India, negeri berpenduduk sekitar 1,45 miliar penduduk dunia dan terluas ke-7 dunia, masih berjibaku dengan persoalan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan. Di media sosial, kemiskinan itu kerap hadir dalam bentuk street food yang jorok, sampai muncul ejekan ”prindavan”.
Namun, di balik stereotipe negatif itu, ada negara bagian di India yang mengundang decak kagum. Namanya Kerala. Negara bagian kecil di barat daya India ini, di bawah kepemimpinan Front Demokratik Kiri (LDF) dan Partai Komunis India (Marxis/CPIM), menjadi negara bagian pertama yang bebas dari kemiskinan ekstrem.
Strategi Micro-Level Planning
Pada 1 November 2025, Ketua Menteri Kerala (setara gubernur di Indonesia), Pinarayi Vijayan, mengumumkan bahwa Kerala telah berhasil menghapus kemiskinan esktrem. Ini berarti sekitar 35 juta warga Kerala tak lagi berjibaku dengan kemiskinan ekstrem.
Semuanya bermula pada 2021. Saat itu, pemerintahan Front Demokratik Kiri (LDF) meluncurkan program ambisius untuk menghapus kemiskinan esktrem, namanya Extreme Poverty Eradication Project (EPEP).
Inti pendekatannya berbasis data. Dimulai dengan menetapkan standar kemiskinan ekstrem. Selama ini, di banyak negara, termasuk India hingga Indonesia, garis kemiskinan selalu ditarik dari jumlah pengeluaran per kapita per bulan untuk membeli kebutuhan paling dasar, baik makanan maupun non-makanan (cost of basic needs). Pendekatan ini tidak bisa memotret realitas kemiskinan sesungguhnya, yang multidimensi.
Karena itu, Kerala menggunakan pendekatan lain yang berbasis multidimensi dan sesuai realitas setempat. Kerala kemudian memutuskan empat indikator kemiskinan ekstrem, yaitu: pertama, rumah tangga yang tak punya apa pun untuk memasak; kedua, rumah tangga yang mengalami kondisi kesehatan serius; ketiga, ketiadaan penghasilan tetap; dan keempat, tempat tinggal yang kurang memadai.
Berdasarkan indikator itu, Local Self-Government Department (LSGD) akan mengumpulkan data mentah berbasis temuan 400 ribu enumerator yang disebar ke seantero Kerala. Hasilnya, muncul data awal jumlah keluarga miskin sebesar 118.309 keluarga. Data tersebut disaring dan diverifikasi oleh komite Pemerintahan Lokal (LSGD) untuk memastikan data sudah sesuai dengan standar kemiskinan ekstrem. Tahap selanjutnya adalah wawancara langsung dengan warga berbasis data yang sudah disaring. Terakhir, validasi data melalui Rapat Warga Desa (Grama Sabhas). Kemudian, sebanyak 20 persen data tersebut dilakukan pengecekan ulang langsung oleh tim. Akhirnya, setelah melalui proses tersebut, pemerintah Kerala menyimpulkan bahwa ada sisa 64.006 keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Dengan verifikasi berlapis dan berbasis partisipasi, angka kemiskinan Kerala benar-benar memotret realitas. Tidak ada orang miskin yang tak terdata. Dan sebaliknya, tidak orang yang bukan miskin ekstrem yang menyalahgunakan program itu. Selain itu, program anti-kemiskinan tak menjadi proyek mainan birokrasi lokal.
Dari 64 ribu keluarga itu, sebagian besar atau sekitar 81 persen tinggal di daerah pedesaan. Kemudian, dari angka itu sebanyak 40 ribu keluarga terdampak kondisi kesehatan kronis, 34.523 rumah tangga kesulitan mengakses pangan, dan 15.091 rumah tangga tidak memiliki tempat tinggal layak.
Dengan data sedetail dan presisi itu, pemerintah Kerala mulai menyusun kebijakan penghapusan kemiskinan yang benar-benar tepat sasaran (micro-level planning). Setiap keluarga diberi program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek seperti bantuan pangan langsung dan paket kesehatan darurat. Sementara program jangka panjang berupa pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha, dan pembangunan rumah permanen.
Pada keluarga yang terpapar problem kesehatan kronis, mereka langsung dihubungkan dengan fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat secara gratis. Tidak hanya itu, tenaga kesehatan juga langsung dikirim ke rumah-rumah sasaran. Sementara rumah tangga yang kesulitan mengakses pangan mendapat bantuan pangan langsung. Koperasi di Kerala juga berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
Pemerintah juga meluncurkan program Rights without Delay untuk membantu keluarga miskin ekstrem untuk memperoleh dokumen identitas dasar seperti Aadhar, Kartu Ransum (Ration Card), dan Kartu ID Pemilih (Electoral ID). Ini penting untuk mengakses skema program pemerintah, asuransi dan pensiun.
Dengan pendekatan ini, Kerala berhasil menghilangkan kemiskinan ekstrem hanya dalam empat tahun.
