Pengumuman Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2025 yang jatuh kepada pemimpin oposisi Venezuela, María Corina Machado, disambut dengan gelombang reaksi yang terbelah.
Komite Nobel memujinya sebagai pejuang demokrasi tanpa lelah yang gigih memperjuangkan hak-hak rakyat Venezuela, hingga menjadikannya simbol keberanian sipil di Amerika Latin. Namun, bagi sebagian pihak, termasuk saya yang mengamati dinamika politik global, penghargaan ini terasa seperti sebuah ironi yang getir, bahkan menampar makna wajah “perdamaian” itu sendiri.
Bukan kali pertama Hadiah Nobel Perdamaian memicu kontroversi. Nama-nama seperti Henry Kissinger, yang terkenal karena perannya dalam perang dan operasi klandestin, pernah memenangkan penghargaan ini. Namun, kasus Machado membawa ironi ini ke tingkat yang lebih mencolok, terutama bagi mereka yang sering melirik situasi politik Venezuela dan geopolitik Amerika Latin.
Pendukung sanksi dan intervensi asing
Di mata pendukungnya, Machado adalah pahlawan yang menentang rezim otoriter Nicolás Maduro. Namun, jika kita menelaah rekam jejaknya, politik yang ia usung sarat dengan muatan yang justru berlawanan dengan perdamaian.
Machado telah menjadi juru bicara yang vokal dan loyal bagi kebijakan ”regime change” Washington di Venezuela. Ia adalah sosok yang secara terbuka mendukung sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela. Sanksi ini, sering disebut sebagai bentuk peperangan senyap, memotong akses terhadap obat-obatan, makanan, dan energi, yang menyebabkan penderitaan massal di kalangan rakyat miskin Venezuela.
Sanksi ekonomi semacam itu, meski tak meletuskan peluru sebutir pun, dapat menewaskan lebih banyak orang daripada konflik bersenjata. Lalu, bagaimana mungkin seseorang yang gigih mendorong bentuk kekerasan struktural ini bisa disebut sebagai pejuang perdamaian?
Selain itu, rekam jejaknya mencakup seruan terbuka untuk intervensi militer asing. Ia bahkan pernah secara langsung memohon bantuan kepada penjahat kemanusiaan, seperti Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, untuk “membebaskan” Venezuela dengan dalih “kebebasan.” Seruan untuk intervensi asing dan dukungan terhadap sanksi jelas-jelas mencederai prinsip kedaulatan nasional yang merupakan dasar bagi perdamaian regional dan global.
Lagipula, apa yang disebut ”regime change” di Venezuela, yang dipuja-puji sebagai perjuangan demokrasi dan HAM oleh AS dan Barat, tidak lebih dari perjuangan politik faksi-faksi elite lama Venezuela yang tersingkir sejak era revolusi Bolivarian di mulai pada 1999. Mereka berkali-kali berusaha menghentikan revolusi Bolivarian yang telah mengalihkan penguasaan sumber daya alam, terutama minyak, dari tangan perusahaan multinasional dan segelintir elite korup ke tangan negara dan rakyat Venezuela.
Tak bisa ditutupi, Mochado adalah seorang neoliberal tulen, pendukung sejati dari agenda privatisasi, yang menghendaki minyak Venezuela, jantung perekonomian negeri itu, dikembalikan ke tangan perusahaan multinasional dari AS dan Eropa.
Jejak kekerasan dalam perjuangan Machado
Bagi saya, Nobel Perdamaian harusnya disematkan bagi orang-orang yang benar-benar memperjuangkan perdamaian di muka bumi ini. Sementara jejak politik Machado di masa lalu dan yang baru-baru ini terjadi bertolak belakang dengan hal itu.
Pertama, ia terlibat dalam kudeta tahun 2002 yang sempat menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis, Hugo Chavez. Dia ikut menandatangani Dekret Carmona, yang berupaya menghapus Konstitusi Venezuela yang dibuat secara demokratis melalui pemilu yang melahirkan Majelis Konstituante. Tindakan menggulingkan pemerintahan sah, terlepas dari segala kekurangannya, adalah tindakan kekerasan politik fundamental.
Kedua, ia merupakan salah satu arsitek politik dari kampanye oposisi tahun 2014, yang dikenal sebagai La Salida. Kampanye ini melibatkan taktik kekerasan jalanan yang disebut guarimba. Taktik ini meliputi pendirian barikade dengan sampah terbakar dan kawat berduri yang melumpuhkan negara. Laporan menyebutkan adanya pembakaran bus, penyerangan terhadap ambulans dan dokter, serta kekerasan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung pemerintah—tindakan yang jauh dari kata “protes damai.”
Dia adalah pendukung setia Juan Guaidó, tokoh oposisi Venezuela yang tiba-tiba mendeklarasikan diri sebagai presiden Venezuela serta mendapat sokongan AS dan Barat, tanpa melalui proses pemilu atau proses konstitusional apa pun.
Jika hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada seseorang yang mempromosikan sanksi ekonomi, menyerukan intervensi asing, dan terlibat dalam taktik kekerasan untuk menggulingkan pemerintah, maka standar perdamaian yang digunakan Komite Nobel patut dipertanyakan.
Kredibilitas yang tergerus
Penghargaan kepada Machado, yang memiliki ideologi neoliberalisme radikal dan kedekatan dengan figur-figur yang mempromosikan intervensi terhadap kemerdekaan bangsa lain, juga dukungannya pada Trump dan Netanyahu, menimbulkan pertanyaan serius. Apakah perdamaian kini didefinisikan sebagai persetujuan terhadap kebijakan luar negeri dan kepentingan ekonomi negara adidaya?
Perdamaian sejati tidak dapat dicapai melalui embargo, kudeta, atau ancaman bom. Perdamaian sejati dibangun oleh para pekerja kemanusiaan di garis depan, jurnalis yang mempertaruhkan nyawa untuk melaporkan kebenaran, dan rakyat biasa yang berjuang untuk kedaulatan, martabat, dan keadilan sosial—bukan oleh arsitek kekerasan yang menyamar sebagai diplomat.
Hadiah Nobel harusnya diberikan kepada mereka yang gigih berjuangan menyenyahkan penjajahan dan bentuk praktik keji yang merendahkan kemanusiaan, termasuk praktik genosida Israel di Palestina. Francesca Albenese, pelapor PBB yang secara jujur dan berani membongkar kejahatan genosida Israel di Palestina, sangat pantas dianugerahi penghargaan ini. Atau pejuang kemanusiaan, entah dokter, jurnalis, maupun aktivis kemanusiaan, yang terus mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan nyawa warga Palestina.
Ketika penghargaan yang seharusnya menjadi simbol kemuliaan tertinggi bagi perdamaian diberikan kepada tokoh yang rekam jejaknya dikotori oleh dukungan terhadap kekerasan struktural, hadiah itu kehilangan kredibilitas dan spit in the face of those who actually fight for peace—menampar muka mereka yang benar-benar berjuang untuk perdamaian.
Di tengah geopolitik yang memanas, Komite Nobel seharusnya lebih bijaksana dalam memilih, agar penghargaan ini tidak menjadi alat politik yang mengesahkan dominasi dan kolonialisasi dengan dalih demokrasi. Maria Corina Machado agen politik Washington, pendukung inervensi asing, pendukung genosida Israel di Palestina, dan pendukung intervensi Trump di Amerika Latin dan Karibia. Dia adalah petualang bayaran AS untuk merusak demokrasi dan kebebasan bangsa Venezuela.
