pembangunan Distrik (District Planning Committee/DPC) untuk disetujui, memastikan integrasi dengan rencana pembangunan yang lebih luas di tingkat distrik dan negara bagian.
Konsep partisipatif ini menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar menjalankan instruksi dan kebijakan dari atas. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan kebijakan juga sangat minimal.
Tidak heran, dibanding banyak negara bagian lain, tingkat korupsi di Kerala merupakan yang terkecil. Kondisi ini memungkinkan sumber daya dan anggaran yang terbatas bisa tepat sasaran dan punya daya ungkit pada kesejahteraan warga.
Kisah sukses di bawah komunisme
Pada 1 November 2025, Kerala menjadi negara bagian pertama di India yang berhasil menghapus kemiskinan esktrem. Melalui program ambisius yang disebut ”Extreme Poverty Eradication Project (EPEP)”, kemiskinan ekstrem di Kerala tinggal menjadi cerita.
Selain itu, angka kematian bayi di Kerala pada 2025 menjadi 5 per 1.000 kelahiran hidup. Jauh di bawah angka rata-rata India yang masih 25 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi Kerala juga lebih rendah dibanding kota Jakarta yang masih 10.38 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatal juga turun drastis di bawah 4 per 1.000 kelahiran, berkat penguatan fasilitas NICU hingga ke daerah terpencil dan paling pelosok.
Kerala juga memimpin seluruh India dengan tingkat literasi mencapai 96 persen, sementara di tingkat rata-rata India (nasional) masih berkisar 80,9 persen. Selain itu, melalui misi pendidikan negeri, ribuan sekolah umum telah dilengkapi dengan fasilitas teknologi tinggi (High-Tech Schools), menjadikan Kerala pionir dalam pendidikan digital di India.
Untuk memerangi korupsi, Kerala juga meraih sukses besar. Selain menerapkan desentralisasi yang dikombinasikan dengan demokrasi partisipatif, Kerala juga mengadopsi digitalisasi layanan publik secara besar-besaran. Hasilnya, berdasarkan laporan Transparancy International (TI), Kerala selalu menempati posisi puncak negara bagian dengan tingkat korupsi terendah.
Pada saat pandemi Covid-19, kepemimpinan LDF di Kerala juga menuai pujian. Selain respons cepat dan pendekatan berbasis sains, Kerala juga dipuji karena keterbukaan datanya. Dengan jumlah korban 68,197 (1.04 persen), sementara seluruh India diperkirakan mencapai 4,7 juta jiwa (estimasi WHO).
Mengapa LDF kalah?
Pertanyaanya, dengan banyak kisah sukses, mengapa LDF kalah dalam pemilu legislatif?
Dalam 17 kali pemilu legislatif di Kerala, kekuasaan memang silih berganti antara CPI-M (komunis)/LDF dengan Kongres (INC)/UDF. Dengan sembilan kali dimenangkan oleh CPI-M/LDF, sementara Kongres/UDF tujuh kali, dan deadlock (tidak ada mayoritas) satu kali.
Jadi, kalah di pemilu bukan akhir dari LDF dan proyek sosialismenya di Kerala. Koalisi UDF, yang di dalamnya didominasi Kongres beraliansi dengan partai minoritas dan lima partai sempalan komunis dan sosialis, juga tidak akan serta-merta menghapus semua capain dan kebijakan dari LDF.
Ada beberapa faktor yang membuat LDF kalah di pemilu ini. Pertama, pemerintah pusat yang dikuasai BJP di bawah Narendra Modi secara konsisten memangkas transfer pendapatan ke Kerala. Para ekonom menyebut ini sebagai ”pencekikan finansial”, yang berdampak pada ruang fiskal yang menyempit, utang menumpuk, dan belanja publik melambat.
Kedua, meskipun tingkat pengangguran secara umum menurun dari 7,2 persen pada 2023 menjadi 4,3 persen pada 2025, tetapi wajah pengangguran di kalangan kaum muda dan terpelajar sangat mengkhawatirkan. Pengangguran kaum muda (usia 15-29 tahun) mencapai 29,9 persen, sementara pengangguran dengan ijazah sarjana bahkan mencapai 42,3 persen. Akibatnya, banyak anak muda Kerala, terutama kaum terpelajar, harus mencari penghidupan di luar Kerala atau di luar negeri.
Di sisi lain, Kongres dan UDF aktif menggunakan isu pengangguran untuk merontokkan basis pendukung elektoral LDF, terutama di kalangan kaum muda dan kelas menengah.
Ketiga, konflik internal mengganggu basis dukungan CPI-M yang merupakan kekuatan politik terbesar dalam LDF. Di sejumlah daerah pemilih, muncul istilah ”caleg pemberontak”, yakni bekas kader CPI-M yang maju sebagai independen dengan dukungan dari UDF. Sistem politik patronase membuat banyak pemilih lebih mengikuti kandidat ketimbang partainya.
Terakhir, sistem suara terbanyak (FPTP) merugikan LDF dalam perebutan jumlah kursi. Secara perolehan suara, selisih LDF dengan UDF hanya 13,6 persen. Namun, ketika dikonversi menjadi perolehan suara, selisihnya menjadi 47,8 persen.
Penyebabnya, dalam sistem suara terbanyak, kekalahan tipis atau “second place” di berbagai daerah pemilihan berarti suara hangus. Di Kerala, banyak dapil yang selama ini dimenangkan LDF dengan selisih tipis. Ketika terjadi pergeseran 5-8 poin suara, dapil-dapil tipis ini berpindah serentak ke UDF.
Hasil pemilu 2026 ini memang bukan akhir bagi perjalanan politik CPI-M maupun LDF. Boleh jadi, jika dilakukan pembenahan internal dan pendekatan war of position yang tepat, LDF bisa comeback di pemilu legislatif selanjutnya pada 2031.