Pendekatan ala Kerala ini, yang berbasis pada micro-level planning, mirip dengan pendekatan Tiongkok. Pendekatan ini mengedepankan data yang akurat dan presisi, didukung struktur birokrasi yang bersih dan responsif, dan memberi tempat pada partisipasi rakyat.
Dampak investasi kebijakan progresif
Kisah sukses Kerala bermula pada 1957. Saat itu, Partai Komunis India (CPI) berhasil menang di negara bagian Kerala dan menunjukkan EMS Namboothiripad, sebagai ketua menteri atau setara gubernur.
Begitu berkuasa, Namboothiripad langsung meluncurkan program reforma agraria, yang mengubah struktur kepemilikan tanah dan meredistribusi tanah untuk 1,5 juta penduduk. Kebijakan ini tak hanya meruntuhkan relasi sosial feodalistik yang menghambat kemajuan sosial. Lebih dari itu, kebijakan ini telah mengangkat lapisan terbawah, terutama petani tak bertanah dan petani gurem, untuk berdaya secara ekonomi.
Di tahun yang sama, Kerala juga mulai menerapkan pendidikan gratis untuk seluruh tingkat pendidikan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan itu dilengkapi dengan penyediaan makanan di sekolah (mid-day meal scheme), seragam gratis, dan buku teks gratis, yang diterapkan secara ketat. Tingkat melek huruf Kerala hampir mencapai 100 persen. Pendidikan memungkinkan warga lapis paling bawah, yang selama ini menempati kasta terendah, berhasil melakukan mobilitas sosial. Kondisi itu meruntuhkan hirearki berbasis kasta.
Lebih jauh, revolusi di Kerala juga menyentuh sektor kesehatan. Layanan kesehatan digratiskan untuk seluruh warga. Dampaknya, angka Infant Mortality Rate (IMR) Kerala merupakan yang terendah di seluruh India. Angka harapan hidupnya, yang rata-rata 75 tahun, juga termasuk tertinggi di India.
Pada 1998, Kerala meluncurkan program yang disebut ”Kudumbashree” atau ”Kesejahteraan Keluarga”, yang fokus pada pemberdayaan perempuan sebagai kunci pemberdayaan ekonomi keluarga dan penghapusan kemiskinan.
Melalui Kudumbashree, perempuan berhimpun untuk menyelesaikan masalah, belajar, dan memberdayakan diri. Pada stuktur terendah, setiap 10-20 orang perempuan membentuk satu kelompok. Mereka mendiskusikan kebutuhan, rencana usaha, pendanaan, dan pelaksanaannya.
Kudumbashree menjalankan ekonomi secara kolektif mulai dari koperasi, pertanian kolektif, jaringan katering dan Café Sree, jasa kebersihan, hingga keuangan mikro.
Selain itu, Kerala juga sukses menerapkan konsep demokrasi partisipatif, yang memungkinkan pengambilan keputusan berasal dari bawah ke atas (bottom-up).
Pada 1996, Kerala memulai apa yang disebut People’s Plan Campaign (PPC), yang mendorong perancangan pembangunan berbasis bottom-up, desentralisasi anggaran, dan partisipasi warga dalam pembangunan.
Semua kebijakan dirancang dari bawah, dimulai di tingkat paling dasar, yaitu pertemuan Grama Sabha (Majelis Desa) atau Ward Sabha (Majelis Lingkungan). Warga secara kolektif mengidentifikasi masalah lokal dan membuat daftar kebutuhan dan prioritas mereka (misalnya, perbaikan jalan, sumur, sekolah).
Di India, ada yang disebut Panchayat, yaitu pemerintahan mandiri di tingkat desa. Setiap Panchayat punya otonomi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangun sosial di daerahnya. Di Kerala, warga di setiap Panchayat diorganisir dalam bentuk kelompok kerja khusus (misalnya, pertanian, kesehatan, pendidikan) yang terdiri dari pejabat, ahli, dan perwakilan masyarakat. Kelompok ini meninjau prioritas dari Grama Sabha dan merumuskannya menjadi proyek konkret.
Proposal proyek ini kemudian diserahkan kepada Komite Pembangunan Distrik (District Planning Committee/DPC) untuk disetujui, memastikan integrasi dengan rencana pembangunan yang lebih luas di tingkat distrik dan negara bagian.
Konsep partisipatif ini menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar menjalankan instruksi dan kebijakan dari atas. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan kebijakan juga sangat minimal.
Tidak heran, dibanding banyak negara bagian, tingkat korupsi di Kerala merupakan yang terkecil. Kondisi ini memungkinkan sumber daya dan anggaran yang terbatas bisa tepat sasaran dan punya daya ungkit pada kesejahteraan warga.
Begitulah Kerala, negara bagian berpenduduk 41,6 juta penduduk dan dijuluki ”Swiss Kecil”, mengatasi kemiskinan ekstrem dan mencapai kemajuan sosial luas biasa. Kisah Kerala menunjukkan bahwa sistem politik sangat penting dalam mendorong perubahan sosial yang progresif.
