Di balik janji-janji manis otonomi khusus (otsus) dan gemerlap pembangunan infrastruktur, Papua terus menjadi panggung pertunjukan yang telah berlangsung selama enam dekade.
Ini seperti pertunjukan wayang, tempat para dalang di Jakarta memainkan lakon-lakon mereka untuk kepentingan politik dan ekonomi. Analisis kritis ini mengungkap pola sistematis di mana isu Papua digerakkan sebagai pengalih perhatian publik setiap kali istana kekuasaan Jakarta diguncang skandal atau krisis.
Janji yang tak pernah ditepati
Tragedi Papua dimulai pada 1969 lewat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang sering dijuluki “Act of No Choice” oleh para kritikus. Momen ini menjadi pintu masuk bagi integrasi paksa Papua ke dalam NKRI. Sejak saat itu, Papua menjadi “tamu undangan” yang tidak pernah dimintai izinnya.
Otonomi khusus yang dijanjikan pada tahun 2001, seharusnya menjadi jembatan menuju kemandirian dan keadilan. Namun, lima dekade berlalu, dana otsus yang mengalir deras justru diserap oleh elite lokal yang loyal pada Jakarta, dan tidak menyentuh akar rumput. Akibatnya, masyarakat adat tetap terperangkap dalam kemiskinan struktural, menjadikan Papua provinsi dengan indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia, meskipun aliran dana otsus mencapai triliunan rupiah.
PSN dan rebutan tanah ulayat
Di balik narasi keamanan, tercium bau uang yang lebih dominan. Konflik bersenjata di Papua bukan sekadar perang melawan separatisme, melainkan kedok untuk mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN) bernilai miliaran dolar. Proyek food estate di Merauke dan pengembangan zona energi, misalnya, mengancam hilangnya ruang hidup masyarakat adat Marind. Perpanjangan izin Freeport hingga 2061 memastikan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu tetap beroperasi di bawah kendali korporasi asing.
Fenomena ini selaras dengan teori “Resource Curse,” di mana wilayah dengan kekayaan alam melimpah justru mengalami tingkat kesejahteraan terendah. Praktik ekstraktif Freeport telah menciptakan “political spaces” yang memungkinkan kekerasan struktural berkelanjutan, perampasan tanah adat, degradasi lingkungan, dan militerisme.
Ironi di panggung global
Januari 2026 seharusnya menjadi bulan membanggakan bagi Indonesia, saat terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, ironi tidak bisa dihindari: bagaimana sebuah negara dengan catatan HAM yang bermasalah dapat memimpin forum yang berwenang mengawasi pelaksanaan HAM global?
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus oleh empat anggota TNI di Jakarta pada Maret 2026, bersamaan dengan tragedi Tambrauw dan kontak tembak Maybrat yang menewaskan tenaga kesehatan dan prajurit TNI. Hal ini menjadi simbol retakan retoris yang tidak dapat ditutupi. Di Maybrat, kebijakan melarang warga sipil mengungsi dari zona konflik, bahkan dengan iming-iming “bantuan sembako,” adalah penyanderaan dan kejahatan perang.
Pemerintah Indonesia membangun narasi bahwa konflik Papua adalah masalah keamanan yang disebabkan oleh kelompok separatis bersenjata (KKB/TPNPB). Pendekatan militeristik ini dijustifikasi sebagai keharusan untuk menjaga kedaulatan negara. Namun, pendekatan ini justru memperdalam ketidakpercayaan dan memicu siklus kekerasan baru. Data menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan di Papua adalah warga sipil, bukan kombatan.
KEPP OKP: Tergerusnya esensi kedaulatan
Desember 2025 menjadi saksi lahirnya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP). Dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai, komite ini dibentuk berdasarkan Keppres 110P Tahun 2025. Namun, KEPP OKP adalah mekanisme untuk melompati Majelis Rakyat Papua (MRP) dan lembaga adat lainnya, sebuah bentuk neokolonialisme birokrasi di mana struktur formal kemerdekaan dihormati, namun substansi kedaulatan dihancurkan. Ini bukan percepatan pembangunan, melainkan percepatan perampasan.
Dengan membentuk struktur yang langsung bertanggung jawab kepada presiden dan melampaui mekanisme partisipasi lokal yang telah ada, Jakarta seolah menyampaikan pesan yang tegas: “Kami tidak lagi menaruh kepercayaan pada lembaga adat; kami menghendaki struktur yang berada dalam kendali kami.”
Dalam kerangka ini, situasi tersebut dapat dibaca sebagai bentuk neokolonialisme birokrasi—ketika formalitas kemerdekaan tetap dijunjung, namun esensi kedaulatan perlahan tergerus. KEPP OKP pun tidak semata mencerminkan percepatan pembangunan, melainkan berpotensi menjadi percepatan pergeseran kontrol atas ruang dan sumber daya.
Keadilan yang terlupakan
Analisis mendalam terhadap konflik Papua mengungkapkan sebuah pola yang sistematis dan terkoordinasi. Papua bukanlah sekadar wilayah yang “rusuh” atau “teroris”; ia adalah panggung wayang di mana para dalang di Jakarta memainkan wayang-wayang mereka untuk kepentingan politik dan ekonomi. Setiap kali tekanan di pusat kekuasaan mendekati titik didih—baik itu skandal HAM, krisis ekonomi, atau aib diplomasi—wayang Papua digerakkan untuk mengalihkan perhatian publik.
Pernyataan bahwa “kurangnya membaca situasi membuat kelompok tertentu di Papua rawan dimanfaatkan” adalah setengah kebenaran yang mematikan. Ketidakpedulian dan butanya literasi politik di tingkat akar rumput memang membuat sebagian kelompok mudah diadu domba. Namun, biang keladi utama bukanlah “kurang membaca”—melainkan “kelaparan akan keadilan.”
Ketika keadilan menjadi barang mewah, kekerasan menjadi jalan yang ditempuh oleh mereka yang tidak memiliki opsi lain. Darah yang tumpah di Tanah Papua bukanlah konsekuensi logis dari konflik etnis atau separatisme—ia adalah hasil dari sistem yang sengaja dirancang untuk buta terhadap kemanusiaan, namun sangat tajam melihat potensi keuntungan ekonomi dan politik.
